sistem cicilan akulaku

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

Teten Bentuk Tim Tuntaskan Kasus Pelecehan Seksual KemenkopUKM******

Menteri Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Teten Masduki membentuk tim independen untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksualyang terjadi di kementerian tersebut.

Tim independen tersebut melibatkan tiga unsur, yakni KemenkopUKM yang diwakili Staf Khusus MenkopUKM bidang Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta aktivis perempuan Sri Nurherwati, Ririn Stefsani, dan Ratna Bataramunti.

"Tim Independen memiliki tugas utama mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual maksimal satu bulan," jelas Teten, dikutip dari Antara,Rabu (26/10).

KemenkopUKM juga disebut siap memberikan data pendukung dan berkoordinasi secara intensif dengan tim sehingga perlindungan keluarga korban di kementerian dipastikan terjamin dan tidak ada intimidasi.

"Karena KemenKopUKM tidak mentolerir praktik tindak kekerasan seksual. Kalau saat ini dianggap masih belum memenuhi asas keadilan segera kami tindaklanjuti," jelas Teten.

Berdasarkan informasi KemenkopUKM terkait perkembangan kasus pelecehan seksual yang terjadi 2019 silam itu, keluarga korban (ND) telah membuka kembali kasus tersebut dengan melapor ke LBH APIK dan Ombudsman.

KemenkopUKM selanjutnya meminta keluarga korban melakukan praperadilan terhadap kasus yang sudah melalui proses SP3 atau penghentian penyidikan perkara oleh kepolisian ini.

Sementara itu aktivis perempuan Ririn Stefsani menyampaikan tahapan hukum akan terus diupayakan sehingga para pelaku mendapatkan hukum yang setimpal dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan dalam pemenuhan hak-haknya.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan LPSK dan pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus. Sanksi yang ada saat ini belum memenuhi etik dan ini menjadi tugas tim untuk melengkapi dokumen dan berikan sanksi sesuai kejahatan pelaku," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris KemenkopUKM mengatakan kejadian pelecehan seksual bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019.

Setelah kegiatan hari pertama RDK selesai pada 5 Desember, korban beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung dan makan di salah satu restoran. Lalu mereka lanjut mencari hiburan malam dan kembali keesokan harinya ke hotel pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer. Keempatnya telah mendapatkan sanksi dari KemenkopUKM. MF dan NN langsung diputus kontrak kerjanya.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Teten Bentuk Tim Tuntaskan Kasus Pelecehan Seksual KemenkopUKM******

Menteri Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Teten Masduki membentuk tim independen untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksualyang terjadi di kementerian tersebut.

Tim independen tersebut melibatkan tiga unsur, yakni KemenkopUKM yang diwakili Staf Khusus MenkopUKM bidang Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta aktivis perempuan Sri Nurherwati, Ririn Stefsani, dan Ratna Bataramunti.

"Tim Independen memiliki tugas utama mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual maksimal satu bulan," jelas Teten, dikutip dari Antara,Rabu (26/10).

KemenkopUKM juga disebut siap memberikan data pendukung dan berkoordinasi secara intensif dengan tim sehingga perlindungan keluarga korban di kementerian dipastikan terjamin dan tidak ada intimidasi.

"Karena KemenKopUKM tidak mentolerir praktik tindak kekerasan seksual. Kalau saat ini dianggap masih belum memenuhi asas keadilan segera kami tindaklanjuti," jelas Teten.

Berdasarkan informasi KemenkopUKM terkait perkembangan kasus pelecehan seksual yang terjadi 2019 silam itu, keluarga korban (ND) telah membuka kembali kasus tersebut dengan melapor ke LBH APIK dan Ombudsman.

KemenkopUKM selanjutnya meminta keluarga korban melakukan praperadilan terhadap kasus yang sudah melalui proses SP3 atau penghentian penyidikan perkara oleh kepolisian ini.

Sementara itu aktivis perempuan Ririn Stefsani menyampaikan tahapan hukum akan terus diupayakan sehingga para pelaku mendapatkan hukum yang setimpal dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan dalam pemenuhan hak-haknya.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan LPSK dan pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus. Sanksi yang ada saat ini belum memenuhi etik dan ini menjadi tugas tim untuk melengkapi dokumen dan berikan sanksi sesuai kejahatan pelaku," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris KemenkopUKM mengatakan kejadian pelecehan seksual bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019.

Setelah kegiatan hari pertama RDK selesai pada 5 Desember, korban beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung dan makan di salah satu restoran. Lalu mereka lanjut mencari hiburan malam dan kembali keesokan harinya ke hotel pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer. Keempatnya telah mendapatkan sanksi dari KemenkopUKM. MF dan NN langsung diputus kontrak kerjanya.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

[Gambas:Video CNN]

Jalan peri berkabut

Heru Budi Hartono Tunjuk Dirut MRT Baru, Tuhiyat******

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merombak jajaran direksi MRT Jakarta. Ia menunjuk Direktur Utama (Dirut) MRT baru, yakni Tuhiyat.

Sebelumnya, Mohamad Aprindy menempati posisi direktur utama PT MRT Jakarta. Ia diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Juli 2022.

Aprindy menggantikan William Sabandar yang diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT MRT Jakarta per 22 Juli 2022.

"Penggantian Direktur Utama, Komisaris Utama, dan anggota komisaris telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS yang ditandatangani pada 25 Oktober 2022," kata Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10).

Heru Budi juga merombak jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta dengan mengangkat Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama.

Mantan direktur MRT Jakarta sebelumnya William P Sabandar, dan Kristiyono, juga resmi diangkat menjadi komisaris PT MRT Jakarta.

"Diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada direksi dalam kaitannya dengan proses pembangunan MRT Jakarta fase 2 dan fase-fase berikutnya," jelasnya.

"Semoga direktur utama dan jajaran dewan komisaris yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Tak Taat Aturan, Ajaib dan Stockbit Kena Sanksi BEI******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi teguran tertulis kepada PTAjaibSekuritas Asia dan PTStockbitSekuritas Digital.

Hal itu disampaikan lewat dua surat pengumuman terpisah tertanggal 26 Oktober 2022.

Sanksi kepada Ajaib diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00029/BEI.ANG/10-2022 yang diteken oleh dua direktur BEI yakni Irvan Susandy dan Kristian S Manulang.

Sementara, sanksi kepada Stockbit diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00030/BEI.ANG/10-2022.

Kedua perusahaan mendapat sanksi karena berdasarkan hasil pemeriksaan bursa, keduanya belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan Automated Ordering, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Operasional Brokerage Office System (BOFIS) Anggota Bursa Efek dan Pedoman Penilaian Kelayakan Implementasi BOFIS Anggota Bursa.

Selain itu, keduanya juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten.

CNNIndonesia.com masih berupaya meminta tanggapan Ajaib dan Stockbit. Namun, kedua perusahaan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Tiongkok Kuno

WSBK 2 Minggu Lagi, Pesanan Hotel Masih di Bawah 10 Persen******

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Yono Sulistyo mengatakan tingkat pemesanan hoteldi Mataram masih di bawah 10 persen. Padahal, dua pekan mendatang perhelatan balap motor dunia Wold Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika akan diselenggarakan, 11-13 November 2022.

"WSBK tinggal dua minggu lagi, tapi pemesanan hotel (oleh penonton WSBK) di Kota Mataram masih di bawah 10 persen," kata Yono di Mataram, NTB, dikutip dari Antara, Kamis (27/10).

Yono mengatakan kondisi tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan WSBK 2021 dan MotoGP pada Maret kemarin. Ia mengatakan pada dua event tersebut, semua hotel di Kota Mataram sudah penuh dipesan penonton dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara.

Ia berharap pemerintah pusat meramaikan serta melakukan sosialisasi terhadap kegiatan internasional tersebut melalui BUMN, Kementerian Pariwisata, dan kementerian lain yang terkait.

"Para pejabat-pejabat di kementerian pemerintah pusat harus hadir di Lombok menyaksikan WSBK, agar event ini lebih menggaung dan bisa menarik banyak penonton," katanya.

Ia mengakui kelas kegiatan WSBK memang di bawah MotoGP, tapi jika pemerintah pusat ikut serta meramaikan kegiatan ini, diyakini penonton juga akan tertarik dan akhirnya bisa berdampak pada tingkat hunian hotel.

"Kalau hanya mengandalkan masyarakat yang datang, saya rasa masih berat. Saat WSBK 2021, masyarakat banyak hadir karena mungkin penasaran dengan kondisi sirkuit sehingga antusias warga saat itu tinggi. Tapi, sekarang sudah turun," terang dia.

Sementara, Yono mengatakan untuk tarif hotel saat ini masih stabil dan bahkan sebagian sudah diturunkan dari tarif resmi. Misalnya, tarif resmi hotel Rp1 juta, kini turun menjadi Rp500 ribu sampai Rp600 ribu.

"Tarif hotel tergantung permintaan dan penyediaan hotel yang ada. Tapi, kondisi sekarang ini kita di bawah tarif resmi," imbuhnya.

Di sisi lain, Yono menyebutkan okupansi hotel di Kota Mataram saat ini tercatat sekitar 60-65 persen dan kondisi itu sudah termasuk kategori bagus.

"Jika okupansi hotel 40 persen, kita hanya bisa untuk membayar biaya operasional," katanya.

Yono menambahkan 60-65 persen okupansi hotel itu rata-rata merupakan wisatawan domestik yang melaksanakan kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), dan kegiatan perusahaan.

"Sedangkan, wisatawan lokal biasanya datang setiap akhir pekan, mulai Jumat-Minggu," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

Kementerian PUPR Gandeng Kejagung Pantau Proyek IKN******

Kementerian PUPR mengajak Kejaksaan Agung (Kejagung) memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar mengungkapkan keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak terkait, termasuk dari Jaksa Agung Muda Intelijen.

Ia pun merespons positif komitmen yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen untuk proyek pembangunan strategis yang dikerjakan Kementerian PUPR.

"Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika," ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (15/10).

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk menjadi mitra dari Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.

"Para kepala balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia," tutur Amir.

Menurutnya, kegiatan sinergi ini dilakukan sebagai komitmen antara Kementerian PUPR dan Kejagung dalam membangun infrastruktur negeri, khususnya IKN Nusantara.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ingin menghasilkan karya infrastruktur berkualitas dalam pembangunan IKN Nusantara. Saat ini, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, serta hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan.

[Gambas:Video CNN]