prediksi togel hari ini 2023

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

450 Ribu Penumpang Padati Bandara Bali Selama Cuti Bersama Lebaran******

PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat jumlah penumpang di BandaraInternasional I Gusti Ngurah Rai Bali mencapai 450.936 orang selama periode cuti bersama Lebaran 2023, yaitu 19-25 April.

Secara rinci, dari total tersebut sebanyak 235.529 orang merupakan penumpang domestik, serta 215.407 adalah penumpang internasional.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan mengatakan puncak arus kedatangan terjadi pada 19 April, dengan jumlah penumpang mencapai 34.483 orang.

Menurutnya, ada 137 permohonan penerbangan tambahan atau extra flightdi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 14-25 April 2023 dari maskapai Lion Air, Batik Air, Super Airjet dan AirAsia.

Adapun lima rute domestik tertinggi yang dilayani selama mudik adalah Jakarta tujuan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dengan rata-rata 108 penerbangan per hari, lalu Surabaya dengan 26 penerbangan.

Rute favorit selanjutnya Lombok dengan 14 penerbangan, kemudian Jakarta tujuan Bandara Halim Perdanakusuma sebanyak 11 penerbangan, serta Makassar dengan 10 penerbangan per hari.

Kemudian, lima rute internasional tertinggi internasional antara lain Singapura dengan 32 penerbangan, Kuala Lumpur (Malaysia) dengan 26 penerbangan, Perth (Australia) dengan 15 penerbangan, Melbourne (Australia) 13 penerbangan, dan Sydney (Australia) dengan 10 penerbangan.

"Meskipun periode cuti bersama Idulfitri 2023 telah berakhir, namun Posko Terpadu Transportasi Udara Idul fitri 2023 masih berjalan hingga tanggal 2 Mei 2023," ujar Handy.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

Deretan Harta Capres PDIP Ganjar Pronowo Rp11,7 M, Bebas Utang******

Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

"Pada Hari Kartini ini 21 April 2023, sekaligus tonggak perjuangan perempuan Indonesia yang nondiskriminatif, setara, dan dijamin konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahimmenetapkan saudara GanjarPranowo--sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah--sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengumuman yang juga disiarkan secara langsung oleh saluran Youtube PDIP, Jumat (21/4).

Selain sebagai kader PDIP, Ganjar menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah sejak 2013.

Per akhir 2021,harta dan kekayaan Ganjar terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp2,62 miliar yang tersebar di delapan lokasi, mulai dari Bogor, Purbalingga, sampai Sleman.

Kemudian, ia juga memiliki enam jenis transportasi dengan total nilai Rp1,62 miliar. Lalu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp705,86 juta.

Harta dan kekayaan Ganjar paling banyak di kas dan setara kas sebesar Rp6,82 miliar. Ia juga tidak memiliki utang, sehingga total harta bersih yang ia laporkan mencapai Rp11,77 miliar.

Berikut rincian harta kekayaan capres PDIP Ganjar Pranowo:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp2.625.827.000

1. Tanah dan bangunan seluas 128 m2/99 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp665.827.000
2. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/21 m2 di Kab/ Kota Purbalingga, hasil sendiri Rp47 juta
3. Tanah dan bangunan seluas 128 m2/99 m2 di Kab /Kota Bogor, hasil sendiri Rp615 juta
4. Tanah seluas 278 m2 di Kab / Kota Purbalingga, hasil sendiri Rp147 juta
5. Tanah seluas 1.178 m2 di Kab/ Kota Purbalingga, warisan Rp68 juta
6. Tanah dan bangunan seluas 658 m2/56 m2 di Kab / Kota Purbalingga, warisan Rp63 juta
7. Bangunan seluas 34 m2 di Kab / Kota Sleman, hasil sendiri Rp510 juta 8. Bangunan seluas 34 m2 di Kab / Kota Sleman, hasil sendiri Rp510 juta

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp1.620.000.000

1. Mobil, Nissan Teana Minibus tahun 2013, hasil sendiri Rp200 juta
2. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2018, hasil sendiri Rp535 juta
3. Motor, Viar Scooter Tahun 2018, hasil sendiri Rp10 juta
4. Motor, Kawasaki ER-6N Tahun 2012, hasil sendiri Rp65 juta
5. Mobil, Toyota Crown Tahun 2008, hasil sendiri Rp190 juta
6. Mobil, Hyundai Ioniq EV Signature AT Tahun 2021, hasil sendiri Rp620 juta

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp705.861.750

D. SURAT BERHARGA Rp0
E. KAS DAN SETARA KAS Rp6.823.379.630
F. HARTA LAINNYA Rp.0

G. UTANG Rp0

[Gambas:Video CNN]

Ujung pedang

Raup Cuan Rp2,75 T, Jasa Marga Tebar Dividen Rp549 M******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk membagikandividensebesar Rp549,38 miliar kepada pemegang saham setelah dua tahun terakhir tidak membagi dividen. Jumlah itu setara 20 persen darilaba bersih perseroan pada 2022, yakni Rp2,75 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga Pramitha Wulanjani mengatakan pembagian dividen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan performa perseroan yang mulai pulih seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi covid-19.

"Besaran dividen per lembar yang diperoleh pemegang saham adalah sekitar Rp75,69. Jasa Marga akan menggunakan sisa laba bersih tahun 2022 sebagai cadangan lain," ujar Mitha dalam keterangan resmi, Rabu (10/5).

Kemudian ex dividen di pasar tunai pada 24 Mei 2023, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 23 Mei 2023, dan pembayaran dividen pada 9 Juni 2023.

Sementara itu, EBITDA perseroan mencapai Rp8,7 triliun atau tumbuh 13,1 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan realisasi EBITDA Margin yang mencapai 63 persen seiring dengan peningkatan kinerja perseroan karena telah beroperasinya sejumlah ruas tol baru dan peningkatan mobilisasi masyarakat yang menjadi katalis positif atas kenaikan volume lalu lintas perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Dewa Gila Pedang Terbalik

Bos KAI Buka Suara soal Rencana Impor KRL Bekas Jepang******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia(KAI) Didiek Hartantyo buka suara soal kelanjutan rencana imporKRL bekas dari Jepang.

"Kan kemarin Pak Wamen (Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo) sudah ngomong, tunggu habis Lebaran," kata Didiek singkat di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Kelanjutan impor KRL bekas Jepang memang sempat diungkap Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bakal tetap mengajukan izin impor meski tidak disarankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Mungkin 10-12 train set. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada menko marves, menperin, mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Ia mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di 2023.

Kemudian, pemenuhan rangkaian KRL untuk 2024 akan dilakukan dengan skema retrofit sebelum akhirnya membeli hasil produksi INKA pada 2025. Tiko mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal menyiapkan rencana kerja detail.

Sementara itu, Tiko menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, keputusan baru akan diambil setelah Lebaran 2023.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," tutur Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]