petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara cicil barang di shopee tanpa kartu kredit

istanaslot365 676Jutaan kata 477489Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara cicil barang di shopee tanpa kartu kredit》

KPU sebut terima ratusan juta serangan ke situs web******

KPU sebut terima ratusan juta serangan ke situs web
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/pri.
Ada ratusan juta di DoS itu menyerang, saya tidak bilang puluhan, bukan satuan, tapi ratusan juta serangan ke situs web KPU luar biasa
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima ratusan juta serangan Denial of Service (DoS) ke situs webnya.

"Ada ratusan juta di DoS itu menyerang, saya tidak bilang puluhan, bukan satuan, tapi ratusan juta serangan ke situs web KPU luar biasa," ujar Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

Adapun DoS merupakan jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan pada aplikasi pada server, sistem, atau situs web. Umumnya serangan ini dilakukan untuk membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain (overload).

Padahal, kata dia, situs we KPU memuat informasi dan data Pemilu 2024. Sementara itu, hasil pemilu ada di infopemilu.kpu.go.id.

"Hampir semua situs yang dimiliki KPU diserang dan memang di situs web kpu.go.id ini lumayan serangan terhadap situs web tersebut," tambahnya.

Menurut Betty, kondisi tersebut langsung ditangani oleh Satgas Keamanan Siber KPU. Ia menceritakan setelah menyalurkan hak suaranya di pagi hari, dirinya langsung memeriksa kendala itu.

"Alhamdulillah hari ini sekarang sudah mulai recovery untuk situs web kpu.go.id. Jadi, mudah-mudahan semuanya masih under control untuk diperbaiki oleh KPU," pungkas Betty.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: BSSN serahkan laporan investigasi awal kebocoran data KPU ke Polri

Baca juga: Bareskrim temukan dugaan kebocoran data pemilih di KPU

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian
Arsip Foto - Aliansi Mogok Makan Untuk Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menggelar konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (6/8/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz/am.
Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK******

Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan kepada wartawan usai membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JiExpo, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bila ada temuan bukti kecurangan dalam proses pemungutan suara Pemilu 2024, masyarakat harus segera melapor dan membawa buktinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada bukti, bawa langsung ke Bawaslu, ada bukti bawa langsung ke MK," kata Presiden Jokowi setelah membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JiExpo, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia mengatakan mitigasi kecurangan selama proses pemungutan suara yang berlangsung Rabu (14/2) di Indonesia telah diterapkan melalui penempatan saksi dari partai politik, calon legislatif, hingga calon presiden dan wakil presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada, di sana terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," katanya.

Tapi kalau memang betul terjadi kecurangan, kata Jokowi, ada mekanisme yang telah diatur melalui konstitusi, yakni melalui Bawaslu maupun mekanisme persidangan di MK.

"Sudah diatur semua. Jadi, janganlah teriak-teriak curang, laporkan," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jpwin88

Perbarui waktu:2024-07-02

Daftar bab terbaru
raja prediksi togel sydney
maniaslot
jam gacor great rhino megaways
slot deposit 25 25
lampu merah 2d togel
kumpulan slot gacor
trik main slot modal kecil
slot link alternatif
cara dapat uang dari safelinku
Daftar isi semua bab
Bab 1 pola gacor joker jewel
Bab 2 angka main 5d toto macau hari ini
Bab 3 pinjol cair ke e wallet
Bab 4 erek2 30
Bab 5 situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1 di dunia
Bab 6 rtp juragan69
Bab 7 bandar lotre
Bab 8 sbonet
Bab 9 oregon 03 paito harian
Bab 10 cara pinjam uang di kredivo
Bab 11 cara mendapatkan uang 1 juta di shopee
Bab 12 situs slot indonesia terpercaya
Bab 13 pinjol ojk terbaik
Bab 14 slot casino
Bab 15 nineqq
Bab 16 www gacor slot net
Bab 17 kecelakaan togel 2d
Bab 18 tarikan jp paus hk jumat
Bab 19 situs gampang maxwin
Bab 20 pinjol terbaik bunga rendah
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5153bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Grandmaster Dewa Super

ahha4d login
Sekitar 1.500  narapidana gunakan hak suara di Lapas Salemba
Suasana pemungutan suara di TPS Khusus Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.
Kami menyiapkan sebanyak tujuh tempat pemungutan suara
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1.576 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kami menyiapkan sebanyak tujuh tempat pemungutan suara (TPS) khusus agar 1.576 warga binaan bisa melaksanakan hak pilihnya," kata Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat Beni Hidayat  di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Beni menjelaskan meskipun menjalani masa hukuman, para warga binaan masih tetap mendapatkan hak pilih pada Pemilu 2024. Selain itu, tidak ada hal yang khusus atau spesial dalam tahapan pencoblosan Pemilu di TPS Khusus Lapas Kelas IIA Salemba.

“Untuk syaratnya sama yakni Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 17 tahun dan sudah mempunyai nomor induk kependudukan (NIK). Pencoblosan ini tidak ada yang khusus semuanya sama dengan ketentuan yang ditetapkan KPU RI selaku penyelenggara Pemilu 2024,” jelas Beni.

Beni juga menyebutkan sebanyak 136 petugas Lapas Kelas IIA Salemba yang bertugas menjadi petugas KPPS saat pencoblosan. Dimana satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah tujuh orang dan dua orang pengamanan langsung.

“Yang menjadi petugas KPPS yakni dari petugas lapas juga dari yang memang hari ini bertugas. Satu TPS itu ada 7 orang petugas,” kata Beni.

Sebelumnya jajaran Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat juga telah melakukan sosialisasi Pemilu 2024. Hal ini dilakukan agar kondisi saat pemungutan suara tetap kondusif.

“Secara teknis kami sudah melakukan penguatan, sosialisasi dan mengedukasi pada warga binaan bagaimana tata cara pelaksanaan pencoblosan. Hal ini dilakukan agar kondisi tetap kondusif," kata Beni.
Baca juga: 13.630 warga binaan coblos di TPS khusus rutan dan lapas di Jakarta
Baca juga: Jakarta Timur miliki 41 TPS Khusus
Baca juga: Logistik pemilu ke TPS Khusus di Pulau Seribu telah didistribusi

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Ningbei Su Qinghe

cara pinjam uang di mbanking bca
Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat menghadiri acara “Konsolidasi Pemantau Pemilu” di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi pengasuh tingkat dewa

slot gacor sore
Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian
Arsip Foto - Aliansi Mogok Makan Untuk Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menggelar konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (6/8/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz/am.
Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

joker188
KPU Sorsel musnahkan kelebihan surat suara pada H-1 pencoblosan
KPU Sorong Selatan musnahkan kelebihan surat suara di halaman Kantor KPU setempat, Selasa(13/2/2024). ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu/am.
Sorong Selatan (ANTARA) - Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) memusnahkan kelebihan surat suara untuk Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, hingga Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sorsel pada H-1 pencoblosan Pemilu 2024, Selasa.

Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan Muhammad Rusdi di Sorsel, Selasa, mengatakan bahwa pemusnahan surat suara ini penting karena terdapat kelebihan surat suara pada Pemilu 2024.

Rusdi lantas memerinci kelebihan surat suara, yakni surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI sebanyak 9 lembar, berikutnya 476 surat suara DPR RI, 6 lembar surat suara DPD RI.

Selain itu, kata dia, ada kelebihan surat suara yang ikut dimusnahkan sebanyak 55 lembar surat suara DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan 1.458 surat suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan.

Dari jumlah surat suara DPRD,  tercatat 1.458 lembar yang terdiri atas Daerah Pemilihan (Dapil) 2 sebanyak 64 lembar, Dapil 3 sebanyak 216 lembar, dan Dapil 4 sebanyak 7 lembar.

"Surat suara yang dimusnahkan tersebut sebelumnya diisi dalam lima dus, selanjutnya dibakar dan disaksikan langsung oleh Kapolres Sorong Selatan AKBP Gleen Rooi Molle," ujarnya.

Pejabat lainnya yang hadir dalam acara pemusnahan tersebut, antara lain, anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya Muhamad Gandhi Sirajudin bersama Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan Yonece Kambu.

KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 37.715 pemilih terdiri atas 19.959 laki-laki dan 17.756 perempuan yang tersebar di 200 TPS pada 15 distrik dan 122 kelurahan.

Baca juga: KPU Sorsel mulai distribusikan logistik Pemilu 2024
Baca juga: KPU Sorsel: Daerah pesisir pantai jadi prioritas distribusi logistik

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menara Kekacauan

erek 84
KPU sebut terima ratusan juta serangan ke situs web
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/pri.
Ada ratusan juta di DoS itu menyerang, saya tidak bilang puluhan, bukan satuan, tapi ratusan juta serangan ke situs web KPU luar biasa
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima ratusan juta serangan Denial of Service (DoS) ke situs webnya.

"Ada ratusan juta di DoS itu menyerang, saya tidak bilang puluhan, bukan satuan, tapi ratusan juta serangan ke situs web KPU luar biasa," ujar Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

Adapun DoS merupakan jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan pada aplikasi pada server, sistem, atau situs web. Umumnya serangan ini dilakukan untuk membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain (overload).

Padahal, kata dia, situs we KPU memuat informasi dan data Pemilu 2024. Sementara itu, hasil pemilu ada di infopemilu.kpu.go.id.

"Hampir semua situs yang dimiliki KPU diserang dan memang di situs web kpu.go.id ini lumayan serangan terhadap situs web tersebut," tambahnya.

Menurut Betty, kondisi tersebut langsung ditangani oleh Satgas Keamanan Siber KPU. Ia menceritakan setelah menyalurkan hak suaranya di pagi hari, dirinya langsung memeriksa kendala itu.

"Alhamdulillah hari ini sekarang sudah mulai recovery untuk situs web kpu.go.id. Jadi, mudah-mudahan semuanya masih under control untuk diperbaiki oleh KPU," pungkas Betty.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: BSSN serahkan laporan investigasi awal kebocoran data KPU ke Polri

Baca juga: Bareskrim temukan dugaan kebocoran data pemilih di KPU

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Satu kehidupan

nonstop4d slot
KPU sebut terima ratusan juta serangan ke situs web
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/pri.
Ada ratusan juta di DoS itu menyerang, saya tidak bilang puluhan, bukan satuan, tapi ratusan juta serangan ke situs web KPU luar biasa
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima ratusan juta serangan Denial of Service (DoS) ke situs webnya.

"Ada ratusan juta di DoS itu menyerang, saya tidak bilang puluhan, bukan satuan, tapi ratusan juta serangan ke situs web KPU luar biasa," ujar Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

Adapun DoS merupakan jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan pada aplikasi pada server, sistem, atau situs web. Umumnya serangan ini dilakukan untuk membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain (overload).

Padahal, kata dia, situs we KPU memuat informasi dan data Pemilu 2024. Sementara itu, hasil pemilu ada di infopemilu.kpu.go.id.

"Hampir semua situs yang dimiliki KPU diserang dan memang di situs web kpu.go.id ini lumayan serangan terhadap situs web tersebut," tambahnya.

Menurut Betty, kondisi tersebut langsung ditangani oleh Satgas Keamanan Siber KPU. Ia menceritakan setelah menyalurkan hak suaranya di pagi hari, dirinya langsung memeriksa kendala itu.

"Alhamdulillah hari ini sekarang sudah mulai recovery untuk situs web kpu.go.id. Jadi, mudah-mudahan semuanya masih under control untuk diperbaiki oleh KPU," pungkas Betty.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: BSSN serahkan laporan investigasi awal kebocoran data KPU ke Polri

Baca juga: Bareskrim temukan dugaan kebocoran data pemilih di KPU

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024