88jackpot

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

Dorong Produsen AMDK Kurangi Sampah, Asparminas Gelar Coaching Clinic******

Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (Asparminas) menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pengurangan sampah dengan mengadakan acara Sosialisasi dan Coaching Clinic mengenai implementasi Peraturan Menteri LHK No P75/2019 (P75). Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong para pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) agar aktif dalam upaya mengurangi timbulan sampah di Indonesia.

Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, acara ini dihadiri oleh lebih dari 30 peserta, baik secara langsung di kantor KLHK RI maupun secara daring.

Acara coaching clinicdimulai dengan sambutan dari Direktur Penanganan Sampah KLHK, Vinda Damayanti Ansjar. Dalam sambutannya, dia mengapresiasi Asparminas dan anggotanya yang telah berkomitmen dan terus berupaya mematuhi kewajiban pengurangan sampah.

Selain itu, Johan berharap KLHK dapat menyediakan insentif yang dapat mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan pengurangan sampah dengan lebih cepat. Dia juga menegaskan bahwa Asparminas akan bekerja sama dengan mitra seperti bank sampah, pelapak, asosiasi daur ulang, dan pihak lainnya dalam melaksanakan peta jalan pengurangan sampah.

"Asparminas ke depannya akan terus melakukan upaya edukasi kepada anggota, seperti menuju zero emission, melestarikan sumber daya air, dan menerapkan energi baru terbarukan dalam produksi. Asparminas siap menjadi pionir dalam memajukan industri air minum kemasan," imbuhnya.

Asparminas juga berkomitmen untuk mendorong anggotanya agar menerapkan keberlanjutan dengan melakukan konservasi sumber daya air dan bertanggung jawab terhadap sampah kemasannya.

Dalam sesi diskusi, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya, Agnes Swastika Ningrum, bersama dengan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, Rifky Ilhami, menyampaikan materi terkait Peraturan Menteri LHK Nomor P75/2019.

Mereka menekankan pentingnya komitmen dari para produsen dalam mengurangi timbunan sampah dan menyoroti target nasional maupun daerah yang ditetapkan sebesar 30 persen dari total sampah pada 2029.

Rifky juga menjelaskan target tersebut merujuk pada pengurangan sampah jenis kertas, logam, kaca, dan plastik. Dalam mencapai target ini, Kementerian LHK, khususnya Ditjen PSLB3, menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak.

Sesi berlanjut dengan mentorisasi dari KLHK kepada anggota Asparminas dalam penyusunan Peta Jalan Pengurangan Sampah. Peserta aktif dan antusias dalam menyusun peta jalan sampah.

Sebagai puncak dari kegiatan sosialisasi dan coaching clinicini, Asparminas berhasil memotivasi 8 dari total 30 peserta yang berpartisipasi untuk menyerahkan dokumen Peta Jalan Pengurangan Sampah kepada pihak KLHK.

Melalui coaching clinicini, peserta diharapkan dapat mengambil langkah nyata dalam mengurangi sampah dan menjaga lingkungan. Dengan kerjasama semua pihak, Indonesia dapat mencapai target pengurangan sampah yang telah ditetapkan.

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

Luhut Bakal Tindak Perusahaan Sawit Bandel Tak Berizin******

Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara akan menindak tegas perusahaan sawit tak berizin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan selaku ketua pengarah Satgas mengatakan pada 2021 diketahui tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dengan citra satelit adalah seluas 16,8 juta hektare (ha).

Dari total itu, seluas 10,4 juta ha hanya diperuntukkan untuk perkebunan swasta dan nasional, sisanya adalah perkebunan rakyat. Kemudian, dari total lahan itu, terdapat 3,33 juta ha perkebunan berada di kawasan hutan.

"Satgas akan dorong tiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reportingdari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam halplatformpelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

Ia menambahkan pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ini.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Zulhas Ungkap Impor Pangan Makin Besar Dibandingkan 2004 Silam******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan impor pangan makin besar dibandingkan dengan periode 2004 silam.

Ia menyebut lonjakan impor pangan nyaris mencapai empat hingga lima kali lipat dari periode tersebut.

Zulhas mencontohkan seperti impor gandum. Pada 2004 silam, impor gandum hanya sebesar 2 hingga 3 juta ton. Namun kini, impor gandum mencapai 13 juta ton dalam setahun.

"Saya Menteri Perdagangan urusannya itu impor dan ekspor, tetapi saya termasuk yang nggak suka impor. Pada 2004 saya sebagai anggota DPR karena mengkritik menteri BUMN waktu itu. Kita (waktu itu) impor gula kira-kira 1 sampai 2 juta ton, sekarang impor gula kira-kira 5 juta ton lebih," kata Zulhas dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak, Senin (26/6).

Untuk garam, ia menyebut impor komoditas tersebut pada 2004 tidak sampai 1 juta ton. Namun, saat ini kurang lebih mencapai 3 juta ton.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Kemudian, pada 2004 impor bawang putih hanya 25 ribu hingga 30 ribu ton. Saat ini, Indonesia mengimpor bawang putih hampir 600 ribu ton per tahun.

"Tembakau itu kita hampir separuh impor. Jagung, tapi itu industri, kita impor hampir 2 juta (ton)," katanya.

"Impor buah, itu kira-kira pada 2004 hanya 50 ribu ton, sekarang sudah hampir 1 juta ton termasuk kelengkeng kering, jeruk keriput itu masuk (impor)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

Kenaikan Harga Jagung Jadi Biang Kerok Daging Ayam Tembus Rp50 Ribu******

Kenaikan harga jagung yang berdampak pada pakan ternak menjadi penyebab mahalnya daging ayam yang tembus hingga Rp50 ribu per kg.

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Alvino Antonio mengungkapkan harga jagung di tingkat peternak saat ini dijual Rp8.900 hingga Rp9.500 per kg. Padahal, normalnya harga jagung di tingkat peternak dijual Rp8.500 per kg.

Mengutip panel harga badan pangan nasional, harga jagung pipil di tingkat peternak dibanderol Rp4.840 per kg, turun Rp10 dibandingkan pekan lalu Rp4.850 per kg. Sementara, mengutip trading economics, harga jagung dijual US5 per bushel (1 bushel setara dengan 25 kg).

"Normalnya, harga pakan itu Rp5.000-an. Ini sudah naik dari tahun lalu, karena dipengaruhi harga jagung. Komposisi jagung ini kan menyumbang 50 persen di pakan ternak," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/6). 

Selain harga jagung, bibit ayam pun turut terkerek dari Rp5.000 per ekor menjadi Rp7.500 hingga Rp8.500 per ekor.

Akibat kenaikan harga jagung dan pakan, harga jual daging ayam pun ikut terkerek tembus Rp50 ribu per kg. Lonjakan harga ayam dibuktikan sendiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengecek langsung penjualan unggas itu di Pasar Palmerah. Menurut Jokowi, kenaikan harga ayam dipicu oleh masalah pasokan.

Jika mengacu pada harga acuan penjualan (HAP) dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 5/2022, harga jual daging ayam seharusnya sekitar Rp36.750/kg untuk konsumen dan Rp21 ribu per kg-Rp23 ribu per kg untuk peternak.

Lihat Juga : Anak Buah Bocorkan Pembisik Luhut di Balik Rencana Impor 3 KRL Baru

Untuk telur ayam, harga ditetapkan sebesar Rp27 ribu per kg untuk konsumen dan Rp22 per kg-Rp24 per kg untuk peternak.

Alvino menduga selain karena pakan dan jagung, kenaikan harga ayam juga disebabkan adanya beberapa pedagang eceran yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan besar, terutama dengan meningkatnya permintaan akan daging ayam menjelang Hari Raya Iduladha 1444H.

"Jika harga mencapai Rp50 ribu kg, kemungkinan ada praktik yang dilakukan oleh pedagang eceran tertentu. Mereka yang masih memiliki stok atau pasokan akan menjual dengan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar. Padahal, sebenarnya harga seharusnya tidak mencapai angka tersebut," katanya.

Selain itu, Alvino juga mempertanyakan alasan di balik aksi unjuk rasa dan mogok jualan yang dilakukan oleh pemasok atau pedagang besar. Menurutnya, pihak tersebut sebenarnya bukanlah yang merasakan dampak dari kenaikan harga daging ayam ras.

"Seharusnya aksi unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat. Pemasok atau pedagang besar tetap dapat melakukan penjualan karena permintaan tetap ada. Meskipun dijual dengan harga tinggi, pasti masih ada yang membeli. Menurut saya, hal ini sangat aneh," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Norma 100: Inovasi Kemnaker untuk Tingkatkan Kepatuhan Ketenagakerjaan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berinovasi untuk memberikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peluncuran fitur pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis website, Norma 100, oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa, (27/6).

Dalam sambutannya, Ida menekankan pentingnya reformasi pengawasan ketenagakerjaan serta perencanaan strategis yang tepat dalam bidang ini. Menurutnya, diperlukan inovasi dan pengembangan metode layanan pengawasan ketenagakerjaan yang mudah, murah dan menjangkau lebih banyak perusahaan.

"Pada prinsipnya metode Norma 100 ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menilai tingkat kepatuhan dirinya sendiri terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mewujudkan tempat kerja yang layak dan berkeadilan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6).

Hasil pengisian Norma 100 ini akan dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV), sehingga dapat menunjukkan skor tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan yang mudah dipahami. Jika perusahaan memperoleh skor antara 91 hingga 100, maka perusahaan tersebut akan diklasifikasikan sebagai Tingkat Kepatuhan Tinggi (Hijau).

Di sisi lain, perusahaan yang memperoleh skor antara 71 hingga 90 akan masuk dalam kategori Tingkat Kepatuhan Sedang (Kuning). Sementara, jika perusahaan memperoleh skor kurang dari 70, maka perusahaan tersebut akan dikategorikan sebagai Tingkat Kepatuhan Rendah (Merah).

Ida menekankan pentingnya memberikan reward atau insentif kepada perusahaan yang mematuhi norma-norma ketenagakerjaan, terutama yang berada dalam kategori Hijau.

"Sementara perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan dengan kategori Merah nantinya dapat dijadikan prioritas utama dalam pembinaan melalui sosialisasi, pendampingan maupun konsultasi sampai pada penyusunan program kepatuhan norma ketenagakerjaan dan K3 secara mandiri," jelas Ida.

Sementara itu dalam laporannya, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang, memaparkan pengembangan Norma 100 sejak 2022 merupakan upaya konkret untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Kemnaker Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021.

"Norma 100 sendiri telah diujicobakan di 6 perusahaan smelterterkemuka di Indonesia, dalam beberapa kali FGD tahun 2022 dengan diikuti lebih dari 50.000 perusahaan dan terakhir ujicoba Kerjasama dengan KADIN Indonesia," tutup Haiyani.

Sistem bantuan yang sangat baik

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.