qqbola

kode alam melahirkan 185Jutaan kata 466598Orang-orang telah membaca serialisasi

《qqbola》

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tito dorong Polri perkuat keamanan arus transportasi jelang Ramadan******

Ketika TNI dan Polri kompak, rakyat akan tenang dan kepercayaan publik pada negara meningkat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong jajaran Polri memperkuat keamanan arus transportasi menjelang Ramadan karena mobilitas baik arus mudik maupun arus balik terjadi sangat tinggi.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, Tito mengingatkan kepada anggota Polri untuk meningkatkan keamanan, terutama di jalur yang kurang mendapat perhatian, seperti jalur laut yang banyak terjadi kecelakaan, baik karena gelombang tinggi, hujan tinggi, badai, maupun masa La Nina.

Menurut mantan Kapolri itu, banyak kecelakaan laut terjadi karena masyarakat ketika menggunakan transportasi laut tidak menyiapkan standar keamanan yang memadai, salah satunya pelampung.

"Saya mohon betul, saya juga pasti akan menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah, dan saya sudah memberi surat edaran untuk mewajibkan semua kapal-kapal yang berhadapan dengan gelombang harus memiliki life jacket, yaitu apa, body vest, pelampung," kata Tito.

Tak hanya di jalur laut, Mendagri juga mewanti-wanti kondisi mobilitas di jalur udara. Potensi hambatan terkait dengan transportasi udara, yaitu menyangkut patokan harga tiket yang tinggi.

Baca juga: Mendagri apresiasi keberhasilan Polri amankan Pemilu 2024
Baca juga: Mendagri sebut data Dukcapil penting untuk pembangunan dan bansos

Tito mengemukakan bahwa tingginya harga transportasi udara akan memicu kenaikan harga lain secara alami, terlebih pada Ramadan dan Lebaran, beberapa harga komoditas lain juga akan mengalami kenaikan seperti beras dan daging.

Oleh karena itu, dia mendorong Polri bersama dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya pengendalian inflasi.

"Ada daerah-daerah yang prestasinya (dalam mengendalikan inflasi) bagus sekali, tetapi ada yang tidak," ungkapnya.

Tito juga mendorong Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus kompak agar keamanan masyarakat terjamin.

Ketika TNI dan Polri kompak, menurut dia, rakyat akan tenang dan kepercayaan publik pada negara meningkat.

"Ketika Polri dan TNI kompak, itu pasti aman. Kenapa? Karena inilah kekuatan yang bisa semilitan dan sekuat ini di negara ini," pungkas Tito.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko: Kenaikan pangkat Prabowo tidak punya kepentingan apapun******

Medan (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar kenaikan pangkat jenderal bintang empat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak terus menjadi polemik karena tidak memiliki kepentingan atau bentuk transaksi politik.

"Saya pikir sudah cukup tidak perlu lagi dipolemikkan karena pemberian itu tidak punya kepentingan apapun, tidak ada transaksi politik dan seterusnya," kata Moeldoko ditemui media usai Kuliah Umum Peluang dan Tantangan Kaum Muda Menuju Indonesia Emas 2045 di kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Jumat (1/3).

Moeldoko menjelaskan bahwa Menhan Prabowo diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak gaji. Dia juga mendapatkan penghargaan bintang Yudha Dharma Utama, yang merupakan penghargaan tertinggi di militer dan diberikan kepada orang-orang berprestasi.

"Di dalam pemberian kemarin Pak Presiden sangat clear ini adalah bentuk apresiasi dari negara dan peneguhan kepada yang bersangkutan di dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara yang lebih peneguhan pengabdian," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rapim TNI Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada Rabu (28/2), Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat istimewa dari purnawirawan jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo.

Presiden menganugerahkan penghargaan kepada Menhan Prabowo karena dinilai berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa secara khusus di bidang pertahanan dan keamanan.

"Saya ingin menyampaikan penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara," ujar Presiden dalam acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Naik pangkat jenderal bintang empat, Prabowo: Kayaknya berat ya
Baca juga: Menko Hadi nilai pemberian bintang empat ke Prabowo sesuai prosedur
Baca juga: Jokowi tepis kenaikan pangkat Prabowo bagian dari transaksi politik

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：harga kredit laptop di akulaku、slot terbaik 2023、airbet88 gacor

Terkait：situs game judi slot、username slot gacor、situs judi slot online terpercaya 2020、slot terpercaya terbaru、pola gacor slot gatot kaca、lenetogel、slot 68、protogel、bunga kredivo telat bayar、mpo757

---

---

bab terbaru：juragan69 slot rtp（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09