slot gacor situs

Dasar perapian

7 Tahun Jadi Presiden, Jokowi Bangun Hampir 2.000 KM Jalan Tol******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mencatat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak 2014 sampai saat ini, sudah membangun tol sepanjang 1.848,1 kilometer (km).

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan jika dirata-rata, maka pembangunan jalan tol tercapai sekitar 264,01 km per tahun.

"Dalam periode masa kepemimpinan Presiden Jokowi mulai 2014-Maret 2023, tujuh tahun telah dibangun 1.848,1 km jalan tol," ujarnya dalam Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Selasa (28/3).

Lalu, pada 2020 sampai Maret tahun ini jalan tol yang sudah selesai dibangun bertambah sebesar 535,46 km. Jumlah ini akan terus bertambah sampai 2024 mendatang.

Sampai akhir 2023, diharapkan ada tambahan sepanjang 309,78 km jalan tol yang bisa beroperasi. Di mana ini terdiri dari 13 ruas jalan tol yang sedang dalam proses pembangunan.

Sedangkan, target jalan tol yang diharapkan bisa beroperasi pada 2024 nanti sepanjang 262,41 km yang terdiri dari sembilan ruas, termasuk akses menuju IKN sepanjang 52,8 km.

Sementara, untuk pembangunan Jalan Tol Caringin-Puncak akan dilakukan pada 2030 mendatang.

"Jalan Tol Caringin-Puncak (Cianjur) telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun atau operasi pada periode 2030-2034," ungkap Danang.

Danang menyebutkan untuk pembangunan jalan tol menuju puncak akan dimulai dengan kajian kelayakan atau Feasibility Studies(FS) yang bakal dilaksanakan tahun ini.

Dari data yang dipaparkan Danang, tol puncak akan memiliki panjang 51,8 km yang terdiri dari 5 seksi yakni, seksi I sepanjang 11,6 km, seksi II 6,9 km, seksi III 9,7 km, seksi IV 7,3 km dan seksi V sepanjang 16,3 km.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Badan Pangan Pastikan Stok Pangan Aman Hingga Akhir Lebaran******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan stok pangan aman hingga akhir Lebaran 2023. Namun, beberapa komoditas memang harus impor untuk memenuhi kebutuhan, seperti daging sapi hingga kedelai.

"Neraca pangan sampai akhir Mei 2023 kita lihat baik kondisinya sehingga dapat dipastikan sampai akhir HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional), stok pangan tercukupi," kata Arief dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (3/4).

"Namun perlu diperhatikan harus segera diakselerasi pemasukan komoditas yang bergantung dengan pasokan dari luar negeri seperti daging ruminansia (hewan pemamah biar seperti sapi dan kerbau), gula, bawang putih, dan kedelai," lanjutnya.

Dengan begitu, total ketersediaan beras sebanyak 20,5 juta ton. Kemudian dikurang kebutuhan pada Maret-Mei sebanyak 12,8 juta ton sehingga stok akhir Mei 2023 sebanyak 7,7 juta ton.

Kemudian jagung stok awal 2023 sebanyak 3,2 juta ton. Sementara itu, perkiraan produksi dalam negeri 9,2 juta ton, realisasi impor pada Januari-Februari 127,1 ribu ton. Rencana impor pada Maret-Mei sebesar 527,2 ribu ton, realisasi ekspor Januari-Februari 73,1 ribu ton, dan rencana ekspor Maret-Mei 469 ton. Sehingga total ketersediaan sebanyak 13,07 juta ton.

Kemudian dikurang kebutuhan pada Maret-Mei sebanyak 7,2 juta ton sehingga stok akhir Mei 2023 sebanyak 5,7 juta ton.

Sementara daging lembu stok awalnya di 2023 sebanyak 56,4 ribu ton. Kemudian perkiraan produksi dalam negeri 205,6 ribu ton, realisasi impor Januari-Februari 41,4 ribu ton, realisasi impor Maret-Mei 89,05 ribu ton.

Dengan begitu, total ketersediaan daging lembu sebanyak 392,5 ribu ton. Kemudian dikurang kebutuhan pada Maret-Mei sebanyak 327,7 ribu ton sehingga stok akhir Mei 2023 sebanyak 64,8 ribu ton.

Untuk daging ayam ras, stok awal di 2023 sebanyak 150,4 ribu ton. Kemudian perkiraan produksi dalam negeri 1,5 juta ton. Sehingga total ketersediaan sebanyak 1,7 juta ton. Kemudian dikurang kebutuhan pada Maret-Mei sebanyak 1,4 juta ton sehingga stok akhir Mei 2023 sebanyak 267,4 ribu ton.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Takdir yang Abadi

Mengintip Transportasi Modern melalui TOD MRT******

Membangun kota yang ramahpejalan kaki dan pengguna angkutan umum bukan sesuatu yang mudah. Pemikiran bahwa memiliki kendaraan pribadi jauh lebih mudah dibanding angkutan umum, mungkin masih terpatri di dalam benak sebagian besar masyarakat. Terutama di kota besar seperti Jakarta.

Tentunya, hal ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi perusahaan pelat merah, PT Mas Rapid Transit (MRT) Jakarta. Perusahaan ini harus bisa mengembangkan bukan hanya sarana tapi juga prasarana yang ramah untuk semua masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan perusahaan BUMD itu adalah dengan mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development(TOD). Beberapa stasiun MRTyang sudah ada saat ini juga dibuat khusus dengan sistem TOD untuk mempermudah pergerakan penumpang.

Lihat Juga : MRT Kembali Sediakan Gerbong Khusus Perempuan Mulai Hari Ini

Kata dia, penting untuk mengetahui masyarakat seperti apa yang akan menggunakan atau banyak berinteraksi di wilayah tersebut. Bahkan, konektivitas yang terjadi di area tersebut juga harus dikuliti.

Hal ini agar kawasan TOD yang dibangun bisa benar-benar menunjang kebutuhan masyarakat yang menggunakannya.

"Sehingga bisa terjadi sebuah kawasan yang inklusif, yang konektivitasnya seamless connectivity," kata Sagita.

Memanfaatkan ruang, bukan hanya untuk investasi

Pengembangan TOD kata Sagita memang diharapkan bisa memberi berbagai manfaat. Salah satu dan yang paling utama adalah berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi.

Sistem transit dan sarana transportasi yang nyaman, bisa membuat masyarakat beralih dan memilih naik angkutan umum alih-alih kendaraan pribadi. Hal ini tentu bisa menjawab satu masalah besar, yakni kemacetan Jakarta.

Selain itu, area pejalan kaki di kawasan TOD yang ramah juga bisa meningkatkan pola pergerakan fisik masyarakat. Dengan begitu, lebih banyak orang berjalan kaki alih-alih duduk di belakang kemudi.

"Selain nilai ekonomi, manfaatnya juga luas. Orang kalau sudah senang jalan kaki, gaya hidup lebih sehat, polusi berkurang. Tentu ini yang kita harapkan," kata dia.

Pembangunan kawasan TOD di sejumlah stasiun MRT Jakarta ditaksir meraup nilai investasi yang cukup fantastis. Nilai investasi proyek TOD MRT Jakarta sepanjang 2022 saja ditaksir mencapai Rp 1,5 triliun.

Sagita merinci, ada sekitar 15 proyek infrastruktur di wilayah TOD yang sudah dibangun perusahaannya itu. Ke-15 proyek ini terdiri dari, empat infrastruktur yang sudah beroperasi dan 11 infrastruktur yang masih dibangun.

"Ada beberapa proyek infrastruktur yang sudah kami lakukan 1-2 tahun ini, dan ternyata kalau dihitung-hitung total investasinya di tahun lalu bisa mencapai Rp1,5 triliun dari semua proyek yang kami kerjakan," kata dia.

Sagita merinci, beberapa proyek TOD yang sudah selesai dibangun saat ini yakni, Transit Plaza Depan Poins, Simpang Temu Lebak Bulus, Taman Literasi Martha Christin, serta penyediaan hunian TOD dengan nama Alaspadu, hunian sewa berkonsep co-living. Semua proyek itu bukan hanya selesai tapi juga sudah mulai beroperasi.

Untuk beberapa proyek TOD yang belum rampung, pembangunannya masih berlanjut hingga saat ini. Terkait pendanaan, semua kata Sagita sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2020.

Pendanaan bisa bersumber dari dana MRT Jakarta, pinjaman, maupun pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak lainnya, seperti perusahaan swasta.

"Jadi pendanaannya bisa juga pinjaman, maupun perjanjian MRT dengan pihak-pihak swasta dan lainnya," kata dia.

Tentunya, proyek TOD jadi salah satu jawaban atas tantangan pengembangan transportasi modern. Hal ini agar masyarakat bisa lebih leluasa bergerak, tanpa harus berpikir 'lebih nyaman duduk di belakang kemudi, sambil bermacet-macetan di tengah tol dalam kota'.

Tulisan ini merupakan bagian dari program Fellowship MRT Jakarta

Tian Feng Qi Tan

Pengusaha Sebut Tak Semua Industri Kuat Bayar THR Pekerja Lebaran Ini******

Wakil Ketua Umum KadinIndonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan tidak semua pengusahabisa atau mampu membayar THR pekerja pada lebaran tahun ini secara penuh alias 100 persen.

Salah satunya, pengusaha industri padat karya yang berorientasi ekspor. Sarman mengatakan industri tersebut kini masih terseok akibat ketidakpastian ekonomi global.

Pasalnya, kondisi itu membuat permintaan barang hasil produksi mereka melemah.

Sarman berharap semua pihak menyadari itu, terutama pekerja. Ia berharap pekerja mau membangun komunikasi yang baik melalui perundingan bipartit dengan perusahaan supaya permasalahan itu bisa diatasi.

"Jadi gaji saja sudah diberikan dispensasi 75 persen, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membayar THR? Nah ini menurut saya tentu semuanya akan kembali kepada kemampuan dari masing-masing pengusaha, dalam hal ini tentu di sini peran dari bipartit sangat dibutuhkan supaya mampu mengkomunikasikan jalan yang terbaik," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/3).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

[Gambas:Video CNN]

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

Meski ada sektor yang kemungkinan kesulitan, Sarman mengatakan sejatinya para pengusaha siap membayarkan THR  sesuai ketentuan pemerintah.

"Kami dari pengusaha mendukung apa yang disampaikan pemerintah karena THR ini juga merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerjaan sesuai UU Ketenagakerjaan. Kami berharap pengusaha-pengusaha kita itu akan mampu melaksanakan kewajibannya memberikan THR kepada pekerjanya tahun ini 100 persen," katanya.

Tujuh kehidupan pagoda

Molor Lagi, Luhut Ungkap Kereta Cepat Beroperasi Agustus 2023******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa operasional kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mundur lagi hingga Agustus 2023.

Awalnya, KCJB dijadwalkan akan beroperasi pada Juni 2023. Meskipun begitu, Luhut mengungkapkan bahwa seluruh rel saat ini telah tersambung dari Tegalluar hingga Halim Perdanakusuma.

Menurutnya, setelah penyelesaian tahap ini, proyek ini akan memasuki periode pengujian terintegrasi, yang dilanjutkan dengan uji coba operasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transfer teknologi dalam proyek ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas skill generasi yang akan datang.

Luhut juga mengklaim bahwa ada setidaknya 625 macam prosedur standar operasi dalam proyek kereta cepat, semuanya dalam bahasa Inggris, yang harus dipahami dengan baik agar menjadi bekal bagi pembangunan kereta cepat di beberapa wilayah di Indonesia kelak.

"Mempunyai transportasi massal yang saling terintegrasi dan terkoneksi antar satu moda dengan moda yang lain adalah cita-cita yang harus diwujudkan," imbuhnya.

Perlu dicatat bahwa ini bukanlah kali pertama jadwal operasi KCJB mengalami penundaan. Sebelumnya, kereta kilat ini dijadwalkan untuk beroperasi pada 2021.

Namun pada awal tahun lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kemunduran target operasi terjadi karena proyek masih mengalami kendala.

Saat itu, pembangunan terowongan masih mengalami kendala teknis, terutama di bagian Terowongan II. Menurut Presiden Jokowi, terowongan tersebut memerlukan kerja yang penuh kehati-hatian karena jenis tanah yang ada di sana.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita