buku mimpi kebakaran

pinjaman dana online langsung cair 819Jutaan kata 870892Orang-orang telah membaca serialisasi

《buku mimpi kebakaran》

Kiat Kota Bogor menyelamatkan perempuan dan anak dari kekerasan******

... rata-rata pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah,

Kota Bogor (ANTARA) - Hari itu, seorang konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor, Jawa Barat, menutup lembar kerjanya. Ini sebagai hasil bahwa seorang lagi korban kekerasan selesai menjalani konseling dan masuk tahap terminasi.

Jadi, proses konseling kepada korban sudah selesai karena yang bersangkutan sudah mulai bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Dia  sudah tenang, bisa tidur, dan bekerja dengan baik.

Pernyataan dari korban membuat para konselor lega. Namun, tugas konselor tidak berhenti sampai di situ karena mereka masih harus memantau dan mengevaluasi kondisi korban hingga sekitar 3 bulan setelah konseling selesai.

Kepala UPTD PPA Kota Bogor Dina Noviani menyebut sejak 2019 hingga 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani pihaknya meningkat.

Satu demi satu UPTD di bawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bogor menangani para korban, bahkan ada yang sampai loncat tahun karena proses pemulihannya butuh waktu lama.

Pada 2019, tercatat 111 kasus kekerasan yang ditangani. Lalu pada 2020, ada 132 laporan kasus masuk dan ditangani.

Tahun berikutnya, 2021, laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak turun menjadi 114 kasus. Namun, pada 2022 melesat menjadi 140 kasus, dan pada 2023 sedikit naik menjadi 145 kasus.

Bentuk kekerasan yang menimpa perempuan dan anak banyak jenisnya. Banyak di antaranya yang melapor lewat Hotline Pengaduan UPTD PPA di nomor 0811-1115-597.

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan, bisa berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara verbal, fisik, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Kemudian gangguan psikis pascaperceraian, penganiayaan, konflik keluarga, dan dan sebagainya.

Adapun kekerasan yang menimpa anak bisa berupa perebutan anak, pelecehan seksual, KDRT, kekerasan fisik dan psikis, perundungan, serta permasalahan nafkah.

Dari bentuk-bentuk kekerasan itu, UPTD PPA Kota Bogor mencatat, pada tahun 2023, anak-anak mengalami pelecehan seksual merupakan laporan yang paling banyak, sementara pada perempuan sebagian besar ditimpa kasus KDRT dan pelecehan seksual.

Pada tahun lalu ada tiga kasus yang paling banyak menyita perhatian publik. Alhasil, UPTD PPA harus bekerja lebih keras menyelesaikan perkara tersebut.

Kasus pertama, yakni oknum guru SDN Pengadilan 2 berinisial BBS (30 tahun), ditangkap polisi usai dilaporkan melakukan pelecehan terhadap 14 orang siswi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku dengan seenaknya mengaku melakukan perbuatan bejatnya karena khilaf.

Berdasarkan keterangan korban dan saksi, pelaku melakukan pelecehan sejak Desember 2022, sedangkan aksinya itu dilaporkan terakhir terjadi pada Mei 2023.

Kasus tersebut masih diproses di Pengadilan Negeri Kota Bogor, yakni pemeriksaan saksi-saksi sehingga status hukum dari terdakwa BBS belum mendapatkan vonis.

Kasus kedua, yakni pelecehan seksual di pesantren di Kelurahan Kayumanis. Dalam menangani kasus ini, UPTD PPA membutuhkan waktu cukup lama untuk menggali informasi.

Dua pria pengurus dan pengelola pondok pesantren tersebut dilaporkan mencabuli tiga santriwatinya. Kedua pelaku berinisial AM dan MM ini sudah ditangkap dan sedang menjalani pengadilan di PN Kota Bogor.

Dua pelaku tersebut mencabuli santriwati yang berbeda-beda. Salah seorang terdakwa dilaporkan melakukan aksi tidak terpuji itu dengan modus memperbaiki suara sang santriwati.

Kasus ini viral dan menggemparkan hingga mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bogor, dan masih banyak pihak lagi.

Kasus ketiga yakni pelecehan anak oleh ayah tirinya di Kelurahan Mekarwangi, namun hingga saat ini tersangka belum tertangkap.

Dari hasil asesmen penanganan kasus yang dilakukan UPTD PPA, Dina menjelaskan, 90 persen penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak karena faktor sosial dan ekonomi serta ketimpangan kuasa antara pelaku dengan korban.

Sebagai contoh, anak-anak di lingkungan sosial terutama yang warga menengah ke bawah dan di lingkungan padat penduduk, biasanya kurang pengawasan orang tua sehingga anak tak luput menjadi korban kekerasan.

Bahkan, Dina menyampaikan, rata-rata pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah.

 

Tiga aspek perlindungan

Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, DP3A Kota Bogor menerapkan program yang dibagi dalam tiga aspek, yakni pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan.

Dalam aspek pencegahan, DP3A Kota Bogor memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Program Puspaga aktif untuk berbagi motivasi dan edukasi ke sekolah tentang apa itu kekerasan serta lingkungan yang baik. Para orang tua murid diajak diskusi tentang parentingyang baik oleh para konselor atau psikolog.

Dalam penanganan, UPTD PPA berkoordinasi dengan pemerintah wilayah baik kecamatan maupun kelurahan. UPTD PPA melihat data sebaran kasus, lalu dilihat wilayah mana saja yang darurat membutuhkan penanganan.

Dari situ, dilakukan program konseling keliling sambil terus berkoordinasi dengan wilayah setempat. UPTD PPA melakukan jemput bola, konseling, dan dari pintu ke pintu.

Konseling yang berjalan perlahan-lahan bahkan hingga berbulan-bulan. Treatment ini dianggap selesai apabila korban sudah ada perubahan progres dari kondisi awal, sampai terakhir konseling.

Biasanya konseling selesai dan masuk tahap pemantauan apabila korban sudah berdaya dengan dirinya sendiri, sudah fokus, sudah dianggap bisa melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Atau ada kesanggupan langsung yang dinyatakan oleh para korban ini.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditekankan pada peran para pemuka agama, lingkungan, dan tentu Pemerintah yang harus terus memberikan sosialisasi, edukasi, kepada masyarakat.

Sosialisasi edukasi ini di Kota Bogor utamanya dilaksanakan melalui DP3A, sebagai salah satu lembaga yang memang ditunjuk untuk bisa menangani berbagai hal terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Program dan kegiatan yang dilakukan DP3A harus menyentuh sisi yang bisa menjadi bagian penting bagi rumah tangga. Beberapa di antaranya juga dilakukan berkoordinasi dengan dinas lain, seperti Dinas Pendidikan dan Jabar Bergerak Kota Bogor.

Melalui program Seribu Kata Positif (Serbukatif), wawasan anak-anak dan orangtua dibangun  untuk selalu berkata baik, menghindari terjadinya perundungan, dan ucapan, sikap, serta tindakan positif lainnya.

Program-program tersebut sudah berjalan, namun harus lebih masif lagi dan terukur ke depan.

Dedie tak memungkiri bahwa anggaran yang berkurang pada tahun ini akibat cadangan untuk kebutuhan Pemilu 2024, yang berimbas pada berkurangnya anggaran beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas di lingkungan Kota Bogor, tak terkecuali DP3A dalam memerangi kasus kekerasan ini.

Kendati demikian, Dedie tetap optimistis bahwa Kota Bogor bisa meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA), dan meningkat statusnya  dari Madya menjadi Nindya karena beberapa kriteria KLA sudah dipenuhi Pemkot Bogor.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Pengusaha Prediksi Perputaran Uang di Libur Nataru Tembus Rp80,25 T******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksiperputaran uangselama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 mencapai Rp80,25 triliun.

Dengan mengacu data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memproyeksi 107 juta orang atau setara dengan 26,750 juta keluarga yang akan mudik, Kadin mengasumsikan setiap keluarga rata-rata akan menghabiskan Rp3 juta.

"Jika kita asumsikan seperti pada mudik Idulfitri yang lalu membawa rata-rata Rp3 juta per keluarga, maka potensi perputaran uang selama libur Natal dan Tahun Baru 2023 diperkirakan mencapai Rp80,250 triliun," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam keterangan resmi, Senin (18/12).

Menurutnya, sektor yang yang akan menikmati kue perputaran uang selama Nataru adalah pariwisata beserta turunannya seperti hotel, motel, villa, apartemen, restoran, cafe, pusat perbelanjaan atau mal, pusat hiburan dan wisata dan kuliner khas daerah.

Kemudian, sektor transportasi seperti penerbangan, grab, rental/travel, bus dan kreta api juga bakal kecipratan untung.

Selain itu, ia memperkirakan bisnis jasa pengiriman juga mendulang cuan karena akan banyak pengiriman bingkisan Natal dan tahun baru.

"Animo masyarakat yang akan melakukan liburan Nataru yang mencapai 107 juta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga," ia menegaskan.

Perputaran uang jumbo tersebut, imbuh Sarman, dapat mengerek perekonomian, khususnya pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2023 yang ditargetkan tembus melebihi 5 persen.

Namun, ia mewanti-wanti pemerintah untuk mengawasi para pengusaha, pengelola berbagai jasa-jasa agar tidak menaikkan tarif dan harga secara jor-joran.

Sarman menilai hal ini penting agar calon pemudik tidak mengurangi pengeluaran bahkan membatalkan perjalanan libur Nataru karena melihat harga-harga naik berkali lipat.

"Bila perlu dibuatkan surat himbauan atau aturan batas atas seperti harga hotel, transportasi udara, kereta api, rental, pusat wisata dan warung tidak menaikkan harga yang nantinya akan mengurangi niat para warga untuk membelanjakan uangnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Daftar Isi

• 1. Jawa Tengah
• 2. Kabupaten Bandung
• 3. Jawa Timur
• 4. Sumatera Utara

Jakarta, CNN Indonesia--

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Lihat Juga : Dana APBN Rp1.060 T Habis Buat Bansos Hingga Subsidi Tahun Ini

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

Lihat Juga : Jokowi Modali Hutama Karya Rp28 T Demi Kebut Proyek Tol Trans Sumatera

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

Lihat Juga : Pemerintah Rekrut PNS Calon Hakim Besar-besaran Tahun Depan

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Lihat Juga : Kemnaker Akan Kirim 100 Ribu TKI Berkeahlian Khusus ke Jepang 5 Tahun

(fby/agt)

---

Label：modal nasional ilegal atau legal、masuk slot88、mitra slot88

Terkait：lazawin、ibet44、bbfs、win88 demo、gngplay、modal receh bisa maxwin、cara pinjam uang di dana rupiah、taipan78、cantikqq、daftar slot mudah menang

---

---

bab terbaru：slot dolar138（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29