situs slot viral

Raja Iblis Abadi

KPPU Ungkap Produksi Turun Jadi Biang Kerok Kelangkaan Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan kelangkaan dan tingginya harga berastak lepas dari penurunan produksi.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Anggota KPPU Hilman Pujana usai Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah beras bersama produsen, pengusaha penggilingan, Badan pangan Nasional, Kementerian perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Food Station Cipinang di kantor KPPU, Jakarta, Rabu (28/2).

Hilman menyebut saat ini suplai beras turun. Oleh karena itu, harganya pun melambung.

Selain itu, penurunan produksi juga tak lepas dari el nino.

Terkait kelangkaan beras premium di ritel modern, Hilman mengaku para produsen memang kesulitan menyalurkan beras ke pasar modern itu.

Sebab, para produsen tidak bisa memenuhi harga eceran tertinggi (HET) yang mencapai Rp13.900 per kg. Sementara, biaya yang harus dikeluarkan lebih dari angka itu.

"Jadi mereka (produsen) tidak bisa suplai ke market karena nggak masuk harga bahan gabahnya untuk mereka produksi sudah di atas Rp7.000. Tentunya, dengan produksi segala macem, sampai di ritel ya nggak akan masuk, pasti akan di atas HET," ujar Hilman.

Selanjutnya, ia mengatakan ketentuan HET merupakan ranah dari pemerintah. Namun, ia mengatakan Badan Pangan Nasional akan mereview HET itu.

"Tadi juga disampaikan oleh Bapanas juga akan dilakukan review terkait HET dan lain-lain," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beras langka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

"Kemarin kan beras langka di ritel diberitakan. Itu betul. Karena diserbu caleg yang 5 kilogram. Banyak yang memesan di sini caleg itu, tapi nggak mampu produsen karena waktu nggak cukup, akhirnya beli di modern market," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (28/2).

Billy mengatakan karena diserbu caleg, pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan belum dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli se-Jabodetabek dapilnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

RK Soal Jembatan Antarapartemen di IKN: Kalau Kangen Gak Perlu Turun******

Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil mengatakan setiap apartemen di sana akan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan bangunan lainnya guna memudahkan mobilitas warga.

"Jadi kalau buru-buru lagi kangen sama tetangga sebelah, enggak perlu turun ke bawah, cukup lewat jembatan antarapartemen," katanya di Rakornas IKN di Jakarta, Kamis (14/3).

Bahkan, kata dia, warga pun bisa ke kantor tanpa bertemu aspal.

Jika ada yang membawa mobil bensin, maka harus ditukar dengan mobil listrik di perbatasan sebelum masuk IKN.

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Guang Nao Wu Zun

Amran Minta AHY Legalkan 7,4 Juta Lahan Sawah Seluruh Indonesia******

Menteri PertanianAmran Sulaiman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berikan legalitas 7,4 juta lahansawahdi Indonesia.

Amran menyebut pemberian legalitas sertifikat terhadap lahan-lahan yang ada di wilayah sentra produksi.

"Saya berharap kepada Pak Menteri AHY untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia," tutur Amran dalam keterangan resmi, Kamis (7/3).

"Kedua, saya nitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH)," imbuhnya.

Ia menyebut pemberian legalitas terhadap lahan persawahan dalam rangka mewujudkan swasembada. Apalagi saat ini Indonesia dan negara lain sedang menghadapi cuaca ekstrem El Nino panjang sehingga berdampak langsung pada produktivitas. 

"Kita harus mengantisipasi bersama karena El Nino hari ini adalah El Nino gorila yang paling berat," katanya.

Menanggapi itu, AHY memastikan akan menyelesaikan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. ATR/BPN sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menghadapi para mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.

"Kemudian, kita juga terus melakukan mitigasi dan pencegahan sengketa pertanahan dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita pada bangsa dan rakyat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Profil Robert Bonosusatya, Pengusaha Terseret Dugaan Korupsi Timah******

PengusahaRobert Bonosusatya (RBS) diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kasus dugaankorupsi tata niagatimah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Ia tidak berbicara banyak usai diperiksa selama 13 jam. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik.

"Sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban, mentaati peraturan yang ada, saya sudah diperiksa," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (1/4).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Robert berperan meminta crazy rich Helena Lim dan Harvey Moeis untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility (CSR).

Robert, kata dia, juga diduga mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Boyamin berpendapat Robert merupakan pihak yang menerima manfaat atau keuntungan (beneficial owner) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan timah.

"RBS apakah orang yang sama dengan orang yang disebut RBT, maka kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik karena kami yakin penyidik telah mengetahui identitas yang bersangkutan," sambungnya.

Dari berbagai sumber, Robert merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebuah perusahaan operator jalan tol.

Ia juga disebut pernah menjabat Komisaris Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Jasuindo pernah menang proyek pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri.

Lihat Juga : Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran

Pada 2008, Robert menjabat presiden direktur PT Pratama Agro Sawit. Kebun sawitnya berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Ia juga disebut sebagai pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT), yang kini tersangkut dugaan korupsi PT Timah.

Nama Robert Bonosusatya pernah beberapa kali tersangkut di kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri.

Ia pernah terseret di tengah kasus hukum yang menyeret Ferdy Sambo dan anak buahnya mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Hendra tercatat menggunakan jet pribadi bersama anak buahnya untuk berangkat ke kediaman keluarga almarhum Brigadir Josua di Jambi atas perintah Irjen Ferdy Sambo pada Senin (11/7/2023) lalu.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengklaim berdasarkan penelusuran yang dilakukan diketahui bahwa pesawat pribadi yang digunakan Hendra tersebut bertipe Jet T7-JAB. Ia menduga pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Hendra tersebut merupakan kepunyaan Robert Bonosusatya atau RBT alias Bong.

"Dalam catatan IPW dia adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/9).

Robert membantah tudingan IPW soal penyedia jet pribadi untuk Hendra, serta mengaku tak punya jet pribadi.

"Tidak benar itu, tidak benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi," kata Robert kepada CNNIndonesia.commelalui telepon, Selasa (20/9).

Namun, Robert tidak menampik apabila dirinya mengenal Hendra meski sudah lama tidak saling kontak dengan Hendra.

"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," ujar Robert.

Nama Robert juga pernah mencuat dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada periode Mei hingga Juni 2010, yang mengusut transaksi ganjil sebesar Rp57 miliar di rekening Komjen Budi Gunawan, yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dokumen yang tersebar saat Budi mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri pada 14 Januari 2015 itu, Robert disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk putra Budi, Muhammad Herviano Widyatama pada 6 Juli 2005.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

Bahlil Pede Target Investasi Rp1.650 T di 2024 Tercapai, 50 Persen PMA******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yakin target investasi tahun ini sebesar Rp1.650 triliun akan tercapai.

Dengan capaian itu, pertumbuhan ekonomi diyakini tetap bertahan di atas 5 persen.

Menurut Bahlil, hal ini lantaran semakin banyak investor yang menyatakan minat untuk masuk ke Indonesia, terutama di Ibu Kota Negara (IKN).

Bahlil berharap target investasi tahun ini paling banyak berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Pasalnya, dengan kondisi geopolitik global yang tak menentu, banyak negara yang belum pulih.

"PMA target kita ke depan masih di angka 52 persen minimum sekalipun ekonomi global belum pulih secara total karena perkembangan geopolitik sekarang belum stabil terutama terjadi ketegangan di Timteng dan Rusia-Ukraina belum ada tanda-tanda pemulihan. Banyak negara yang sudah mengalami resesi," jelasnya.

Faktor-faktor tersebut itu lah yang dinilai menjadi tantangan ke depan untuk merealisasikan target investasi di tahun ini.

"Ini jadi faktor yang akan jadi kendala yang kita hadapi ke depan," imbuhnya.

Kendati, ia menekankan dengan prospek perekonomian dalam negeri yang membaik, investor tak akan ragu untuk masuk. Hal itu tercermin dari 29 dari 81 prospek investasi di Peta Investasi diminati oleh investor.

"Yang sudah berminat itu ada sekitar 29. Namun, dari minat ini kita mau kerucutkan untuk sampai tahap eksekusi karena kan baru dua tahun kita melayangkan ini. Biasanya kita presentasikan dua tahun itu ini tahapannya sudah 60 persen sampai 70 persen. Jadi, tahun ini kita targetkan 29 ini harus sudah melakukangroundbreaking," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]