4d slot88 617Jutaan kata 324157Orang-orang telah membaca serialisasi
《sembilandewa88》
DPR Usul Erick Thohir Ambil Alih Proyek Food Estate******
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Sarmuji mengusulkan pengelolaan lumbung pangan (food estate) diambil alih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir.
Sarmuji menyebutfood estatesangat strategis untuk ketahanan pangan Indonesia. Ia menegaskan sepakat dengan semangat Presiden Joko Widodo menggarap megaproyek ini.
"Tapi harus jelas ukurannya. Kalau dilaksanakan oleh satu kementerian, menurut saya itu susah untuk pertanggungjawaban bisnis. Memang tujuan bukan bisnis, tapi kalau ini (food estate) bisa diambil BUMN, nanti takarannya bisa lebih kita kalkulasi," jelasnya dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
Jika Erick beserta jajarannya mengambil alih megaproyek tersebut, Sarmuji yakin DPR dan pemerintah akan lebih mudah berdiskusi. Ujungnya, pertanggungjawaban food estatedapat lebih terukur.
"Rencana juga jelas, misal mau memberikan penyertaan modal negara (PMN), itungannya bisa ngomong leverage, kapitalisasi, dan sebagainya. Saya usul food estate ditangani BUMN," tutupnya.
Erick tidak secara khusus merespons usulan tersebut. Namun, ia ikut menyoroti masalah pangan yang dihadapi Indonesia.
Ia menyebut sedang diskusi intens dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, khususnya terkait subsidi pupuk bagi petani.
"Memang ini menjadi catatan kami, saya sudah sampaikan ke Ibu Menkeu (Sri Mulyani) waktu itu bahwa ini memang ada tagihan subsidi hampir Rp29 triliun yang belum dibayarkan pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia," ungkap Erick.
[Gambas:Video CNN]
Langgar aturan finansial, Everton kembali disanksi pengurangan poin******
Baca juga: Dua gol penalti bawa Manchester United tekuk Everton 2-0
Baca juga: Onana selamatkan Everton dari kekalahan saat imbang 1-1 dengan Palace Kini dengan adanya sanksi baru, Everton terancam mendekati zona degradasi. Setelah pengurangan tersebut, The Toffees kini mengoleksi 27 poin dan hanya berjarak dua angka dari Luton Town yang berada di peringkat atas zona degradasi. Everton juga telah merilis pernyataan terkait sanksi baru yang mereka terima dan siap untuk melakukan banding atas keputusan komisi tersebut. "Everton berkomitmen untuk terus kooperatif dengan pihak liga (Inggris) terkait PSR, tetapi tidak puas dengan tidak konsistennya sejumlah komisi sehubungan dengan pengurangan poin yang diterapkan," tulis Everton di situs resmi mereka. Pengurangan poin ini jelas jadi pukulan telak bagi Everton menjelang akhir musim. Mereka juga dihadapkan dengan laga-laga berat untuk tetap bisa berada di Liga Premier Inggris musim depan. Mereka masih harus berhadapan dengan Chelsea, Liverpool, dan Arsenal dalam rangkaian tujuh laga terakhir di Liga Inggris.
Baca juga: Banding diterima, Everton hanya dihukum pengurangan enam poin
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024
Label:angker4d、slot modal 5000、situs menang
Terkait:slot nama、mpo8080、herobola、bukit 138 slot、situs terbaru gacor、erek90、vivamaster78、cara memakai akulaku、1001 tafsir mimpi togel、bts situs slot gacor
bab terbaru:slot 33(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons soal desakan untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN)Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Untung barangnya bagus, bahwa ada yang salah satu ya diperbaiki satu lah, jangan terus main cabut," ujar Luhut usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9).
Menurut Luhut, pengembangan Rempang Eco City akan sangat menguntungkan Indonesia. Sebab, akan masuk investasi bernilai jumbo untuk membangun industri sel photovoltaic (PV) untuk membuat solar panel hingga semikonduktor. Salah satu investor yang siap masuk adalah perusahaan asal China Xinyi Group.
"Bukan saja dapat investasi, tapi kita itu jadi pusat, karena sekarang ada pertikaian daripada negara-negara besar, kita menjadi alternatif. Bahwa ada yang kurang lebih di sekitar jangan mau terus main ada tikus dalam lumbung padi, lumbung padinya dibakar," ujarnya.
Kendati demikian, Luhut mengakui pendekatan yang dilakukan untuk merelokasi warga terdampak beberapa waktu lalu kurang pas. Kondisi itu menimbulkan konflik yang diperpanas oleh provokator
"Mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down, saya pikir mungkinapproach,pendekatannya, kemarin kurang pas. Tapi, selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah," terangnya.
Lihat Juga :Profil Xinyi Group, Investor China yang Siapkan Rp381 T di Rempang |
Menurut Luhut, warga terdampak bersedia direlokasi selama kompensasi yang diberikan sesuai.
"Ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja, cash. Nah, kemudian yang provokator pasti ada, itu mesti dipisah-pisahkan," terangnya.
Desakan untuk mencabut status PSN Rempang Eco City muncul dari sejumlah pihak, salah satunya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Pasalnya, proyek dianggap bermasalah.
[Gambas:Video CNN]
Dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqoddas, disebutkan payung hukum Rempang Eco-City baru disahkan pada 28 Agustus 2023, melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN.
Namun proyek tersebut tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak.
"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN," demikian pernyataan dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-city di Pulau Rempang, Kepulauan Riau mendapat penolakan sejumlah warga setempat.
Warga menolak direlokasi demi memuluskan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Penolakan pun berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (7/9) lalu.
Bentrokan menjadi perhatian publik nasional setelah video penembakan gas air mata beredar di media sosial. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena terkena gas yang membuat dada terasa panas itu.
Berdasarkan konfirmasi dari salah satu pegawai di PT Makmur Elok Graha, perusahaan tersebut adalah anak usaha dari Artha Graha Group milik taipan Tomy Winata.
Dalam perkembangannya, proyek ini masuk daftar PSN 2023. Hal itu tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Mengutip situs BP Batam, kawasan ekonomi ini rencananya dikembangkan di lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.
Lihat Juga :Bahlil Sebut RI-Warga Rugi Besar Jika Xinyi Batal Investasi di Rempang |
Pengembangan Pulau Rempang mencakup kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi di sana agar bisa bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.
BP Batam memperkirakan investasi pengembangan Pulau Rempang mencapai Rp381 triliun dan akan menyerap 306 ribu tenaga kerja hingga 2080. Hal ini diharapkan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.
Selain itu, kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China, Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.
Xinyi Group bakal membangun pabrik yang digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China. Demi pembangunan ini, warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan.
Lihat Juga :Pontjo Sutowo Blak-blakan soal Rebutan Hotel Sultan dengan Negara |
Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10 ribu jiwa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bentrokan di Pulau Rempang terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah. Namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik.
"Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu yang harusnya diselesaikan," kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Rabu (13/9).
Jokowi mengatakan telah meminta Kapolri untuk turun tangan terkait persoalan itu. Ia pun mempertanyakan mengapa masalah itu harus sampai ke presiden.
Lihat Juga :Menteri Hadi Janji Beri Sertifikat Lahan Warga 16 Kampung Tua Rempang |
"Masa urusan begitu harus sampai presiden?" imbuh Jokowi.
Jokowi menekankan dalam pembangunan PSN tidak boleh dilakukan pendekatan represif ke masyarakat. Pasalnya tujuan PSN adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat akan senang jika diberi ganti rugi dengan harga terbaik dalam pembebasan lahan.
Masyarakat yang terdampak pembangunan akan dialihkan pemerintah ke lokasi yang sudah disiapkan. Mereka akan mendapat biaya hidup Rp1,03 juta per orang dalam satu KK.
Lihat Juga :Daftar Kompensasi BP Batam ke Warga Terdampak Rempang Eco City |
Bagi masyarakat yang memiliki tempat tinggal di tempat lain akan mendapat bantuan biaya sewa Rp1 juta per bulan. Selain itu, BP Batam akan akan memberikan rumah seharga Rp120 juta ukuran 45 meter persegi bagi mereka yang tak memiliki tempat tinggal lain.
Karena konflik terus bergulir, Jokowi pun mengutus Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan kasus di sana. Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.
Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.
Meski demikian, Bahlil mengatakan proyek Rempang Eco-city harus tetap berjalan. Ia menilai akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika Xinyi Group batal berinvestasi.
Lihat Juga :Daftar Masalah dan Korupsi di BUMN yang Terbongkar Belakangan Ini |
Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.
"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil.
Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.
Lihat Juga :Bahlil Ungkap Alasan Proyek Rempang Dipercepat, Singgung Singapura |
Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.
"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimembeberkan tiga titik yang paling menantang pada musim mudik Idulfitri 1445 H/ lebaran 2024.
Menurut Budi, tiga titik tersebut yakni Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Pelabuhan Merak, Banten, dan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
"Darat memang tempat paling 'struggling'. Ada tiga tempat, ada Cipali, Merak dan Ketapang," ujar Budi usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pemudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, Senin (8/4).
Secara umum, volume lalu lintas mudik di sektor darat meningkat signifikan sebesar 13 persen. Jumlah itu lebih banyak dari periode sama tahun lalu yang berkisar 2 hingga 3 persen.
"Di Cipali sekalipun ada satu hari naik 23 persen, tetapi tidak terjadi kemacetan," ujarnya.
Situasi mudik di sekitar Pelabuhan Merak juga menantang. Pada periode puncak sejak 6--7 April 2024 terjadi antrean penumpang sepanjang 10 kilometer lebih.
Menurut Budi, antrean terjadi karena ketidaktaatan calon penumpang dalam memperoleh tiket perjalanan.
"Seperti dikatakan presiden, terdapat jumlah yang melebihi, dan mohon maaf, ketidaktaatan masyarakat pengguna. Kalau di KA kan mereka punya tiket, dia datang, 2 jam nunggunya. Kalau ini ada yang belum beli tiket, bahkan jalannya besok pagi, datang, maka terjadilah antrean sebanyak lebih dari 10 kilometer," katanya.
Sementara, perjalanan mudik menggunakan kereta api relatif baik, sehingga tidak terjadi penumpukan calon penumpang. Begitupun perjalanan melalui jalur udara.
Perjalanan mudik via laut juga dapat terkendali, khususnya di Pangkalan Bun, Batam, Samarinda dan Balikpapan.
"Yang sedikit masalah adalah di Jawa Timur, terutama di Tapal Kuda dan Madura. Tapi saya tugaskan kapal di sana dan tambahan Kapal Pelni di sana, sehingga relatif ada yang tunggu beberapa jam sudah selesai," terangnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).
Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.
"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.
Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.
Lihat Juga :OBITUARISoebronto Laras, Sosok Pengusaha dan Tokoh Otomotif Indonesia |
Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.
Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).
PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.
Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.
Lihat Juga :Daftar Direksi dan Komisaris Baru PLN Usai Agus Martowardojo Masuk |
"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).
Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.
"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.
Lihat Juga :Profil Sofiah Balfas, Direktur Bukaka Tersangka Baru Korupsi Tol MBZ |
"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).
Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.
Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.
Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.
Lihat Juga :The Fed Putuskan Tahan Suku Bunga Bulan Ini |
"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.
"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.
Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.
Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.
"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).
Zulkifli mengatakan perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.
"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerceseperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," kata Zulkifli
"Tidak boleh juga langsung jadi perbankan, menjamin uang, kredit juga, jualan juga, enggak boleh gitu. Jadi enggak boleh satu platform digital memborong semuanya," imbuhnya.
Zulkifli sebelumnya mengatakan dalam revisi Permendag tadi, pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.
Lihat Juga :Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia? |
Menurutnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.
Para pedagang dan pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang menjerit belakangan ini akibat omzet penjualan mereka anjlok parah. Para pedagang menyatakan penurunan omzet terjadi setelah aplikasi TikTok Shop merajalela belakangan ini.
Aplikasi itu membuat mereka digempur habis-habisan oleh produk impor murah.
Jerit salah satunya disuarakan oleh Soleh (27), salah satu penjual di sana. Ia mengaku omzetnya turun karena TikTok Shop.
Ia mengaku sebelum TikTok Shop merajalela, bisa mengantongi puluhan juta per hari. Namun, kini dirinya pernah hanya mendapat satu pembeli dalam sehari.
"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu gak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," ucap Soleh kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
[Gambas:Video CNN]
《sembilandewa88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kredit hp shopee tanpa kartu kreditHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sembilandewa88》bab terbaru。