slot gacor 707

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Gelombang naga di zaman makmur

Gorontalo Diserbu Wabah Demam Berdarah, Nasdem Gerakkan Donor Darah******

GORONTALO –Ketua DPW Partai Nasdem Gorontalo, Rachmat Gobel, menginstruksikan kepada kader dan simpatisan Partai Nasdem untuk menggelar kegiatan donor darah. Hal ini lantaran Gorontalo saat ini sedang diserang wabah demam berdarah.

“Bertepatan dengan Hari Patriotik dan wabah demam berdarah, kita harus bergerak dengan melakukan donor darah,” katanya, Selasa (23/1/2024).

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Charles Budi Doku, ketua bidang OKK DPW Partai Nasdem, mengatakan, sudah ada 54 orang yang dirawat di rumah sakit Gordi Gorontalo akibat demam berdarah. Bahkan, wabah tersebut merenggut dua nyawa.

“Bahkan sudah ada dua orang yang meninggal dunia. Kini, rumah sakit membutuhkan darah untuk antisipasi ada pasien yang harus transfusi darah,” katanya dalam siaran pers yang diterima Solopos.com.

Walau pengumuman dilakukan hanya sehari sebelum pelaksanaan dan dilakukan di grup pengurus partai, namun ada 150 orang yang datang untuk mendonorkan darahnya. Kegiatan donor darah dilakukan di kantor DPW Partai Nasdem Gorontalo.

“Masyarakat sekitar pun ada yang ikut melakukan donor darah. Mereka bahkan minta hal ini dilakukan secara rutin,” kata dokter yang pernah menjadi Wakil Wali Kota Gorontalo tersebut.

Gobel mengatakan, donor darah merupakan bentuk kepedulian dan kemauan untuk berkorban dan menolong sesama manusia yang sedang kesusahan. Dia menambahkan, 23 Januari bertepatan dengan Hari Patriotik.

Pada 23 Januari 1942, rakyat Gorontalo melakukan proklamasi kemerdekaan, sehingga lebih dari 3,5 tahun lebih dulu dibandingkan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

“Jiwa patriotik, keberanian, sikap merdeka, dan berani menghadapi risiko merupakan karakter orang Gorontalo. Karena itu ketika di tempat-tempat lain, di masa transisi penjajahan antara Belanda dan Jepang memilih menyambut Jepang dan berkolaborasi, rakyat Gorontalo memilih menyatakan merdeka. Jiwa patriotik inilah yang harus kita jaga agar Gorontalo maju dan sejahtera,” katanya.

Karena itu, Gobel mengaku kagum dan gembira saat salah seorang kader Partai Nasdem yang ikut mendonorkan darahnya menyatakan, donor darah merupakan bentuk politikmea-meayang sejati.

“Karena ini untuk menyelamatkan nyawa orang,” katanya.

Mea-meaadalah Bahasa Gorontalo untuk money politics. Mea-meaberasal dari kata merah-merah, yang merupakan warna uang kertas pecahan Rp100.000. Gobel mengatakan, money politicssangat merusak nilai-nilai demokrasi dan mendegradasi karakter manusia Gorontalo yang patriotik dan rela berkorban.

“Seperti almarhum Nani Wartabone yang patriotik dan rela berkorban sehingga kemudian dikejar dan ditangkap Jepang akibat tindakannya melakukan proklamasi kemerdekaan Gorontalo. Beliau diasingkan dan dipenjara di Manado dan kemudian ke Jawa,” katanya.

Dalam menghadapi pemilu 2024 ini, Gobel mengajak seluruh kader Partai Nasdem dan masyarakat Gorontalo untuk mengedepankan jiwa patriotik dan semangat kepahlawanan.

“Jangan mengorbankan kemerdekaan politik dan menggadaikan kebebasan dirinya hanya demi sembako dan uang. Kita harus menjaga marwah dan budaya Gorontalo,” katanya.

Budaya menaklukkan dunia lain

Mahfud MD Sebut Aparat Jadi Backing Tambang Ilegal, KSAD Tanggapi Begini******

JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

kehilangan masa remaja

Ganjar Sarankan Pejabat Ikut Pilpres 2024 Mundur dari Jabatan******

SOLO –– Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atauconflict of interest.

“Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud Md yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam),” kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), menanggapi unggahan akun media sosial X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan bila peserta pilpres tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja (kunker).

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” paparnya.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,”kata Ganjar.

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Survei Terbaru ISC: Elektabilitas Prabowo******

JAKARTA — Survei Indonesia Survey Center (ISC) menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 52 persen pada kontestasi Pilpres 2024.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ada di urutan kedua dengan elektabilitas 21,7 persen, disusul duet Ganjar Pranowo-Mahfud Md di urutan ketiga dengan elektabilitas 18,1 persen. Adapun sisanya terdiri atas undecided voterssebanyak 8,2 persen.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Pasangan Prabowo-Gibran memenangi pertarungan dengan memperoleh 52,0 persen,” kata Peneliti Senior ISC Chairul Pane. Berdasarkan data tersebut, Chairul memperkirakan Prabowo-Gibran berpeluang besar untuk memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran saja.

“Hasil survei ini menunjukkan bahwa pemilu berpotensi besar akan berlangsung satu putaran. Prabowo-Gibran akan menjadi pemenangnya,” ujarnya, dilansir Antara.

Apalagi, lanjut  dia, data yang disampaikan pada hari ini jika dibandingkan dengan data sebelumnya menunjukkan tren peningkatan yang positif dari Prabowo-Gibran.

“Dinamika elektabilitas pasangan calon pascadebat, Prabowo-Gibran justru trennya meningkat, dan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud cenderung menurun dari periode survei November 2023,” kata Chairul.

Pada periode 25 November—4 Desember 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran 44,4 persen, Ganjar-Mahfud 25,9 persen, dan Anies-Imin 25,4 persen.

Survei ISC juga menemukan data bahwa 80 persen responden sudah mantap akan memilih pasangan yang mereka sebutkan.

Sementara itu, ada 15,7 persen yang masih ragu-ragu atas pilihannya, dan 4,3 persen yang memilih tidak menjawab.

Simulasi Head to Head

Selain itu, Chairul juga mengatakan bahwa pihaknya turut melakukan simulasi untuk head to head, artinya hanya ada dua paslon yang diadu. Hasilnya, Prabowo-Gibran tetap unggul.

Ketika diadu antara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, hasilnya 63,3 persen banding 24,5 persen dengan undecided voters12,2 persen .

Dihadap-hadapkan antara Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin, hasilnya 69,9 persen banding 20,7 persen dengan tingkat undecided voters 9,4 persen.

“Strong voters cenderung terus meningkat, sementara swing voter sebaliknya. Pasangan Prabowo-Gibran memperoleh porsi strong voters terbesar jika dibandingkan paslon lainnya,” kata Chairul.

Survei ISC tersebut diselenggarakan dalam rentang waktu 11—19 Januari 2024 dengan melibatkan 1.670 responden di 34 provinsi di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah random digit dialing dengan margin of error (MoE) 2,4 persen dengan tingkat konfidensial 95 persen.

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Mobilisasi Internal NU untuk Dukung Prabowo******

SALATIGA— Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi isu mobilisasi internal Nahdlatul Ulama atau NU untuk mendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Ganjar pun mengaku tetap yakin jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menjaga netralitas pada Pemilu atau Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (23/1/2024). Ganjar menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan cendekiawan NU, Nadrisyah Hosen atau Gus Nadir, yang mengaku ada mobilisasi internal NU untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

“Saya belum mendengar sih [penyataan itu], cuma waktu kemarin ulang tahun kode-kode saja. Tapi kalau kita politisi pahamlah, rasa-rasanya NU itu ada di mana-mana,” kata Ganjar di Gedung Kopri, Kota Salatiga, Selasa.

Meski begitu, Ganjar menyakini bahwa Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bisa menampatkan NU dalam posisi yang tetap netral pada Pemilu atau Pilpres 2024. “Saya yakin PBNU bisa menjaga netralitas itu dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya. Saya yakin Gus Yahya bisa malaksanakan itu,” kata Ganjar.

Menurutnya, terkait dengan adanya kader-kader NU yang memiliki pilihan itu sudah menjadi hal yang wajar. “Bahwa kalau ada kader-kader NU yang punya pilihan itu sudah sunnatullah-nya begitu,” kata Ganjar.

Sebelumnya, pada Minggu (21/1/2024) PBNU telah menonaktifkan 63 fungsionaris pengurus yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) atau menjadi tim sukses calon presiden dan wakil presiden.

Penonaktifan itu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024. Di antaranya nama-nama yang dinonaktifkan pada jajaran Mustasyar itu antara lain mantan Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru (Timnas Amin), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politisi PKB, Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud).

Sementara itu, di tingkat jajaran Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah terdapat lima orang caleg dan 11 orang yang masuk tim capres. Antara lain KH. Ma’shum Faqih (Timnas Amin), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo-Gibran), dan KH. Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar-Mahfud).