rtp dunia777

situs resmi terpercaya 108Jutaan kata 468733Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp dunia777》

Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena bangsa Indonesia ingin mempunyai gedung Istana Presiden yang bukan merupakan peninggalan kolonial.

“Memang kita ingin memiliki gedung (Istana) Presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri, dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.

Jokowi menyampaikan seringkali ketika menerima tamu pemimpin negara lain di Istana Kepresidenan, para pemimpin negara lain itu memuji bagusnya gedung Istana yang dimiliki Indonesia.

Namun Presiden tidak bisa mengatakan apa-apa karena gedung Istana Kepresidenan Jakarta yang ada saat ini peninggalan dari kolonial Belanda.

“(Istana) di Bogor juga sama, di Yogya juga sama, di Cipanas juga sama,” jelasnya .

Presiden menekankan pembangunan Istana Presiden di IKN dikerjakan agar bangsa Indonesia memiliki kebanggaan terhadap kemampuan sendiri yang berkepribadian dalam budaya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengajak masyarakat yang datang ke IKN untuk mencoba melihat IKN dari tempat tertinggi, yakni di lokasi Gedung Istana Presiden di IKN, untuk melihat transformasi pembangunan IKN saat ini.

“Mungkin yang belum pernah ke IKN, tolong ke Istana dilihat, kita ini, IKN ini seperti apa ke depannya, akan terjadi transformasi seperti apa. Akan kelihatan kalau bapak ibu naik ke tempat tertinggi, di Istana,” ujar Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui apakah masyarakat boleh datang ke lokasi pembangunan di Istana Presiden atau tidak, namun ia menyarankan masyarakat mencoba agar bisa melihat pembangunan IKN dengan lebih jelas.

"Saya nggak tahu boleh nggak masuk, tapi kalau boleh saya kira semuanya harus melihat dari sana. Saya sudah sering, kalau saya sih boleh kan, tapi belum tentu bapak ibu juga boleh. Tapi saran saya dicoba ke sana, akan kelihatan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Muhammad Solih Januar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024******

Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Dewi Anggraini menyampaikan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

"Pertama, dalam tahap rekapitulasi data pemilih, KPU harus meningkatkan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan keakuratan data pemilih," kata akademisi dari FISIP Unand Dewi Anggraini di Padang, Jumat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah secara berkala.

Poin kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dan dokumen lainnya saat akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Terakhir, petugas harus memverifikasi identitas calon pemilih dengan seksama. Sebab, verifikasi identitas merupakan langkah awal bagi masyarakat saat tiba di TPS. Petugas TPS harus memastikan setiap pemilih menunjukkan E-KTP asli saat akan memilih.

"Langkah ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemilih menunjukkan E-KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum menerima surat suara," ujarnya.

Bahkan, kata dia, petugas KPPS juga perlu memeriksa keaslian E-KTP dengan teliti termasuk memastikan bahwa foto dan data pada dokumen kependudukan itu sesuai dengan pemilih yang datang.

Masukan tersebut, ia sampaikan mengingat terdapat 780 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk melakukan PSU, 132 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 TPS diperintahkan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) di beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumbar.

"Adanya pemungutan suara ulang menunjukkan masih kurangnya edukasi dan pemahaman petugas KPPS tentang prosedur dan regulasi pemilu," tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat Ory Sativa Syakban menyebutkan khusus di Ranah Minang terdapat 16 TPS yang melakukan PSU, dan tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Ia menyebutkan 16 TPS yang melakukan PSU tersebut tidak semua pemilih mencoblos kelima surat suara. Sebab, terdapat pemilih yang hanya mencoblos ulang calon presiden dan wakil presiden atau DPR RI saja.

"Namun, dari kelima surat suara tersebut PSU calon presiden dan wakil presiden paling banyak dibandingkan empat jenis surat suara lainnya," jelas Ory.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Presiden sebut pembangunan Kantor BPJS lengkapi layanan kesehatan IKN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pembangunan gedung Kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) melengkapi layanan kesehatan untuk masyarakat di IKN.

"Kalau kemarin yang kita 'groundbreaking cluster' industri keuangan sekarang BPJS Kesehatan masuk dan sudah lima RS dalam proses pembangunan sehingga ini akan melengkapi pelayanan di IKN terhadap masyarakat yang ada di sini," kata Presiden Jokowi dalam peletakan batu pertama pembangunan Gedung BPJS Kesehatan di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.  

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan kembali beban layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan pada 2015-2016 yang mengalami defisit.

Kemudian, pada periode 2015-2017, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia sering mendapat keluhan dari masyarakat yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan, seperti antrean yang terlalu panjang.

Namun belakangan ini setelah peninjauan, Presiden justru menemukan bahwa pelayanan di RS yang melayani pengguna BPJS Kesehatan sudah berubah drastis

"Ngantrenya lama, komplainnya. Saya ini kan ke lapangan selalu saya cek. Komplainnya masih banyak, tetapi setelah 2020 ke sini saya mampir ke RS, cek ke RS antrian di pendaftaran, berubahnya sangat drastis sekali," kata Jokowi.

Presiden pun mengapresiasi bahwa kini BPJS kesehatan sudah tidak lagi mengalami defisit. Jumlah peserta yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan juga mencapai 267 juta jiwa atau 95,7 persen dari total penduduk Indonesia.   

Di akhir sambutan, Presiden mengatakan bahwa pembangunan gedung kantor BPJS Kesehatan akan melengkapi pelayanan kesehatan untuk masyarakat di IKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah meletakkan batu pertama untuk lima rumah sakit yang saat ini dalam proses pembangunan.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini peletakan baru pertama groundbreaking gedung BPJS Kesehatan di IKN secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi mengakhiri sambutan, sekaligus meresmikan peletakan batu pertama Gedung BPJS Kesehatan di IKN.

Baca juga: Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial

Baca juga: Presiden Jokowi sarapan sukun goreng bersama para menteri di IKN

Baca juga: Presiden nikmati malam di IKN bersama para menteri dan Panglima TNI

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara dapat uang dari survey berbayar、situs crypto terpercaya、contoh voucher potongan harga

Terkait：z11bet、jendral88、pinjaman ojk tenor panjang、situs slot tergacor dan terpercaya、cpgtoto、ampuh slot、foto jp kakek zeus、slot gacor online terpercaya、semarjitu77、agen234

---

---

bab terbaru：good slot 123（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02