angka jitu untuk hk malam ini

Dinasti Kaisar Qianyuan

Profil Proyek Rempang Eco******

Pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-city di Pulau Rempang, Kepulauan Riau mendapat penolakan sejumlah warga setempat. Penolakan itu berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (7/9).

Rencana pengembangan Rempang Eco-City mencuat pada 2004. Saat itu, pemerintah, melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, menggandeng PT Makmur Elok Graha menandatangani perjanjian kerja sama.

Dalam perkembangannya, proyek ini masuk daftar Proyek Strategis Nasional 2023. Hal itu tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pengembangan Pulau Rempang mencakup kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi di sana agar bisa bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

BP Batam memperkirakan investasi pengembangan Pulau Rempang mencapai Rp381 triliun dan akan menyerap 306 ribu tenaga kerja hingga 2080. Hal ini diharapkan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.

Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.

Pada Juli lalu, Xinyi International International Investment Limited dan PT Makmur Elok Graha telah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Agreement) terkait rencana investasi itu di Chengdu, China.

Kendati demikian, sejumlah warga terdampak harus direlokasi demi pengembangan proyek Rempang Eco-City. Sebagai kompensasi, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengungkapkan pemerintah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi.

Pemerintah juga memberikan keringanan lainnya berupa bebas biaya uang wajib tahunan (UWT )selama 30 tahun, gratis pajak bumi dan bangunan (PBB) selama 5 tahun, BPHTB, dan SHGB.

"Lokasinya berada di tepi laut. Sehingga memudahkan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan untuk melaksanakan aktivitas. Dengan momentum pembangunan ini, saya berharap nasib masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik," ujar Rudi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9) lalu.

Masyarakat yang terdampak pembangunan akan dialihkan pemerintah ke lokasi yang sudah disiapkan. Mereka akan mendapat biaya hidup Rp1,03 juta per orang dalam satu KK.

Bagi masyarakat yang memiliki tinggal di ditempat lain akan mendapat bantuan biaya sewa Rp1 juta per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburuku yang ganas

Bahlil Bersiap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Kementerian Investasi/BKPM pimpinan Bahlil Lahadalia bakal mencabut izin usaha PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo atas pengelolaan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan izin usaha PT Indobuildco diproses dalam online single submission (OSS) di bawah komando Kementerian Investasi. Oleh karena itu, Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.

Tina menyebut reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait masalah HGB Hotel Sultan tersebut. Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk enggak? Tiketnya jadi enggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," sambung Tina.

Ia menegaskan ketidaksesuaian dalam izin usaha PT Indobuildco saat ini adalah HGB atas Hotel Sultan. Menurutnya, HGB yang bermasalah itu berdampak pada perizinan Pontjo Sutowo mengelola hotel tersebut.

Pengelolaan Hotel Sultan belakangan ini memang tengah diperebutkan oleh negara dengan Pontjo Sutowo. Kabar terakhir, negara yang diwakili PPKGBK sudah memasang spanduk khusus pada Rabu (4/10) di Hotel Sultan.

Pemasangan spanduk berwarna merah itu dilakukan petugas keamanan GBK dengan kawalan sejumlah aparat kepolisian.

Spanduk itu bertuliskan 'Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011'.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Pontjo Sutowo tapi masih kekeh mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, pemerintah menyebut HGB PT Indobuildco sudah habis dan lahan tersebut kudu dikembalikan ke negara.

Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan status hukum tanah Hotel Sultan tersebut sudah inkrah milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva untuk menanggapi rencana pencabutan izin ini. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

Ajukan Pengunduran Diri, Mentan Puji Jokowi Soal Pemberantasan Hama******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melontarkan puja-puji kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Pengajuan pengunduran diri ini disampaikan SYL di tengah kasus permintaan paksa atau pemerasan jabatan dalam dugaan korupsi yang dilakukannya di Kementan.

"Saya butuh waktu. Kenapa? Karena saya baru pulang dari Roma, mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden (Jokowi). Indonesia punyabest practicedalam pengendalian berbagai hama penyakit, baik unggas maupun hewan besar, dan itu mendapatkan apresiasi dunia. Saya berikan presentasi itu di depan semua negara yang ada atas nama Presiden," bebernya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Ia menyampaikan usul surat pengunduran diri tersebut melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mentan SYL menyebut dirinya tengah berhadapan dengan proses hukum sehingga kudu melepaskan jabatannya.

Namun, ia menolak mendapatkan penghakiman atau stigma buruk dari masyarakat. SYL juga menepis jika dirinya sengaja 'hilang' di Eropa.

Akan tetapi, SYL mengaku belum mendapatkan panggilan untuk bertemu langsung dengan Jokowi.

"Belum ada panggilan, saya belum tahu ada apa-apa, saya cuma baca di media sosial," tegas SYL.

"Beri saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini karena tadi saya juga diperiksa di Polda dan capek banget rasanya saya hadapi ini semua. Saya harap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Pak Presiden, lebih baik saya ambil sikap seperti ini," tutupnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi. Bahkan, Menkopolhukam Mahfud MD membenarkan kabar tersebut.

"Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa pasti pada saatnya KPK akan sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Kami sadar betul ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Luhut Ungkap RI Siap Jadi Bagian Investasi Penyimpanan Karbon Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia siap menjadi bagian utama dalam investasi teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) dunia.

Luhut menyebut potensi penyimpanan karbon di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 400 giga ton, sehingga menghadirkan peluang bisnis dan investasi yang signifikan bagi negara.

"Investasi global baru-baru ini di CCS telah mencapai US,4 miliar dan Asia memberikan kontribusi sebesar US,2 miliar. Indonesia siap menjadi bagian utama dari investasi teknologi ini," katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin (11/9), dikutip dari Antara.

Sektor CCS pun berkembang pesat, menawarkan investor peluang untuk menjadi yang terdepan dalam industri revolusioner yang menjanjikan keuntungan finansial jangka panjang sekaligus memenuhi tanggung jawab zero emission sebagai izin berinvestasi bagi industri global.

Lebih lanjut, Luhut menambahkan bahwa pengembangan pusat CCS di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena wilayah ini memiliki sumber daya yang diperlukan dari lokasi penyimpanan CO2 dan lokasi industri yang berdekatan, termasuk mitra dari industri Asia Timur untuk transportasi karbon internasional.

"Penerapan pajak karbon regional juga memberikan dorongan ekonomi pada proyek ini. Fasilitas minyak dan gas yang ada mulai dari Aceh, Utara Jawa, Kalimantan, dan pengembangan terbaru di Papua secara teknis layak untuk pengoperasian CCS. Dengan mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan, kita dapat memanfaatkan potensi penuh CCS untuk mewujudkan masa depan berkelanjutan di Asia Tenggara," ujarnya.

Oleh sebab itu, Luhut mengungkapkan International & Indonesia CCS Forum 2023 diharapkan bisa membahas keberhasilan Indonesia lebih lanjut, sekaligus merupakan acara sampingan KTT ASEAN.

"Kami yakin bahwa upaya kolektif kami untuk mendefinisikan kerangka peraturan dapat memberikan pesan yang jelas, Indonesia akan menjadi pionir penerapan CCS di tahun-tahun berikutnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

Anak Buah Luhut Buka Suara Soal Starlink Bakal Masuk RI******

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves)Jodi Mahardi buka suara soal rencana perusahaan telekomunikasi milik Elon Musk, Starlink, yang santer dikabarkan bakal masuk ke Indonesia.

Jodi mengatakan pembahasan antara pemerintah Indonesia dan Elon Musk masih berjalan.

"Masihon goingpembahasannya," ungkap Jodi dalam agenda Indonesia-International CCS Forum di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Salah satunya adalah peningkatan akses internet di berbagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Mengenai opsi apakah teknologi Starlink (yang dipakai) atau apa tentunya masih jadi kajian kita," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut CEO Tesla Elon Musk bakal berkunjung ke Indonesia pada Oktober mendatang. Kunjungan Musk untuk membahas proyek satelit internet Starlink.

"Ya kita lihat nanti kalau semua deal-nya selesai, kita harapkan ya Oktober (Elon Musk datang ke Indonesia)," kata Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

Luhut soal Kapan Peresmian Kereta Cepat: Anytime******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanenggan memastikan apakah peresmian Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) dihelat 1 Oktober 2023.

"Launchingya anytime, tapi Pak Presiden (Joko Widodo) ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat umum di sepanjang rel untuk mencoba (kereta cepat)," katanya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu (6/9).

Luhut malah memberi angin segar bahwa KCJB akan diperpanjang ke Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, ia mengklaim China semangat untuk menggarap dan melanjutkan rute kereta cepat saat ini.

"Seperti yang berkali-kali kami sampaikan, Presiden (Joko Widodo) kan mengarahkan ada studi kereta cepat sampai Surabaya. Mereka (China) juga sangat senang kalau mereka bisa terlibat di situ, nanti kita lihat ke sana, memang teknologinya. Tapi menurut saya dengan pengalaman mereka sudah 41 ribu km buat KA cepat saya kira perlu kita pertimbangkan," tutur Luhut.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pihaknya juga masih menunggu izin operasional Kementerian Perhubungan.

"Tanggal 1 (Oktober) kita tunggu, kita tunggu. Kan Kementerian Perhubungan harus memberikan izin dulu. Kita tunggu, kita tunggu," ungkap Dwiyana.

"Ya terus intens (komunikasi soal izin operasional). Kan harus berproses, tadi saya sudah ceritakan harus berproses. Karena pertama kalinya kita membangun sistem, benar-benar harus hati-hati, harus smoothsemuanya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]