keuntungan kredivo premium 57Jutaan kata 992619Orang-orang telah membaca serialisasi
《poker bonus new member 50》
Mengintip Klaim Kekayaan Helena Lim yang Terjerat Kasus Korupsi Timah******
Crazy Rich Helena Lim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaankorupsitata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan Helena selaku manajer PT QSE diduga telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerja sama penyewaan peralatan proses peleburan Timah.
"Di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT QSE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para peserta yang lain dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR," tuturnya kepada wartawan, Selasa (26/3).
Helena Lim memiliki rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Dalam wawancaranya di akun YouTube Boy William, ia menceritakan rumah itu ia peroleh berkat kerja kerasnya melakukan berbagai pekerjaan mulai dari pegawai bank, sekretaris, hingga menjalankan berbagai usaha.
Sementara itu dalam akun YouTube The Hermansyah A6, Helena mengatakan rumahnya memiliki luas 1.000 meter persegi. Dalam video itu, Helena memperlihatkan rumahnya yang mewah dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang hingga salon.
Ia juga menceritakan awalnya ia bekerja sebagai marketing bank di Medan sejak 1996. Sejak itu ia bertemu banyak customer. Salah satu customer kemudian mengajaknya bekerja sama di Jakarta.
Dari situ, kekayaan Helena Lim perlahan meningkat. Tak hanya rumah mewah, ia juga mengklaim memiliki bisnis di antaranya minuman diet merek DRZLIM Official Fiber Sehat. Hal itu diketahui dari biografi akun Instagram Helena yang saat ini telah dikunci.
Namun, Helena mengaku tidak kaya sejak lahir.
"Gue dari kecil susah. Gue bukan dari keluarga kaya," katanya.
Ia mengatakan telah ditinggal sang ayah sejak umur 12 tahun sehingga kehidupannya dibiayai oleh sang ibu hingga SMA. Saat kuliah, ia memutuskan untuk sambil bekerja.
Helena mengatakan kekayaannya diperoleh dengan kerja keras, termasuk rumah mewahnya. Ia mengatakan sudah lama memimpikan rumah dengan kolam renang, ruang karaoke, hingga salon.
"Punya rumah gini aku juga harus work hard. Jadi orang harus punya mimpi," katanya.
Helena Lim juga dikenal sebagai penyanyi. Ia pernah merilis single berjudul Pasrah di 2019.
Kejagung langsung menahan Helena Lim usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Helena ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan usai penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.
Kuntadi menjelaskan dalam kasus ini, Helena selaku manajer PT QSE diduga telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerja sama penyewaan peralatan proses peleburan Timah.
"Di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT QSE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para peserta yang lain dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR," tuturnya.
Dalam kasus ini, Helena dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP.
Sebelumnya, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk 2015-2022.
Kejagung menduga terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait kerja sama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal.
Hasil pengelolaan itulah yang kemudian dijual kembali oleh pihak swasta kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Pemerintah Akhirnya Mau Bayar Utang Rafaksi Migor Rp474 M ke Peritel******
Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.
Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.
"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).
Lihat Juga :Sri Mulyani Akhirnya Bersuara Soal Aturan Barang Bawaan ke Luar Negeri |
Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.
"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.
Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.
"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.
Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi).
Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.
Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.
Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.
[Gambas:Video CNN]
Ayu, Takjil dan Berkah Untung Rp1,5 Juta per Hari Imbas Ramadan******
Bulan Ramadanselalu penuh berkah. Salah satunya, dirasakan pedagang takjil.
Ayu (32) misalnya. Pedagang takjil di Cinangka, Depok mengatakan sudah berjualan takjil setiap Ramadan sejak tiga tahun lalu.
Ia memulai usaha karena kala itu berhenti bekerja akibat pandemi. Ternyata, usaha itu berlanjut sampai saat ini.
"Nah, pas 2021 kan pandemi lagi parah-parahnya. Aku ikut kena layoff. Ya sudah deh mulai usaha open PO risoles dan pas puasa juga aku buka lapak, ternyata orang-orang pada suka dan habis terus. Jadi lanjut sampai sekarang," imbuhnya.
Menurut Ayu, untuk hari biasa ia hanya menjual risoles sesuai dengan pesanan yang masuk. Namun, untuk bulan Ramadan ia menjual berbagai macam, seperti gorengan bakwan, tahu, lontong, hingga es buah.
"Kalau puasa begini jualnya banyak. Kayak ini nih, ada bakwan, tahu isi, mendoan, es buah, es cincau. Tapi menu favorit tetap risoles," jelasnya.
Ayu mengaku pada Ramadan ini, per hari bisa meraup keuntungan hingga Rp1,5 juta. Lebih besar dibandingkan hari biasa karena hanya fokus satu menu.
Adapun harga risoles nya Rp5.000-Rp7.000 per biji bergantung isiannya, ada mayonise, keju, dan daging. Untuk gorengan Rp2.000 per biji dan es buah Rp5.000 per bungkus.
"Sehari kira-kira dapat Rp1,5 juta lah. Itu kalau habis. Kalau lagi hujan suka nggak habis ya paling Rp1 jutaan itu. Kalau hari biasa kan aku memang tidak buka lapak, hanya menunggu pesanan yang masuk aja, jadi tidak menentu. Tapi dengan puasa tahun-tahun lalu sama sih hasilnya. Ramainya juga tetap," kata Ayu.
Senada, Juleha (28) pedagang takjil di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, mengatakan cuan selama Ramadan ini. Meski hanya jual gorengan, ia bisa memperoleh keuntungan hingga Rp800 ribu per hari.
Lihat Juga :Unilever Akan Pecat 7.500 Karyawan Demi Bisnis Es Krim |
"Bersih nya sih Rp600 ribu sampai Rp800 ribu bisa kalau lagi puasa gini," jelasnya.
Menurutnya, ia menjual gorengan setiap hari dan tidak pernah pindah lapak. Jenisnya beragam, ada bakwan, tahu isi, tempe, cireng, ubi hingga risol isi bihun.
"Tapi kalau lagi puasa gini, ya tambahan menunya ada es buah dan Aqua botol gini (sambil menunjuk dagangannya). Harganya sih tetap sama 3 biji Rp5.000 untuk gorengan. Es buah Rp5.000 per bungkusnya," jelasnya.
Ia mengaku selama Ramadan, penjualannya naik signifikan. Konsumen pun membeli langsung banyak sekaligus.
"Kalau hari biasa kan memang yang beli tidak banyak. Kalau puasa gini, banyak yang datang terutama dari orang kementerian yang buka puasa sama orang-orang yang nongkrong di sini. Belinya juga banyak, kadang ada yang Rp50 ribu per orang. Pernah ada yang Rp100 ribu malah. Jadi berkah sekali untuk saya," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:pengajuan pinjol selalu ditolak、vbola76、slot demo agen138
Terkait:erek erek motor、mudah gacor、slot gacor jam 5 sore、situs 388、pinjol sinarmas、303 slot login、petir888、afatogel、area188 slot、cara pasang judi togel online
bab terbaru:slot 138 gacor(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.
Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.
"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).
Lihat Juga :Sri Mulyani Akhirnya Bersuara Soal Aturan Barang Bawaan ke Luar Negeri |
Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.
"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.
Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.
"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.
Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi).
Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.
Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.
Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.
[Gambas:Video CNN]
Kantor Staf Presiden (KSP) heran mengapa harga berasdi pedagang tradisional dan warung-warung masih tetap mahal. Padahal harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan Pasar Induk Beras Johar, Karawang sudah turun.
Deputi III KSP Edy Priyono menyorot rata-rata harga beras medium pada panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ada di kisaran Rp14 ribu per kg.
Menurutnya, ini berbeda dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan data Kementerian Perdagangan yang menunjukkan harga beras medium masih di level Rp16 ribu per kg.
Meski di pasar induk sudah turun, Edy mengatakan harga beras di tingkat pedagang dan warung masih tetap mahal. Ini terjadi merata di Jakarta maupun Jawa Barat.
Ia mencontohkan rata-rata harga beras medium di Jakarta menembus Rp16.150 per kg atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Harga rata-rata harga beras medium di Jawa Barat juga cukup tinggi, yakni Rp16.050 per kg.
"Ini menjadi pertanyaan besar, tidak untuk kita diskusikan sekarang, tapi mohon menjadi perhatian teman-teman, saya enggak tahu kalau begini nih Kementerian Perdagangan atau Badan Pangan. Kenapa harga beras medium yang sudah murah di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar Karawang itu tidak tertransformasi menjadi harga beras medium yang rendah di pasar tradisional dan warung-warung? Itu pertanyaan," tutur Edy.
"Apakah mereka (pedagang) mengambil margin cukup besar atau gimana? Kita gak tahu. Upaya kita sudah sangat besar kan, sudah banyak yang dilakukan teman-teman Badan Pangan, Bulog, kerja sama dengan teman-teman pemerintah daerah," sambungnya.
Ia mengatakan Pasar Induk Cipinang menjadi tempat pedagang-pedagang eceran mengambil beras. Secara logika, Edy menyebut jika beras yang didapat lebih murah di Pasar Induk Cipinang seharusnya membuat harga jualnya juga murah.
[Gambas:Video CNN]
Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.338 pada Kamis (21/3). Indeks saham menguat 7,22 poin atau plus 0,10 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,07 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,58 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 306 saham menguat, 204 terkoreksi, dan 254 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor basic yang naik 1,14 persen.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 2,03 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 1,62 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan tumbuh 2,41 persen.
Mirip, bursa saham Eropa seluruhnya melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 1,30 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,58 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,79 persen.
Bursa Amerika juga serempak ditutup hijau, seperti di Asia. Indeks S&P 500 tumbuh 0,89 persen, indeks NYSE menguat 0,86 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 1,25 persen.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.
Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.
"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).
Lihat Juga :Sri Mulyani Akhirnya Bersuara Soal Aturan Barang Bawaan ke Luar Negeri |
Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.
"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.
Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.
"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.
Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi).
Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.
Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.
Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.
[Gambas:Video CNN]
Harga piringan hitam (vynil) akan kembali menjadi salah satu komoditas pengukur inflasidiInggris. Hal ini dilakukan untuk pertama kalinya sejak 1992.
Adapun perhitungan harga piringan hitam ini tak lepas dari popularitasnya di Inggris. Terutama gara-gara melonjaknya penjualan piringan hitam penyanyi asal AS, Taylor Swift.
Kantor Statistik Nasional Inggris (The Office for National Statistics/ONS) pada awal Maret lalu memperbaharui 700 barang dan jasa yang digunakan untuk mengukur inflasi.
"Seringkali keranjang tersebut mencerminkan adopsi teknologi baru, namun kembalinya piringan hitam menunjukkan bagaimana kebangkitan budaya dapat mempengaruhi pengeluaran kita," kata Wakil Direktur Harga ONS Matt Corder seperti dikutip dari CNN Business, Senin (11/3) lalu.
Menurutnya, isi keranjang belanja nasional penting karena menjadi dasar penghitungan indeks harga konsumen. Indeks ini pun merupakan salah satu ukuran inflasi yang akan dipertimbangkan Bank of England dalam memutuskan kapan akan mulai menurunkan suku bunga.
Inflasi Inggris sendiri telah melambat dari 11,1 persen menjadi 4 persen. Namun, angka tersebut masih di atas target bank sentral sebesar, yakni 2 persen.
Piringan hitam sendiri tak masuk dalam komponen perhitungan inflasi Inggris selama 32 tahun. Hal itu terjadi karena rilisan musik itu kalah pamor dari CD dan kaset pita.
Kendati, piringan hitam kembali populer dalam beberapa tahun terakhir.
Tahun lalu, 6,1 juta piringan hitam terjual di Inggris. Menurut data dari British Phonographic Industry (BPI), ini adalah jumlah tertinggi sejak 1990.
Dari jumlah tersebut piringan hitam "1989 (Taylor's Version)" milik Taylor Swift terjual paling banyak.
CEO BPI Jo Twist mengatakan sangat wajar jika piringan hitam dilihat sebagai indikator populer tentang bagaimana orang membelanjakan uang mereka.
"Format yang sangat disukai ini telah menyebabkan permintaan tumbuh secara konsisten selama hampir dua dekade, termasuk di kalangan konsumen muda dan lebih beragam yang melakukan streamingsetiap hari tetapi juga suka memiliki musik favorit mereka dalam format fisik," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.
Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.
"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.
Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.
"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.
Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.
Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.
"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.
Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.
"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.
Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.
"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.
Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.
"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.
Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.
Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.
Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.
SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.
"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.
Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).
Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.
Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
(ory/ory)《poker bonus new member 50》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cici4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《poker bonus new member 50》bab terbaru。