petir slot 888

Valkyrie Ajaib

Bobby Nasution Nilai Penampilan Gibran di Debat Cawapres 2024 Wajar******

MEDAN —Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menilai penampilan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat Debat Cawapres 2024 masih wajar.

Bobby mengatakan hal itu untuk menanggapi opini soal Gibran yang dianggap tidak memiliki etika saat debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) malam.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Giliran kami (Gibran) bertanya, dibilang enggak (punya) etika, enggak sopan. Giliran kami diserang, kami diam-diam saja,” kata Bobby, Senin (22/1/2024) sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, semua hal bisa terjadi pada agenda yang diselenggarakan KPU RI tersebut.

Bobby mengatakan tujuan debat ialah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan visi dan misi, serta bagaimana mengatasi persoalan bangsa sebelum pemungutan suara Pilpres pada 14 Februari 2024.

“Dibilang, ya, namanya debat. Kalau mau santai-santai, namanya silaturahim,” kata Bobby.

Sementara itu, pakar gestur dan mikro ekspresi jebolan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Monica Kumalasari, menyampaikan Gibran Rakabuming Raka kerap menampilkan gestur dan ekspresi menyerang saat debat keempat.

“Dari (cawapres nomor urut) 2 kali ini berbeda dengan tampilan sebelumnya, yang sudah mendapatkan sentimen positif dari masyarakat. Kali ini justru menampilkan ekspresi-ekspresi menyerang yang tidak perlu,” kata Monica.
???????
Monica menyebut Gibran beberapa kali menyentil cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. ??Sentilan Gibran ialah menyindir Muhaimin membaca catatan saat debat.

Bahkan, saudara ipar Bobby Nasution itu memeragakan gerakan pantomim saat menganggap tidak menemukan jawaban dari cawapres nomor urut 3, Mahfud Md.

Menurut Monica, sikap Gibran itu justru menimbulkan kesan dan sentimen negatif, bahkan menghilangkan citra santun yang selama ini melekat di sosok putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Dari ksatria menjadi raja

Berdiri di Samping Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang pemimpin negara atau presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu) saat didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Sementara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 282 menyebutkan “Pejabat negara, pejabat strukural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Kemudian, dalam Pasal 283 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat stuktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Lalu, di Pasal 283 ayat (2) menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

Pegadaian kecil Wanjie

Mahfud Md Cari Momen untuk Mundur dari Menteri******

SEMARANG —Calon Wakil Presiden (cawapres) RI Mahfud Md menyebut sudah sejak lama berencana mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, sampai saat ini dia masih mencari momen yang tepat untuk merealisasikan keinginannya tersebut.

“Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama,” kata Mahfud Md. usai acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

Jika sudah tidak menjadi menteri, Mahfud Md merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan membaca data-data karena sudah tidak berada di pemerintahan.

Namun, kata dia, ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkannya, yakni etika kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

“Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Mahfud melanjutkan, “Dan saya harus mempersiapkan diri dengan baik-baik karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo.”

Pertimbangan kedua, kata dia, selama menjadi cawapres tidak pernah sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

“Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye,” katanya.

Selain itu, Mahfud juga tidak meminta protokoler lebih dari yang sudah diberikan pemerintah sebagai cawapres saat melaksanakan kegiatan kampanye.

“Saya juga tidak minta protokoler yang lebih dari yang diberikan oleh Pemerintah sehingga saya tidak minta penjemputan, didampingi pejabat, atau apa pun, kecuali yang melekat secara hukum kepada saya,” katanya.

Pada acara tersebut, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari hadirin mengenai tanggapannya atas saran dari pasangannya, Ganjar Pranowo, agar mundur dari menteri untuk menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.

“Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” katanya.

Saya adalah dewa yang gila

TKN Bantah Gibran Pakai Alat Bantu saat Debat******

JAKARTA —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membantah calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menggunakan alat khusus pada saat debat beberapa hari lalu.

Wakil Ketua bidang Komunikasi pada TKN Prabowo-Gibran, Cheryl Tanzil, menegaskan bahwa tidak ada alat khusus apapun yang menempel pada tubuh cawapres Gibran Rakabuming Raka, termasuk alat Bone Conduction Earphone yang terhubung ke Emil Dardak saat melakukan debat.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Tuduhan tersebut dilemparkan oleh nitizen karena mencurigai ada alat berwarna hitam yang melingkar di leher Cawapres Gibran Rakabuming Raka di balik kerah jaketnya. Ditambah lagi Emil Dardak pun terpantau komat-kamit saat proses Debat Cawapres 2024 berlangsung pada Minggu (21/1/2024).

“Tuduhan itu tidak benar, kalau mau nuduh yang cerdas lah. Soalnya tidak terbukti juga kan. Ada tidak buktinya, di situ ada Prof Mahfud dan Cak Imin, mereka pasti sudah protes dari awal kalau ada alat seperti itu,” tuturnya di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Dia menilai bahwa Debat Cawapres 2024 yang digelar KPU pada Minggu kemarin sudah adil dan transparan. Menurutnya, Debat Cawapres 2024 tersebut tidak hanya ditonton oleh jutaan warga melalui siaran langsung, tetapi juga oleh ratusan orang yang ada di lokasi debat.

“Saya rasa pihak televisi yang melakukan siaran langsung juga tidak akan biarkan ada hal seperti itu terjadi. Apalagi kan ada MetroTV, kalian tahulah afiliasinya ke mana kan,” katanya.

Dia juga mengimbau kepada nitizen agar lebih cerdas dalam menyikapi sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Dia pun kembali menegaskan bahwa Gibran tidak pernah melakukan kecurangan dalam bentuk apapun selama debat berlangsung kemarin.

“Saya tegaskan kembali tidak ada alat khusus apapun yang menempel,” ujarnya.

Pada debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Gibran mengenakan jaket dengan lambang mirip dengan lambang klan Uzumaki dari kartun Naruto.

Jaket tersebut didominasi warna biru muda, dengan pundak berwarna abu-abu. Di dada sebelah kiri jaket tersebut, terdapat tulisan Prabowo Gibran yang menyertakan nomor urutnya, yakni nomor 2.

Sementara itu, di dada Gibran terdapat lambang bulat berwarna oranye yang mirip dengan lambang klan Uzumaki di kartun Naruto.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “TKN Bantah Gibran Pakai Alat Bantu Saat Debat Keempat Pilpres 2024”

Elang Arad

Ditanya Cak Imin Soal Pembangunan Bioregional, Jawaban Gibran Malah Ngece******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memberikan jawaban dengan lelucon menanggapi pertanyaan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, pada sesi keempat Debat Cawapres 22024, Minggu (21/1/2024) malam.

Pada kesempatan itu, Cak Imin menanyakan bagaimana strategi Gibran melakukan pembangunan berbasis bioregional dengan baik dan tepat sasaran.

Promosi Digitalisasi BRI Tingkatkan Inklusi Keuangan, Mudahkan Puluhan Juta Warga

Pertanyaan itu memancing Gibran menjawab dengan selengekan. Dia menyindir Cak Imin yang berbicara tentang lingkungan hidup, tetapi masih menggunakan botol minum plastik.

“Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan soal lingkungan hidup, tapi pakai botol plastik. Saya, Pak Ganjar, Pak Mahfud, pakai botol kaca. Tapi enggak apa-apa. Kita berkomitmen pembangunan tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indoesia-sentris. Gus Muhaimin menolak IKN, enggak apa-apa, kita lanjutkan. Pembangunan yang masif harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Kita cari titik tengah, titik keseimbangan. Pastikan menggandeng pengusaha dan UMKM lokal. Anggaran dipakai untuk kesejahteraan rakyat,” kata Gibran.

Jawaban Gibran ternyata tidak memuaskan Cak Imin. Dia bahkan menyebut pertanyaannya tidak terjawab.

“Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Di UU kita dinyatakan, potensi bioregional bahwa wilayah nasional kita terbagi bukan karena politik dan administrasi. Tetapi juga ekologi dan komunitas masyarakat yang tumbuh. Sehingga misalnya soal Papua, jangan salah membangun papua. Maluku dengan kekuatan maritim, Jawa dengan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” terang Cak Imin.

Tak terima dengan tanggapan Cak Imin, Gibran menegaskan inti dari jawabannya adalah pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa-sentris.

“Katanya tidak menjawab pertanyaan. Saya jelaskan lagi. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa-sentris. IKN itu simbol pembangunan indonesia. Intinya pembangunan tidak lagi Jawa-sentris. Kita harus menumbuhkan titik ekonomi baru. Mungkin Gus Muhaimin enggak paham dengan pernyataan yang disampaikan ke saya karena dapat contekan,” tandas Gibran.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

pedang berbentuk pedang jauh

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres, Asal...******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres”