sboslot99

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

Profil Budi Said yang Kalahkan Antam di Gugatan 1,1 Ton Emas******

Nama crazy rich Surabaya Budi Said lagi-lagi mencuat setelah dirinya menang gugatan emas batanganseberat 1.136 kg melawan PT Aneka Tambang (Antam) di tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Amar putusan PK tersebut diunggah di laman resmi Mahkamah Agung (MA). Perkara tercatat pada nomor 554 PK/PDT/2023.

"Amar putusan: tolak," demikian bunyi putusan PK dikutip dari laman MA, Senin (18/9).

Lantas, siapa sebenarnya Budi?

Dilansir dari berbagai sumber, Budi adalah Direktur Utama PT Tridjaya Kartika Grup.

Dalam laman resmi perusahaan, Tridjaya Kartika Grup adalah perusahaan properti yang bermarkas di Surabaya.

Beberapa proyek residensial milik perusahaan, antara lain Kertajaya Indah Regency, Florencia Regency, dan Taman Indah Regency.

Tidak hanya itu, perusahaan juga memiliki pusat perbelanjaan bernama Plasa Marina.

Plasa ini berisi toko-toko yang menyediakan kebutuhan elektronik, produk fesyen, hingga salon kecantikan. Selanjutnya, Tridjaya Kartika Grup juga memiliki apartemen bernama Puncak Marina Apartments.

Perselisihan Antam dengan Budi bermula ketika crazy rich itu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Namun, ia baru menerima 5.935 kg. Karena merasa dirugikan, ia pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Mengutip laman PN Surabaya, disebutkan ada lima pihak tergugat. Meliputi, Antam sebagai tergugat I, Kepala BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat II, Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat III.

Kemudian, General Trading Manufacturing And Service Senior Officer Ahmad Purwanto sebagai tergugat IV, dan Eksi Anggraeni sebagai tergugat V.

Gugatan itu telah melalui 31 sidang dan putusan majelis hakim dilakukan pada 13 Januari 2022 lalu.

Salah satu petitum gugatan itu meminta ganti rugi disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas lewat www.logammulia.com.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun, ia kalah di tingkat banding. Tak ingin menyerah, ia mengajukan kasasi ke MA. Pengajuan kasasi tersebut akhirnya dikabulkan.

[Gambas:Video CNN]

PT Antam pun kembali melawan dengan mengajukan PK. Namun, MA menolak permintaan itu. Walhasil, Budi menang dalam gugatannya.

Ketua majelis PK ini adalah Yakup Ginting, dengan anggota majelis Muh Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Selain itu, panitera pengganti Prasetyo Nugroho.

Permohonan PK diajukan PT Antam diwakili Nicolas D Kanter selaku Direktur Utama.

Sementara itu, pihak termohon PK adalah Budi Said, Eksi Anggraeni. Lalu, Endang Kumoro, dkk sebagai turut termohon PK.

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Uang BPJS Terkuras Rp10 T Imbas Penyakit Napas, Termasuk Dampak Polusi******

Menteri KesehatanBudi Gunadi Sadikin mengungkap penyakit pernapasanyang disebabkan oleh polusi udara membuat BPJS Kesehatan harus menghabiskan dana mencapai Rp10 triliun.

Hal ini disampaikan Budi usai meikuti rapat terbatas di Kantor Presiden soal polusi udara kawasan Jabodetabek pada Senin (28/8).

"Kita laporkan bahwa ke-6 penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan, ini beban BPJS-nya tahun lalu Rp10 triliun," ucap Budi.

Sepanjang 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melihat adanya tren kenaikan beban BPJS untuk penyakit terkait pernapasan, terutama ISPA, asma dan pneumonia.

"Yang top three-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, ISPA kemudian asma. Ini totalnya sekitar Rp8 triliun dari Rp10 triliun yang dari enam penyakit," lanjut dia.

Dari sejumlah faktor yang bisa memicu penyakit pernapasan, Budi mengatakan bahwa temuan Kemenkes menunjukkan bahwa buruknya polusi udara adalah biang kerok paling dominan.

"Penyebabnya banyak, yang paling dominan adalah polusi udara itu antara 24-34 persen dari 3 penyakit utama tadi, pneumonia, ISPA dan asma. Itu disebabkan oleh polusi udara," jelas Budi.

Terkait ancaman kesehatan ini, Budi mengimbau masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tertib mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Dia menyarankan masyarakat menggunakan masker standar medis jenis KF94 dan KN95 yang memiliki kekuatan menahan partikel kecil untuk masuk ke paru-paru.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Daftar Masalah dan Korupsi di BUMN yang Terbongkar Belakangan Ini******

Kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seolah tak ada habisnya. Terbaru, bos anak usaha BUMN terlibat kasus dugaan korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga orang menjadi tersangka dalam kasus itu.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan tiga tersangka tersebut adalah DD selaku Dirut PT Jasamarga Jalan Layang Japek atau JJC periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, dan TBS selaku tenaga ahli Jembatan PT LGC.

Sedangkan TBS selaku tenaga ahli diduga turut serta menyusun gambar detail enginering desain (DED) yang di dalamnya terdapat pengkondisian volume.

"Diduga akibat perbuatan korupsi tersebut telah merugikan keuangan negara yang berdasarkan hasil sementara perhitungan kami, kurang lebih sekitar Rp1,5 triliun," ujar Kuntadi dalam konferensi pers, Rabu (13/9) lalu.

Sebelum kasus korupsi Tol MBZ, BUMN sendiri telah diwarnai kasus korupsi. Berikut diantaranya:

Penyelundupan Harley Davidson di Garuda Indonesia

Pada 2019 lalu, jajaran Direksi PT Garuda Indonesia yang terbukti terlibat dalam penyelundupan Harley-Davidson dan Sepeda Brompton.

Buntut kasus tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir pun memecat Direktur Utama Garuda saat itu, yakni Ari Akshara. Berdasarkan audit komite, pembelian komponen Harley Davidson itu merupakan pesanan Ari melalui pegawainya.

Ari memerintah untuk mencarikan sepeda motor Harley-Davidson sejak 2018 lalu. Transaksi pembelian dilakukan pada April 2019 melalui rekening pribadi bagian keuangan Garuda di Amsterdam.

Hingga akhirnya motor dibawa ke Indonesia atas nama salah satu pegawainya yang berinisial SAS pada penerbangan Garuda Indonesia menggunakan pesawat Airbus A330-900 pada 17 November 2019 lalu.

Selain Ari, Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia juga memecat empat direksi lain karena kasus tersebut. Mereka adalah, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

Suap Pengadaan Mesin Rolls Royce Garuda Indonesia

Masih di 2019, Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar didakwa menerima suap dari mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo sebesar Rp5,859 miliar dan sejumlah uang dalam bentuk dolar yakni US$ 884.200, EUR 1.020.975, dan Sin$ 1.189.208.

Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengadaan mesin Rolls Royce terkait dengan perawatan pesawat.

Jaksa penuntut umum memperinci sejumlah pengadaan tersebut yakni Total Care Program (TCP) mesin Rolls Royce Trent 700, pesawat airbus A330-300/200, airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pesawat bombardier CRJ 1.000, dan pesawat ATR 72-600.

Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengadaan mesin Rolls Royce terkait dengan perawatan pesawat.

Jaksa penuntut umum memperinci sejumlah pengadaan tersebut yakni Total Care Program (TCP) mesin Rolls Royce Trent 700, pesawat airbus A330-300/200, airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pesawat bombardier CRJ 1.000, dan pesawat ATR 72-600.

Perkara itu berawal dari kepemilikan enam unit pesawat Airbus A330 dari Garuda yang menggunakan mesin produksi Rolls Royce tipe Trent 700 dengan jumlah 15 unit mesin.

Emirsyah juga menyepakati kontrak dengan Rolls Royce atas TCP terhadap mesin Rolls Royce Trent 700 untuk empat unit pesawat Airbus A330 yang disewa Garuda dari AerCap dan ILFC.

Atas kesepakatan itu, Emirsyah menerima uang sejumlah US$ 680 ribu dari Rolls Royce melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa dan Connaught International yang juga milik Soetikno.

Jaksa menyebut Emirsyah juga menerima uang atas pembelian pesawat airbus A330-300/200. Hal itu berawal dari pemesanan pembelian pesawat Airbus A330 yang jumlahnya meningkat sesuai amandemen perjanjian yang dibuat kedua pihak.

Garuda juga mengikat kontrak pembelian mesin Trent 700 dengan Rolls Royce untuk pesawat Airbus A330 dan penggunaan metode TCP untuk perawatan mesinnya.

Untuk memuluskan prosesnya, Soetikno memberi sejumlah uang kepada beberapa pejabat Garuda, termasuk Emirsyah, yang berasal dari komisi sebagai penasihat bisnis Rolls Royce dan Airbus.

Kejagung menetapkan 13 perusahaan manajer investasi menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di tubuh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Perusahaan itu diduga terlibat dalam pelarian uang nasabah pada 2020 lalu.

Perusahaan yang dimaksud adalah PT DM/PAC, PT OMI, PT PPI, PT MD, PT PAM, PT MAM, PT MNC, PT GC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TVI, dan PT SAM.

Kejagung sebelumnya menyatakan kasus dugaan korupsi Jiwasraya telah merugikan keuangan negara hingga Rp16,8 triliun.

Angka ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korupsi Asabri hingga Waskita

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Teten Duga Sepinya Pasar Tanah Abang Gegara Barang Impor Ilegal******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM)Teten Masduki menduga sepinya Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat karena ada produk impor ilegal yang dijual di Indonesia.

Ia pun berpendapat barang ilegal itu dijual dengan harga sangat murah di online shop. Oleh karena itu, para pedagang, khususnya di Pasar Tanah Abang kalah saing.

Padahal, kata Teten, pedagang di Pasar Tanah Abang juga sudah bertransformasi ke pasar online. Namun, masih saja kalah saing dengan barang ilegal.

"Tapi saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka (pedagang Pasar Tanah Abang) tidak bisa bersaing karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali," kata Teten usai mengunjungi Pasar Tanah Abang, Selasa (19/9).

Dengan alasan tersebut, Teten mengatakan pihaknya bakal mengatur kembali aturan arus barang masuk ke RI. Di sisi lain, ia juga bakal memastikan apakah aturan saat ini terlalu longgar sehingga bea masuk barang impor rendah.

Teten menambahkan pihaknya juga bakal mengecek barang-barang impor yang saat ini beredar di online shop. Pengecekan ini dilakukan demi memastikan barang itu ilegal atau tidak.

"Saya akan lihat apa perlu kami atur platform-platform digital baik domestik maupun luar, yang bagian global. Apakah barang yang di sana disertai dokumen. Barang-barang mereka legal atau tidak? Sudah izin SNI, sudah izin halal dan sebagainya," ucap Teten.

Dalam tinjauannya, Teten mengatakan para pedagang Pasar Tanah Abang kehilangan pembeli beberapa waktu belakangan.

Para pedagang mengeluhkan saat ini omzet mereka menurut lebih dari 50 persen per hari.

"Tadi saya diskusi dengan PD Pasar Jaya memang ini terjadi penurunan dan kemungkinan bisa permanen penurunnya," kata Teten.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Bapanas Kirim 4.500 Ton Beras ke Pasar Induk Cipinang Demi Tekan Harga******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelontorkan 4.500 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) demi menekan harga beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan gelontoran beras SPHP ke PIBC merupakan arahan Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 4.500 ton beras SPHP terbagi atas 1.500 ton ke 50 pedagang terverifikasi dan sebanyak 3.000 ton dikirim ke gudang Food Station BUMD DKI di PIBC. Beras tersebut dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp10.900 per kilogram (kg) ke masyarakat.

Arief mengimbau agar seluruh toko yang menjual beras SPHP memasang spanduk informasi harga sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai peredaran beras tersebut di pasaran.

Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dengan harga yang tidak melebihi HET. Harga beras SPHP di PIBC paling tinggi Rp10.385 per kg dan di tingkat pengecer sampai kepada masyarakat Rp10.900 per kilogram.

Arief juga meminta semua pihak dapat turut mengawasi penyaluran beras SPHP agar sesuai dengan HET yang ditetapkan. Ia mengatakan jika terjadi pelanggaran maka bisa dilaporkan ke Satgas Pangan.

Di sisi lain, Arief mengatakan dengan digelontorkannya beras SPHP tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok tersedia. Karenanya, ia mengimbau masyarakat agar tidak panic buying.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berbelanja bijak, tidak perlu memborong beras di luar kebutuhan normal, karena stok beras yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]