slot deposit minimal 3000

mesin slot gacor 536Jutaan kata 289692Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot deposit minimal 3000》

Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya******

Ini mau Lebaran. Sudah persiapan-persiapan mengenai ketersediaan, utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Beras saya kira stoknya nggak ada masalah dan bahan lainnya akan secara detail saya lihat di lapangan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan harga beras di pasaran akan  turun menjelang panen raya dalam waktu satu bulan mendatang.

“Panen raya dalam satu bulan ke depan akan terjadi sehingga saya kira harga itu akan turun banyak,” kata Jokowi kepada wartawan sebelum keberangkatannya untuk kunjungan kenegaraan ke Australia, dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Presiden mengatakan stok beras nasional mencukupi terutama untuk menyambut Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2024.

“Ini mau Lebaran. Sudah persiapan-persiapan mengenai ketersediaan, utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Beras saya kira stoknya nggak ada masalah dan bahan lainnya akan secara detail saya lihat di lapangan,” tuturnya.

Baca juga: Presiden bawa isu mobil listrik dan transformasi digital ke Australia

Ketika ditanya soal harga beras yang dikeluhkan masih tinggi oleh masyarakat, Presiden meminta masyarakat mengecek langsung harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau di Pasar Johar Karawang yang disebutnya sudah turun.

“Ditanyakan saja, tolong (masyarakat) berbondong-bondong ke Pasar Induk Beras Cipinang dan ke juga pasar beras Johar Karawang, dilihat di lapangan sudah turun—tetapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh Tanah Air. Coba dicek langsung jangan ditanyakan ke saya, meski saya tahu tiap hari itu harga naik turun saya tahu,” ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden bertolak ke Melbourne hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut bahwa potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang akan berlangsung pada Maret-April 2024 diprediksi mencapai 8,46 juta ton.

“Merujuk dari hasil pengamatan Kerangka Sampel Area atau KSA Badan Pusat Statistik, potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang berlangsung dalam dua bulan yakni Maret-April mencapai 8,46 juta ton,” kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (2/3).

Suwandi menuturkan bahwa pasokan beras dalam negeri hingga Ramadhan 1445 Hijriah dipastikan aman karena sejumlah daerah telah memasuki musim panen raya hingga Mei 2024.

"Produksi beras awal tahun 2024 ini mencukupi kebutuhan nasional. BPS telah merilis data perkiraan produksi beras Maret-April sebesar 8,46 juta ton. Total produksi beras ini cukup besar, mampu mencukupi kebutuhan nasional," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa harga beras premium di pasaran mulai berangsur stabil menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Masyarakat tak perlu khawatir kini harga (beras) mulai normal dan stabil. Harga beras premium yang kemarin sempat tembus Rp17 ribuan saat ini bertahap mulai turun dan kembali ke harga di kisaran Rp14 ribuan. Begitu juga beras medium harga mulai stabil,” kata Bayu di Jakarta, pekan lalu.

Bayu mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir akan kenaikan harga dan stok beras. Saat ini harga mulai stabil dan normal kembali karena pasokan beras di Pasar Induk Johar Karawang mulai masuk dari Jawa Tengah yang mulai panen raya.

Bayu menjelaskan fluktuasi harga beras yang terkadang naik kemudian normal kembali, hal tersebut sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan. Jika dicermati, hal itu juga terjadi pada pertengahan tahun lalu.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Korlantas mulai cek jalur Tol Jakarta******

Yang penting bagaimana semuanya bisa berjalan lancar, terutama juga menjaga keselamatan.

Tangerang (ANTARA) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengecek jalur Tol Jakarta-Merak untuk mempersiapkan kelancaran arus mudik pada momen Lebaran 2024. Pengecekan jalur itu dipimpin oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Slamet Santoso bersama Kementerian PUPR dan Jasa Marga. Pengecekan jalur dimulai dari memantau situasi Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak yang disiapkan untuk skema delay system. "Pada tahun lalu sudah cukup baik, tahun ini kami wajib mempertahankan," kata Slamet di Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin. Slamet mengatakan bahwa pelaksanaan delay systemitu perlu pengelolaan dengan baik dengan cara memilah arus kendaraan yang perlu diarahkan masuk ke Rest Area KM 43 dan Rest Area KM 68. Adapun dua rest areaitu menjadi tempat pelaksanaan skema tersebut. Selain itu, dia juga meminta kepada polisi lalu lintas setempat guna menyiapkan kanalisasi untuk masuk ke rest areayang lebih panjang guna mencegah adanya persilangan arus kendaraan karena berpotensi menyebabkan kemacetan. "Yang penting bagaimana semuanya bisa berjalan lancar, terutama juga menjaga keselamatan," kata dia. Hal-hal lain yang perlu diantisipasi di sepanjang jalur Tol Jakarta-Merak, kata dia, adalah pencegahan kendaraan parkir di bahu jalan. Selain kendaraan yang mogok, hal tersebut juga menjadi gangguan arus lalu lintas. Sementara itu, Kasatlantas Polresta Tangerang AKP Jeany mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya soal menyiapkan Rest Area KM 43 untuk skema delay system. Kasatlantas menuturkan bahwa penambahan personel untuk kegiatan pengamanan arus mudik di ruas Tol Jakarta-Merak tersebut bakal dikoordinasikan dengan pimpinan Polresta Tangerang. "Penambahan kanalisasi akan kami laksanakan, jauh sebelum masuk rest area," kata Jeany. Selain mengecek jalur Tol Jakarta-Merak, Korlantas bersama Kementerian PUPR dan Jasa Marga akan memantau kondisi terkini Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan guna menyiapkan pengamanan arus mudik kendaraan yang menuju ke Pulau Sumatra pada momen Lebaran 2024.

Adapun delay system adalah skema pengaturan lalu lintas dengan memanfaatkan rest area maupun yang ada di jalur arteri untuk memperlambat kendaraan pemudik menuju pelabuhan demi mencegah antrean panjang kendaraan.

Baca juga: Polri gelar Operasi Keselamatan sasar 11 jenis pelanggaran lalu lintas
Baca juga: Persiapan Operasi Ketupat 2024, Korlantas Polri survei jalur tol

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjol limit tinggi tenor panjang、naga123、oyo4d demo

Terkait：slot skywind indonesia、astonbet88、datukqq、situs slot yang gacor、situs slot tergacor maxwin、link slot paling gacor 2022、kerja dapat uang dari internet、bersama slot、63 togel、slot gacor 2023

---

---

bab terbaru：erek2 20（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08