kunci main slot fafafa

pola pola gacor 921Jutaan kata 90296Orang-orang telah membaca serialisasi

《kunci main slot fafafa》

Melihat Perkembangan Pembangunan 5 Ruas Jalan Pantai Selatan Jawa******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun lima ruas Jalan Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 1.313 kilometer (km) dari target keseluruhan panjang 1.543 km.

Jalur Pansela sendiri merupakan jaringan jalan yang melintasi pesisir selatan Pulau Jawa.

Pemanfaatan jalur Pansela ini dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Banten hingga Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

1. Provinsi Banten ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 170 km.

2. Provinsi Jawa Barat ruas Batas Provinsi Banten-Sindang Barang sepanjang 416 km.

3. Provinsi Jawa Tengah ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet-Glonggong sepanjang 215 km.

4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ruas Karangnongko-Legundi-Duwet sepanjang 112 km.

5. Provinsi Jawa Timur ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger-Glenmore sepanjang 396 km.

[Gambas:Instagram]

Sementara itu ruas Jalan Pansela yang belum selesai terbangun adalah sepanjang 230 km. Di antaranya di Yogyakarta masih tersisa 6 km dan di Jawa Timur tersisa 224 km yang belum terbangun.

Di luar fungsinya mendukung konektivitas, jalur ini melewati berbagai pemandangan yang indah yang memanjakan mata, mulai dari tebing hingga pantai.

Ada sekitar delapan objek wisata pantai dilewati Jalur Pansela di antara lain Pantai Congot, Pantai Pandansimo, Pantai Glagah, Pantai Parangtritis, Pantai Soge, Pantai Laguna Glagah, Pantai Kuwaru, dan Pantai Bantul.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

BMKG deteksi 51 titik panas di Riau******

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi 51 titik panas di Provinsi Riau yang lokasinya kebanyakan berada di daerah pesisir timur Sumatera yaitu terbanyak di Kota Dumai, Jumat.

Prakirawan BMKG Pekanbaru Bella RA menyampaikan jumlah titik panas ini berdasarkan data yang diperbarui pada Jumat pukul 16: 00 WIB. Dari jumlah 51 tersebut 26 titik panas itu terpantau di wilayah Kota Dumai.

"Ada sebanyak 51 titik panas dengan 47 tingkat dalam kategori sedang dan 4 rendah yang tersebar di enam kabupaten/kota di Provinsi Riau," katanya.

Kemudian sebanyak 8 titik di Kabupaten Siak masing-masing lima di Bengkalis, Rokan Hilir, dan Pelalawan, serta dua titik panas juga terpantau di Kabupaten Inderagiri Hilir.

Sementara itu di wilayah Sumatera total terpantau sebanyak 74 titik panas. Di samping 51 di Riau, masing-masing 7 di antaranya terdapat di Jambi dan Sumatera Utara. Di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan 3 titik panas, Lampung 1, Kepulauan Riau 1, dan Bangka Belitung juga 1.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau melaporkan kebakaran hutan dan lahan terhitung awal Januari hingga 26 Februari 2024 di provinsi itu sudah mencapai seluas 21,80 hektare.

Lokasi kebakaran terluas di Dumai 13,40 Ha, Bengkalis 4,30 Ha, Kepulauan Meranti 2 Ha, Siak 1 Ha, Pekanbaru 0,05 Ha, dan Kuantan Singingi 0,05 Ha.

Kepala BPBD Riau Edy Afrizal mengatakan saat ini beberapa daerah di Riau, intensitas hujan sudah turun. Jika memang kondisinya sudah musim kering, pihaknya mendorong kabupaten/kota untuk segera menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2024.

"Sebab penetapan status siaga itu sebagai upaya antisipasi lebih awal, karena sampai saat ini baru Kota Dumai yang sudah menetapkan status siaga darurat karhutla," katanya.

Baca juga: BMKG deteksi 3.675 titik panas di Pulau Sumatera, terbanyak di Sumsel
Baca juga: BMKG: Titik panas di Riau turun signifikan usai diguyur hujan.
Baca juga: BPBD Riau kerahkan helikopter padamkan api di Rokan Hilir
 

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：buana88、lineslot、free bonus new member casino

Terkait：situs toto macau terpercaya、agen slot yang mudah menang、togel jawa kuno prediksi、sevenslot777、situs 388 slot login、buku 1000 mimpi togel、lazada bisa pinjam uang、gold 88 slot、paktuaslot、bolacasino88

---

---

bab terbaru：pkv qq（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12