barak4d

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

BPKP Siap Bantu Erick Thohir Cari Biang Kerok BUMN Bermasalah******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mencari biang kerok perusahaan pelat merah bermasalah.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menyebut pihaknya siap melakukan audit terhadap BUMN jika diminta Erick Thohir. Namun, ia enggan blak-blakan soal berapa perusahaan pelat merah bermasalah yang menjadi incaran.

"Ya Insyaallah akan ke sana (audit BUMN bermasalah), kalau dimintakan. Sepengetahuan saya belum. Secara resmi, formil belum. Kalau dimintakan saya kira BPKP akan turun," tegasnya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Menteri BUMN Erick Thohir memang getol menyuarakan bersih-bersih di kementeriannya. Ia mengatakan aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah perusahaan pelat merah dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN.

Ia pernah mengumumkan hasil laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN, di mana sebesar 65 persen bermasalah. Erick menegaskan hanya 35 persen perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

Menurutnya, salah satu modus korupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah adalah sengaja menghilangkan aset. Erick mengungkapkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya Asabri dan Jiwasraya.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujar Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN dalam acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem, Rabu (11/1).

"Sekarang saya bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuang Fentian

Alibaba Group Bakal PHK 7 Persen Karyawan******

Alibaba Group Holding akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 7 persen pegawainya. 

Mengutip Reuters, Rabu (24/5), Alibaba bakal memberhentikan pegawai yang ada pada unit Cloud. Di mana, bagian ini menang telah mengumumkan akan melakukan IPO.

Unit Cloud Alibaba bahkan dikabarkan sudah mulai menawarkan pesangon kepada karyawan yang akan di PHK. Kendati, besarannya belum diketahui.

Sebelumnya, Alibaba mengumumkan pendapatannya memang melambat secara signifikan selama beberapa kuartal terakhir. Pendapatannya turun 2 persen year-on-year di kuartal pertama 2023.

Sementara, untuk bagian Cloud Alibaba melaporkan pendapatan US,69 miliar atau Rp40,35 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) pada kuartal terakhir. Realisasi ini turun 2 persen secara tahunan.

[Gambas:Video CNN]

mimpi basah jiwa

PUPR Tuding Anies Salah Baca Data BPS soal Jalan Era SBY vs Jokowi******

Kementerian PUPR angkat suara soal pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden JokoWidodo (Jokowi).

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai ada kesalahpahaman Anies dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip Detik, Rabu (24/5).

"Saya punya jalan provinsi nih, jalannya udah ada, bukan dibangun. Nah di tahun 2000 sekian nanti ada SK (Surat Keputusan) baru, ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional," terangnya.

Dengan demikian, jika ada penambahan jalan nasional di era SBY bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi.

Artinya, kata dia, tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.

Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi saat ini.

Dari data yang dimiliki, Anies membeberkan Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km.

Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Anda menyebut ini jari emas

Erick Thohir Bakal Konsolidasi Aset BUMN di Kawasan Monas******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan mengkonsolidasikan aset berupa gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan guna meningkatkan nilai aset serta memberikan keuntungan bagi BUMN. Hal itu Erick sampaikan saat meresmikan Menara Reksadana di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5) ini.

Adapun sejumlah gedung milik BUMN di kawasan Monas antara lain Menara Danareksa, Gedung Kementerian BUMN, Gedung Pertamina, hingga Menara BSI yang masih dalam proses pembangunan.

Ia menilai aset BUMN di area Monas merupakan kelas premium. Karenanya, mubazir kalau tidak dimaksimalkan.

Apalagi, imbuh Erick, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memugar area Monas menjadi kawasan hijau. Dengan begitu kawasan di jantung Jakarta itu akan lebih menarik.

"Jadi kalau ada dua titik ini, salah satunya kami melihat titik ini adalah yang salah satunya punya value mahal," kata Erick.

"Nah karena itu saya bicara sama Danareksa untuk mendorong konsolidasi aset-aset BUMN yang ada di sekitar Monas ini menjadi sebuah payung properti fund. Di mana kami ingin kawasan ini supaya aset BUMN value-nya ditingkatkan, salah satunya ini," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan monster terkuat

KKP Soal PP Sedimentasi Pasir Laut: Ini Bukan Rezim Penambangan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.

"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.

Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan hamil

Sumut Butuh Rp5,5 T untuk Perbaiki Jalan Rusak, Jokowi Sumbang Rp800 M******

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan butuh Rp5,5 triliun untuk memperbaiki seluruhjalan rusak di wilayahnya, di mana Rp800 miliar sudah didapat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Edy merinci 340 km jalan rusak dari total 3.005 km jalan provinsi di Sumut. Selain itu, ada 13 ribu km jalan kabupaten/kota yang rusak dari keseluruhan 33 ribu km.

"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun. Presiden Jokowi membantu Rp800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar-benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," katanya, Senin (22/5).

Ia lantas mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut. Edy berharap bisa mendapatkan motivasi hingga doa terbaik untuk kesejahteraan wilayahnya.

"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun, itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 km jalan yang begitu (rusak), yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3.000-an km tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," jelasnya.

Sementara itu, Edy mengatakan Pemda Sumut menggelontorkan anggaran Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km. Proyek yang digarap mulai 2022 tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Eks Pangkostrad itu juga menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut, termasuk soal kerusakan jalan. Namun, Edy mengaku tak ambil pusing.

"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," tegasnya.

Di lain sisi, Presiden Jokowi sempat turun langsung mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5). Ia mengatakan jalan rusak di Sumut bakal diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]