rumah303

Puncak seni bela diri

Mega Insurance******

Mega Insurance Unit Syariah bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri syariah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan anggota BPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya di pedesaan. Karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih selain asuransi yang sudah dimiliki, bagi anggota BPD dan keluarga ABPEDNAS. Saya harap para anggota BPD bisa bekerja maksimal dengan ketenangan pikiran tanpa mengkhawatirkan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3).

Setiap pemegang Kartu Anggota ABPEDNAS, sambungnya, otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Mega Insurance Unit Syariah selama setahun masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA, anggota BPD dapat melakukan registrasi melalui situs beritadesa.co.

Sementara itu, Chief Sharia Business Officer Mega Insurance, Iim Qoimuddin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Mega Insurance Unit Syariah untuk berkontribusi dalam melindungi risiko para anggota BPD di ABPEDNAS yang telah berdedikasi dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.

"Bentuk kolaborasi ini juga sekaligus menjadi momen yang tepat bagi Mega Insurance Unit Syariah untuk terus berkontribusi aktif dalam melakukan penetrasi dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi untuk keselamatan diri berbasis syariah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

Pasrah Driver Ojol Lagi******

Beberapa driverojek online (ojol) sudah ikhlas jika mereka tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada momen Lebaran 2024.

Seorang driver Gojek, Muhammad Amin, mengaku tetap bersyukur masih bisa mendapatkan penghasilan, THR baginya hanyalah rezeki tambahan.

Sikap pasrah tersebut diakuinya karena mendengar pihak Gojek menganggap para driver hanya sebatas mitra.

Selama menjadi driver ojol sejak 2018, Amin mengaku tak pernah mendapatkan bayaran uang tunai dari pihak aplikator di momen Lebaran.

"Setiap Lebaran dapat dari customer aja kadang-kadang kasih, dari aplikator enggak kasih apa-apa," ujar dia lebih lanjut.

Karena Amin merupakan driver 'platinum', ia mengaku hanya pernah mendapat voucher cashback dengan besaran Rp150 ribu dari Gojek. Namun ia tetap bersyukur dengan adanya voucher tersebut.

"Saya enggak menuntut apa-apa sih. Cuma kalau dikasih THR ya, Alhamdulillah," kata dia.

Senada, driver Grab Indonesia bernama Kustam mengatakan bahwa mendapatkan THR dari pihak aplikator di momen Lebaran menjadi harapan semua driver ojol. Hanya saja, ia menyadari bahwa dirinya hanya sebatas mitra, bukan karyawan.

"Sebenarnya kita itu mitra, mitra itu kan cuma rekan ibaratnya, enggak ada insentif," ujar Kustam.

Selama tujuh tahun menjadi driver ojol, Kustam mengaku tidak pernah mendapatkan insentif apa pun dari pihak aplikator di momen Lebaran.

"THR itu kan buat karyawan, kalau kita mah mitra," ujarnya.

Lihat Juga : Asa PNS Menanti THR Cair Hari Ini

Namun demikian, Kustam berharap pihak aplikator bisa mendengar imbauan pemerintah untuk membayarkan THR kepada para driver ojol. Menurutnya, hal itu bisa menjadi cerminan sikap menghargai para driver yang sudah lelah berjuang membantu pelanggan.

"Sebenarnya kita juga perjuangan. Driver juga perjuangan. Harapannya ya ngertiin aja deh, saling ngerti aja. Kita capek juga. Kita membantu juga. Membantu masyarakat juga," kata Kustam.

Sementara itu, driver Grab Indonesia lainnya, Abdul Gafur, berharap tahun ini pihak aplikator bisa membayarkan THR di momen Lebaran. Ia mengaku selama ini belum pernah mendapatkan insentif berupa uang tunai sejak pertama menjadi driver ojol di 2017.

"Selama Lebaran enggak dapat apa-apa, enggak pernah dikasih apa-apa," ujarnya.

Ia mengatakan driver ojol sudah selayaknya mendapatkan THR. Sebab, insentif yang pernah dirasakannya hanya sebatas tarif argo yang dinaikkan Rp2.000.

"Kalau kita kan setiap hari kerja. Kerjaannya cuma ojol aja, enggak kerja yang lain. Kalau misalnya dapat THR itu bagus. Semua jadi bagus," kata Abdul.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau perusahaan untuk membayar THR kepada ojol hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," ujar Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Lanjut ke halaman berikutnya...

Perusahaan Sebut Hubungan dengan Driver adalah Mitra, Bukan Kerja

Tuan Pulau Gurun

KA Pandalungan Laris, KAI Rayu Kemenhub Buka Rute Jakarta******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAImerayu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membuka rute perjalanan Jakarta-Banyuwangi.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan rencana pembukaan rute baru ini berlandaskan data penjualan KA Pandalungan relasi Jakarta-Jember PP.

Ia mengatakan kereta api jarak jauh (KAJJ) yang baru diluncurkan pada 2023 itu laku keras.

"Ini sekarang kami usulkan ke Kemenhub kita jalankan dari Jakarta langsung ke Banyuwangi. Kalau (Jakarta) ke jember 14 jam, ini sekitar 16 jam (ke Banyuwangi)," sambungnya.

Berdasarkan data paparan KAI, KA Pandalungan memuncaki daftar 10 kereta eksekutif jarak jauh komersial yang diminati pemudik. Rinciannya, KA Pandalungan 77F mencatat volume 12.067 penumpang hingga 3 April 2024.

Lalu, KA Pandalungan dengan nomor kereta 78F berada di urutan kedua. KAJJ relasi Jakarta-Jember ini diminati 10.714 penumpang.

"Kami terus lakukan kajian berdasarkan data sehingga KA-KA ini yang kami lakukan perbaikan untuk mengangkut jumlah penumpang," tandasnya.

Peluncuran KA Pandalungan dilakukan pada Juni 2023 lalu. Relasi Jakarta-Jember ini dibuka bersama dengan 4 rute anyar lainnya.

Ada KA Argo Merbabu relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Gambir PP dan KA Banyubiru rute Semarang Tawang Bank Jateng-Solo Balapan PP. Kemudian, peluncuran KA Manahan rute Solo Balapan-Gambir PP serta KA Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng-Gambir PP.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Basuki Sebut Prabowo Akan Dilantik Sebagai Presiden RI di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomenjawab teka-teki di mana Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden 2024-2029.

Pertanyaan ini mencuat karena Jakarta sudah tak lagi berstatus ibu kota, menyusul kepindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sedangkan pelantikan Kepala Negara harus dilakukan di ibu kota.

"Pelantikan presiden (Prabowo Subianto) rencananya sih di sana (IKN Nusantara), di IKN," kata Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Komisi V DPR RI juga sempat mempertanyakan di mana nanti presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto, dilantik. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menanyakan hal tersebut kepada Basuki, terlebih usai disahkannya UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Roberth meminta Basuki menanyakan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, sang menteri dinilai dekat dengan Jokowi.

"Karena masih tertulis itu (di konstitusi) ditulis (presiden dilantik) di ibu kota negara yang sekarang bukan lagi Jakarta," tegas Roberth dalam Raker dengan Kementerian PUPR di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

"Siap gak IKN itu untuk melantik presiden? Saya sampaikan karena Bapak (Basuki) juga dekat sama Pak Presiden (Jokowi), tolong lihat ini," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Prabowo Subianto resmi memenangkan Pilpres 2024 versi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia dan Gibran Rakabuming Raka mengantongi 96.214.691 suara. Pasangan calon nomor urut 2 tersebut unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi.

Meski begitu, kemenangan mereka masih mendapatkan perlawanan dari paslon satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta paslon nomor tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemenangan Prabowo-Gibran masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Satu pedang untuk dimuliakan

Erick Thohir Buka Wacana Pegawai BUMN Bisa Libur Tiga Hari Sepekan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir membuka wacana liburtiga hari dalam sepekan bagi pegawai perusahaan pelat merah.

Hal ia sampaikan dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2). Erick menyebut hal dilatarbelakangi aspek kesehatan mental para pegawai.

Ia mengklaim 70 persen dari generasi muda saat ini memiliki isu kesehatan mental. Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick seperti dikutip dari detik finance.

Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.