petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
Idrus Marham sebut tidak etis JK wakili Golkar saat bertemu Megawati******
"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,"
Jakarta (ANTARA) - Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyebut tidak etis bila Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mewakili partainya saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis," kata Idris di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis.
Oleh sebab itu, Idrus menanyakan kapasitas JK jika pertemuan dengan Megawati benar-benar terjadi.
"Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?" ujarnya.
Idrus mengatakan bahwa jika JK mewakili Partai Golkar maka harus ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto.
"Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar," katanya.
Walaupun demikian, Idrus meyakini kalau JK sadar dengan kapasitas dan etika, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati dengan mengatasnamakan Partai Golkar.
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.
"Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-JK)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat (23/2).
RSUD Kota Tangerang sediakan layanan alat bantu kaki pasien bengkok******
Layanan Bengkel Ortotik Prostetik ini juga terbuka untuk pasien umum dengan pilihan jenis kaki palsu. Kami akan melayani pasien BPJS sama dengan pasien umum lainnya
Tangerang (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Banten mengungkapkan Bengkel Ortotik Prostetik di RSUD Kota Tangerang menyediakan layanan alat bantu penyangga tubuh hingga kaki pasien yang bengkok.
“Selain pembuatan kaki palsu, kami pun menyediakan alat bantu penyangga tubuh seperti sepatu AFO -Ankle Foot Orthosis- dan KAFO -Knee Ankle Foot Orthosis-. Untuk kaki pasien bengkok yang disebut Conginetal Talipes Equines Varus -CTEV-,” kata Direktur RSUD Kota Tangerang dr O.U Taty Damayanti dalam keterangannya di Tangerang, Rabu.
Ia menjelaskan, layanan Bengkel Ortotik Prostetik itu sejak April 2023. Layanan ini dikhususkan sebagai pembuatan alat bantu penyandang disabilitas untuk membantu atau menggantikan peran bagian tubuh. Layanan Ortotik Prostetik ini telah ditunjang dengan bengkel sendiri, sehingga memudahkan untuk efisiensi pelayanan.
Layanan kaki palsu tersebut juga telah diakomodasi oleh pihak BPJS Kesehatan. Diharapkan, langkah ini bisa memudahkan masyarakat Kota Tangerang maupun di luar Kota Tangerang.
Dalam prosesnya, pembuatan kaki palsu membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Selain itu, diperlukan pemeriksaan kondisi kaki pasien terlebih dahulu oleh prothetist untuk mengetahui ukuran kaki pasien.
Masyarakat Kota Tangerang yang ingin menggunakan layanan ini dengan menggunakan BPJS Kesehatan diharapkan membawa surat rujukan dari faskes pertama. Kemudian masyarakat dapat memperbaruai kaki palsu dengan BPJS Kesehatan per lima tahun sekali secara gratis.
“Layanan Bengkel Ortotik Prostetik ini juga terbuka untuk pasien umum dengan pilihan jenis kaki palsu. Kami akan melayani pasien BPJS sama dengan pasien umum lainnya,” katanya.
Indonesia dukung keanggotaan penuh Palestina di PBB dalam KTT GNB******
Indonesia mendesak agar GNB bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendukung keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury dalam KTT ke-19 Gerakan Non Blok (GNB).
Ketika menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam konferensi yang berlangsung di Kampala, Uganda, pada Sabtu, Wamenlu Pahala menggarisbawahi semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung menegaskan pentingnya perjuangan bersama negara berkembang untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan.
“Semangat inilah yang harus selalu jadi inspirasi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan global, terutama dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina dan menjaga kepentingan negara berkembang", kata Pahala seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kemlu RI.
Khusus terkait isu Palestina, Indonesia mendesak agar GNB bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Saat ini, terdapat lima anggota GNB yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Mereka diharapkan dapat membantu menyuarakan posisi bersama GNB terkait Palestina.
Selain di pertemuan utama KTT GNB, Wamenlu Pahala juga bertemu dengan Menlu Palestina dan Menlu Afrika Selatan terkait isu Palestina.
Pahala menekankan dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai solusi jangka panjang dan kemerdekaan. Indonesia juga mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).
Selanjutnya, Indonesia mendorong GNB untuk menjadi bagian dari solusi global dan konsisten mengedepankan kepentingan negara berkembang, terutama dalam merealisasikan hak atas pembangunan.
“Kita harus menjamin hak negara berkembang melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas nasionalnya, misalnya melalui hilirisasi industri", papar Wamenlu.
Wamenlu Pahala menekankan bahwa GNB adalah kekuatan politik yang sangat besar.
“Anggota GNB saat ini 121 negara, dengan jumlah penduduk sekitar 55 persen penduduk dunia. Dengan kekuatan sebesar ini, GNB harus mampu mengubah tata dunia agar lebih mencerminkan keadilan bagi semua", ujar dia.
Selain menyampaikan pernyataan nasional Indonesia, di sela-sela KTT tersebut Wamenlu Pahala juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara lainnya, yaitu dengan Menteri Negara Uganda, Menlu Bangladesh, Menlu Belarus, Menlu Nikaragua, Deputi Menlu Malaysia, Deputi Menlu Venezuela, serta Sekjen UNCTAD.
KTT ke-19 GNB dilaksanakan di bawah Keketuaan Uganda dengan tema “Deepening Cooperation for Shared Global Affluence".
KTT GNB di Uganda dihadiri 121 negara anggota serta sejumlah negara dan organisasi internasional pengamat. Pertemuan menyepakati empat dokumen, salah satunya Deklarasi Politik GNB yang mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina.
Baca juga: Anggota Gerakan Non-Blok wajib dukung Palestina jadi anggota penuh PBB Baca juga: RI ajak Gerakan Non-Blok bersatu demi kepentingan negara berkembang
Mahfud: Penertiban birokrat dan aparat solusi masalah agraria******Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md meyakini penertiban birokrat dan aparat penegak hukum sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah agraria di Indonesia.
"Kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum," kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu.
Menurut dia penerapan aturan saja tidak cukup, yang terpenting adalah siapa yang menjadi pimpinan tertinggi, karena pemegang jabatan tertinggi tersebut yang akan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan para birokrat dan aparat penegak hukum tersebut.
"Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Nanti kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan, siapa pimpinan penegak hukum itu," ujarnya.
Mahfud juga mengatakan aturan yang ada sudah cukup baik, namun masih ada oknum yang tidak mau melaksanakan aturan tersebut.
"Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan. Enggak semudah itu, justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali," tuturnya.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Baca juga: Gibran utarakan pentingnya bangun rasa kepemilikan warga desa Baca juga: Muhaimin jelaskan manfaat reformasi agraria untuk hadapi krisis iklim
Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU******Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut. "Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu. Khofifah menjelaskan alasan dirinya nonaktif karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya. Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU. "Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.
Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK
Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran. "Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).
Baca juga: Dishub DKI juga siapkan rekayasa lalu lintas untuk Harlah NU Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain. "Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya. Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi. "Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya
Gibran utarakan pentingnya bangun rasa kepemilikan warga desa******Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengutarakan pentingnya membangun rasa kepemilikan atau sense of belongingdi kalangan warga desa, agar warganya tidak kabur ke kota dan membiarkan desa terbengkalai.
“Intinya, di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belongingdari masyarakat desa,” kata Gibran saat merespons jawaban calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ketika segmen ketiga debat keempat KPU RI di JCC, Jakarta, Minggu.
Adapun Muhaimin mendapat pertanyaan dari panelis terkait kebijakan dan strategi yang dilakukan agar warga desa lebih berminat untuk tinggal dan membangun desa. Gibran pun turut mengemukakan pendapatnya atas pertanyaan tersebut.
Lebih lanjut, pasangan Prabowo Subianto itu mencontohkan desa wisata di Mojokerto, Jawa TImur.
“Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor satu se-Indonesia, kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding, jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi,” ujarnya.
Menurut dia, dewa wisata tersebut adalah contoh dari bagaimana rasa kepemilikan terbangun antarmasyarakat.
“Jadi, ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengenprogram-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain,” katanya.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Baca juga: Mahfud: KPK ungkap banyak aparat bekingi mafia tambang ilegal Baca juga: Muhaimin ingin masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan
Mahfud sering singgung soal "impor" dan "data" di debat cawapres******
“Sekarang faktanya per hari ini, catatan datanya harus dibaca impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, daging sapi 160 juta ton,”
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md tercatat cukup sering menyinggung soal “impor” dalam pangan, pentingnya “keterbukaan informasi” serta “data” dalam debat keempat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Minggu (21/1).
Sepanjang debat, ANTARA mencatat Mahfud mengucapkan kata “impor” setidaknya sebanyak delapan kali di debat kali ini.
Adapun “impor” paling banyak ia singgung pada segmen dimana ia dan calon presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, saling memberikan pertanyaan dan tanggapan satu sama lain.
“Sekarang faktanya per hari ini, catatan datanya harus dibaca impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, daging sapi 160 juta ton,” kata Mahfud saat menanggapi Gibran.
Lebih lanjut, sesuai dengan tema debat keempat yang meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, Mahfud juga cukup sering menyebutkan kata “petani” dan "data" sebanyak tujuh kali.
Pria yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tersebut menilai “data” merupakan salah satu basis penting dalam pengambilan kebijakan.
Selain itu, data juga ia sebut saat membahas soal impor bahan pangan, kepemilikan lahan, jumlah petani, hingga konflik agraria yang telah terjadi di Indonesia.
Berikut adalah tabel dari 10 besar kata/subtema yang paling banyak disebut Mahfud di debat keempat ini.
No.
Kata/subtema
Jumlah
1.
Impor
8
2.
Data
7
3.
Petani
7
4.
Aparat
4
5.
Ekonomi hijau
4
6.
KINAG
4
7.
Lahan/tanah adat
4
8.
Subsidi
4
9.
Sumber daya alam (SDA)
4
10.
Deforestasi
3
Seperti terpampang di tabel, terdapat beberapa kata/subtema yang Mahfud sebutkan masing-masing sebanyak empat kali, yaitu “sumber daya alam”, “subsidi”, “aparat”, “lahan atau tanah adat”, “KINAG” (Keputusan Kepala Inspeksi Agraria), dan “ekonomi hijau”.
Yang menarik dari enam kata/subtema tersebut, “ekonomi hijau” banyak Mahfud sebutkan ketika lagi-lagi menanggapi pertanyaan dari cawapres nomor urut dua, mengenai inflasi hijau (greenflation), yang merupakan istilah soal kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.
Lebih lanjut, ada pula “mafia”, “redistribusi tanah”, “reforma agraria”, “ekonomi sirkuler”, “keterbukaan informasi agraria”, dan “deforestasi” yang ia ucapkan sebanyak masing-masing tiga kali dalam debat kali ini.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa deforestasi di Indonesia mencapai 12,85 juta hektare dalam 10 tahun terakhir yang mana lebih luas dibandingkan negara Korea Selatan.
“Data 10 tahun terjadi deforrestasi 12,85 juta ha. itu lebih luas dari Korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. ini deforestrasi dalam 10 tahun terakhir,” katanya.
Menutup rangkaian debat, Mahfud menyanyikan penggalan lagu dari Ebiet G. Ade berjudul “Berita kepada Kawan”, yang turut dirayakan oleh warganet setelah acara debat yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.
“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.
Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.
PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.
Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.
Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.
Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.
Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.
Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.
"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.
Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak
《akun judi gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,gacor slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《akun judi gacor》bab terbaru。