situs gacor hari ini slot 901Jutaan kata 912043Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara membayar angsuran kredivo》
Promo Sepeda Listrik di Transmart, Ada Potongan Sampai Rp2 Juta******Jakarta, CNN Indonesia--
Transmart Full Day Sale kembali hadir pada Minggu (26/11) dengan diskon besar-besaran untuk berbagai produk, salah satunya sepeda listrik.
Sepeda listrik Pacific E-Bike Syncros 8.0 dari harga normal Rp9.550.000, diskon jadi Rp7.640.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.910.000.
Lihat Juga :TV Hingga AC Jadi Incaran Warga saat Transmart Full Day Sale |
Sementara di luar Jawa, sepeda listrik Pacific E-Bike Crosser VX dari harga normal Rp11.300.000, diskon jadi Rp9.040.000 per unit. Pembeli hemat Rp2.260.000.
Selain sepeda listrik, sepeda gowes biasa juga tak luput dari diskon. Sepeda gowes dijual mulai Rp879.200 dari harga normal Rp1.099.000 per unit. Harga tersebut berlaku di seluruh Transmart khusus Pulau Jawa.
Sementara luar Pulau Jawa, sepeda gowes dihargai mulai Rp966.400 dari harga normal Rp1.208.000 per unit.
Semua diskon sepeda tersebut bisa Anda dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.
Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.
Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.
Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.
Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart. Selamat berburu diskon di Transmart Full Day Sale!
(fef/fef)Baru 30 Persen PNS Adopsi Cara Kerja Digital******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Komunikasi dan InformatikaBudi Arie Setiadi mengklaim baru 30 persen aparatur sipil negara (ASN)/ pegawai negeri sipil (PNS) yang mengadopsi cara kerja digital.
"Dari survei, mindset juga baru 30 persen ASN kita yang bisa mengadopsi cara kerja digital," kata dia dalam acara Indonesia Digital summit 2023, Selasa (28/11).
Menurut Budi, pola pikir kerja dengan menerapkan digitalisasi penting dilakukan saat ini.
"Padahal kita paham betul, sisi lain digital pemerintahan dulu, pemerintah digital, yang terakhir,AI digital society, budaya baru, etika baru, kelola dengan hati-hati," kata Budi.
Ia pun mengatakan untuk meningkatkan pola pikir digital di kalangan ASN adalah dengan terus memberikan literasi digital.
Budi menilai hal itu perlu terus digenjot apalagi perkembangan teknologi tidak ada habisnya.
"Ke depan ada yang baru lagi, 10 tahun ada yang baru lagi, seperti SMS dihajar BlackBerry, dia dihajar Whatsapp juga dihajar kan, nanti kita lihat," ucap Budi.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Pentolan dan Pegawai BPK Banyak Tersangkut Suap dan Korupsi? |
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pasar tenaga kerja.
Digitalisasi, kata dia, di satu sisi membuka lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain hal tersebut juga menghilangkan lapangan kerja tertentu.
Oleh karena itu, negara G20 pun ikut membahas tersebut. Sri Mulyani pun mengatakan dalam menghadapi digitalisasi peningkatan skill diperlukan oleh para pekerja.
Ia menuturkan mau tidak mau para pekerja harus bisa beradaptasi.
"Training, retraining itu menjadi sesuatu yang a must. Kita menggunakan katakanlah Kartu Pra Kerja, adalah salah satu bentuk terobosan kita untuk bridging," kata Sri Mulyani.
"Pasti belum sempurna tapi itu adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan bahwa akan ada disrupsi di pasar tenaga kerja menimbulkan financial benefittapi juga bisa financial disaster," imbuhnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyinggung bawah digitalisasi memiliki risiko tersendiri dalam industri keuangan. Menurutnya, hal ini tergantung pula pada tingkat literasi dan kebijakan masyarakat.
Ia mencontohkan teknologi menciptakan pinjaman online (pinjol). Namun, tak sedikit masyarakat yang terjerat dan malah menjadi hedonisme.
Karenanya, Sri Mulyani tak heran banyak kepala negara yang ia temui sama-sama ingin mengatur terkait hal tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.
Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.
"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).
Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).
Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.
"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).
[Gambas:Instagram]
Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.
Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.
"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.
"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.
Lihat Juga :Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar |
Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.
Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.
"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.
Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.
Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.
"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:rajahoki89、bunga pinjaman kredivo、gacor 96 slot
Terkait:slot jp gacor、situs terpercaya judi slot、nama2 situs slot terpercaya、ugwin288、pinjaman bank online、hoki368 rtp、duniajp、slot7000、jatislot、bandarslot88
bab terbaru:buku mimpi 21(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《cara membayar angsuran kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ada kami pinjamanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara membayar angsuran kredivo》bab terbaru。