pinjaman online 100rb

Pecinta kuliner tidak terbatas

Minta Maaf di Debat Terakhir Capres 2024, Ini Maksud Prabowo******

Budiman menambahkan Prabowo merupakan satu-satunya capres yang secara terbuka mengapresiasi jasa para presiden Indonesia.

“Beliau menekankan pentingnya suatu kesatuan keberlanjutan, mengingatkan kita semua apa yang sudah dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan apa yang bisa yang bisa kita lanjutkan. Ini adalah suatu kesatuan dari Indonesia merdeka sampai hari ini,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Budiman menjelaskan makna ucapan terima kasih Prabowo kepada Presiden pertama RI Soekarno karena meletakkan dasar-dasar kebangsaan modern.

Prabowo berpandangan Bung Karno membangun narasi terbesar bangsa Indonesia dengan pidato 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Momen ini merupakan fondasi terbesar bangsa yang masih dipegang teguh sampai saat ini.

“Selanjutnya, Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto) adalah peletak dasar pembangunan ekonomi modern setelah Bung Karno. Lalu, Pak Habibie (Presiden ke-3 RI BJ Habibie) menyadarkan bangsa Indonesia pentingnya pembangunan SDM (sumber daya manusia) dan pembangunan berdasarkan teknologi mendorong Indonesia cinta ilmu pengetahuan,” kata Budiman.

Kemudian, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah peletak dasar kembali prinsip toleransi bangsa. Budiman mengatakan Gus Dur menjadi pengingat kembali karakter Bhinneka Tunggal Ika, sehingga toleransi ditumbuhkan di era kepemimpinan Gus Dur.

“Ibu Megawati adalah peletak dasar pelembagaan institusi-institusi politik demokratis, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan MK (Mahkamah Konstitusi). Bu Mega juga menata kembali politik demokratis,” katanya.

Selanjutnya, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurut Budiman, mendapat apresiasi sangat tinggi oleh Prabowo, karena meneruskan tradisi demokrasi dan merawat tradisi perdamaian setelah era yang penuh konflik politik setelah demokrasi.

Lalu, terakhir, kata Budiman, Presiden Joko Widodo adalah peletak dasar infrastruktur fisik dan SDM masa depan bangsa Indonesia.

“Pak Jokowi meletakkan dasar Indonesia menuju kemajuan dengan pemerataan infrastruktur fisik dan pembangunan SDM. Tidak ada yang tidak terjangkau dan satu lagi, Pak Jokowi menyatukan Indonesia dengan kerja,” ujarnya.

Budiman menilai sikap Prabowo tersebut adalah ciri seorang negarawan yang melegakan lawan politik dan teman berdebat, sehingga masyarakat dapat menyambut hari pemilihan dengan hati sejuk. Oleh karena itu, dia meyakini debat terakhir tersebut memiliki pengaruh besar terhadap elektoral Prabowo Subianto.

Tanda Naga di Langit Berbintang

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Saya melakukan hiburan di dunia lain

AHY saat Perdana Sambangi IKN: Kita Tak Ingin Habis******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berpesan soal pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat perdana menginjakkan kaki di IKN Nusantara.

AHY mengaku terpukau dengan pembangunan ibu kota anyar tersebut. Menurutnya, kedatangannya ke IKN untuk yang pertama kalinya ini merupakan momen spesial.

Selain mengucapkan selamat kepada Otorita IKN dan jajaran stakeholderterkait, AHY menitipkan pesan khusus demi keberlangsungan pembangunan ke depan.

"Itulah mengapa ATR juga punya peran yang penting. Dengan lahan yangclean and clear, kita berharap investor juga punya keyakinan, kepastian hukum, hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan secara komersial, dan bisnis juga diharapkan akan berkembang," sambungnya.

Selain itu, AHY meluruskan kritiknya terhadap pembangunan IKN beberapa waktu belakangan. Tepatnya, sebelum Demokrat bergabung ke koalisi Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju.

Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menepis ucapannya beberapa waktu lalu soal ketidaktepatan pembangunan IKN Nusantara selepas pandemi covid-19. Menurutnya, ia saat itu juga menyampaikannya dengan santun dan berupa saran kepada pemerintah.

"Iya betul, saya tidak terbiasa mengelak dari apa, tentang apa yang pernah saya sampaikan dan saya menyampaikan dengan nada baik. Presiden Jokowi juga pasti memahami, kami hanya mengingatkan waktu itu, ada masa recovery pasca-covid," ucap AHY.

"Tetapi, setelah itu semua diatasi, telah berakhir, dan Indonesia sudah bangkit kembali, ekonominya juga sudah makin menggeliat, termasuk UMKM kita terus berdayakan. Tentunya tidak ada halangan lain (melanjutkan pembangunan IKN)," imbuhnya.

Selain AHY, pekan ini Presiden Jokowi direncanakan bakal melakukan seremoni peletakan batu pertama alias groundbreakinguntuk pembangunan gedung sektor perbankan di IKN. Ini adalah kali kelimagroundbreakingproyek ibu kota baru oleh Presiden Jokowi sejak September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Cara menarik bintang dengan login di awal

Pemerintah Perlu 2,5 Juta Sapi Perah Demi Wujudkan Program Susu Gratis******

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan (ID FOOD) mengungkapkan Indonesia membutuhkan 2 juta sapi perah untuk mewujudkan program bagi-bagi susu gratis calon presiden Prabowo Subianto.

Bila tidak, maka impor susu bakal melonjak.

Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan mengatakan saat ini sapi perah dalam negeri hanya 400 ribu ekor. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Itu belum memperhitungkan tambahan kebutuhan program susu gratis. Kalau semua proteinnya benar-benar dari susu, maka kita butuh sekitar 2 juta-2,5 juta sapi perah aktif," ujarnya usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2)

Menurutnya, ID FOOD sudah mengusulkan penambahan sapi perah di dalam negeri sejak lama. Namun, kemungkinan baru akan dilaksanakan oleh presiden baru nanti.

"Itu nanti pemerintah yang akan datang yang membuat kebijakan supaya sektor produksi susu di Indonesia bisa menggeliat," jelasnya.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Berdasarkan data ID FOOD, Indonesia masih sangat ketergantungan susu impor (powder milk). Hal ini tercermin dari impor susu mencapai 80 persen dari seluruh kebutuhan dalam negeri.

Karenanya, ia menilai jika impor sapi perah tidak dilaksanakan, maka impor susu bakal melonjak tajam. Adapun susu yang diimpor Indonesia dalam bentuk bubuk.

"Saya belum tahu nanti kebijakan presiden baru akan seperti apa, tapi kita yakin beliau dan timnya tidak akan membiarkan kita terus-menerus melakukan importasi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

pembuluh darah jahat

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Invasi Raja Iblis

Airlangga Gelar Simulasi Makan Siang Gratis Prabowo di Tangerang******

Program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perdana diuji coba hari ini di Tangerang, Banten.

Uji coba dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut uji coba ini sebagai bentuk simulasi.

Simulasi program makan siang gratis ini diberikan kepada siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Ada juga anak-anak SD yang mendapatkan makan siang gratis tersebut.

Meski Prabowo-Gibran belum resmi diumumkan menang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), programnya sudah dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Ia mengatakan ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut. Jumlah calon penerima ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah.

Akan tetapi, Presiden Jokowi membantah Rapat Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2) di Istana Negara secara spesifik membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ucapnya usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang)," tegas Jokowi.

Di tengah isu pembahasan program makan siang dan susu gratis, pemerintah sampai harus memperlebar defisit APBN 2025. Jika tahun ini hanya 2,29 persen, sedangkan tahun depan diperlebar menjadi 2,45 persen-2,8 persen.

[Gambas:Video CNN]