cincin erek erek

Jiuyou Abadi Racun

Produksi Beras Dalam Negeri Diramal Anjlok 1,2 Juta Ton Imbas El Nino******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memprediksi produksi beras dalam negeri bakal anjlok hingga 1,2 juta ton akibat el nino. 

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Syahrul mengatakan jika el nino terjadi dalam skala sedang, produksi beras akan turun hingga 380 ribu ton.

"Kalau el nino sangat kuat, maka kita kehilangan 1,2 juta (ton beras)," kata Syahrul, Rabu (30/8).

"Jadi bukan lahan baru 500 hektar. Itu adalah 500 hektar lahan eksisting dengan daerah hijau. Daerah hijau artinya airnya masih cukup bagus selama kemarau," katanya.

Ia menyebut saat ini penanaman baru sudah dilaksanakan di 60 ribu hektar.

"Kita harapkan nanti Desember baru dia menghasilkan panen," kata Syahrul.

Fenomena el nino diprediksi berlangsung hingga Februari 2024 dan memicu kenaikan suhu melebihi rekor el nino kuat terakhir pada awal 2016.

Merujuk laporan terbaru dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ada kemungkinan lebih dari 95 persen el nino bakal berlangsung hingga Februari 2024 disertai dengan dampak iklim yang luas.

Merujuk data BMKG, saat ini sebanyak 63 persen wilayah tanah air sudah masuk musim kemarau dan terdampak el nino. BMKG mengungkap beberapa daerah yang akan terdampak cukup kuat adalah sebagian besar wilayah Sumatera seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, dan Lampung.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Membedah Biang Kerok Krisis Properti Bisa 'Hancurkan' Ekonomi China******

China tengah menghadapi krisis properti. Sejumlah raksasa real estat berjatuhan sejak 2021 mulai dari Evergrande hingga Country Garden baru-baru ini.

Padahal, sejak awal 2000-an, 'booming' sektor properti menjadi salah satu mesin pendorong ekonomi China. Setidaknya seperempat ekonomi China bergantung pada sektor properti dan turunannya.

Sektor ini juga mempekerjakan jutaan orang dan menjadi salah satu pilihan investasi bagi warganya. Tak heran, harganya terus menanjak seiring pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan.

Apa penyebab krisis properti China?

1. China batasi utang perusahaan properti

Dilansir The New York Times, selama beberapa dekade terakhir, pemerintah China mengizinkan perusahaan properti berutang besar-besaran untuk membiayai proyeknya.

Namun, pada Agustus 2020, Beijing mengambil langkah drastis untuk mengerem gelembung sektor perumahan dengan menghentikan aliran dana murah ke perusahaan real estat.

Kebijakan itu dikenal dengan istilah 'tiga garis merah' (three red lines). Pertama, utang tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Kedua, utang bersih tidak boleh lebih besar dari 100 persen ekuitas. Ketiga, cadangan uang minimal harus 100 persen dari utang jangka pendek.

2. Utang perusahaan properti menumpuk

Pembatasan utang oleh pemerintah membuat perusahaan properti China kalang kabut. Kas perusahaan seret hingga membuat sejumlah raksasa properti gagal bayar di tengah tumpukan tagihan dan utang.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's, lebih dari 50 pengembang Tiongkok gagal bayar atau gagal melakukan pembayaran utang dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 lalu, Evergrande dilaporkan terancam gagal bayar utang. Saat itu, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Kondisi gagal bayar juga dialami oleh Modern Land dengan utang US0 juta, Fantasia Holding US5 juta, Shimao Group US miliar, hingga Country Garden US1, 7 miliar baru-baru ini.

Kas perusahaan yang memburuk juga berpengaruh pada lambatnya penyelesaian sejumlah proyek apartemen. Imbasnya, penyelesaian sejumlah proyek molor. Hal itu sempat membuat ratusan ribu konsumen properti di China demo tak ingin membayar cicilan pada tahun lalu.

Dilansir Reuters, Shanghai E-House Real Estate Research Institute memperkirakan proyek-proyek yang mangkrak menyumbang 3,85 persen dari pasar perumahan China pada paruh pertama 2022, setara dengan area seluas 231 juta meter persegi.

3. Penurunan permintaan properti usai pandemi

Sektor properti juga kesulitan untuk pulih dari pandemi covid-19. Pembelian rumah menurun. Warga mulai menahan untuk membeli properti terutama yang tujuannya untuk investasi.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutipChannel News Asia.

Di tengah krisis properti, Pemerintah China tahun lalu meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Sentral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

kaisar kuno

Pertamina Akan Bangun Terminal Energi Hijau di Lahan Pelindo******

PT Pertamina(Persero) akan membangun terminal bernama Jakarta Integrated Green Terminal (JIGT) di lahan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

CEO PT Pertamina International Shipping (PIS) Yoki Firnandi mengatakan nilai investasi proyek itu mencapai US0 juta pada tahap pertama.

"Ini akan ada multi stage, ada tigastage. Tahap awal, kita proyeksikan US0 juta sampai US0 juta," kata Yoki dalam penandatangan proyek tersebut di Menara BRILiaN, Jakarta, Jumat (1/9).

Jakarta Integrated Green Terminal nantinya akan akan menampung bahan bakar termasuk produk hijau, di antaranya LPG, BBM, Gasoline, LNG, petrokimia, dan lainnya dengan kapasitas penampungan 6 juta barel.

"JIGT ini untuk mengantisipasi demandJakarta ke depan," kata Yoki.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko berharap dengan proyek ini Pelindo bisa bertransformasi tak hanya dari pelabuhan kontainer tetapi juga pelabuhan khusus untuk greenterminal.

Pelindo juga ia harapkan bisa bertransformasi mengelola pelabuhan dengan kompleksitas tinggi.

Sementara terkait Pertamina, Tiko mengatakan perusahaan energi itu harus menyiapkan kebutuhan energi hijau yang lebih ramah lingkungan untuk Jabodetabek. Apalagi belakangan kualitas udara Jabodebek memburuk.

"Ini menjadi salah satu langkah awal Pertamina menyediakan bahan bakar yang renewfil yang bisa menurunkan emisi di Jabodetabek," kata Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Anda menyebut ini jari emas

Menhub Tanggapi Kritik DPR Soal LRT Jabodebek yang Tak Sampai Bogor******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi  buka suara soal kritik proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang tak sampai ke Bogor.

Menurutnya, proyek LRT akan tetap direncanakan sampai ke Bogor, Jawa Barat. 

Namun, perpanjangan rute LRT Jabodebek sampai ke Bogor itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Hal ini karena butuh proses untuk merealisasikan LRT sampai ke kota hujan itu.

Ia mengaku bukan tak ingin melanjutkan sampai ke Bogor, tetapi dia menyesuaikan kemampuan keuangan yang ada agar proyek tersebut selesai dan tak terbengkalai.

Sebab, kata Budi, kebutuhan untuk melanjutkan proyek LRT ke Bogor tak masuk dalam prioritas anggaran Kemenhub pada 2024.

"Belum (masuk prioritas 2024)," tuturnya.

Lihat Juga : Pertamina Ungkap Rencana Hapus Pertalite Mulai 2024

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mempertanyakan penamaan LRT Jabodebek yang menurutnya tidak sampai wilayah Bogor.

Ia protes lantaran penamaan itu tak sesuai dengan kenyataan yang tidak memasukkan Bogor dalam proyek LRT tersebut.

"Karena ada Bogornya, Pak. Padahal sebenarnya Jadebek harusnya LRT itu. Warga Bogornya protes ke saya karena LRT-nya belum sampai Bogor, tapi namanya Jabodebek," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator******

Pengusaha merespons rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air menggunakan mist generatoruntuk menekan tingkat polusi udara.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pengusaha akan diberatkan jika Pemprov DKI tidak memberikan bantuan melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya pelaku usaha Indonesia saat ini didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

"Ya iya lah (memberatkan). Ini kita kalau ngomong perusahaan, perusahaan yang mana. Kalau perusahaan besar enggak apa-apa. Kalau kita kan Indonesia ekonomi kita 97 persen UMKM. Beli semua (mist generator) kan enggak mungkin," kata Shinta di sela-sela acara ASEAN Women CEO Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (2/9).

Shinta mengatakan pengusaha bukan tidak mau mendukung upaya menekan polusi Jakarta. Namun, setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Karenanya, kata Shinta, kewajiban membeli mist generator menggunakan biaya sendiri hanya bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar.

"Kita enggak bisa menyamaratakan (semua perusahaan) dan kita enggak bisa mengatakan ini keharusan," kata Shinta.

Pemilik gedung tinggi di Jakarta

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov DKI berencana meminta pemilik gedung tinggi untuk menyemprotkan uap air dari atas gedung. Menurut KLHK, alat tersebut efektif untuk mengatasi polusi udara Jakarta. 

Alat diimbau untuk dipasang di empat sisi agar efektif.

Pemprov DKI sendiri hingga saat ini belum menentukan gedung-gedung yang wajib memasang alat, dari total 1300 gedung yang memiliki delapan lantai atau lebih.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan mist generatordi gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8).

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid sempat merespons rencana Pemrov DKI Jakarta tersebut. Ia mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

Arjsad mengatakan pengusaha adalah bagian dari masyarakat yang harus peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu pengusaha mendukung upaya menekan tingkat polusi, tetapi harus dengan cara yang terbaik.

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arsjad.

Dominasi generasi muda

Bahlil Akui Duit Hilirisasi Nikel Cuma Masuk 30 Persen ke RI******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui devisa hasil ekspor hilirisasi nikelcuma masuk 20 persen-30 persen ke Indonesia.

"Jangan mimpi devisa hasil ekspor (DHE) industri akan kembali seutuhnya ke Indonesia, contoh hilirisasi nikel, semua kreditnya kan dari luar, teknologi dari luar," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Begitu ada hasil penjualan dan revenue, yang mereka lakukan pertama membayar pokok tambah bunga dari pinjaman mereka. Yang kembali ke kita paling tinggi 20 persen-30 persen, itu pun hanya untuk operasional," sambung Bahlil.

Menurutnya, pemerintah bukan tidak mau menarik cuan dari total nilai ekspor nikel dan turunannya tersebut. Namun, Bahlil menyebut industri punya keterbatasan.

"Bukan tidak kembali karena tidak mau dibawa, bukan. Itu 30 persen-40 persen bisa kembali, tetapi selebihnya dia harus bayar pokok tambah bunga, itu untuk industri. Tapi kalau untuk tambang, penuh kembali ke Indonesia," tegas Bahlil.

Ia mengatakan data yang diungkap ke publik harus jelas. Bahlil meminta masyarakat Indonesia tidak mudah terpengaruh ucapan salah satu pengamat ekonomi, meski ia tidak merinci siapa yang dimaksud.

Bahlil mencontohkan soal pengamat yang mengatakan harga nikel Indonesia hanya US plus US, tidak sampai US, sehingga membuat Indonesia rugi. Ia mempertanyakan bagaimana ekonom tersebut menghitungnya.

"Macam mana cara hitungnya? Pajak ekspor kan 10 persen-15 persen, biaya logistik pengiriman US, logistik penguatan berapa? Kalau dihitung-hitung US-US. Masa orang enggak boleh untung US-US untuk trading?" bebernya.

Dalam raker tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino meminta klarifikasi Bahlil soal ucapan pengamat ekonomi yang mengatakan hilirisasi nikel dinikmati negara asing. Ia mengaku tidak punya data dan kapasitas lebih sebagai ahli nikel, sehingga meminta Bahlil merinci.

Harris paham Presiden Jokowi sudah membantah tudingan tersebut. Akan tetapi, ia skeptis soal peningkatan nilai ekspor yang terlihat besar, terlebih karena basis angka awalnya kecil.

"Sebenarnya 'kue madu' yang menikmati itu siapa? Ini tugas Pak Bahlil memastikan bahwa madunya ada di Indonesia," tuntut Harris.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri sebelumnya menyebut China mendapat keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Persentase keuntungan China disebut mencapai 90 persen.

"Hilirisasi sekadar bijih nikel jadi nickel pig iron (NPI) jadi feronikel lalu 99 persen diekspor ke China. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China. Dari hilirisasi itu, kita hanya dapat 10 persen, 90 persennya ke China," kata Faisal dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi di Jakarta pada Selasa (8/8) lalu.

[Gambas:Video CNN]