kudamas88

Jatuh ke dalam debu

BPS Catat Inflasi 5,42 Persen pada November******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 5,42 persen (year on year/yoy) pada November 2022. Sedangkan, inflasibulanan terealisasi sebesar 0,09 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di Tanah Air.

"Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year adalah komoditas bensin (BBM), bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, termasuk tarif angkutan dalam kota," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Berdasarkan provinsi, inflasi di Sumatera paling tinggi ada di Kota Bukittinggi sebesar 7,01 persen. Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Tanjung Selor sebesar 9,20 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Jember sebesar 7,76 persen. Inflasi di Bali Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Kupang sebesar 7,30 persen.

Selanjutnya, inflasi di Sulawesi tertinggi ada di Kota Parepare sebesar 7,11 persen. Lalu, di Maluku dan Papua inflasi tertinggi ada di Jayapura sebesar 6,81 persen.

"Inflasi terendah dari 90 kota yang kami amati ada di Ternate sebesar 3,26 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Stok Kedelai Menipis, Harga Tahu Tempe Melejit******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan stok kedelai yang menipis menjadi penyebab kenaikan harga tahudan tempe dalam tiga bulan terakhir.

Data BPS menyebutkan harga tahu saat ini dibanderol Rp11.680 per kilogram (kg), naik 12,4 persen (yoy) atau 2,12 persen dibandingkan bulan lalu (month to month/mtm).

Sedangkan tempe dibanderol dengan harga Rp12.949 per kg, naik 13,56 persen (yoy) dan naik 2,13 persen (mtm).

Harga tahu memang naik sejak September 2022 yang tercatat Rp11.330 per kg, dan naik menjadi Rp11.438 per kg di Oktober dan naik lagi bulan lalu.

Begitu juga dengan harga tempe, pada September Rp12.421 per kg, naik jadi Rp12.682 per kg pada Oktober, dan November naik lagi.

"Jika dilihat secara tahunan, harga komoditas tahu meningkat sebesar 12,43 persen dan tempe sebesar 13,56 persen," jelasnya.

Selain pasokan yang menipis, Setianto mengatakan harga kedelai dunia yang masih tinggi turut mempengaruhi harga tahu dan tempe di dalam negeri. Pasalnya, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi stok kedelainya.

"Kenaikan harga kedelai dunia berdasarkan Chicago Board on Trade (CBOT), tren kenaikan harga kedelai impor terjadi sejak September 2022," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Buruh di Jatim Pilih Kawal UMK Ketimbang Protes Hasil UMP 2023******

Buruh Jawa Timur (Jatim) memilih fokus mengawal kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang bakal ditetapkan 7 Desember 2022 ketimbang memprotes hasil kenaikan UMP2023.

"Kalau soal UMP kami tidak terlalu mempermasalahkan," kata Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat, Selasa (29/11).

Nuruddin mengatakan UMP tidak terlalu berpengaruh pada upah yang diperoleh buruh. Hal itu lantaran pemerintah bakal menggunakan UMK dalam kebijakan pengupahan.

Karena itu, buruh di Jatim akan mengawal penetapan UMK, pekan depan. Mereka khawatir UMK 2023 bakal jauh dibawah dari yang diinginkan para pekerja.

"Formulasinya yang kami kritisi, karena bisa jadi Gubernur (Khofifah Indar Parawansa), ketika menetapkan UMK menggunakan formulasi yang sama ketika menetapkan UMP," ucapnya.

Diketahui, dalam Pasal 6 Permenaker 18 Tahun 2022 dijelaskan rumus formula penghitungan Upah Minimum sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).

UM(t+1) sendiri adalah Upah Minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t) berati Upah Minimum Tahun Berjalan. Selain itu, Penyesuaian Nilai UM merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alpha).

"Semisal UMP angka alpha yang digunakan adalah 0,2, Ini mungkin pada saat penetapan UMK, Gubernur menetapkan alpha 0,2 bukan 0,3," ujar dia.

Sebelumnya, Pemprov Jatim akhirnya menetapkan kenaikan UMP 2023. Dalam suratnya, Pemprov menyebut kenaikan UMP menjadi Rp2.040.244.

Penetapan tersebut terlampir dalam Keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan nomor surat 188/860/KPTS 013/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi Tahun Tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30. Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota," tulis surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

UMK Kabupaten Bekasi Naik Jadi Rp5,1 juta, Lebih Tinggi dari Jakarta******

Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menetapkan Upah MinimumKabupaten (UMK) Bekasi 2023 naik sebesar 7,2 persen menjadi Rp5.137.575. Kenaikan ini diyakini sebagai salah satu yang terbesar di Tanah Air.

Besaran upah ini ditetapkan bersama oleh dewan pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.

"Ada selisih Rp345.731 dari tahun 2022 yakni Rp4.791.843 menjadi Rp5.137.575 atau naik 7,2 persen," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi di Cikarang, dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

"Namun itu sebatas pendapat yang sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang terpenting ini kan sudah masuk dalam mekanisme. Kalau sekadar berpendapat itu tidak masalah dalam mekanisme dewan pengupahan, tapi kami terus jalan dengan aturan yang ada," katanya.

Ia mengakui penetapan besaran nominal UMK tidak akan mampu memuaskan seluruh pihak namun bagaimana pun juga aturan tetap harus ditegakkan.

"Semua kelihatannya ada yang menerima, ada yang tidak menerima, itu hal biasa. Namun ini sudah sesuai aturan dan rencananya akan segera ditandatangani oleh bupati untuk dilanjutkan pada gubernur," ucapnya.

Edi menjelaskan kenaikan besaran UMK tahun ini dihitung berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi di setiap daerah masing-masing.

Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi sebesar 3,65 persen sedangkan inflasi 6,12 persen sehingga kenaikan upah minimum menjadi sebesar 7,22 persen.

Dengan penetapan ini, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi ketiga di Jabar. UMK terbesar pertama Karawang yang mencapai Rp5.176.179 kemudian Kota Bekasi Rp5.158.248.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

Astra Luncurkan Posyandu Prima Denpasar saat Ulang Tahun ke******

Astra mengawali Festival Kesehatan Astra 2022 lewat acara pencanangan Posyandu Prima di Kampung Berseri Astra Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kota Denpasar, akhir pekan lalu. Festival Kesehatan Astra 2022 digelar dalam rangka memperingati HUT Astra ke-65.

Posyando prima sendiri merupakan pengembangan puskesmas pembantu (Pustu). Artinya, posyandu tidak hanya melayani ibu dan balita, tapi juga kelompok masyarakat yang lebih luas. Posyando prima yang diresmikan oleh Astra kemarin sendiri merupakan puskesmas pembantu di Kelurahan Tonja Kota Denpasar.

Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengungkapkan peran penting posyandu prima ini di masyarakat Indonesia.

Sebaliknya, posyandu prima justru semakin meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan posyandu, karena lokasi yang dekat dengan masyarakat, layanan kesehatan yang semakin lengkap, serta sasaran yang lebih luas. Tidak hanya ibu dan anak, namun mencakup semua siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia.

"Posyandu yang ada sekarang hanya diubah sedikit saja, posyandu prima yang menjadi koordinator dan melakukan pengawasan serta evaluasi. Di dusun-dusun tetap ada posyandu, tetapi ada satu koordinatornya yaitu posyandu prima," katanya.

Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan posyandu prima bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

"Kami berharap sinergitas ini mampu menjadi awal kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Pemprov Bali, Pemkot Denpasar dan pihak swasta khususnya Astra Indonesia dalam menciptakan inovasi dan transformasi pelayanan kesehatan primer," kata Arya Wibawa.

Arya juga menyampaikan apresiasi untuk kerja sama antara pemerintah dan swasta di Banjar Tegeh Sari.

"Keberadaan posyandu memiliki peranan penting di masyarakat, sehingga penguatan posyandu dengan transformasi dan inovasi harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan," ujarnya.

Ia menegaskan, posyandu merupakan wadah kesehatan yang harus dipertahankan, keberadaannya secara efektif mampu mendeteksi awal kesehatan masyarakat.

Dengan posyandu prima ini diharapkan mampu memberikan pelayanan dari balita hingga lansia yang diiringi penguatan serta peningkatan standar pelayanan kesehatan masyarakat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut adalah Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua GOW Kota Denpasar Ayu Kristi Arya Wibawa mewakili PKK Kota Denpasar, Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr I Nyoman Gede Anom serta Chief Corporate Human Capital Development Astra Aloysius Budi Santoso serta undangan lainnya.

Rangkaian Festival Kesehatan Astra 2022 sendiri mengusung tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Selain pencanangan Posyando Prima ada berbagai kegiatan menarik lainnya, seperti
Senam Tera Indonesia, juga donor darah, apresiasi kader kesehatan Astra, pemberian bantuan kesehatan dan lingkungan, aksi kampanye Avicenna dan Aorta In Action.

Kemudian lomba lingkungan sehat dan lomba memasak makanan sehat, serta bazar pangan sebagai bentuk intervensi pengendalian inflasi daerah.

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

Pengusaha Siap Patuhi Putusan MA Jika Kalah Gugatan UMP 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Agung(MA) soal perdebatan penetapan upah minimum2023.

"Kita akan taati keputusan MA," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Sebelumnya, kelompok pengusaha yang dimotori Apindo menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto buka suara apakah opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dipilih pengusaha jika kalah gugatan di MA.

Anne menegaskan PHK sepanjang 2022 ini dilakukan berbagai sektor karena turunnya daya beli akibat krisis 2023 yang sudah terasa di tahun ini. Menurutnya, industri manufaktur sudah melakukan produksi di kuartal ketiga dan keempat 2022 untuk pemenuhan penjualan di 2023.

"Untuk UMK dan UMP 2023, Permenaker 18/2022 sedang uji materi di MA. Masing-masing daerah akan diajukan ke pemda setempat apabila (kenaikan upah) tidak sama dengan PP 36/2021 yang menjadi dasar proyeksi kenaikan upah 2023," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023 melebihi yang ada di PP Nomor 36 Tahun 2021. Hal itu dipandang Anne sebagai tantangan ganda untuk pengusaha.

"Tentu saja double challenge dari dalam dan luar negeri ini perlu diwaspadai dengan mengencangkan ikat pinggang untuk tetap bertahan dan berjalan di 2023. Setiap subsektor dan tiap sektor berbeda. Pemerintah perlu hadir, suportif di industri padat karya supaya ekonomi berkelanjutan di 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyatakan sikap mendukung langkah Apindo untuk uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di MA.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, UMP sebetulnya tidak bisa diberikan sama kepada semua pengusaha yang memiliki sektor industri yang berbeda. Misalnya, di Kadin ada pelaku usaha yang besar, menengah, dan mikro yang kekuatannya tidak sama meski berada di satu wilayah.

Meski demikian, Rasyid menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

[Gambas:Video CNN]