mauslot88

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

slot yang pasti menang

BMKG terbitkan 12 daerah berstatus siaga******

Jakarta (ANTARA) - Sebagian besar daerah di Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrem berupa hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang, bahkan 12 daerah di antaranya ditetapkan berstatus siaga dan waspada oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Dalam laman resmi BMKG yang dikutip di Jakarta, Jumat, ke-12 daerah berstatus siaga itu meliputi, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah.

Selanjutnya untuk daerah berstatus waspada meliputi Lampung, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua.

Peringatan dini dampak hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi menyasar untuk wilayah Denpasar Bali, Jakarta Pusat, Jambi, Bandung Jawa Barat, Semarang, dan Ambon Maluku.

Baca juga: Stasiun Meteorologi Komodo imbau warga antisipasi dampak cuaca ekstrem

Baca juga: BMKG: Penurunan tanah jadi pemicu Pulau Jawa rentan terdampak banjir

Selanjutnya BMKG memprediksi potensi hujan disertai petir terjadi di Bandar Lampung, Bengkulu, pada pagi-siang hari.

Kemudian kota lainnya, seperti Serang Banten, Yogyakarta, Gorontalo, Semarang, Surabaya diprediksi berawan pada pagi dan malam hari.

Sementara untuk wilayah DKI Jakarta sebagian besar hujan ringan pada pagi, dan pada siang hari hujan disertai petir dengan kelembaban 80-90 persen, mayoritas berawan pada malam hari dengan suhu 24-30 derajat celcius.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan potensi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat berujung kebencanaan meningkat di sebagian besar daerah hingga sepekan ke depan dipicu akibat adanya intervensi tiga Bibit Siklon Tropis sekaligus.

Menurut dia, tiga bibit siklon tropis; Bibit Siklon Tropis 91S, 94S, dan 93P termonitor berada di sekitar Samudera Hindia selatan Jawa, Laut Timor, dan Laut Australia menunjukkan pengaruh terhadap wilayah Indonesia bagian selatan.

Berdasarkan analisis meteorologi diketahui bahwa Bibit Siklon Tropis 91S memiliki kecepatan angin maksimum 30-35 knots (56 – 65 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 994 hPa, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon tropis pada kategori sedang-tinggi.

Selanjutnya, bibit Siklon Tropis 94S memiliki kecepatan angin maksimum 15 - 20 knots (28 - 37 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 999.9 hPa, pergerakan ke arah timur-tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori rendah.

Begitu pula, Bibit Siklon Tropis 93P memiliki kecepatan angin maksimum 20 - 25 knots (37 - 46 km/jam), tekanan udara di pusat sistem sebesar 1003 hPa, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi Siklon Tropis pada kategori rendah.

Selain itu pula, BMKG juga memprediksi pada 15 Maret-16 Maret 2024, sebagian besar wilayah pesisir Indonesia akan mengalami risiko bahaya gelombang tinggi dan banjir pesisir (rob).

Hal tersebut didapatkan berdasarkan laporan peringatan dini gelombang tinggi yang diekspos pada laman media sosial Instagram @infobmkg.

Dalam laporannya, gelombang angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari utara-timur laut dengan kecepatan angina berkisar 10-35 knot.

Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya terdampak pada bibit siklon 91S dan 945 di Samudera Hindia dengan kecepatan 10-35 knot.

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudera Hindia Selatan Jawa Timur – Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Laut Arafuru, Laut Flores, Perairan Sumbawa – Selat SApe dan perairan Kepulauan Sermata- Letti serta Kepulauan Babar-Tanibar.

Fenomena percepatan angin dan belokannya itu meningkatkan potensi gelombang laut tinggi pada diameter 1,25 - 2,5 meter, bahkan dapat mencapai 2,5 – 4 meter di sebagian besar perairan Indonesia bagian barat, tengah dan timur hingga 16 Maret 2024.*

Baca juga: BMKG: Bibit siklon tropis perpanjang potensi cuaca ekstrem

Baca juga: BMKG: Sebagian wilayah Aceh mulai memasuki musim kemarau

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Selir Chunqiu

gacorslot168

Pengusaha Gugat UU soal Pajak Hiburan Minimal 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Gabungan Industri PariwisataIndonesia (GIPI) resmi mengajukan permohonan uji materiil atas aturan pajak hiburan minimal 40 persen yang tertuang dalam Pasal 58 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu terungkap dalam Surat Edaran DPP GIPI tentang Pajak Hiburan yang diteken Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani tertanggal 12 Februari 2024.

Surat tersebut ditujukan kepada anggota mulai dari pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, hingga mandi uap/ spa.

Pasal 58 (2) UU 1/2022 mengatur khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Dalam pengujian materiil ini, DPP GIPI berharap Mahkamah Konstitusi dapat mencabut Pasal 58 (2) pada UU 1/2022 sehingga penetapan Tarif PBJT yang termasuk dalam jasa kesenian dan hiburan adalah sama, yaitu antara 0 - 1O persen.

"Dengan dicabutnya Pasal 58 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22, maka tidak ada lagi diskriminasi penetapan besaran pajak dalam usaha Jasa Kesenian dan Hiburan," seperti dikutip dari salinan tersebut.

Selama menunggu hasil uji materi, pengusaha jasa hiburan menbayar pajak hiburan dengan tarif lama. Hal ini agar dapat menjaga keberlangsungan usaha hiburan dlskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa terhadap kenaikan tarif yang akan berdampak pada penurunan konsumen.

Kenaikan pajak hiburan sebelumnya mendapatkan reaksi keras dari sejumlah kalangan mulai dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hingga pedangdut dan pengusaha karaoke Inul Daratista.

Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha hiburan.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Penangkap Dewa Skyfall

slot bayaran tertinggi

Survei BI: Penjualan Eceran Tetap Kuat pada Januari 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2024 tumbuh 3,7 persen (yoy) mencapai 216,0. Dengan begitu, kinerja penjualan eceranJanuari diperkirakan meningkat.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan peningkatan pertumbuhan penjualan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama kelompok barang lainnya.

Ini khususnya pada subkelompok sandang, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

"Sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur tahun baru serta faktor cuaca," sambung Erwin melalui keterangan resmi, Jumat (16/2).

Menurutnya, penurunan terutama terjadi pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor. Penurunan juga diikuti subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

BI mencatat IPR tumbuh 0,2 persen yoy mencapai 218,1 pada Desember 2023 lalu. Kinerja penjualan eceran tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Secara bulanan, penjualan eceran tercatat tumbuh 4,9 persen (mtm), sejalan dengan peningkatan permintaan pada periode HBKN dan libur tahun baru, serta strategi potongan harga dari pedagang eceran.

"Peningkatan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau," imbuh Erwin.

Dari sisi harga, Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Maret 2024 tercatat sebesar 137,2. Angka ini meningkat dari 129,3 pada Februari 2024.

Peningkatan didorong oleh ekspektasi kenaikan harga pada bulan Ramadan. Sementara itu, IEH Juni 2024 tercatat sebesar 125,8.

Angka itu lebih rendah dari indeks pada Mei 2024 yang sebesar 132,4 karena kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan yang dipandang mendukung pembentukan harga lebih rendah.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

kegelapan ekstrem

inislot88

Mendagri imbau kepala daerah percepat regulasi THR dan gaji ke******

Termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati/wali kota tanpa persetujuan Mendagri, jadi langsung, kalau tidak lambat lagi nanti

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk mempercepat regulasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

"Saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota, ada beberapa hal. Pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Jadi cukup dengan Perkada, tidak harus Perda, yang mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan regulasi pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, yang diterbitkan pemerintah tanggal 13 Maret 2024 lalu.

"Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah siapkan anggaran Rp99,5 triliun untuk THR dan gaji ke-13

Baca juga: Menpan RB: THR dan gaji ke-13 PNS tahun 2024 alami kenaikan

Baca juga: Pemerintah pastikan perangkat desa dan honorer tidak dapat THR

Tito menambahkan untuk mencegah keterlambatan pemberian tunjangan, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan segera menyusun regulasi terkait THR dan gaji ke-13 tersebut tanpa melalui proses fasilitasi oleh Mendagri maupun gubernur.

"Termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati/wali kota tanpa persetujuan Mendagri, jadi langsung, kalau tidak lambat lagi nanti," tegas Tito.

Adapun pemberian tunjangan tersebut ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan untuk Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menegaskan besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas fiskal masing-masing Pemda.

"Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskal-nya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya seperti di Banten, Jakarta, tapi ada juga yang sedang PAD dan transfer pusatnya itu hampir imbang-imbang, seperti Sumut. Ada juga yang lemah, lemah itu artinya ngandalintransfer pusat saja, PAD-nya 5 persen, 6 persen," ujarnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sistem guru pengalaman profesional

simba4d

Tak Hanya di Jakarta, Beras Juga Langka di Indramayu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kelangkaan berastidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah. Kalaupun stoknya ada, harga beras cenderung melonjak.

Salah satu daerah yang menghadapi kelangkaan beras adalah Indramayu, Jawa Barat, yang juga merupakan lumbung padi di Indonesia. Seorang warga bernama Handayani mengaku kesulitan mendapatkan beras di ritel modern. Akhirnya, ia terpaksa membeli beras di pasar tradisional meski dengan harga yang mahal.

"Baru beli minggu kemarin ya harganya sudah Rp170 ribu per 10 kilogramnya. Kaget juga harganya naik lagi. Untuk sekarang enggak tahu berapa harganya," kata Handayani, dikutip detikcom, Selasa (21/2).

"Mungkin itu ya penyebab naiknya harga beras," katanya.

Keluhan soal kelangkaan juga disampaikan Herman, pedagang nasi padang di Indramayu. Sudah sebulan terakhir ia sulit mendapatkan beras sehingga harus mengurangi porsi nasi di dagangannya.

"Iya dikurangi sedikit porsi nasinya. Biar bisa dapat untung," ungkap Herman.

Biasanya Herman membeli beras medium seharga Rp12.500 per kilogram. Namun, kini harganya naik ke Rp15.500 per kg.

Lihat Juga : Prabowo Berencana Buat Kemenko Baru Demi Jalankan Makan Siang Gratis

Kelangkaan beras Indramayu menjadi ironi karena daerah tersebut dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kabupaten itu dinobatkan sebagai daerah penghasil padi terbesar di Jawa Barat (Jabar).

Sementara itu, Kantor Perum Bulog Indramayu mengatakan stok beras di wilayah itu aman. Saat ini sebanyak 4.500 cadangan beras pemerintah (CBP) yang dimiliki Bulog Indramayu.

Kenaikan harga beras juga dialami warga Lampung. Keluhan itu disampaikan langsung ke Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat mengunjungi Pasar Panjang Bandar Lampung, Jumat (16/2).

Mengutip detikcom, salah satu pedagang mengatakan harga beras melonjak hingga Rp15.500 per kg. Menanggapi keluhan itu, Arinal pun berjanji akan mencari tahu penyebab kenaikan harga beras.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ungkap Kebijakan Perdagangan Global Bukan Lagi Pasar Bebas

"Kalau harga berasnya murah, kasihan para petani. Kita lihat dulu siapa yang nakal. Kalau ada pedagang yang nakal, segera kita tindak," katanya.

Arinal yakin kenaikan harga beras tidak akan berlangsung lama. Apalagi Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

"Lampung memiliki peran penting sebagai lumbung pangan dan produsen beras nasional. Tidak hanya untuk kebutuhan Lampung, kebutuhan DKI Jakarta pun kita penuhi 40 persennya. Pasti ada yang tidak baik di dalam proses penyediaan. Ada monopoli yang tidak menguntungkan di daerah," ungkap Arinal.

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai ada pihak yang menjual gabah keluar Lampung. Dengan begitu stok di daerah itu bisa stabil.

"Karena kita sudah punya aturan, kedaulatan pangan semua wajib bisa menikmati. Dan untuk gabah tidak boleh sampai keluar Lampung," jelasnya.

Kelangkaan beras juga terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro mengatakan ia menerima laporan bahwa harga beras premium di ritel modern harganya naik hingga Rp15.570 per kg.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga beras medium maupun premium, Ali melakukan dua kebijakan. Pertama memberdayakan 26 Peracangan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang akan menyediakan beras seharga Rp10.900 per kg. Beras tersebut berasal dari stok Bulog.

"Ketika di pasaran meninggi untuk beras medium silahkan belanja di Peracangan TPID. Otomatis kalau masyarakat belanja di Peracangan TPID harga di pasar akan turun menyesuaikan. Pasokan kami jamin tak akan terputus," katanya.

Kebijakan kedua yakni mengeluarkan surat edaran agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Mojokerto membeli beras premium di Bulog.
Menurutnya, Bulog siap menyediakan beras premium untuk ASN dengan harga Rp13.500 per kg.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Kelahiran Kembali Era Pentium

mbcslot88

Menpan RB: THR dan gaji ke******

"Peningkatan pemberian THR dan gaji 13 ini dikarenakan kemampuan keuangan negara yang semakin baik,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 pada tahun 2024 terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sejak pandemi COVID-19.

Ia menyebutkan ada peningkatan pada kebijakan tahun 2024, yaitu tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat sebesar 100 persen dan TPP bagi ASN di instansi daerah paling banyak 100 persen dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

"Peningkatan pemberian THR dan gaji 13 ini dikarenakan kemampuan keuangan negara yang semakin baik," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain itu, pemberian THR dan gaji 13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Hal ini juga sebagai upaya pemerintah untuk terus menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.

"Pemberian ini merupakan penghargaan atas kontribusi kepada ASN yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan untuk mendorong agar kinerja para ASN ke depan akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” ujarnya.

Penerima THR dan gaji 13 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Anas antara lain terdiri dari PNS dan CPNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, serta staf khusus di lingkungan kementerian dan lembaga.

Adapun daftar lengkap penerima THR dan gaji 13 dapat dilihat lebih jelas dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Lebih lanjut, Anas mengemukakan bahwa komponen THR dan gaji 13 bagi pegawai ASN terdiri dari gaji pokok serta tunjangan yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, serta tunjangan kinerja untuk ASN di instansi pusat atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) di pemerintah daerah.

Kemudian, komponen tersebut diberikan sesuai dengan pangkat, jabatan, dan peringkat/kelas jabatan masing-masing penerima.

Sedangkan komponen bagi penerima pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun.

Lalu, bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, dalam komponennya juga terdapat tunjangan profesi guru/dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru dengan besaran 100 persen yang diterima dalam satu bulan.

PP terkait pemberian THR dan gaji 13 ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2024 lalu. Pembahasan terkait hal ini telah disusun bersama oleh Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait lainnya.

Pemberian THR ini dilakukan juga untuk menunjang peringatan Hari Raya Idulfitri 1445H. Sedangkan, gaji 13 diberikan sebagai bantuan pemerintah kepada aparatur negara untuk mendukung biaya pendidikan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberian THR merupakan bagian dari instrumen dalam APBN sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri menjadi salah satu momentum dalam mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi aparatur negara, pensiunan, dan penerima tunjangan.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran bagi THR di tahun 2024 ini mencapai Rp48,7 triliun, sedangkan anggaran bagi gaji 13 mencapai Rp 50,8 triliun.

Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 yang dikarenakan pemberian 100 persen untuk tunjangan kinerja dan TPP, serta kenaikan gaji ASN sebesar 8 persen dan kenaikan biaya pensiunan sebesar 12 persen.

“Pencairan THR direncanakan dimulai pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri, sedangkan gaji 13 sebagai bantuan pendidikan dilaksanakan mulai Juni 2024. Jika THR dan gaji 13 belum dibayarkan dalam waktu tersebut, dalam dibayarkan setelahnya,” tambah Sri Mulyani.

Adapun dasar perhitungan bagi THR adalah komponen penghasilan Maret 2024 dan untuk gaji 13 menggunakan komponen penghasilan Mei 2024. Ketentuan bagi THR dan gaji 13 tersebut adalah tidak kena potongan dan iuran, namun untuk PPh ditanggung pemerintah.

Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji 13 akan diatur dengan Permenkeu untuk yang bersumber dari APBN dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji 13 tahun 2024.

Dia mengatakan pemberian THR dan gaji 13 bagi lingkungan pemerintah daerah juga wajib memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Tito pun berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut dari kebijakan THR dan gaji 13 di tingkat daerah.

“Bagi pemerintah daerah yang belum menyediakan atau belum mencukupi alokasi anggaran untuk pembayaran THR dan gaji 13 dalam APBD 2024, maka pemda diminta segera menyediakan dengan mengoptimalkan belanja pegawai atau pergeseran anggaran melalui perubahan APBD sehingga tetap dapat dianggarkan dalam perda yang mengatur perubahan APBD 2024,” pungkas Tito.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024