erek74

Panggil pahlawan dari dunia lain

Impor 20 Ribu Ton Jagung Pakan Ternak Tiba 15 November Besok******

Pemerintah bakal mengimpor 20 ribu ton jagunguntuk memenuhi pasokan pakan ternak. Imporini dilakukan sebagai bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor jagung tersebut bakal tiba di tanah air pada 15 November mendatang.

"Tahap pertama 20 ribu ton masuk di tanggal 15 November, nanti masuk di (pelabuhan) Tanjung Perak," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian dan Komisi IV DPR RI, Rabu (8/11).

Rinciannya, 20 ribu ton jagung akan kembali tiba di Indonesia pada 3 Desember 2023, lalu 30 ribu ton tiba pada 8 Desember 2023.

Kemudian, datang lagi 45 ribu ton pada 20 Desember 2023. Selanjutnya 45 ribu ton pada 25 Desember 2023.

Arief menjelaskan impor jagung ini sudah mendapat izin dan rekomendasi dari Kementan. Atas rekomendasi itu, pihaknya pun lantas menugaskan Bulog untuk mengimpor.

Ia juga mengaku sudah mengantongi daftar peternak yang akan mendapat jagung tersebut. Ia pun optimis dengan impor tersebut harga jagung pakan bisa turun di bawah Rp5.000 per kilogram (kg).

"Harganya kurang lebih (bisa menjadi) sekitar Rp5.000," ucap Arief.

Sebelumnya, Arief menyebut harga rata-rata nasional jagung tingkat peternak tembus Rp7.000 per kg.

Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan karena harga jagung di tingkat produsen dan konsumen yang terus meningkat dan melampaui harga acuan penjualan (HAP).

Adapun HAP di tingkat konsumen untuk pengguna jagung sebagai pakan ternak di industri pakan ternak dan/atau peternak di harga Rp5.000 per kg.

Acuan itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal pribadi dari dunia lain

Pemerintah Lunasi Utang Pupuk Subsidi Rp16,7 T Bulan Ini******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan pemerintah punya utang subsidi pupuk Rp16,7 triliun ke perusahaan pelat merah yang dipimpinnya. 

Ia mengatakan utang bakal dilunasi bulan ini. Ia mengatakan saat ini semua administrasi sudah diselesaikan di tingkat Kementerian Pertanian (Kementan).

"Piutang sudah tadi. Nominalnya Rp16,7 triliun untuk 2020-2022 itu sudah beres administrasinya," ucap Rahmat di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

"Sekarang tinggal di Kementerian Keuangan. Saya cek Kementerian Keuangan dananya ada, jadi InsyaAllahmohon doanya (bulan ini selesai)," ujarnya.

Di kesempatan lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang berjanji melunasi utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) akhir tahun ini.

"Itu (utang ke PT Pupuk Indonesia) memang akan kita selesaikan, tapi itu tetap dalam konteks kita menjaga defisit terkendali. Jadi, ini memang sedang kita siapkan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu usai menghadiri BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10) lalu.

Selain utang ke PT Pupuk Indonesia, Febrio mengatakan pemerintah juga akan membayar kompensasi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Bahkan, ia mengklaim pembayaran tersebut rutin dilakukan tiap kuartal.

Menurutnya, skema pembayaran kompensasi energi tersebut kini sudah lebih bagus. Febrio menyebut setiap kuartalnya pemerintah melakukan asesmen dan pembayaran.

"Untuk kuartal IV memang menunggu asesmen dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga bisa dibayarkan berikutnya," jelas Febrio.

"Ini tata kelola sudah terstruktur dan harusnya tidak ada ketidakpastian lagi. Baik BUMN maupun masyarakat bisa yakin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga, tapi kewajiban-kewajibannya juga bisa diselesaikan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

IHSG Diprediksi Perkasa Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (14/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan fase konsolidasi wajar memang tak bisa dihindari. Namun, investor dapat melakukan akumulasi pembelian dalam jangka panjang.

"Peluang penguatan terbatas ditunjang musim pembagian dividen dari beberapa emiten yang menopang pola gerak IHSG saat ini," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, JSMR, BMRI, INDF, AKRA, CTRA, KLBF, dan LSIP.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai kesuksesan penutupan kemarin di level 6.800 akan disambut tantangan baru. Ia meramal hari ini gerak IHSG ada di rentang 6.800-6.850.

"Jika ke depannya persebaran saham-saham menguat ini semakin merata, maka bisa dikatakan IHSG menuju uptrend dan sudah dimulai per perdagangan kemarin," ungkapnya.

IHSG menguat ke posisi 6.838 pada perdagangan Senin (13/11). Indeks saham naik 29,04 poin atau plus 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp7,72 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,38 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Profil Benjie Yap yang Digadang Jadi Bos Baru Unilever******

Benjie Yap diusulkan menjadi calon direktur utama PTUnileverIndonesia Tbk pengganti Ira Noviarti.

Ira resign dari jabatan tertinggi Unilever Indonesia pada 24 Oktober 2023 lalu karena alasan pribadi. Setelah itu, ia menjual seluruh sahamnya sebanyak 870 lembar dengan total Rp3,17 miliar.

"Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, pemegang saham utama perseroan berencana untuk mengusulkan Benjie Yap sebagai presiden direktur (direktur utama) perseroan yang baru untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang sama," kata Direktur dan Sekretaris Unilever Indonesia Nurdiana Darus dalam keterangan resmi, Rabu (25/10).

Nantinya, Unilever Indonesia akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Desember 2023. Pengangkatan Benjie Yap sebagai bos anyar Unilever juga akan dilakukan pada momen tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya Benjie Yap?

Benjie Yap bukan sosok baru di lini bisnis global Unilever. Saat ini, ia menduduki posisi chairman Unilever Philippines, Inc.

Mulanya, Benjie bergabung dengan Unilever pada 1994 sebagai technical management traineedan menggeluti bidang manufaktur, teknik, hingga pengembangan kemasan. Ia kemudian pindah haluan ke bagian marketingsebagai marketing director of home carepada 2001.

Benjie lalu bergabung dengan dewan direksi nasional Unilever Philippines, Inc. Di Filipina, ia pernah mengemban amanah sebagai foods managing director, VP for home care and foods, dan VP for customer development.

Ia juga terkenal di kancah internasional Unilever. Benjie tercatat pernah menjabat sebagai product development managerdi Port Sunlight UK pada 1999 dan VP home careUnilever Thailand di 2009.

Pengalaman lebih dari 20 tahun di Unilever tersebut membuatnya kini berpeluang menjadi bos baru di Indonesia.

"Perseroan saat ini dalam tahap seleksi kandidat pengganti untuk ketiga posisi direktur lainnya dan akan menginformasikan kandidat direktur yang akan ditunjuk melalui mekanisme RUPS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan perseroan," kata Nurdiana dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).

"Perseroan percaya bahwa kompetensi dan kemampuan dari kandidat presiden direktur yang baru (Benjie Yap) maupun direktur-direktur yang ada saat ini dapat terus berkontribusi pada strategi dan operasi masa depan perseroan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

Cabai Rawit Makin 'Pedas', Harga di Jakarta Tembus Rp100 Ribu******

Harga cabai di sejumlah pasartradisionalJakartaterpantau masih mahal, bahkan tembus Rp100 ribu per kilogram (kg) pada Kamis (13/11) ini.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Cidodol, Jakarta Selatan, harga cabai keriting merah dan cabai rawit merah naik dari Rp80 ribu per kg menjadi Rp100 ribu per kg.

Cabai keriting hijau dan cabai rawit hijau pun melejit dari Rp50 ribu per kg menjadi Rp70 ribu per kg.

Senada, harga cabai di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, juga terpantau mahal. Cabai keriting merah naik dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp90 ribu per kg.

Kemudian harga cabai keriting hijau naik dari Rp40 ribu per kg menjadi Rp70 ribu per kg. Sementara, harga cabai rawit merah dan hijau naik dari Rp60 ribu per kg menjadi Rp100 ribu per kg.

Para penjual cabai juga melaporkan kenaikan harga cabai terjadi sejak 2-3 minggu yang lalu.

Tak hanya cabai, harga gula putih, beras, dan telur pun terpantau naik.

Lihat Juga : Revisi APBN 2023, Jokowi Pangkas Target Penarikan Utang 39 Persen

Di Pasar Cidodol, gula putih naik dari Rp16 ribu per kg menjadi Rp18 ribu per kg. Sementara, harga telur naik dari Rp27 ribu menjadi Rp29 ribu per kg.

Beras pulen dibanderol Rp15 ribu per liter, dari sebelumnya dari Rp10 ribu per liter. Kemudian, beras pera naik dari Rp13 ribu per liter menjadi Rp15 ribu per liter.

Kenaikan serupa juga terjadi di Pasar Kebayoran Lama. Terpantau, beras merek Cap Tiga Jambu naik dari Rp10 ribu per liter menjadi Rp12 ribu per liter.

Lalu, beras Petruk naik Rp1.000 menjadi Rp13 ribu per liter. Sementara, beras pera naik dari Rp13 ribu per liter menjadi Rp14 ribu per liter.

Pedagang beras bernama Dimas menjelaskan harga beras per karung yang mereka dapatkan naik dari Rp500 ribu menjadi Rp600 per karung. Kenaikan harga ini telah terjadi sudah lebih dari sebulan yang lalu.

Sementara harga telur di Pasar Kebayoran Lama naik Rp2.000 menjadi Rp28 ribu per kg. Di sisi lain, harga telur kampung dan telur puyuh dilaporkan stabil.

Harga bawang merah, bawang putih, bawang bombai, tempe, tahu hingga minyak goreng terpantau stabil dan tidak mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Armor Naga Pembunuh Langit

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.