pola gacor olympus hari ini 2023

One Piece: Mencuri Langit

Utang Country Garden Rp2.931 T Ancam Pembangunan 1 Juta Rumah di China******

Utang Country Garden sebesar US1,7 miliar atau setara Rp2.931 triliun (asumsi kurs Rp15.294 per dolar AS) berbuntut panjang dan merembet ke mana-mana. Pasalnya, utang membuat nyaris sejuta rumahdi China mangkrak dan para pekerjanya tak digaji.

Nomura selaku bank investasi asal Jepang mengklaim jumlah unit yang masih harus diselesaikan raksasa properti China itu. Namun, Country Garden belum memberikan keterangan resmi nasib nyaris sejuta rumah tersebut di tengah gunungan utang perusahaan.

Di lain sisi, Manajer Penasihat Investasi di Centaline Property Agency Cabang Tianjin Gao Fei menyebut proyek rumah di lokasi tersebut biasanya jarang mangkrak. Ia memperkirakan itu berdasarkan data 12 dari 300 lokasi hunian yang siap dijual.

"Di China, itu adalah fenomena umum karena sekarang semua pengembang mengontrol ritme konstruksi berdasarkan tingkat penjualan. Jadi, begitu penjualan melambat, konstruksi juga akan melambat," katanya kepada Reuters, dikutip Kamis (24/8).

Meski belum ada data resmi berapa proyek rumah Country Garden yang mangkrak imbas utang Rp2.931 triliun, para pekerja mengaku khawatir akan nasib mereka. Bahkan, beberapa pekerja proyek mengaku gajinya belum dibayar.

Wang, salah satu pekerja berusia 50 tahun, menyebut dirinya berhenti bekerja di lokasi proyek Yunhe Shangyuan. Ia mengaku tak digaji Country Garden sejak Tahun Baru Imlek pada Januari 2023 lalu.

"Saya berada di bawah banyak tekanan. Saya punya istri dan anak yang akan kembali ke sekolah, juga orang tua lanjut usia. Para pekerja tidak bisa hidup begini," kata salah satu pekerja lainnya bermarga Wei.

Di lain sisi, tumpukan utang juga dirasakan perusahaan properti lain bernama Evergrande. Meski begitu, utang Country Garden cuma sekitar 59 persen dari total utang Evergrande yang mencapai US0 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Empat Parpol Desak Jokowi Perbesar Setoran BUMN ke Negara pada 2024******

Sejumlah partai politik yakni Gerindra, PAN, PDIP dan Demokrat mendesak pemerintah menaikkan setoran BUMN ke negara  pada tahun depan.

Hal itu mereka sampaikan dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto secara khusus menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2024 sebesar Rp473 triliun. Menurutnya, target tersebut bisa dicapai jika dividen perusahaan pelat merah lebih jumbo disetorkan ke negara.

Selain itu, Wihadi berharap PNBP tahun depan bisa ditingkatkan dengan menambah investasi di sektor perikanan. Perbaikan regulasi dan penambahan investasi diharapkan bisa memberi PNBP lebih besar dari sektor perikanan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo turut mengkritik kontribusi setoran BUMN terhadap kas negara. Menurutnya, sejumlah perusahaan pelat merah masih minim kontribusi.

"Dengan target PNBP sebesar Rp473 triliun, PAN menilai perlu ada optimalisasi pendapatan KND, melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN serta mendorong kontribusi dividen BUMN," tegasnya.

Bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka menilai BUMN malah menambah beban keuangan negara. Menurutnya, penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah yang malah bikin jebol kas negara.

Suhardi menilai peran dan fungsi BUMN sebagai agent of development sama sekali belum terlihat.

"Hingga saat ini dalam perkembangannya, bahkan setelah restrukturisasi, BUMN belum terlihat hasil efektif dalam menambah keuangan negara. Di satu sisi, beban negara bertambah melalui pemberian PMN," kritiknya keras.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus menuturkan ada empat cara dalam mendongkrak PNBP.

Lihat Juga : 2 Tujuan Erick Thohir Ingin Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

Pertama, dengan meningkatkan tax ratio pajak serta upaya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak yang dijalankan dengan memperhatikan pemulihan ekonomi berjalan. Lalu, penguatan transformasi ekonomi mengoptimalkan implementasi core tax system.

Kedua, insentif perpajakan dilakukan secara terarah dan terukur yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional

"Ketiga, peningkatan PNBP melalui perluasan, perbaikan, dan pengelolaan sumber daya alam migas dan nonmigas sehingga memiliki nilai tambah optimal, serta perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN dan KND," jelasnya.

Keempat, Sihar menyebut PNBP yang berkaitan dengan layanan masyarakat harus diiringi peningkatan kinerja layanan kementerian/lembaga (K/L). Ia menegaskan komitmen pemerintah sejak 2016 adalah meningkatkan belanja negara berkualitas.

[Gambas:Video CNN]

Putri tertua dari keluarga terkenal

Transmart Full Day Sale Rampung Malam Ini, Pelanggan Puas Belanja******

Pesta diskonTransmart Full Day Sale: Merdeka Belanja resmi berakhir pukul 22.00 WIB pada Selasa (22/8) malam ini. Pelanggan puas berbelanja dengan harga miring.

Salah satu pelanggan yang menikmati diskon Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja adalah Irwan.

Ia dan sang istri langsung buru-buru menuju ke Transmart Cempaka Putih selepas jam pulang kantor untuk mengejar promo produk AC keluaran Sharp.

Pengunjung lain, Elizabeth, juga tak ingin ketinggalan pesta diskon ritel Trans Corp ini. Ia bersama anaknya, Maria, memborong empat barang elektronik, antara lain dua unit AC, dispenser, speaker dan airfryer. Potongan harga yang dinikmatinya mencapai jutaan.

"Setiap bulan kami memang selalu belanja di Transmart untuk keperluan bulanan. Tempatnya nyaman, pelayanannya juga bagus, barang-barangnya lengkap, harganya juga murah. Worth it pokoknya. Sukses terus buat Transmart," ujar Elizabeth.

Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja digelar hari ini, Selasa (22/8) mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Dalam program ini, Transmart memberikan diskon besar-besar untuk beragam produk mulai dari bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, fesyen, elektronik, furnitur, sampai sepeda listrik.

Diskon yang ditebar mencapai 50 persen. Bahkan, ada diskon tambahan sebesar 20 persen apabila konsumen membayar dengan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

[Gambas:Video CNN]

Kiamat memupuk kegilaan

700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.

Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.

"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare. 

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

[Gambas:Video CNN]

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah. 

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

IHSG Berpotensi Naik Terbatas Jelang Rilis Suku Bunga BI******

Indeks HargaSaham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Kamis (24/8).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pola pergerakan IHSG masih berupaya keluar dari rentang konsolidasi wajar. Oleh karena itu, William menyarankan investor untuk tetap melirik emiten dengan fundamental kuat.

"Jelang rilis data perekonomian tingkat suku bunga pada hari ini disinyalir masih belum terdapat perubahan. Hari ini IHSG berpotensi naik terbatas," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan INDF, AALI, BBRI, ITMG, ASII, UNVR, dan CTRA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyebut ada potensi kenaikan indeks saham hingga 7.005 jika saat ini bisa menembus level di atas 6.966.

"Sementara itu, pelemahan di bawah 6.895 mengindikasikan bahwa IHSG masih berada dalam fase konsolidasi. Berdasarkan indikator MACD, IHSG dalam kondisi netral," ungkapnya.

IHSG menguat ke posisi 6.921 pada perdagangan Rabu (23/8). Indeks saham menguat 4,96 poin atau plus 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,26 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,80 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Pengadilan Loloskan Waskita Karya dari Gugatan Pailit******

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Waskita Karya(Persero) Tbk.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Gugatan diajukan oleh Donny Hartarto Lasmana, salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. 

Gugatan akhirnya didaftarkan di PN Jakpus pada Senin, 26 Juni 2023 lalu dengan nomor perkara 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp5 miliar.

Menanggapi putusan hakim itu, Donny kecewa lantaran hakim menolak permohonan karena terkait wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan.

"Sementara selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," lanjutnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sempat menyampaikan optimismenya kalau Waskita Karya lolos dari PKPU.

Arya mengatakan Waskita masih memiliki banyak aset. Hal itu lah yang menjadi dasar perkiraan Waskita Karya kecil kemungkinan untuk pailit.

"Saya rasa, karena Waskita itu kan kuat di aset, asetnya bagus banget, tol-tolnya banyak itu, masih banyak banget tol-tolnya. Kemudian proyek-proyek dia juga masih banyak. Kemudian juga kecil kemungkinan untuk pailit," katanya Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (23/8) dikutip dari detik finance.

[Gambas:Video CNN]