indo4dpools

Kaisar Xuan kembali

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.

Daratan Doufu

Makan Gratis Ala Prabowo dalam Sepekan: Masuk APBN 2025******

Perbincangan mengenai program makan siang gratisdari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka gencar dibahas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama sepekan ini.

Awal mula pembahasan itu terjadi saat Jokowi memanggil para menterinya untuk rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Pembahasan program makan siang gratis di Istana itu pun nyatanya menuai kritik. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri masih menghitung perolehan suara di Pilpres 2024.

Lantas apa saja poin-poin perbincangan program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran dalam sepekan ini?

1. Masuk  RAPBN 2025

Dalam rapat di Istana itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang gratis itu masuk dalam RAPBN 2025.

Menurutnya, program populis Prabowo-Gibran itu bisa dilaksanakan meski pemerintah telah memprediksi defisit anggaran APBN 2025 sekitar 2,4 persen-2,8 persen.

"Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk," tutur Airlangga saat ditemui usai rapat.

Ia menjelaskan pelaksanaan program makan siang gratis ini bakal dilakukan secara bertahap. Adapun, lanjutnya, tahap pertama dari program tersebut akan menyasar anak usia 0-5 tahun (balita) dan ibu hamil di wilayah tertentu, terutama kawasan dengan tingkat stunting tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Jokowi memasukkan program makan siang gratis di RAPBN 2025. Menurut Bahlil, program tersebut dimasukkan di APBN tahun depan karena pemerintahan 2025 akan dipimpin oleh Prabowo-Gibran.

"Harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025, kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti (masuk APBN 2025)," ujarnya.

Bahlil menambahkan tidak hanya makan siang gratis, tapi hampir semua program yang dijanjikan Prabowo-Gibran langsung dimasukkan di APBN 2025. Tujuannya, agar saat mulai menjabat program bisa langsung dijalankan.

Kendati, Bahlil Bahlil menekankan pembahasan APBN 2025 ini masih tahap awal. Masih bisa banyak perubahan yang terjadi sampai nanti disahkan saat Nota Keuangan pada Agustus 2024.

"Dan pembahasan APBN nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas," pungkas Bahlil.

2. Sri Mulyani ikut komentar

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan siang gratis masih sebatas program capres. Sang bendahara negara menuturkan program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan dalam penganggaran APBN 2025.

"Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga," tuturnya usai rapat kabinet di Istana.

Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.

"Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," ucapnya.

3. Jokowi bantah rapat kabinet bahas program makan siang gratis

Berbeda dari para pembantunya, Jokowi membantah program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran dibahas secara spesifik dalam rapat kabinet.

Menurut Jokowi, pembahasan hanya mengenai program presiden terpilih nanti masuk dalam APBN 2025. Tapi tidak khusus membahas makan siang gratis melainkan program secara keseluruhan.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

[Gambas:Video CNN]

4. Gelar simulasi makan siang gratis di Tangerang

Program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran pun akhirnya diujicobakan di Tangerang, Banten pada Kamis (29/2).

Uji coba dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Simulasi program makan siang gratis ini diberikan kepada siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Ada juga anak-anak SD yang mendapatkan makan siang gratis tersebut.

terdapat empat menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.

Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Ia mengatakan ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut. Jumlah calon penerima ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah.

5. Kemenko Ekonomi jadi penentu besaran anggaran

Kemenko Ekonomi akan menjadi penentu besaran anggaran yang diperlukan untuk program makan siang gratis tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Karenanya, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto belakangan 'turun gunung' mensimulasikan program makan siang gratis di Tangerang.

"Kan Undang-undang nya gitu, yang tanggung jawab Pak Menko, namanya Menko Perekonomian," ujar Susi ditemui usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2).

Ia menuturkan Airlangga bertugas melaporkan langsung kebutuhan anggaran untuk semua program di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) kepada Jokowi. Sedangkan, untuk rancangan APBN nya disusun oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

"Kemarin sudah ada KEM PPKF, itu yang bikin menkeu sama bappenas, PP-nya bunyinya menkeu dan bappenas menyampaikan dulu ke pak menko. Keputusan di menko, nanti pak menko yg melaporkan ke presiden," jelasnya.

Susi menuturkan meski makan siang gratis program Prabowo-Gibran, pemerintahan Jokowi saat ini sangat mendukung. Dukungan diberikan dengan langsung menyiapkan anggaran makan siang gratis di APBN 2025.

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Kemenko Marves: Tiket Pesawat Tiga Tempat Wisata Super Prioritas Turun******

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu mengatakan terjadi penurunan harga tiketpesawatdi tiga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Odo menjelaskan, penurunan harga tiket pesawat mulai dari 12-20 persen di tiga DPSP yaitu Bandara Internasional Sisingamangaraja XII/Silangit (Danau Toba), Bandara Internasional Lombok (Mandalika), dan Bandara Komodo Labuan Bajo (Labuan Bajo).

Lihat Juga : MotoGP Mandalika 2024 Target 80 Ribu Penonton

"Jadi itu kebijakan pemerintah, kerja sama lintas kementerian, yaitu Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina," kata Odo di sela kegiatan F1 Powerboat Danau Toba 2024, di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu (3/3).

Lihat Juga : KTP Digital Dikebut, Uji Coba Mulai Juni 2024

Odo mengatakan, kebijakan itu tidak hanya dalam momen pelaksanaan ajang internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang berlangsung pada 2-3 Maret, tetapi untuk seterusnya guna menggenjot geliat industri pariwisata.

Dengan kebijakan itu, kata Odo lagi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah daerah di kawasan destinasi wisata tersebut bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk membuat agenda event yang banyak.

Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu.

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan lima DPSP di Indonesia yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).

Lihat Juga : Pertamina Pastikan Stok BBM Aman Jelang F1 Powerboat di Danau Toba

Pada Sabtu (2/3) dan Minggu ini, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba.

F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara.

Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Lihat Juga : Pertamina Pacu Ekonomi Lokal Lewat Grand Prix F1 Powerboat

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

PUPR Bangun 223 Rumah Gratis untuk Tukang Sapu Jalan******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan 223 unit rumah untuk rakyat miskin, termasuk para tukang sapu jalanan, di Prabumulih, Sumatera Selatan.

Pembangunan itu diselesaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara bertahap sejak 2020.

Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian PUPR, rumah tersebut diberikan gratis untuk tukang sapu jalanan, lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan cor beton, masjid, sumur bor, dan akses jalan.

Pembangunan rumah itu dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih.

Dalam program ini, Kementerian PUPR dan Pemkot Prabumulih juga bekerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Beberapa BUMN dan perusahaan yang terlibat di antara lain PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, dan PT Mowilex Indonesia.

Dalam program ini, sebanyak 100 unit rumah inti tumbuh tahan gempa (RITTA) dibangun di atas lahan seluas 2 hektare (ha) dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (RISHA).

Setiap unit rumah dibangun dengan tipe 18 pada tanah seluas 7x10 meter, sehingga dapat dikembangkan menjadi tipe 36 meter persegi.

RITTA akan diberikan secara gratis kepada penerima bantuan, sedangkan tanahnya dihibahkan ke penerima bantuan oleh Pemkot Prabumulih.

Program ini juga menjadi pilot project kolaborasi pemerintah dan pihak swasta. Program ini direncanakan bakal dilaksanakan di provinsi lain di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Iblis Abadi

Guru Besar IPB Prediksi Harga Beras Akan Turun Dalam Waktu Dekat******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa memprediksi harga berasdi pasar segera turun dalam beberapa hari ke depan.

Andreas mengatakan turunnya harga beras disebabkan anjloknya harga gabah kering panen (GKP) para petani lokal, seiring banjir impor yang akan masuk ke Indonesia.

Terlebih, pemerintah memutuskan akan mengimpor 3,6 juta ton beras di 2024 ini.

"Sehingga itu transmisi ke harga beras di konsumen, tapi sudah barang tentu turunnya harga di tingkat konsumen tidak sedrastis turunnya harga di tingkat produsen. Jadi, akan stabil dulu di beberapa hari kemudian, nanti di Maret (2024) turunnya lebih banyak, April (2024) betul-betul lumayan turunnya karena puncak panen raya," sambung Andreas.

Ahli IPB itu lantas menyoroti produksi padi di rezim Presiden Joko Widodo yang terus merosot. Setidaknya, turun satu persen setiap tahunnya sejak 2014 hingga 2023.

Oleh karena itu, Andreas menegaskan tidak aneh jika pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.

Di lain sisi, ia membantah bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan para petani.

"Isu yang sering kali dimunculkan bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan petani, hal itu salah besar. Karena kenaikan harga di tingkat konsumen ini tertransmisi dengan sangat baik di tingkat usaha tani," tuturnya.

"Misal, Juni 2022-Desember 2023, karena Januari-Februari (2024) ini anomali karena kesalahan komunikasi pemerintah yang terus mengemukakan defisit, kemudian di ritel kosong, sehingga masyarakat panik. Jadi, kita ambil saja sampai Desember (2023) kenaikan harga beras di tingkat konsumen 24,9 persen, kenaikan GKP di petani 79,1 persen. Jadi, kenaikan harga di tingkat konsumen tertransmisi dengan sangat baik dan dinikmati oleh sedulur tani kita," imbuh Andreas.

Akan tetapi, Andreas menyayangkan keputusan pemerintah membanjiri impor beras sebelum panen raya. Menurutnya, ini adalah kebijakan serampangan.

Ia menyebut pemerintah memutuskan impor tanpa data, dasar, dan perhitungan yang jelas. Pada akhirnya, para petani yang terdampak getahnya.

"Idealnya, (impor) di Agustus (2024) karena Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mampu memprediksi dengan relatif baik potensi produksi tahun berjalan," saran Andreas.

"Lalu, ini terus menerus kami minta pemerintah lakukan, yaitu data stok. Ketika memiliki data produksi tahun berjalan dan data stok, kalau produksi turun dan stok rendah, ya sedulur petani legowo dilakukan impor," tandasnya.

Pada akhirnya, ia menilai pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor mesti dilakukan. Andreas mengatakan narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs berujung kepanikan masyarakat awam.

[Gambas:Video CNN]

penyelamatan ekstrem

Luhut Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Jokowi Ugal******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi dilakukan ugal-ugalan.

Pernyataan Cak Imin itu dilontarkan dalam debat jilid 4, Minggu (21/1) malam. Saat itu, ia mengatakan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA).

Cak Imin juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10 persen hingga 15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.

Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

"Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda (Cak Imin) mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Morowali, Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

"Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang gak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," imbuh Luhut.

Terkait klaim Cak Imin hilirisasi tak berdampak pada warga sekitar, Luhut memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari geliat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah.

Luhut juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

Tak hanya itu, Luhut juga mengklaim pemerintah telah membangun politeknik di sana. Dengan begitu warga sekitar pun bisa menimba ilmu.

"Dan guru-gurunya juga kelas-kelas, ada dari ITB, UI yang kita ajak mengajar di sana. Dan mereka (masyarakat) langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi," kata Luhut.

"Proses suatu industri itu tidak lepas dari kualitas pendidikan, kita mana pernah ada politeknik bermutu di luar Jawa. Ayo tunjukan coba, jangan bohong, pergi lihat sana," sambung Luhut.

[Gambas:Instagram]

Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

[Gambas:Video CNN]