room prediksi togel

Saya membunuh Guru

Tingkat Hunian Apartemen Sewa di DKI Naik 2,1 Persen Usai PPKM Dicabut******

Jakarta Property Highlight mencatat tingkat hunian apartemensewa di DKI Jakarta pada semester akhir 2022 naik tipis 2,1 persen ke level 60,9 dibanding semester sebelumnya. Rata-rataharga sewaapartemen juga tumbuh 0,99 persen secara tahunan (yoy).

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan meredanya pandemi yang ditandai dengan pencabutan PPKM, membuat bisnis sewa apartemen bangkit perlahan di akhir 2022.

"Kedatangan warga negara asing (WNA) dari Jepang, India, Korea untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia berdampak positif terhadap perbaikan performa subsektor apartemen sewa pada semester kedua tahun 2022," kata Syarifah dalam keterangan resmi, Kamis (23/2).

Di akhir 2022, pasokan apartemen sewa naik menjadi 9,395. Menurut Syarifah, jika dilihat hingga 2028 maka masih akan ada 1,876 unit baru masuk ke pasar.

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip mengatakan pertumbuhan ekonomi RI juga berdampak positif terhadap bisnis sewa apartemen. Namun, ia mewanti-wanti faktor eksternal juga akan berdampak pada sektor ini.

"Kekhawatiran resesi global memberikan kewaspadaan tersendiri yang terekam dari belum optimalnya performa apartemen sewa di akhir tahun 2022," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Su Ungu Mencari Keabadian

Urai Kepadatan Stasiun Manggarai, Kemenhub Akan Bangun Tangga Tambahan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun tangga tambahan di ujung utara peron untuk mengurai kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai. Tangga ini akan menambah alternatif akses penumpang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal mengatakan sebenarnya kepadatan di Stasiun Manggarai disebabkan pembangunan stasiun yang tengah berlangsung. Jika pengerjaan selesai, maka kepadatan pun bisa terurai.

"Izinkan kami memohon maaf atas kendala yang dihadapi penumpang di Stasiun Manggarai, insyaallahsegera kami sampaikan solusi untuk mengurai penumpukan yang sering terjadi," kata Risal melalui keterangan resmi, Rabu (22/2).

Ia pun menyampaikan DJKA akan secara aktif merangkul komunitas pecinta kereta api untuk menjaring masukan mengenai pembangunan di Stasiun Manggarai.

"Kami juga sudah melibatkan rekan-rekan penyandang disabilitas untuk bersama-sama mengevaluasi pembangunan Stasiun Manggarai sehingga dapat lebih inklusif dan nyaman digunakan oleh semua kalangan," ucap Harno.

Terkait dengan kepadatan penumpang di stasiun yang dikeluhkan oleh masyarakat, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Rode Paulus menyebut hal itu hanya terjadi pada jam-jam tertentu.

Ia menilai kalau dilihat secara langsung di lapangan, kepadatan tersebut tidak terjadi sebagaimana diberitakan di media sosial.

"Betul peron agak padat saat kereta datang namun akan segera terurai, tidak stuck," imbuh Rode.

Di sisi lain, ia mengimbau kepada masyarakat agar turut serta mendukung dan menjaga fasilitas di Stasiun Manggarai yang sedang dibangun.

"Kami juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk saling mengingatkan dan berhati-hati terutama saat melangkah keluar kereta agar tidak terjadi lagi penumpang terperosok ke dalam celah peron," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Ady Sutrisno Jadi Direktur SDM Pelindo Terminal Petikemas******

PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mengangkat Ady Sutrisno menjadi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) menggantikan Edi Priyanto. Ady Sutrisno mulai bekerja efektif pada, Rabu (1/3).

Pengangkatan ini dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) yang dituangkan dalam RUPS nomor KP.03/24/2/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dan SK.03/24/2/4/HKP/DRU/PSD-23.

Keputusan ini diteken Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) selaku kuasa pemegang saham SPTP.

"Pergantian direksi ini dilakukan untuk mendukung pencapaian sejumlah rencana strategis yang telah ditetapkan oleh holding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo," kata Widyaswendra dalam keterangannya, Rabu (1/3).

Ady Sutrisno sebelum menjabat sebagai Direktur SDM PT Pelindo Terminal Petikemas merupakan Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal yang juga merupakan bagian dari Pelindo grup. Penugasan itu diperoleh Ady pasca penggabungan PT Pelindo I-IV yang terjadi pada 1 Oktober 2021 lalu.

Ady Sutrisno yang berasal dari Makassar ini mengawali karirnya sebagai pegawai PT Pelindo IV (Persero) pada tahun 1998. Sejumlah jabatan penting di PT Pelindo IV (Persero) sebelum merger pernah diemban oleh Ady Sutrisno.

Antara lain Kepala Biro Hukum (2014), General Manager Pantoloan (2016), General Manager Sorong (2017), General Manager Ambon (2019), General Manager Terminal Petikemas Makassar (2021), dan Direktur SDM PT Pelindo IV (Maret 2021-September 2021).

Sementara itu, Edi Priyanto mendapat penugasan baru dari pemegang saham sebagai Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal. PT Pelindo Multi Terminal merupakan subhoding Pelindo yang menangani bisnis non-peti kemas. Perusahaan tersebut berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara dan mengelola sejumlah cabang pelabuhan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih atas segala bentuk kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan oleh Bapak Edi Priyanto untuk kemajuan PT Pelindo Terminal Petikemas, selamat menjalankan tugas baru sebagai Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal," kata Widyaswendra.

Dengan pergantian tersebut, maka komposisi Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : M. Adji
Direktur Operasi : Muarip
Direktur Teknik : Dothy
Direktur SDM : Ady Sutrisno
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Endot Endrardono
Direktur Strategi dan Komersial : Rima Novianti

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Kripto Jagoan Kembali Loyo, Polygon Paling Merah******

Harga mayoritas asetkripto dengan kapitalisasipasarterbesar kompak memerah pada perdaganganSelasa (28/2) pagi, setelah kemarin sempat bangkit. Polygon anjlok 4,7 persen.

Mengutip coinmarketcap, Bitcoin dan kripto lainnya turun tipis di bawah 2 persen, kecuali Polygon.

Polygon terperosok 4,7 persen ke harga US,22 per koin. Posisi Polygon yang kemarin menempati urutan 8 koin dengan market shareterbesar, hari ini merosot lagi ke ranking 10.

Ethereum terpeleset 0,8 persen ke harga US.629 per koin. Tren sepekan, koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua ini tercatat turun 4,5 persen.

BNB pun jatuh 1,5 persen ke harga US3 per koin pada perdagangan 24 jam, serta turun 3,7 persen dalam seminggu. XRP tergelincir 0,6 persen ke harga USRincian Tarif Tol Cisumdawu yang Bakal Berlaku Besok******

Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu) ruas Cileunyi-Jatinangor-Pamulihan-Sumedang-Cimalaka tidak lagi gratis dan resmi dikenakan tarifmulai Selasa, 28 Februari 2023.

Hal tersebut menyusul Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR soal penetapan tarif, yang sudah dikantongi PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) selaku operator jalan tol tersebut.

Direktur Teknik dan Operasi CKJB Bagus Medi Suarso menyampaikan sebelumnya pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara masif melalui akun Instagram resmi @official_ckjt, media luar ruang seperti spanduk, hingga baliho dan Variable Message Sign(VMS) di sepanjang jalan tol selama fungsional.

"Adapun penetapan tarif ini dilakukan sebagai pengembalian investasi, operasi dan pemeliharaan jalan tol yang dioperasikan," kata Bagus melalui keterangan resmi, Minggu (26/2).

CKJB sendiri mengimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol. Salah satunya dengan menggunakan kartu uang elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan serta memastikan kecukupan saldo sebelum memasuki gerbang tol.

Apabila pengguna jalan lupa untuk mengisi saldo UE, dapat melakukan Top up saldo di Gerbang Tol Cisumdawu.

Berikut daftar tarif tol Cisumdawu dari pintu tol Cileunyi:

1. Cileunyi - Jatinangor
Golongan I Rp 7.500
Golongan II Rp 11.500
Golongan III Rp 11.500
Golongan IV Rp 15.500
Golongan V Rp 15.500

2. Cileunyi - Pamulihan
Golongan I Rp 14.500
Golongan II Rp 22.000
Golongan III Rp 22.000
Golongan IV Rp 29.000
Golongan V Rp 29.000

3. Cileunyi - Sumedang
Golongan I Rp 36.500
Golongan II Rp 54.500
Golongan III Rp 54.500
Golongan IV Rp 72.500
Golongan IV Rp 72.500

4. Cileunyi - Cimalaka
Golongan I Rp 41.500
Golongan II Rp 62.000
Golongan III Rp 62.000
Golongan IV Rp 83.000
Golongan V Rp 83.000

[Gambas:Video CNN]

Cardano juga terjerambab 1,3 persen ke harga US<句子>,36 per koin. Dogecoin turut melemah 0,4 persen ke US<句子>,08 per keping.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

<句子>