situs judi slot paling gacor

Penguasa Binatang Buas

Zulhas soal Akan Digugat Pengusaha Terkait Utang Migor: Kami Silakan!******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons rencana Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) yang bakal menggugat Kementerian perdagangan (Kemendag) ke Bareskrim Polri terkait utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

Zuhas pun memberikan pernyataan singkat bahwa dirinya tak keberatan terhadap gugatan tersebut.

"Kami silakan," ucapnya singkat di Kompleks DPR RI, Senin (27/11).

Sementara Zulhas mengatakan pihaknya masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, siang ini.

Zulhas juga menuturkan pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta pendapat dan pendampingan hukum.

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut," kata dia.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah nggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Zulhas soal Akan Digugat Pengusaha Terkait Utang Migor: Kami Silakan!******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons rencana Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) yang bakal menggugat Kementerian perdagangan (Kemendag) ke Bareskrim Polri terkait utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

Zuhas pun memberikan pernyataan singkat bahwa dirinya tak keberatan terhadap gugatan tersebut.

"Kami silakan," ucapnya singkat di Kompleks DPR RI, Senin (27/11).

Sementara Zulhas mengatakan pihaknya masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, siang ini.

Zulhas juga menuturkan pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta pendapat dan pendampingan hukum.

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut," kata dia.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah nggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Cara Ubah Sertifikat HGB Rumah KPR Jadi SHM dan Biayanya******

Memilikisertifikat hak milik(SHM) atas lahan yang ditempati tentu menjadi hal yang diinginkan setiap pemilik rumah.

Namun, belakangan ramai diperbincangkan seorang nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) alih-alih SHM.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat masyarakat sebenarnya bisa mengubah HGB menjadi SHM.

Kedua,dapat diwariskan dari generasi ke generasi sesuai hukum yang berlaku. Ketiga,bisa menjadi aset karena SHM bisa dijual, digadaikan, hingga menjadi jaminan bank.

Melansir aplikasi 'Sentuh Tanahku', milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Senin (27/11), masyarakat dapat mengurus perubahan HGB menjadi SHM di Kantor Pertanahan.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus disiapkan, yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan dan menandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai

2. Surat kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)

5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

7. Sertifikat HM/HGB/HP

8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 meter kubik

Selain itu, masyarakat juga harus mengisi keterangan seperti:

- Identitas diri
- Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
- Pernyataan tanah tidak sengketa
- Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Adapun proses penyelesaian perubahan HGB menjadi SHM itu memerlukan waktu selama lima hari.

Sementara, tarif yang harus dibayar adalah sebesar Rp50 ribu per sertifikat hak atas tanah.

[Gambas:Video CNN]

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Pebisnis soal PKS Mau Ibu Kota Tetap di Jakarta: Kami Tak Mau Dengar******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani merespons janji PKS yang ingin ibu kota tetap di Jakarta dan tidak dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan jika memenangkan Pemilu 2024.

Shinta sendiri mengatakan para pengusaha bakal memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap berjalan.

Menurutnya, pernyataan PKS itu tidak akan membuat pengusaha ragu atau wait and see untuk berinvestasi di sana. Terlebih, dasar hukum pembangunan IKN pun sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Indonesia negara hukum, kembali lagi kita tidak bisa asal mengubah-ubah seperti itu, kenapa punya keyakinan karena ada dasar hukumnya juga jelas dan itu tidak bisa diubah," sambungnya.

Lebih lanjut, Shinta juga mengatakan pihaknya tidak mau mendengar pernyataan dari satu individu partai saja. Ia hanya ingin mendengar pernyataan dari calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (wapres) langsung.

PKS sendiri merupakan salah satu partai dari koalisi perubahan pengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Kami nggak mau dengar statementindividual daripada partai, yang saya mau dengar nanti adalah keputusan dari calonnya tersebut," kata Shinta.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Shohibul Iman berjanji akan memperjuangkan status Jakarta sebagai Ibu kota jika partainya menang dalam Pemilu 2024.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibukota negara tetap Jakarta," kata Shohibul dalam Rapimnas Kick Off Kampanye Nasional PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).

Shohibul mengaku janji tersebut memerlukan penjelasan yang panjang lantaran pembangunan IKN saat ini sedang berjalan.

Kendati demikian, ia menyebut janji PKS itu sederhana tanpa perlu penjelasan tafsir yang rumit.

"Ini walaupun secara warningagak panjang tetapi substansinya straight forwardorang tidak perlu menafsirkan apapun, dengan kalimat ini artinya ibukota negara tidak pindah ke nusantara tetap di Jakarta," jelas Shohibul.

Lebih lanjut, Shohibul mengatakan gagasan Jakarta tetap Ibukota adalah gagasan unggulan PKS sejak partai berlambang bulan sabit dan padi itu menolak RUU IKN.

"Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Anies tak menjawab tegas akan mengakomodir permintaan partai di koalisi perubahan itu. Ia hanya menyinggung Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata.

"Bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," kata Anies.

"Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku khawatir pembangunan yang berfokus di satu titik bakal menghasilkan ketimpangan.

Oleh karena itu, ia berjanji akan berupaya mengubah kota-kota kecil menjadi menengah dan kota-kota menengah menjadi besar jika dirinya berhasil menjadi presiden.

[Gambas:Video CNN]

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

KAI Tambah 34 Kereta Saat Nataru, Tiket Bisa Dipesan Mulai Hari Ini******

PT Kereta Api Indonesia alias KAIakan menambah 34 kereta api (KA) yang akan beroperasi pada periode Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan secara total KAI menambah 311.856 tempat duduk KA Jarak Jauh yang sudah bisa dipesan mulai Rabu (29/11) ini.

KA tambahan tersebut tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta - Solo untuk pulang pergi (pp), Jakarta - Surabaya pp, Jakarta - Malang pp, Bandung - Solo pp, dan lainnya.

Adapun daftar KA-KA tambahan untuk periode Nataru sebagai berikut:

- KA keberangkatan 21 Desember 2023 - 7 Januari 2024:

Manahan (Gambir - Solo Balapan pp), Malioboro Ekspres (Purwokerto - Malang pp), Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp), Kaligung (Tegal - Semarang Poncol pp), Taksaka Tambahan (Gambir - Yogyakarta pp), Gajayana Tambahan (Gambir - Malang pp), Sembrani Tambahan (Gambir - Surabaya Pasarturi pp), dan Lodaya Tambahan (Bandung - Solo Balapan pp).

Kemudian Brantas Tambahan (Pasar Senen - Blitar pp), Kertajaya Tambahan (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi pp), Tambahan Kiaracondong - Surabaya Gubeng, Tambahan Surabaya Gubeng - Kiaracondong, dan Kutojaya Utara Tambahan (Pasarsenen - Kutoarjo pp).

- KA keberangkatan 24 hingga 26, dan 31 Desember 2023, serta 1 dan 7 Januari 2024:

Argo Cirebon (Gambir - Cirebon pp) dan Argo Parahyangan Tambahan (Gambir - Bandung pp).

Sementara itu, KAI mencatat sebanyak 549.612 tiket KA jarak jauh sudah terjual atau 24 persen dari tiket yang disediakan yakni 2.334.340 tiket, untuk periode Nataru pada 21 Desember 2023 - 7 Januari 2024.

Joni mengatakan KA-KA yang menjadi favorit untuk Angkutan Nataru sejauh ini di antaranya KA Bengawan relasi Pasarsenen - Purwosari pp, KA Airlangga relasi Pasarsenen - Surabaya Pasarturi pp, KA Serayu relasi Pasarsenen - Purwokerto pp, KA Kahuripan relasi Kiaracondong - Blitar pp, KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang pp, dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Menimbang Untung Rugi Contract Farming, Janji Anies Jika Jadi Presiden******

Calon presiden nomor urut 1Anies Baswedan memilih menjalankan program pertanian (contract farming) kontrak alih-alih lumbung pangan (food estate).

Anies menjelaskan lewat program contract farming, sentra-sentra pertanian akan dijadikan mitra.

"Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya. Sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu," kata Anies saat berkampanye di kebun petani hortikultura Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).

Lantas apa itu contract farming?

Badan Pangan Dunia (FAO) mendeskripsikan contract farmingsebagai kesepakatan antara petani selaku produsen dengan pembeli terkait syarat dan ketentuan produksi serta pemasaran produk pertanian.

Kondisi ini biasanya menentukan harga yang harus dibayar kepada petani, kuantitas dan kualitas produk yang diminta pembeli, serta tanggal penyerahan kepada pembeli.

FAO menyebut contract farmingtelah ada selama beberapa dekade. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaannya semakin populer, khususnya di negara-negara berkembang.

Sementara itu, Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan keunggulan contract farmingadalah terjadinya kepastian harga di masa mendatang karena petani dan pembeli menyepakatinya sejak awal kontrak.

Misalnya petani dan pembeli menyepakati harga cabai Rp10 ribu per kilogram (kg). Ketika misal harga cabai turun ke Rp7.000, maka petani untung karena harga sudah disepakati sejak awal Rp10 ribu.

Adapun pembeli dalam contract farming, lanjut Rusli, bisa perorangan, PT, CV, BUMD, dan sebagainya.

Di sisi lain, Rusli menilai contract farmingsebenarnya bisa dipadukan dengan food estate.

"Food estatedengan membuka (lahan) baru bisa langsung membuat contract farmingdengan pembeli. Di situ dengan asumsi yang mengalah itu para pengusaha yang tergabung dalam satu lahan yang luas dan mereka memproduksi bersama-sama kemudian dijual kepada pembeli dengan cara contract farming," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Rusli contract farmingbisa diaplikasikan di food estateyang sudah ada. Misalnya satu kawasan luas yang menghasilkan satu komoditas.

"Itu kan disebut food estate. Jadi kawasan yang luas tapi belum terintegrasi dan mungkin belum banyak yang contract farming," katanya.

"Kalau itu dilakukan contract farmingakan bagus karena ada perpaduan dengan food estate yang sudah jadi," imbuhnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan contract farming memiliki plus minus. Plusnya adalah adanya kejelasan dari sisi market dan harga.

Dengan adanya kejelasan market, harga yang diterima petani akan relatif lebih stabil dibandingkan petani menjual ke tengkulak yang harganya sangat berfluktuasi.

Selain itu, contract farmingjuga dapat menekan laju inflasi mengingat komponen bahan makanan itu menyumbang kurang lebih 20 persen terhadap inflasi.

"Karena adanya semacam kontrak kerjasama ini akan mempermudah untuk pendistribusian," katanya.

Namun minus contract farmingadalah seringkali perusahaan atau lembaga yang melakukan kontrak hanya menerima kualitas produk yanggrade superatau gradeyang baik. Sementara produk off grade atau yang hasil panennya tidak sesuai kriteria tidak diterima.

Padahal, kata Eliza, hasil panen tidak merata, ada produk yang baik dan ada yang buruk. Sehingga jika produk yang diterima dalam contract farminghanya yang baik, petani akan bingung menjual produk yang tak memenuhi standard.

"Dijual ke pasar tradisional pun konsumennya ingin produk yang baik, bukan off grade," katanya.

Solusinya, kata Eliza, adalah dengan kelompok tani dan badan usaha milik desa (bumdes) mengolah produk off grademenjadi produk turunan sehingga bernilai tambah.

"Atau perusahaan yang menjalin kontrak itu menerima hasil panen petani produk off gradedigunakan perusahaan untuk produk lainnya," katanya.

Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan keunggulan contract farming adalah menjamin kepastian pasok dan harga jual.

Contract farming, katanya, sebenarnya sudah banyak dilakukan. Di peternakan unggas, banyak peternak yang berkontrak dengan perusahaan integrator untuk memastikan pasokan dengan harga yang disepakati.

Di sub sektor hortikultura, lanjutnya, banyak juga petani yang berkontrak dengan supermarket atau pasar modern untuk memasok sayuran dengan volume, spesifikasi kualitas, dan harga yang disepakati kedua belah pihak.

"Waktu Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, beliau juga melakukancontract farmingdengan daerah-daerah pemasok. Misalnya, untuk kepastian pasokan beras ke Jakarta berkontrak dengan Sulawesi Selatan. Untuk memastikan pasokan daging sapi, berkontrak dengan NTT dan seterusnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]