warna paito taiwan

Kronik Penyihir

cs kredivo online

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt/bac)

Sistem penguasaan bola paling kuat

dotmaxx99

Transmart Full Day Sale Masih Ada, Serbu Diskon Belanja 50% + 20%******

Jakarta, CNN Indonesia--

Belum sempat ke Transmart kemarin? Tenang, Transmart Full Day Sale masih berlangsung hari ini kok.

Soalnya, gelaran pesta diskon gede-gedean Transmart berlangsung selama dua hari pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2).

Lihat Juga : Transmart Diskon 20% Tiap Hari, Belanja Produk Fresh Jadi Lebih Murah

Selain itu, masih ada ekstra diskon 20 persen yang bisa didapatkan khusus pembayaran menggunakan Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Tenang aja. Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, kamu tinggal unduh aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pesta diskon seharian Transmart dimulai dari jam toko buka sampai tutup sekitar pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai se-Indonesia. Biar nggak ketinggalan lagi, yuk segera siap-siap dan serbu gerai terdekat di kotamu, ya!

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

situs asli gacor

Bezos Bakal Jual 50 Juta Saham Amazon Rp135 Triliun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jeff Bezos bakal menjual 50 juta saham miliknya di Amazonsenilai US,6 miliar atau setara Rp135 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS).

Rencana itu terungkap dari pengajuan perusahaan pada Jumat (2/2). Reutersmenyebut penjualan 50 juta saham milik pendiri Amazon itu akan rampung pada 31 Januari 2025 mendatang.

Lihat Juga : Mengenal PT TSI, Produsen Rokok SIN yang Buat Ustaz Solmed Kaya Raya

Sebelum rencana penjualan saham Bezos, mantan istrinya yang bernama MacKenzie Scott melepas kepemilikannya di Amazon. Scott menjual hampir 65,3 juta saham dengan nilai lebih dari US miliar atau Rp157,75 triliun.

Lihat Juga : Besaran Gaji yang Dilepas Ahok saat Meninggalkan Pertamina

Usai bercerai dengan Bezos pada 2019, ia menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Scott menerima sekitar 19,7 juta saham atau setara dengan 4 persen saham beredar Amazon.

Namun, Scott memang rutin menjual sebagian sahamnya dan menyumbangkan miliaran dolar untuk kegiatan amal.

Lihat Juga : Apa Bahaya Ekonomi RI Jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi?

Di lain sisi, Jeff Bezos masih bertengger di urutan ketiga orang terkaya dunia versi Forbes. Hartanya mencapai US3,8 miliar atau Rp3.046 triliun. Ia hanya kalah dari Bos dan CEO produsen barang fesyen mewah LVMH Bernard Arnault yang berharta US2 miliar dan Bos SpaceX, Tesla, serta X Elon Musk dengan kekayaan US8,4 miliar.

(skt/bac)

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

bandarqiu

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt/bac)

Sistem bantuan yang sangat baik

bolaking138

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Makan seluruh dunia

macam slot

Makan siang gratis disarankan mengandung protein hewani dan sayur******

Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis gizi klinik Dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, M. Gizi., Sp.GK(K) menyarankan agar dalam menu makan siang gratis mengandung lauk berprotein hewani dan sayur.

Gaga, pengajar di Universitas Padjadjaran, saat ditemui di Jakarta, Jumat, menilai protein harus berupa hewani karena dua alasan, pertama yaitu bioavailabilitas (BA) atau ketersediaan hayati lebih tinggi.

"Protein hewani memiliki bioavailabilitas lebih tinggi, lebih mudah diserap, lebih mudah menjadi bagian dari tubuh," kata Gaga.

Kedua, protein hewani mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap dibanding protein nabati. Dengan asam amino esensial, anak bisa cepat tumbuh tinggi karena sel baru cepat terbentuk dan sel yang rusak cepat diperbaiki.

Baca juga: Airlangga: Tangerang jadi percontohan program makan siang gratis

Asam amino esensial juga mendukung perkembangan otak. Pada perempuan yang sedang hamil, asam amino esensial bisa menghasilkan sel-sel reproduksi yang berkualitas, termasuk ketika menyusui.

"Jadi, sangat penting protein hewani itu untuk menunjang pertumbuhan anak dan memenuhi kebutuhan asam amino esensial," kata Gaga.

Jika menggunakan protein nabati, dia menilai pilihan yang baik adalah tempe, yang terbuat dari kedelai.

"Itu yang paling bagus, lebih mudah dicerna karena sudah ada proses fermentasi," kata Gaga.

Program makan siang gratis diuji coba di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (29/2). Uji coba itu terdiri dari empat menu makan siang, yaitu nasi ayam, nasi semur telur, siomay dan gado-gado, yang ditaksir seharga Rp15.000 per porsi.

Gaga menilai menu siomay mengandung karbohidrat sederhana dan sedikit protein dari bumbu kacang. Menu nasi ayam dan nasi telur yang utuh, menurut Gaga, sudah lumayan bergizi, tapi, kurang lengkap karena tidak ada sayur.

Gado-gado, yang terdiri dari sayuran, bumbu kacang dan telur, mengandung vitamin dan protein. Jika telur tidak utuh, maka kandungan protein dalam menu juga berkurang.

Dia menyarankan pada usia anak-anak, sebaiknya dalam sekali makan terdapat minimal 50 gram protein hewani.

"Misalnya satu potong ayam 50 gram atau telurnya satu, jangan setengah karena kurang," ujar Gaga.

Baca juga: Makan siang gratis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Baca juga: Ini rekomendasi dokter gizi untuk menu buka puasa lebih sehat

Baca juga: Dokter gizi: Sesuaikan menu sarapan dengan jenis aktivitas

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024