asianbet88

Hati iblis yang tak terbatas

cinemapoker

Sri Mulyani Sebut UMKM Sumbang 97 Persen Penciptaan Lapangan Kerja RI******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri KeuanganSri Mulyani mengungkapkanUMKMberkontribusi 97 persen ke penciptaanlapangan kerjadi Indonesia. Lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya.

Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB juga cukup tinggi yakni 61 persen. Namun, dari 64 juta UMKM di Indonesia, baru 20 persen yang bisa mengakses pembiayaan dari perbankan.

"97 (persen) Indonesiajob creationdilakukan oleh UMKM, ini relatif sangat tinggi dibandingkan banyak negara lain. Ini juga menunjukkan bahwa mungkin dominasi dari penciptaan kesempatan kerja oleh UMKM not necessarily a format sector," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

"Kita semua tahu, pada akhirnya UMKM seperti tadi 29 juta yang belum dapat akses pembiayaan, mereka akan jatuh pada mekanisme pasar biasa, melalui rentenir, pembiayaannya sangat tinggi," imbuhnya.

Bendahara negara ini mengungkapkan akses pembiayaan inilah yang menyebabkan UMKM sulit naik kelas. Padahal, kontribusinya ke perekonomian dan tenaga kerja di dalam negeri sangat besar.

"Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah pembiayaan. Ada 29,2 juta tidak mampu mengakses pembiayaan, ini lebih ke akses. Itu adalah constraintatau karena masalah affordability," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berharap BRI melalui BRILink bisa menjangkau 29 juta pelaku usaha kecil ini untuk mendapatkan akses pembiayaan. Pasalnya, itu akan berdampak baik pada penciptaan lapangan kerja dan perekonomian dalam negeri.

"Saya harap Pak Narso (Dirut BRI Sunarso) melalui BRILink agent ini dapat menebus dan menjangkau 29 juta orang yang masih belum mendapatkan akses pembiayaan," paparnya.

Namun, ia menekankan bukan berarti pemerintah tidak ikut andil. Pasalnya, APBN masih terus memberikan subsidi agar usaha 'wong cilik' mendapatkan pembiayaan.

Contohnya, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di semua Bank Himbara. Untuk 2024 anggarannya Rp47 triliun untuk membayar selisih bunga yang harusnya 6 persen menjadi hanya 3 persen.

"Kita juga memiliki KUR yang meskipun di depan nasabah adalah bank. Namun subsidinya dibayar oleh APBN. Anggarannya Rp47 triliun di 2024 untuk meng-cover 280 triliun plafon kredit usaha rakyat yang akan disalurkan lebih dari 44,8 juta debitur. Ini adalah contoh instrumen APBN yang bisa di-leverageuntuk bisa menggunakan dana dari perbankan, namun mengurangi beban UMKM yang sangat tinggi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

agen slot terbaik

Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Masih Langgar Aturan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.

Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.

Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.

Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.

Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.

"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.

"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.

Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.

"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

slot gacor depo 10k

Pemkot Jambi datangkan komoditas cabai dari Kabupaten Sleman******

kami langsung eksekusi dengan membeli cabai dari koperasi di Sleman, dengan harga yang lumayan jauh kalau dibandingkan di wilayah Jambi

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi mendatangkan komoditas cabai dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai implementasi kerja sama antardaerah dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah tersebut dalam rangka pengendalian inflasi.

Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih di Jambi, Sabtu, mengatakan pembelian dan pengiriman perdana cabai siaga inflasi Kota Jambi sebanyak 4,5 ton tersebut merupakan implementasi dan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pembelian cabai perdana dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kota Jambi (KPN-KPKJ), untuk selanjutnya didistribusikan kepada agen dan penjual di Kota Jambi.

Menurutnya, setelah sebelumnya melakukan penandatangan perjanjian kerja sama, Pemkot Jambi langsung mengeksekusi perjanjian tersebut dengan pembelian cabai pada Jumat (8/3).

"Usai penandatangan, kami langsung eksekusi dengan membeli cabai dari koperasi di Sleman ini, dengan harga yang lumayan jauh kalau dibandingkan di wilayah Jambi. Jadi kita bawa 4,5 ton dari Kabupaten Sleman cabai merah besar untuk kemudian nanti distribusinya di Kota Jambi," kata dia.

Baca juga: BI mengapresiasi kerja sama Kota Jambi dan Sleman kendalikan inflasi

Baca juga: Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 3 Jambi ditargetkan selesai Juni 2024

Sri sampaikan bahwa pembelian ini juga didukung penuh oleh Bank Indonesia Provinsi Jambi yang membantu pembiayaan distribusi dan pengangkutan cabai dari Sleman hingga ke Kota Jambi.

"Mulai dari bongkar muat dan pengangkutannya dibiayai dari Bank Indonesia Perwakilan Jambi dan sampai di Kota Jambi, supaya harga tidak naik, maka kepada distributor maupun agen serta pengecer harus kami beri subsidi dengan dana BTT (belanja tak terduga) kami supaya di Kota Jambi harga tetap sama dengan harga di Sleman ini," kata dia.

Dia berharap langkah konkret yang dilakukan oleh Pemkot Jambi tersebut berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi, terutama menjaga ketersediaan pasokan dan pengendalian harga komoditas yang cukup bergejolak di Kota Jambi, seperti cabai merah.

Selanjutnya selain cabai merah, Kota Jambi juga siap mendatangkan komoditas penyumbang inflasi dari daerah penghasil lainnya seperti bawang merah dari Brebes dan maupun beras dari Purworejo.

Ke depan kerja sama antardaerah penghasil akan diperbanyak untuk menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan harga dan pengendalian inflasi di Kota Jambi.

Kerja sama antardaerah yang dilakukan Kota Jambi dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman dengan ruang lingkup meliputi kerja sama antar pemerintah maupun antar dunia usaha.

Baca juga: Pemerintah segera pasok 7.000 ton beras ke Jambi

Baca juga: Jalan Nasional Jambi-Padang lumpuh total akibat banjir

Pewarta: Tuyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Tak terkalahkan

nyicil di shopee

Airlangga Bocorkan BLT Pangan Rp600 Ribu Cair Sebelum Lebaran******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) Pangan sebesar Rp600 ribu cair sebelum Lebaran.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi data penerimanya. Prosesnya ditargetkan segera selesai dalam waktu dekat.

"(BLT Rp600 ribu) mungkin sebelum Lebaran lah. Jadi tunggu sidang isbat (penetapan 1 Ramadan) dulu," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).

Namun, bantuan tunai ini dikucurkan sekaligus menjadi Rp600 ribu untuk sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

Awalnya, BLT ini rencananya dicairkan awal Februari alias jelang Pemilu 2024. Namun, Airlangga mengungkapkan penyalurannya diundur karena koordinasi belum final dengan kementerian terkait.

"Penyaluran kita harapkan (secepatnya) kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kementerian Sosial dan kemudian berkontrak dengan PT Pos karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara," pungkas Airlangga sebelumnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

Lihat Juga : Blak-blakan Sri Mulyani soal Utang BLBI Rp75 T Usai Tak Ada Mahfud MD

Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

"Diberikan langsung tiga bulan pada Februari," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bantuan beras 10 kilogram (kg), di mana pemberian bantuan pangan beras itu diperpanjang hingga Juni 2024.

"Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan," ujar Airlangga.

Bansos yang disebar ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Jika nantinya bermanfaat bagi masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang.

"Jumlahnya Rp200 ribu per bulan, sehingga tentu ini baru kita anggarkan, yang disetujui Bu Menkeu dan dievaluasi 3 bulan. Jadi sampai Maret dulu, nanti kita evaluasi baru berikutnya kita lihat lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Yang Dijunjung Dunia

kaisarslot777

Bonus Demografi dan Ketahanan Pangan******

Jakarta (ANTARA) - Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045, berbasis data Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025, periode bonus demografi di Indonesia berlangsung mulai 2012 hingga 2036.

Sementara berdasar perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas), bonus demografi bisa lebih lama, yakni tahun 2041.

Perhitungan terakhir ini berdasarkan proyeksi penduduk berbasis data Sensus Penduduk 2020. Hasil proyeksi ini menggantikan data proyeksi penduduk 2015-2045. Artinya, periode bonus demografi lima tahun lebih lama dibanding proyeksi sebelumnya (berakhir 2036).

Dengan sekitar 17 tahun waktu tersisa bangsa ini harus menyiapkan generasi baru, terutama generasi Z dan generasi Alpha, agar menjadi generasi yang berkualitas dan kompetitif pada Tahun Emas Indonesia 2045.

Seberapa penting periode bonus demografi? Negara yang berada dalam periode bonus demografi, memiliki penduduk usia produktif berlimpah, sehingga membuka ruang meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bonus demografi adalah modal penting bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.


Generasi sehat

Bonus demografi muncul ketika mayoritas penduduk dalam suatu masyarakat berada dalam kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 18 hingga 64 tahun.

Potensi ini dapat memberikan manfaat besar dalam hal tenaga kerja, namun, keberhasilannya harus senantiasa disertai kesehatan prima dan tingkat kecerdasan baik.

Mengapa hal ini penting? Karena ketika kelompok usia produktif memiliki kesehatan dan kecerdasan yang optimal, dampak positifnya akan terasa dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta indeks pembangunan manusia di suatu negara.

Sebaliknya, jika kelompok usia produktif mengalami masalah kesehatan dan rendah kecerdasannya, hal ini dapat berujung pada bencana. Tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga menambah beban negara.

Menghadapi fenomena ini, semua sektor dan lapisan masyarakat perlu aktif berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tidak ada waktu untuk tunda-tunda atau mengabaikan situasi yang ada.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dewasa ini, akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Berbagai program pembangunan kesehatan yang diinisiasi dan diimplementasikan oleh pemerintah dan segenap pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya mengoptimalisasi periode bonus demografi yang sedang berjalan.

Terwujudnya keluarga sehat yang ditopang oleh kecukupan nutrisi yang memadai, akan memberikan fondasi yang kokoh bagi terwujudkan kualitas sumber daya manusia yang dapat menjawab tantangan dalam periode bonus demografi.

Keluarga sehat dengan nutrisi yang baik memainkan peran fundamental, karena berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lainnya.

Dalam pengertian ini, investasi gizi dalam pembangunan, memainkan peran yang sangat krusial. Betapa pentingnya investasi gizi untuk pembangunan manusia, tercermin dari penelitian yang dilakukan panel ahli yang terdiri atas para ekonom terkemuka dunia, dan dituangkan dalam The Copenhagen Consensus 2012.

Panel ahli tersebut mengidentifikasi bahwa gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3 persen per tahun.

Dengan menginvestasi 1 dolar AS pada gizi dapat memberikan hasil 30 dolar AS, dalam bentuk peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi.

Jelas sudah, bahwa tanpa individu-individu yang sehat dengan nutrisi yang mencukupi, tidak mungkin bangsa ini dapat mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.

Keluarga sehat dengan nutrisi yang mencukupi merupakan pra-kondisi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya, karena tidak mungkin kita dapat merealisasikan sumber daya manusia yang kompetitif tanpa dasar-dasar tersebut.

Mengingat urgensi pembangunan kesehatan dalam menentukan keberhasilan memanfaatkan bonus demografi, semua pemangku kepentingan terkait tidak boleh kehilangan momentum pada saat-saat ini untuk mengakselerasi peningkatan gizi masyarakat seoptimal mungkin.

Hilangnya momentum untuk mengakselerasi pencapaian dalam bidang nutrisi tersebut pada saat sekarang ini akan menyebabkan ketidakmampuan negara ini dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal pada waktunya.

Untuk mencapai tujuan keluarga sehat dan memiliki kecukupan gizi serta memiliki nilai produktif di masa depan, maka kebijakan dan program pembangunan kesehatan harus bertumpu pada pendekatan preventif dan promotif sebagai pilar utama.

Keberhasilan mengimplementasikan pendekatan preventif dan promotif secara tepat, akan menyelamatkan sumber daya keuangan yang sangat besar, sehingga sumber daya tersebut dapat dialihkan kepada tujuan-tujuan yang lebih produktif.

Pembangunan gizi yang berhasil bertumpu pada ketersediaan dan ketahanan pangan, serta akses ke sumber pangan tersebut secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Tantangan ke depan dalam kerangka pembangunan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal, masih butuh ikhtiar lebih keras.

Ini merupakan menjadi tugas bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat madani, sektor swasta, maupun masyarakat sendiri untuk bekerja keras memastikan agar periode bonus demografi tidak berlalu begitu saja.

Ketahanan pangan

Untuk memastikan asupan gizi dan ketahanan pangan bagi generasi baru, Indonesia membutuhkan strategi atau terobosan yakni menjadikan beras tidak lagi sebagai bahan pangan utama sumber karbohidrat.

Dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin maju dan sejahtera, perlu strategi pangan berdasarkan kebutuhan gizi generasi baru.

Perlu disiapkan peta jalan yang mengelompokkan kebutuhan penduduk berdasarkan usia, jender (ibu hamil dan menyusui), profesi, aktivitas, daya beli, hingga kondisi geografis.

Dengan bantuan teknologi informasi, bisa dipetakan terkait kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral lainnya.

Keinginan menghapus tengkes, mengejar peluang bonus demografi, dan menjadi negara maju pada 2045, harus dimulai dengan pemenuhan pangan bergizi.

Beras tidak perlu dipaksakan menjadi satu-satunya komoditas pemenuhan kebutuhan karbohidrat nasional, karena akan sulit terpenuhi, sebagaimana yang disaksikan hari-hari terakhir ini.

Dengan keanekaragaman hayati di Tanah Air, tersedia banyak sumber karbohidrat (selain beras), juga sumber protein, vitamin, dan mineral.

Pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirisasi, distribusi, hingga penyajian.

Kenaikan harga beras saat ini bisa dijadikan momentum untuk mengembangkan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat.

Alternatif sumber karbohidrat antara lain singkong, jagung, ubi jalar, sorgum, talas, kentang, sukun dan pisang. Semua tanaman ini relatif mudah tumbuh dan dibudidayakan di negeri ini.

Masalah terbesarnya adalah soal kultur, masyarakat di Indonesia yang sudah terbiasa mengonsumsi beras, atau nasi tiga kali sehari.

Padahal diversifikasi sumber karbohidrat, juga penting bagi tubuh manusia. Mengandalkan asupan karbohidrat pada satu sumber saja, dalam jangka panjang dapat berisiko menyebabkan penyakit degeneratif, salah satunya diabetes.

Selama beras masih memegang hegemoni mutlak dalam asupan karbohidrat masyarakat, selama itu pula komoditas tersebut akan rentan memunculkan turbulensi harga. Terlebih data memperlihatkan, produksi beras nasional sudah kuwalahan mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat.

Selain tekanan kebutuhan domestik, sumber pangan karbohidrat dan protein nabati saat ini juga semakin rentan terdampak perubahan iklim.

Berdasar laporan khusus Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan iklim (IPCC) terkait Perubahan Iklim dan Lahan menyebutkan, perubahan iklim telah memengaruhi ketahanan pangan melalui peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan frekuensi kejadian ekstrem yang lebih kering.

Produksi buah-buahan dan sayur-sayuran, yang merupakan komponen kunci pola makan sehat, juga rentan terhadap perubahan iklim pada suhu yang memanas.

Di tengah situasi ini, Indonesia perlu memilih tanaman yang memiliki daya tahan kuat terhadap perubahan iklim. Untuk karbohidrat, tanaman sorgum bisa jadi salah satu pilihan.

Dari aspek nutrisi, sorgum memiliki kadar asam amino esensial dan mineral yang jauh lebih tinggi untuk kesehatan dibandingkan gandum utuh, serta biji-bijian sumber karbohidrat yang lain.

Di tengah krisis iklim seperti sekarang, maka masyarakat harus kembali ke ragam pangan lokal, terutama sumber umbi-umbian, jangan lagi terlalu mengandalkan beras.

Masyarakat harus kembali ke ragam pangan lokal, terutama sumber pangan dari umbi-umbian dan sagu-saguan.

Sedikit catatan tentang sagu, tanaman endemik Indonesia ini juga memiliki fungsi lingkungan yang tinggi. Sagu merupakan sumber pangan yang bisa tumbuh di rawa-rawa dan lahan gambut, sehingga memiliki potensi menyerap karbon.


*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2024

kejahatan

situs slot yang lagi gacor sekarang

PODCAST: Ekonom soal Mimpi Prabowo Terbangkan Ekonomi RI 8 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

DirekturEksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti ikut menyoroti targetPrabowo Subianto yang bakal menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen jika terpilih jadi presiden.

Menurut Esther, target tersebut tidak realistis dan ambisius. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja memiliki target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tidak pernah tercapai.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di level 5 persen.

Ia menuturkan sejumlah PR itu seperti hilirisasi industri yang kini keuntungannya lebih banyak dinikmati asing. Padahal, kalau nilai tambah hilirisasi sepenuhnya dinikmati Indonesia, pertumbuhan ekonomi pun akan terdongkrak.

"Nah, pertumbuhan ekonomi kan bisa di-drive sampai 8 persen kalau Indonesia bisa menikmati seluruh nilai tambah yang dibuat dari hilirisasi tadi," ucapnya.

Esther juga mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi mayoritas masih ditopang oleh konsumsi. Sementara untuk meningkatkan pertumbuhan investasi yang dapat membuka lapangan kerja lah yang harus diprioritaskan.

Selain itu, kata Esther, impor juga sebaiknya tidak terlalu masif. Kalau bisa, dikurangi.

Dalam keadaan seperti saat ini, Esther menilai target pertumbuhan ekonomi Ri selama 5 tahun pemerintahan baru yang realistis adalah 6 persen saja.

"Boleh lah naik 6 persen walaupun untuk 5 tahun ke depan ya masih make sense," kata Esther.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)