jarwo slot

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

slot234

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Sial dan beruntung

gacor club login

Perumda Tirta Benteng tanam 3.100 pohon di bantaran Sungai Cisadane******

Tangerang (ANTARA) - Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang melakukan gerakan gotong royong menanam 3.100 pohon di bantaran Sungai Cisadane untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung energi hijau.

“Gerakan ini sebagai upaya melakukan konservasi lingkungan kita, dan untuk keberlanjutan Kota Tangerang,” kata Pj Wali Kota Tangerang Nurdin usai melaksanakan gerakan gotong royong menanam 3.100 pohon di bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Sabtu.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya air (SDA). Pasalnya menjaga lingkungan adalah kewajiban semua termasuk menjaga kelestarian lingkungan.

Baca juga: Polres Metro Tangerang Kota tanam 1.000 pohon atasi polusi udara

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah gerakan menanam pohon 3.100 sekaligus dalam rangka menyemarakkan HUT Ke-31 Kota Tangerang,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan agar dapat memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

“Mari kita terus kolaborasikan gerakan ini untuk pembangunan Kota Tangerang semakin baik di masa depan,” katanya.

Baca juga: Rutan Jambe Tangerang tanam 1.000 pohon

Direktur Utama Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang Doddy Effendi mengatakan penanaman pohon dilaksanakan secara bertahap dan terus berlanjut sampai ke hulu Sungai Cisadane yang diawali dari sekitar bantaran Sungai Cisadane Pintu Air 10.

Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya dalam menjaga keberlangsungan sumber daya air yakni dengan melakukan penanaman pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang nantinya pohon-pohon akan membantu menjaga kualitas air dan mengurangi erosi tanah.

Baca juga: Mahasiswa Tangerang tanam ribuan pohon mangrove

“Selain itu, kegiatan ini dapat menciptakan lingkungan hijau dan sehat, mengurangi polusi udara, dan memperbaiki lingkungan alam yang telah rusak. Beberapa manfaat dari kegiatan ini antara lain mencegah banjir dan longsor, menambah pasokan air bersih, dan mengurangi efek pemanasan global,” katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Munculnya rumput

pinjaman online termurah

Yudha Saputera capai torehan 1.000 poin di IBL******

Jakarta (ANTARA) - Pemain Prawira Harum Bandung Yudha Saputera mencatatkan namanya dalam daftar pemain dengan torehan 1.000 poin pada kompetisi domestik Indonesia Basketball League saat laga melawan Borneo Hornbills di GOR C-Tra Arena Bandung, Sabtu kemarin.

Yudha yang beberapa pekan sebelumnya menjalani operasi amandel, kembali bermain untuk mencatat rekor pribadinya yang melengkapi kemenangan tim dengan capaian 1.000 poin di IBL. Hal itu dimulai sejak kiprahnya di Indonesia Patriots pada musim 2021.

Yudha bermain di IBL sejak 2021, saat masih membela Indonesia Patriots, yaitu tim bentukan Perbasi untuk program pelatihan timnas yang mengikuti kompetisi hanya sampai musim reguler dan tidak ikut memperebutkan gelar juara pada pascamusim.

Dia melanjutkan perjalanannya ke Prawira sejak 2022 hingga sekarang. Dalam rentang waktu empat musim, Yudha sudah bisa mengumpulkan 1.000 poin. Ini melengkapi catatan prestasi terbaiknya, setelah musim lalu menjadi juara IBL bersama Prawira.

"Bersyukur bisa 1.000 poin. Ini menjadi tantangan bagi saya untuk tetap fokus, biar poinnya semakin banyak lagi," kata Yudha seperti dikutip dari laman resmi IBL.

Baca juga: Prawira kembali menang usai kalahkan Borneo

Kemenangan kali ini memang didapat dengan susah payah. Prawira harus melewati babak tambahan untuk mengalahkan Borneo. Tapi, bila tidak ada overtime, mungkin saja Yudha belum mencapai 1.000 poin. Karena Yudha menyentuh poin ke-1.000 pada  awal overtime.

"Sebenarnya kurang puas dengan pertandingan hari ini, karena sebenarnya bisa lebih baik lagi. Tapi tetap bersyukur bisa memenangkan pertandingan," kata Yudha.

Juara bertahan IBL 2023 tersebut menjalani kompetisi yang sulit pada musim 2024. Mereka harus terima berada pada peringkat tujuh klasemen dengan catatan 3 menang dan 3 kalah. Prawira sempat merombak susunan pemain asingnya yang dibentuk awal musim, sekaligus mengembalikan pemain asing musim lalu Brandone Francis.

"Senang juga karena situasi di tim semakin bagus. Terutama dengan kembalinya Brandone Francis. Semoga bisa membawa aura positif bagi tim kami.," kata pemain andalan Timnas Indonesia itu.

Prawira Harum Bandung membuka kembali pertandingan IBL usai jeda dengan kemenangan 82-78 atas Borneo Hornbills. Mereka hampir kalah pada kuarter empat dengan tertinggal 70-65 dalam sisa satu setengah menit pertandingan, namun Prawira  menyamakan kedudukan untuk membawa laga ke overtimesampai akhirnya menang.

Baca juga: Rajawali Medan takluk 75-94 dari tamunya Pelita Jaya

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Buku Ajaib Aegea

dewasloto

Rio Waida dapatkan tiket Olimpiade Paris 2024******

Jakarta (ANTARA) - Atlet selancar ombak Indonesia Rio Waida berhasil mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024 dalam ajang kualifikasi ISA World Surfing Games 2024 di Arecibo, Puerto Rico, Sabtu waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Rio berhasil merebut slot Olimpiade Paris setelah menyelesaikan babak Repechage 10 pada urutan kedua dengan 10,93 poin untuk melaju ke Repechage 11 ajang yang digelar Asosiasi Surfing Internasional (ISA) tersebut.

"Ini merupakan suatu hal yang membanggakan mengingat Rio dua kali berhasil bisa masuk Olimpiade. Kemarin yang di Tokyo, sekarang di Paris. Dan kemarin yang di Tokyo itu adalah pertama kalinya surfing masuk diperlombakan di Olimpiade," kata pelatih kepala tim nasional surfing Indonesia Arya Subyakto kepada ANTARA lewat sambungan telpon, Minggu dini hari.

"Dan ini merupakan bukti bahwa surfing juga harus dapat perhatian lebih ya. Karena ini menjadi cabang olahraga ketujuh yang mendapatkan tiket Olimpiade. Semoga dengan prestasi Rio ini kita dapat perhatian dan kita akan melahirkan atlet-atlet lainnya."

Selain Rio Waida, Indonesia mengirimkan tiga atlet lainnya untuk mengikuti ajang terakhir kualifikasi Olimpiade Paris 2024 untuk cabang olahraga surfing. Mereka adalah I Ketut Agus Aditya Putra, Dhany Widianto, dan Jasmine Michelle Studder untuk sektor putri.

Namun, perjuangan mereka kandas pada babak awal. Sementara, perjalanan Rio dalam mendapatkan tiket Olimpiade juga tidak mudah karena harus melalui babak Repechage setelah keluar dari main round.

Baca juga: Empat atlet surfing Indonesia berburu tiket Olimpiade di Puerto Rico

Rio, yang tembus 16 besar Olimpiade Tokyo 2020, berada pada urutan ketiga pada round keempat, yang membuatnya harus terlempar ke Repechage 6.

Dari situ, peselancar berdarah Indonesia-Jepang berusia 24 tahun tersebut berjuang melalui babak demi babak hingga akhirnya merebut satu slot Olimpiade Paris dari enam slot putra yang disediakan di Repechage 9.

"Hebatnya Rio, dia tetap konsisten, fighting sampai detik terakhir, dan akhirnya di Repechage 9 dia sudah berhasil mendapatkan tiket Olimpiade. Dan, kebetulan ini pertandingan barusan Repechage 10 dia menang lagi," ujar Arya.

"Semoga dia bisa dapat medali. Walaupun sekarang dia lebih relaks ya. Karena sudah mendapatkan tiket Olimpiade."

Arya berharap Rio dapat mengulang kesuksesan seperti saat meraih medali perak dalam ISA World Surfing Games 2022 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat.

Saat itu Rio juga berjuang melalui Repechage hingga akhirnya mencapai final, namun skornya terpaut 1,92 dari atlet Jepang Kanoa Igarashi yang menutup babak akhir dengan perolehan skor tertinggi 15,96 untuk meraih medali emas.

Baca juga: PSOI optimistis selancar ombak Indonesia berprestasi di Olimpiade 2024
 

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Su Xian'er Han Jin

bunga rendah pinjaman online

IDI diskusikan konsolidasi etik kedokteran******

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar seminar etik kedokteran bertema ‘Dilema Terapi Kedokteran dengan Pendekatan Penelitian Berbasis Pelayanan’ untuk mengkonsolidasi soal etik dalam profesi kedokteran.

“Seminar etik sekaligus sebagai upaya untuk konsolidasi etik di dalam profesi kedokteran, karena saat ini di dalam aspek pelayanan kesehatan diperlukan inti di dalam pelayanan, yakni etik profesi. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat penting, yakni upaya untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Adib menjelaskan dalam pelayanan kesehatan, etika profesi kedokteran menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi.

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Baca juga: Menkes harap IDI bantu wujudkan transformasi sistem kesehatan

Pelayanan yang didasarkan pada bukti ilmiah dan dilakukan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya, serta tetap memperhatikan etika profesi, menjadi jaminan bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.

Berdasarkan tema yang diangkat pada seminar ini, IDI menyoroti soal dilema etik yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan, baik di Indonesia maupun secara global. Era digitalisasi, sosial media, dan regulasi yang berlebihan telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga etika dalam pelayanan kesehatan.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menjadi lembaga otonom yang bertugas menjaga etika profesi kedokteran.

“Dalam unsur organisasi profesi, kita bicara soal berbagai permasalahan internal dan yang paham adalah kelompok sebayanya. Jadi kenapa ada majelis kehormatan etik? Karena untuk menjaga profesi ini tetap di dalam koridor yang juga kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelas Adib.

Seminar ini juga menjadi wadah bagi dokter untuk memahami betapa pentingnya menjaga etika dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan memperkuat pemahaman tentang etika profesi, diharapkan dokter dapat terus menjaga kualitas pelayanan dan menjadi teladan yang baik bagi profesi kedokteran.

“Perlindungan soal pelayanan kepada masyarakat, perlindungan juga supaya menjamin dokter dokter di Indonesia tetap menjadi dokter yang baik, dokter yang sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.

Baca juga: Kode etik dan disiplin tak beri jaminan dokter hati-hati bertugas
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

master prediksi togel sdy

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024