cara pinjam uang di bank mandiri tanpa jaminan

buku keabadian

Usaha Pertanian Susut 7,4 Persen dalam 1 Dekade, Sisa 29 Juta di 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha pertanian turun2,35 juta menjadi 29.360.833 unit pada 2023 dibandingkan data 2013, yang sebanyak 31.715.486 unit.

"Ini turun sebanyak 2,35 juta unit atau 7,42 persen bila dibandingkan data 2013 yang datanya sebanyak 31.715.486 unit," kata Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin (4/12).

Senada, jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) juga turun pada 2023 ini. Tercatat jumlah UTP mencapai 29.342.202 unit pada tahun ini atau turun 2,36 juta unit dari 2013 lalu.

Atqo menuturkan jumlah usaha petani lainnya (UTL) juga naik 116,08 persen dari 5.982 unit pada 2013 menjadi 12.926 pada tahun ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total 29 juta petani di Indonesia, masih didominasi usia tua. Atqo menuturkan jumlah petani didominasi usia 43 sampai 58 tahun atau sekitar 42,39 persen.

Selanjutnya, petani didominasi usia 59 sampai dengan 77 tahun atau 27,61 persen.

Sedangkan usia 27 hingga 42 persen hanya mencapai 25,61 persen. Tak hanya itu, masih ada juga petani yang berusia di atas 78 tahun, yakni 2,24 persen.

Lihat Juga : Staf Zulhas Sebut Uni Eropa Tuduh Indonesia Dapat Subsidi dari China

"Ini bisa jadi bahan kebijakan karena petani-petani kita masih dipenuhi atau masih banyak yang umurnya relatif sudah agak sepuh karena lebih dari 55 tahun," ucap Atqo.

Khusus petani milenial dengan rentang usia 19-39 tahun, BPS mencatat jumlahnya mencapai 16,78 juta orang.

Jumlah petani milenial berumur 19-39 tahun paling banyak berada di Jawa Timur, yakni sebesar 971,10 ribu orang.

Lalu, diikuti Jawa Tengah sebesar 625,81 ribu orang, serta Jawa Barat sebesar 543,04 ribu orang.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan sejak 2013 sampai saat ini pekerja informal mendominasi total pekerja yang bekerja di sektor pertanian.

"Sekitar 88 persen dalam 10 tahun terakhir, pekerja yang bekerja di sektor pertanian berstatus informal," kata dia.

Amalia menyebut tantangan lainnya adalah rendahnya produktivitas di sektor pertanian. Menurutnya, rendahnya produktivitas petai tak lepas dari tingkat pendidikan mereka.

Ia menyebut sekitar 75 persen petani di Indonesia hanya lulusan sekolah dasar (SD).

"Mayoritas hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar atau sekitar 75 persen tenaga kerja pertanian hanya mengalami pendidikan paling tinggi di sekolah dasar," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan saat ini usia para petani didominasi 45 tahun ke atas. Artinya petai sudah tua. Ini pun mempengaruhi produktivitas.

"Ada tren pekerja di sektor pertanian cenderung menua dan ini merupakan perhatian kita bersama untuk bagaimana mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian," kata Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Sembilan Surga

Kampanye di Jakut, Gibran Janjikan Sertifikasi Profesi untuk Nelayan******

Calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka berjanji mendorong sertifikasi profesi untuk nelayan.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara deklarasi buruh pelabuhan mendukung Prabowo-Gibran di Dusun Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (9/12). Menurut Gibran, sertifikasi profesi penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Tadi saya bilang masalah sertifikasi. Akan kami dorong, beri atensi khusus, kalau sudah kami dorong otomatis kesejahteraan terjamin," ucapnya.

"Gak usah nunggu Pemilu soalnya sudah urgent," kata dia.

Tak hanya itu, Gibran juga menanyakan kepada warga apakah ada anak yang stunting. Ia berjanji jika ada anak yang stunting pihaknya akan memberikan perhatian khusus.

"Ada berapa KK (kartu keluarga di Dusun Cilincing)? Empat ribu-an, OK setelah saya pulang ada yang membantu, ucap Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ada tiga pasangan calon yang bakal berlaga dalam Pilpres 2024. Mereka yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Raja Iblis Abadi

Bahlil Minta Tukin PNS Kementerian Investasi Naik Seperti Kemenkeu******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Investasidan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di daerah.

Bahkan, ia membandingkannya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau menteri kan enggak perlu bayar tukin Pak (Jokowi), tapi kalau mereka-mereka di depan saya ini pak kata mereka 'kenapa kementerian lain yang menerima pajak saja tukinnya tinggi tapi yang mendatangkan kok enggak naik-naik," ujar Bahlil saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini, Kamis (7/12).

Namun, Bahlil mengingatkan peran kementeriannya yang penting dalam mendatangkan pemasukan bagi negara. Tanpa instansinya, penanaman modal tidak bisa masuk dan membayar pajak di Indonesia.

"Mereka juga bilang sama saya, 'Pak, yang tukang petikan enggak pernah tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk. Kok yang bagian merayu dengan yang bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini," ujarnya.

Di tempat yang sama, Jokowi berpesan agar Kementerian Investasi bisa melayani investor dengan baik, termasuk dalam menyelesaikan keluhan dan permasalahan. Dengan demikian, target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun bisa tercapai.

"Mereka (investor) sudah berbicara dengan teman-teman mereka, karena investor global itu bisa dihitung. Pasti mereka akan berbicara, wah kita berinvestasi di Indonesia, dibantu pengurusan perizinan, dibantu pengurusan pembebasan lahan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Yin dan Yang

Zulhas Dorong Industri Kelapa Lampung Jadi Penggerak Ekonomi******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menilai industri kelapa di Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi. Pasalnya, kelapa memiliki turunan olahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam acara 59th ICC Session & Ministerial Meeting di Bandar Lampung, Selasa (5/12), ia menyampaikan diperlukan langkah strategis guna mewujudkan sektor kelapa yang berkelanjutan.

"Bersamaan dengan upaya peningkatan harga kelapa untuk menyejahterakan petani, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapai sektor kelapa berkelanjutan yang mencakup perbaikan menyeluruh, baik di tingkat hulu maupun hilir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, hilirisasi juga dibutuhkan untuk mendorong daya saing produk turunan dari kepala.

"Di tingkat hilir, perlu pula dikembangkan produk-produk turunan kelapa yang inovatif, bernilai tambah dan berdaya saing," ungkap dia.

Menurutnya, kedua hal tersebut diperlukan agar industri kepala bisa berkelanjutan dan memberikan efek positif kepada masyarakat.

"Hal ini penting guna mewujudkan sektor kelapa yang berkelanjutan dan menyejahterakan petani," pungkasnya.

Sebagai informas, ICC merupakan organisasi kerja sama antarnegara penghasil kelapa yang diluncurkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada 1969.

Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang produksi, pengolahan, penelitian, dan pemasaran kelapa dan produk kelapa.

Benua Soochow

Sarimelati Blak******

Pemegang waralaba Pizza Hutdi Indonesia PT Sarimelati Kencana Tbk mengaku terkena imbas dari adanya seruan boikotproduk yang terafiliasi dengan Israel.

Dampak bertambah juga dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang ditetapkan pada 8 November silam.

Direktur Utama Sarimelati Kencana Hadian Iswara menilai Fatwa MUI sebenarnya normatif. Ia menyebut ada oknum yang tak bertanggungjawab yang menggabungkan daftar mengenai perusahaan terafiliasi dengan Israel dengan fatwa tersebut.

Ia berharap masyarakat Indonesia bisa lebih memahami permasalahan ini ke depannya dengan beberapa klarifikasi yang dilontarkan para tokoh agama hingga wakil ketua MUI.

Sementara Direktur lain dari Sarimelati Kencana Boy Ardhitya Lukito tak menampik bahwa seruan boikot yang beredar berimbas kepada kinerja perseroan. Ia juga menyoroti lambatnya kehadiran pemerintah untuk segera mengklarifikasi atas tuduhan masyarakat dengan kenyataan yang faktual.

"Bukan cuma Pizza Hut tapi semua industri semua brand luar negeri yang di industrifood and beveragejuga yang di industri barang konsumsi sehari-hari atau fast moving consumer goodsyang juga menjadi terimbas," kata Boy.

Seruan boikot produk terafiliasi Israel telah terjadi usai memanasnya gempuran Israel di Gaza sejak awal Oktober 2023. Setelah itu, banyak masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menyerukan boikot terhadap produk-produk yang dianggap mendukung Israel.

Sebelum Pizza Hut menjadi sasaran boikot, emiten bersandi PZZA itu mencatat rugi bersih tahun berjalan hingga kuartal III 2023 sebesar Rp38,95 miliar. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per akhir September 2023, kerugian tersebut membengkak 9,74 persen dari periode yang sama pada 2022 sebesar Rp35,49 miliar.

Padahal, penjualan bersih perseroan naik 4,36 persen secara tahunan (year on year) menjadi sebesar Rp2,75 triliun. Penjualan tersebut terdiri dari penjualan makanan yang tumbuh 3,52 persen secara tahunan menjadi Rp2,56 triliun, sementara minuman naik 16,74 persen menjadi Rp197,75 miliar.

Namun, beban pokok penjualan hingga September 2023 mencapai Rp1,67 triliun atau meningkat 2,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sehingga, rugi perseroan sebelum pajak penghasilan sebesar Rp48,26 miliar pada Januari-September 2023.

Perolehan tersebut meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp40,14 miliar.

Adapun total aset perseroan hingga kuartal III tahun 2023 mencapai Rp2,32 triliun dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp2,50 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan Cannon Fodder

Rincian Masalah Signifikan BUMN yang Diungkap di Hasil Audit BPK******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Sebanyak 11 BUMN atau anak perusahaan tersebut di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bio Farma.

"Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022," bunyi laporan tersebut yang sudah disampaikan ke DPR pada Selasa (5/12) kemarin seperti dikutip.

Permasalahan yang ditemukan antara lain;

Pertama,di PT PGN. BPK menyebut PGN telah memberikan uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US juta kepada PT IAE tanpa didukung dengan
mitigasi risiko memadai.

Uang muka kata mereka juga diberikan tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas, dan tidak melalui analisis keuangan dan due dilligenceyang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).

Masalah keduaterjadi di PT Bio Farma. BPK menyebut PT Bio Farma tidak mencapai target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis karena perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah. Hal itu mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.

Per 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di 2023.

"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," bunyi laporan tersebut.

Ketiga, di PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) yang ) yang merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup. BPK menemukan BUMN tersebut tidak melakukan proses studi kelayakan atau due dilligenceatas mitra dan proyek yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar, dan indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL.

Kemudian potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.

Keempat, piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP yang berpotensi tidak tertagih. Adapun masalahnya di antaranya pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan.

PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas IHPS I Tahun 2023 BAB III.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi stock yard milik PT WSBP.

Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat
ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga terkait temuan BPK tersebut sejak Selasa (5/12) kemarin. Tapi hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

Sementara itu mengutip Antara, manajemen PT PGN Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.

Koordinasi itu penting untuk mendapatkan kepastian pengembalian advance payment dari bisnis IAE.

Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan kedua belah pihak dan menyisakan advance payment sebesar 14,19 juta dolar AS

"Kami mengusulkan agar sisa advance payment dapat dikembalikan melalui sebagian porsi revenue IAE dan berharap IAE dapat berkoordinasi internal dengan lender soal besaran porsinya," ujar Rosa.

Selain itu, sehubungan dengan kondisi eksisting yang oversupply, PGN belum dapat melanjutkan PJBG interruptable dan mengusulkan IAE dapat menjual gas ke pelanggan lain. Dengan harapan, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan IAE, sehingga akan mempercepat proses pengembalian advance payment.

"Atas rekomendasi dari BPK RI, PGN juga telah melaksanakan koordinasi dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN terkait rencana pengembalian uang muka PT IAE," kata Rosa.

Dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya IAE dapat menerima usulan dari PGN.

IAE akan berkoordinasi internal dengan pemangku kepentingan dan lender terkait porsi revenue yang dapat diberikan ke PGN.