pinjol legal terbaru

Jungler hutan super di kota

Arsjad Rasjid Gandeng Menteri******

Keketuaan ASEAN Business Advisory Council Indonesia yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid yang juga selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melakukan lawatan bisnis ke Malaysia. Perjalanan bisnis dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui inovasi dan inklusivitas ASEAN.

Lawatan yang dimulai 27 Februari hingga 1 Maret 2023 tersebut difokuskan untuk memajukan tiga nilai inti yaitu sentralitas, inovasi, dan inklusivitas. Ketiganya menjadi landasan bagi lima prioritas utama dan tujuh legacy projects dari ASEAN-BAC 2023.

Salah satu pemangku kepentingan utama yang ditemui ASEAN-BAC selama lawatan adalah Menteri Tengku Zafrul, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, ASEAN-BAC menegaskan kembali komitmen bisnisnya untuk mengembangkan visi ambisius Masyarakat Ekonomi ASEAN pasca 2025 di tengah lanskap ekonomi yang semakin menantang.

Arsjad mengatakan, sentralitas ASEAN perlu dilihat sebagai suatu kesatuan yang signifikan untuk integrasi ekonomi kawasan. Menurutnya, ASEAN harus dilihat sebagai suatu kawasan yang memiliki Satu Visi, Satu Identitas, dan Satu Komunitas.

"Sehingga kesatuan negara ASEAN tidak hanya menjadi sebuah narasi, tidak hanya dari sudut pandang bisnis, maupun investasi," ujar Arsjad.

Pertemuan tersebut juga menyoroti kebutuhan untuk secara kolaboratif membangun peningkatan kapasitas pada format standar pelaporan ESG, serta mempromosikan pendanaan skema publik-swasta dalam proyek-proyek yang berkelanjutan.

Arsjad mengungkapkan beberapa kebijakan telah dipromosikan di lawatan bisnis ASEAN BAC kepada pemerintah dan sektor swasta Malaysia. Di antaranya eksplorasi prakarsa legacy dalam ruang lingkup pembangunan berkelanjutan, termasuk Carbon Center of Excellence untuk meningkatkan aktivitas perdagangan karbon, hingga Net Zero Emission bagi kawasan untuk memastikan pencapaian target nol bersih pada tahun 2060.

Lawatan ke Malaysia kali ini juga menekankan semangat gotong royong yang telah menjadi landasan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Hal ini tercermin melalui pertemuan antara CEO AirAsia Tony Fernandez dan Arsjad untuk meningkatkan peran bisnis regional di ASEAN.

Pembahasan pertemuan tersebut menekankan upaya konkrit dalam mempromosikan konektivitas antar masyarakat melalui pertukaran bisnis, kunjungan, dan kemitraan antara bisnis dan pemerintah di kawasan.

Hubungan perdagangan Malaysia-Indonesia sangat kuat. Total nilai perdagangan pada 2021 meningkat 43,5 persen dari 2020 hingga mencapai US,93 miliar. Indonesia juga menjadi mitra dagang terbesar ketujuh Malaysia secara global, dan pada kawasan ASEAN, Indonesia adalah mitra dagang terbesar ketiga.

Adapun roadshow ke Malaysia ini bertujuan untuk membangun fondasi perdagangan dan mempromosikan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan dalam barang-barang konsumen sebagai prioritas utama. Termasuk produk halal dan bagaimana ASEAN yang terintegrasi dapat bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya perusahaan.

Wakil Ketua ASEAN-BAC 2023, Bernardino Vega menambahkan, sebagai dua negara yang memiliki sejarah dan budaya yang panjang, Malaysia dan Indonesia selalu mempertahankan hubungan kuat yang dibangun atas dasar saling menghormati dan pengertian.

"Pemerintah kami memiliki banyak perjanjian dan memorandum yang berupaya memperkuat kerja sama kami melalui mekanisme bilateral, tetapi kami menghargai aktivisme yang lebih besar dan partisipasi masyarakat di kedua belah pihak untuk mengupayakan dan mendorong lebih jauh kolaborasi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

Syarat Naik Kereta Usai PeduliLindungi Berubah Jadi SatuSehat Mobile******

VP Public Relations PT KAI (Persero) Joni Martinus menyebut perubahan PeduliLindungi menjadi SatuSehat Mobile per 1 Maret 2023 kemarin tidak menimbulkan gangguan proses validasi status vaksinpelanggan pada sistem ticketingmaupun boarding KAI.

Dengan kondisi itu, ia menyatakan masyarakat atau calon penumpang tidak perlu lagi membawa dokumen vaksin saat boardingdi stasiun.

"Proses boardingterpantau lancar dan tanpa kendala saat adanya perubahan PeduliLindungi menjadi SatuSehat Mobile. Proses integrasi berjalan lancar, status vaksin tetap dapat ditampilkan sehingga petugas boarding tidak perlu lagi memeriksa dokumen fisik vaksin," ujar Joni dikutip dari keterangan resmi, Kamis (2/3).

Terintegrasinya aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI bertujuan untuk mempermudah pelanggan, memperlancar proses pemeriksaan dokumen, juga untuk menghindari pemalsuan dokumen. Integrasi ini terwujud melalui kerja sama antara KAI dan Kementerian Kesehatan.

Joni menjelaskan selain tidak harus membawa bukti vaksin, syarat naik kereta api sejauh ini masih mengacu pada Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan No 84 Tahun 2022.

Berikut syarat perjalanan menggunakan KA Jarak Jauh sesuai Surat Edaran Nomor 84 Kementerian Perhubungan yang berlaku sejak 30 Agustus 2022:

1. Usia 18 tahun ke atas:

a) Wajib vaksin ketiga (booster)
b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

2. Usia 6-17 tahun:
a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

3. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

Langit Fantasi Sembilan Warna

Importir Sawit dari Asia Tuntut Kejelasan Aturan Ekspor dari Produsen******

Negara-negara importir minyak kelapa sawit mentah (CPO) Asia yang tergabung dalam Asian Palm Oil Alliance (APOP) mendesak negara-negara penghasil sawit untuk membuat kebijakanekspor yang stabil. Hal itu perlu dilakukan agar importir memiliki kepastian saat melakukan transaksi.

Adapun sejumlah negara yang tergabung dalam APOP antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka.

Ketua APOP Atul Chaturvedi mengatakan negara importir telah membangun kilang untuk memproses CPO. Namun, negara produsen mengenakan bea ekspor yang lebih tinggi untuk CPO dibanding bea masuk untuk produk yang disuling. Ini membuat pembelian minyak sawit olahan lebih murah dari CPO.

Direktur Godrej International India Dorab Mistry mengatakan produsen utama sawit, yakni Indonesia dan Malaysia, perlu menyadari negara-negara Asia adalah pelanggan terpercaya mereka. Para pembeli Asia juga tak pernah membuat masalah pada industri sawit.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor yang tiba-tiba seperti larangan ekspor oleh Indonesia tahun lalu, tidak hanya mengganggu rantai pasokan di negara importir, tetapi juga merugikan produsen.

Bagaimana tidak, Indonesia harus menghadapi komplain dari pelanggan sembari memikirkan strategi lain untuk menutupi kekurangan pasokan.

Lihat Juga : PLN Buka Suara soal Denda Listrik Komedian Tarzan Capai Rp90 Juta

Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia sempat melarang ekspor CPOpada April-Mei 2022. Hal ini membuat negara-negara pembeli cepat-cepat mengamankan pasokan dari Malaysia.

Namun, harga CPOMalaysia jadi melambung karena permintaan tinggi. Sebagai gantinya, negara importir pun mencari alternatif lain seperti minyak kedelai dan biji bunga matahari.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Ekstraktor Solvent India Ajay Jhunjhunwala produsen CPO besar seperti Indonesia dan Malaysia cenderung menanggapi banyak tuntutan dari Eropa, dibanding memperhatikan kebutuhan pasar di Asia yang pembeliannya justru besar.

"Uni Eropa menyumbang kurang dari 9 persen dari impor CPO global. Pembeli Asia menyumbang sekitar 40 persen, tetapi produsen mencoba memenuhi tuntutan Eropa dan mengabaikan pembeli Asia," katanya.

Pada Desember 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Deforestasi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan pernyataan uji tuntas dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas, termasuk kelapa sawit, tidak ditanam di tanah hasil pembabatan hutan setelah 2020.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Isi Lengkap Surat KCI ke Kemendag Soal Impor KRL Bekas Jepang 28 Tahun******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengirim surat ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk meminta izin impor KRL bekas dari Jepang.

Berdasarkan surat yang didapatkan CNNIndonesia.com, surat tersebut tertanggal 13 September 2022 dengan nomor 32/ AL.105/CU/KCl/lX/2022.

Judul surat yang disampaikan KCI tersebut adalah "Surat Permohonan Dispensasi dalam Rangka Permohonan Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru".

Berikut isi surat lengkap tersebut yang juga ditembuskan ke Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (IMALTE) Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan:

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI di Tempat

1. Merujuk/mempertimbangkan:

a. Peraturan Menteri Perdagangan Repubtik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

b. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-05.18.0499 tanggal 12 Februari 2018, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 30 (Tiga puluh) Unit KRL Seri 6000 Tokyo Metro dan untuk 336 (Tiga ratus tiga puluh enam) Unit KRL Seri JR205;

c. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-02.19.0698 tanggal 21 Maret 2019, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 256 (Dua ratus lima puluh enam) Unit KRL Seri JR205;

d. Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan Nomor 04.Pl-02.20.0737 tanggal 19 Maret 2020, perihal Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru untuk 120 (Seratus dua putuh) Unit KRL Seri JR205;

e. RJPP PT KCI tahun 2020-2024 perihal Kebutuhan KRL dikarenakan sarana existing yang sudah masuk program konservasi/scrap;

f. Proyeksi jumlah penumpang di tahun 2020-2024 seiring dengan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan penambahan rencana perjalanan KRL di PT Kereta Commuter Indonesia (terlampir).

2. Sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) periode 2020-2024 terdapat kebutuhan penambahan kapasitas angkut penumpang KRL (dengan data terlampir), serta kebutuhan peremajaan KRL Eksisting.

3. Untuk menunjang program sebagaimana dimaksud pada butir 2, PT KCI telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan PT INKA untuk rencana pengadaan sarana KRL Baru mulai akhir tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Adapun di tahun 2023-2024 dibutuhkan ketersediaan sarana KRL untuk kebutuhan peremajaan dan pemenuhan kapasitas angkut sampai dengan selesai produksi KRL Baru dari PT INKA di tahun 2025, dimana mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 PT KCI memiliki kebutuhan untuk melakukan program konservasi/scrap/peremajaan atas Train Set eksisting yang terdiri dari KRL Seri 05, KRL Seri 6000, dan KRL Seri 7000.

4. Sebagai komitmen PT KCI dalam mengutamakan produk industri dalam negeri, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa PT KCI dalam pengoperasian KRL Bukan Baru terhitung sejak tahun 2009 selalu mengedepankan penggunaan suku cadang yang diproduksi dalam negeri. Beberapa penggunaan suku cadang yang telah diadakan oleh PT KCI melalui badan usaha dalam negeri antara Iain jok kursi penumpang, pembelian AC (Air Conditioning), deadman pedal (peralatan siaga) dan PT KCI secara kontinu berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk dapat mendorong pertumbuhan industri produsen suku cadang KRL di dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

KCI memohon ke Kemendag agar impor disetujui

Kesengsaraan Abadi Penglai

Negara Tanggung Ongkos Pindah PNS Sekeluarga ke IKN, ART Juga Ikut******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfamengungkapkan negara akan menanggung biaya pindah ASN, TNI, dan Polri beserta keluarga ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso dalam unggahan IG resmi @suharsomonoarfa usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke Kawasan IKN, Rabu (22/2) lalu.

Menurut Suharso, komponen yang dibiayai tersebut meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.

Pemerintah sendiri menargetkan 16.990 orang ASN, TNI dan Polri akan pindah ke KIPP IKN Nusantara secara bertahap mulai 2024.

"Personil ini akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit," ujar Suharso.

Pekan lalu, Suharso mendampingi Jokowi untuk meninjau sejumlah perkembangan pembangunan IKN yang mengusung konsep kota hutan dan kota cerdas.

Proyek jangka panjang ini rencananya rampung secara keseluruhan pada 2045 mendatang dengan perkiraan total anggaran mencapai Rp466 triliun.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.