petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara nyicil di lazada

ilucky88 256Jutaan kata 943185Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara nyicil di lazada》

KPU buka layanan pindah memilih hingga malam hari******

KPU buka layanan pindah memilih hingga malam hari
Suasana simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara untuk Pemilu 2024. ANTARA/Darwin Fatir. 
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka layanan pindah memilih hingga malam hari untuk Pemilu 2024 guna mengakomodasi warga yang punya hak pilih namun berada di tempat yang berbeda dari daftar pemilih tetap (DPT) awal.

"Ya tentu itu (pelayanan sampai malam hari) kebijakan KPU RI agar jangan sampai kemudian ada warga negara yang sebenarnya punya hak untuk memilih, dan memilihnya di tempat yang berbeda dari pada catatan awal di DPT. Namun memang harus melalui proses itu," kata Komisioner KPU August Mellaz, di Jakarta pada Minggu.

Ia mengatakan, sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, batas waktu pindah pemilih akan berakhir pada hari Senin (15/1), namun tidak menutup kemungkinan diperpanjang hingga tanggal 7 Februari 2024.

"Tenggang waktu untuk melakukan pindah memilih kan sebenarnya dalam konteks normal 30 hari kalau di KPU, meskipun ada putusan MK dengan situasi-situasi tertentu itu bisa tujuh hari, jadi sampai sekarang proses sosialisasi itu juga dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, sosialisasi terkait hak pilih dan ruang gerak bagi pemilih untuk melakukan pindah memilih telah dilakukan jauh-jauh hari, baik oleh KPU pusat maupun KPU di daerah.

"Kalau teman-teman perhatikan media informasi atau kanal-kanal informasinya KPU Provinsi dan kabupaten kota sedang berlangsung sosialisasi itu secara masif," kata dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada 14 November 2023 antara lain pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Ganjar bahas ketahanan pangan saat tinjau UMKM di Senayan Park

Baca juga: Lari di Penguin Sliwerun, Ganjar: Saya senang ada UMKM pertanian 

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pemilu di luar negeri masih "On the track"

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU******

Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU
Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni saat memberikan keterangan pers terkait safari politik Ketum PSI Kaesang Pangarep di Banda Aceh, Aceh, Jumat (5/1/2024). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dana kampanye PSI sempat menjadi perbincangan hangat setelah KPU merilis rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024 pada 9 Januari lalu.

PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180 ribu, sedangkan total penerimaannya Rp2 miliar.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

“Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1) dan tunggu saja pengumuman dari KPU,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kampanye PSI di Yogyakarta, Minggu.

Raja Juli yang juga menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Anggota KPU Idham Holik pada Kamis (11/1) mengatakan bahwa partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mau mengumpulkan atau telat menyelesaikan revisi LADK dari tenggat waktu terancam dikenai sanksi. KPU juga akan mengumumkan nama partai yang tidak mau melaporkan LADK.

Tak hanya itu, ada pula sanksi berupa diskualifikasi caleg jika mereka tak kunjung melaporkan LADK kepada KPU.

KPU telah menetapkan tenggat waktu perbaikan laporan awal dana kampanye, yang semula berakhir pada 7 Januari, menjadi 12 Januari 2024.

Baca juga: Ketum PSI Kaesang bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X

Baca juga: Kaesang: Anak muda yang bekerja di luar negeri tetap bawa Indonesia

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs daftar slot

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
pola gacor higgs domino hari ini
togel vietnam
slot demo 500
erek erek senter
asiampo
situs slot zeus77
pemain slot terbaik
mantap jp slot
cara dapat duit
Daftar isi semua bab
Bab 1 buku mimpi bergambar 2d joker merah
Bab 2 situs togel aman terpercaya
Bab 3 situs slot indonesia terpercaya
Bab 4 boz388
Bab 5 pola hujan petir 500x maxwin
Bab 6 rumahbet88
Bab 7 auto 117 slot
Bab 8 pistol4d slot
Bab 9 masterslot88 demo
Bab 10 bonus new member 200 di depan
Bab 11 slot gacor modal 5000
Bab 12 angka jitu vip
Bab 13 link slot bagus
Bab 14 angka main watford
Bab 15 bocoran rtp jarwo
Bab 16 pinjaman online lewat wa tanpa biaya admin
Bab 17 mahirqq
Bab 18 masterkiu
Bab 19 slot tergacor malam ini
Bab 20 medan4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6734bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

cara dapat uang di neo+ bank tanpa undang teman
SYL dan lima saksi diperiksa di Bareskrim Polri
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat diwawancarai di Polda Metro Jaya, Jumat (5/1/2024). ANTARA/Ilham Kausar
Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak membenarkan adanya pemeriksaan kembali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama lima saksi di Bareskrim Polri pada Jumat. "Bahwa benar hari ini Jumat, tanggal 12 Januari 2024, saksi SYL kembali dipanggil oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa pemeriksaan kembali terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL)  untuk kepentingan pemeriksaan atau memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Riksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) di Lantai 6 gedung Bareskrim Polri. Selain agenda pemeriksaan tersebut, penyidik juga memanggil lima saksi lainnya untuk dimintai keterangan tambahan. "Di antaranya eks ajudan tersangka FB, yaitu Kevin dan eks pengawal pribadi tersangka FB, yaitu Hendra," katanya. Mantan Kapolrestabes Surakarta (Jawa Tengah) tersebut menambahkan, kegiatan penyidikan ini adalah dalam rangka pemenuhan petunjuk P19 Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta dalam penanganan perkara tersebut.

Baca juga: Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo kembali diperiksa di Bareskrim
Baca juga: SYL jalani pemeriksaan konfrontasi hari ini di Bareskrim
Kuasa hukum mantan Menteri Pertanian  
Syahrul Yasin Limpo, Djamaludin Koedoeboen mengungkapkan bahwa kliennya kembali diperiksa di Bareskrim Polri pada Jumat siang.
 
"Betul, betul. Jam 14.00," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta.
 
Djamaludin menjelaskan agenda pemeriksaan kali ini, yakni dilakukan konfrontir dengan beberapa saksi. "Itu masih konfrontir lagi dengan beberapa saksi," katanya.
 
Namun Djamaludin mengaku tak mengetahui siapa saja yang bakal dikonfrontir bersama SYL terkait pemeriksaan tersebut. Termasuk kemungkinan konfrontir dengan Firli Bahuri.
 
"Kalau itu kita enggak di-'update' soal itu yang jelas kalau kemarin itu kan ada beberapa dirjen, kemudian mantan sekjen, kemudian direktur," katanya. 

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kotak peralatan dewa super

owl77
BNPB:  5.464 orang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi NTT
Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodhia GL Kalake (keempat kiri) beserta jajaran menghibur pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT, Kamis (4/1/2024). ANTARA FOTO/Mega Tokan/sgd/nym/am.
Data terpilah dari total tersebut, diantaranya lansia 575 jiwa, anak-anak 312 jiwa, ibu menyusui 118 jiwa, balita 76 jiwa, ibu hamil 23 jiwa, dan disabilitas 12 jiwa
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 5.464 orang mengungsi akibat peningkatan aktivitas vulkanik yang terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan para pengungsi itu terdiri dari 2.659 laki-laki dan 2.805 perempuan. "Data terpilah dari total tersebut, diantaranya lansia 575 jiwa, anak-anak 312 jiwa, ibu menyusui 118 jiwa, balita 76 jiwa, ibu hamil 23 jiwa, dan disabilitas 12 jiwa," kata Muhari dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PVMBG ingatkan masyarakat waspada aktivitas gunung api Lewotobi Jumlah pengungsi terbanyak, lanjutnya, berasal dari Kecamatan Wulanggitang yang mencapai 3.609 orang, lalu diikuti pengungsi dari Kecamatan Titehena yang mencapai 1.698 orang. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status siaga darurat bencana alam erupsi Gunung api Lewotobi Laki-laki selama 14 hari terhitung sejak 1 hingga 14 Januari 2024. Melalui penetapan status, kata dia, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya untuk penanganan darurat, khususnya penanganan warga yang mengungsi.

Baca juga: Gunung Lewotobi Laki-laki tunjukkan peningkatan energi erupsi Pada 9 Januari 2024 pukul 23.00 WITA, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan perubahan status aktivitas vulkanik dari sebelumnya Level III atau Siaga menjadi Level IV atau Awas. PVMBG merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius empat kilometer dari puncak gunung dan sektoral lima kilometer arah barat laut hingga utara. BNPB telah memberikan dukungan untuk penanganan darurat berupa dana siap pakai dan kebutuhan pangan dan non-pangan. Selain itu pada hari ini BNPB juga mengirimkan tim untuk pendampingan BPBD dalam penanganan darurat, salah satunya manajemen informasi.

Baca juga: Kemensos bantu tenda hingga makanan untuk pengungsi erupsi Lewotobi
Baca juga: Nelayan Larantuka NTT bantu 200 kg hasil laut untuk pengungsi Lewotobi

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Cerita Desa Kecil

jamu78
Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar
Alat peraga kampanye (APK) terpasang menutupi jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (5/1/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aww.
Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI membolehkan Satpol PP mencopot alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda," kata anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Jumat.

Benny menuturkan langkah penertiban seperti ini merupakan kewenangan penegak hukum dalam menertibkan partai politik yang menyalahi aturan.

Terlebih, dia juga menyoroti adanya APK berupa bendera di pembatas jalur sepeda (stick cone) di jalan layang (flyover) Rasuna Said, Jakarta Selatan oleh sejumlah oknum partai politik.

Berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu No 11 Tahun 2023 disebutkan pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan APK oleh peserta pemilu.

"Partai politik sebagai peserta pemilu berkewajiban untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye," jelasnya.

Dia menilai partai politik semestinya memberikan pendidikan politik yang benar, maka dari itu dia mengimbau agar mereka tidak memasang alat peraga kampanye di zona terlarang.

"Pemasangan alat peraga kampanye juga harus memperhatikan estetika kota dan terlebih sudah ada korban kejatuhan di jalan raya," tegasnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI menekankan bahwa kampanye semestinya mencerahkan, bukan membahayakan pengguna jalan.

Adapun hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan KPU DKI Nomor 363 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU DKI melarang peserta Pemilu 2024 memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan yang meliputi gedung atau jalanan sekolah serta perguruan tinggi.

Berikutnya, gedung dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jalan protokol, serta sarana dan prasarana publik seperti taman dan pepohonan.
Baca juga: Perludem: Bawaslu DKI bisa kolaborasi kampus atasi kekurangan pengawas
Baca juga: Pelibatan alumni SKPP dapat atasi kekurangan Pengawas TPS
Baca juga: Bawaslu DKI butuhkan 30.766 Pengawas TPS Pemilu 2024

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Sistem transformasi dimensi

ayobet88
Keluarga AWK di Probolinggo tidak tahu terkait ancaman tembak Anies
Ilustrasi - Polda Sulteng melakukan patroli siber menjelang pelaksanaan Pemilu di Palu, Jumat (12/1/2024). (ANTARA/HO-Humas Polda Sulteng)
Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Keluarga AWK yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengaku tidak tahu menahu terkait tindakan AWK yang membuat cuitan akan menembak calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan.

"Saya kaget karena adik saya ditangkap, sementara tidak tahu apa permasalahannya," kata Wulandari yang merupakan kakak AWK di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Sabtu sore.

Pemilik akun TikTok @calonistri71600 berinisial AWK telah ditangkap oleh tim Siber Polda Jawa Timur dan Bareskrim Polri di wilayah Jember pada Sabtu pagi.

Pelaku ditangkap karena telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman menembak terhadap salah satu pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Penangkapan pemuda berusia 24 tahun itu langsung membuat syok keluarga dan mereka kaget bukan main karena AWK ditangkap di Kabupaten Jember.

"Setelah penangkapan itu, kami dihubungi oleh polisi dan dijelaskan bahwa adik saya tersandung kasus ancaman penembakan pada capres nomor urut 1," tuturnya.

Pihak keluarga AWK kemudian sepakat untuk mendatangi Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk mengetahui pasti keadaan yang sebenarnya.

Polri telah menangkap pemilik akun yang membuat cuitan terkait ancaman akan menembak calon presiden nomor urut 1 di Kabupaten Jember pada Sabtu pukul 09.30 WIB.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta mengatakan bahwa penangkapan itu terlaksana berkat kerja sama antara Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur berdasarkan informasi dari masyarakat.

Jajaran Siber Bareskrim dan Polda Jawa Timur masih melakukan pendalaman terhadap pelaku pengancaman, baik itu motifnya, latar belakangnya.

Dari penangkapan pelaku, penyidik menyita barang bukti berupa alat yang digunakan oleh pelaku untuk membuat cuitan pengancaman. Polisi tidak menemukan adanya senjata saat dilakukan penangkapan pelaku dan pelaku diancam dengan Pasal 29 UU ITE, dengan ancaman 4 tahun pidana penjara.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kemegahan Netheril

slot jw001
KPK sebut Erik Adtrada syaratkan fee 15 persen untuk menangkan tender
KPK menghadirkan empat tersangka kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2023). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga (EAR) mensyaratkan fee hingga 15 persen dari nilai proyek bagi kontraktor agar dimenangkan dalam tender pengadaan barang dan jasa.

"Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu lima persen hingga 15 persen dari besaran anggaran proyek," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Erik Kemudian menunjuk Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan.

Proyek yang menjadi atensi EAR diantaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Khusus di Dinas PUPR yaitu proyek Jalan Sei Rakyat - Sei Berombang di Kecamatan Panai Tengah dan proyek jalan Sei Tampang - Sidomakmur di Kecamatan Bilah Hilir. Besaran nilai pekerjaan kedua proyek tersebut sebesar Rp19,9 miliar.

Untuk dua proyek di Dinas PUPR dimaksud, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan yaitu Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Kemudian sekitar Desember 2023, EAR melalui RSR meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan "kutipan kirahan" dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.

Penyerahan uang dari FS dan ES pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai.

Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 Miliar.

"KPK masih akan menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada EAR melalui RAR," kata Ghufron.

Meski demikian dugaan tindak pidana korupsi tersebut terdeteksi oleh penyidik KPK hingga berujung  operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempatnya.

Atas perbuatannya Erik Adtrada Ritonga, Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS), kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lanjutan.

Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa

Tersangka FS dan ES sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka EAR dan RSR sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Sistem yang akan diperbaiki

foto slot gacor
Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar
Alat peraga kampanye (APK) terpasang menutupi jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (5/1/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aww.
Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI membolehkan Satpol PP mencopot alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Diperbolehkan karena Satpol PP memiliki kewenangan selaku penegak perda," kata anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Jumat.

Benny menuturkan langkah penertiban seperti ini merupakan kewenangan penegak hukum dalam menertibkan partai politik yang menyalahi aturan.

Terlebih, dia juga menyoroti adanya APK berupa bendera di pembatas jalur sepeda (stick cone) di jalan layang (flyover) Rasuna Said, Jakarta Selatan oleh sejumlah oknum partai politik.

Berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu No 11 Tahun 2023 disebutkan pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pembersihan APK oleh peserta pemilu.

"Partai politik sebagai peserta pemilu berkewajiban untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye," jelasnya.

Dia menilai partai politik semestinya memberikan pendidikan politik yang benar, maka dari itu dia mengimbau agar mereka tidak memasang alat peraga kampanye di zona terlarang.

"Pemasangan alat peraga kampanye juga harus memperhatikan estetika kota dan terlebih sudah ada korban kejatuhan di jalan raya," tegasnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI menekankan bahwa kampanye semestinya mencerahkan, bukan membahayakan pengguna jalan.

Adapun hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan KPU DKI Nomor 363 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU DKI melarang peserta Pemilu 2024 memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan yang meliputi gedung atau jalanan sekolah serta perguruan tinggi.

Berikutnya, gedung dan fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jalan protokol, serta sarana dan prasarana publik seperti taman dan pepohonan.
Baca juga: Perludem: Bawaslu DKI bisa kolaborasi kampus atasi kekurangan pengawas
Baca juga: Pelibatan alumni SKPP dapat atasi kekurangan Pengawas TPS
Baca juga: Bawaslu DKI butuhkan 30.766 Pengawas TPS Pemilu 2024

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024