untung99 slot

Tuhan tanpa Batas

Arti dan Asal Usul WHOOSH Bisa Jadi Nama Kereta Cepat Jakarta******

Pemerintah memberi nama Kereta CepatJakarta-Bandung 'WHOOSH'. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengatakan nama itu memiliki kepanjangan 'Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Handal'.

Ia mengatakan nama itu diambil karena menggambarkan kecepatan dan sesuai dengan kereta.

Budi juga menyebut Whoosh sebagai ungkapan yang keluar kala para menteri dan Presiden Jokowi menjajal kereta cepat. Selain itu, para penumpang juga merasakan hal yang sama.

"Dari beberapa nama Whoosh itu paling tepat. Pak presiden punya peran banyak. Tapi ini dialog," kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (21/9).

Budi pun menambahkan nama Whoosh lebih bagus dari pada nama kereta cepat di Jepang, yakni Shinkansen.

"Saya pikir ini luar biasa, saya setengah terperangah, bagus juga ya, kalau dengan Shinkansen bagus ini (Whoosh) ya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua tim panel penilai lomba Identitas Jenama (nama dan logo) Kereta Cepat Indonesia, Triawan Munaf menuturkan saat ini pembuatan logo 'Whoosh' sedang dalam tahap penilaian.

Adapun sayembara pembuatan logo sudah dimulai sejak Juli lalu. Triawan mengatakan saat ini sudah ada tiga logo unggulan dan pemenangnya segera diumumkan.

"Whoosh dalam bahasa Inggris memang artinya sama, cepat. Kami itu mencari istilah yang tak hanya diterima lokal, tapi internasional juga," ucap Triawan.

Ke depan, jika logo Whoosh sudah ditentukan, nama itu akan terpampang di gerbong kereta cepat. Selain itu, logo tersebut juga bakal mewarnai bagian interior kereta.

[Gambas:Video CNN]

Tempat Perburuan Gen Super

Drama Musikal Gemilang Transportasi Indonesia Meriahkan Hub Fest 2023******

Drama musikal bertajuk Gemilang Transportasi Indonesia sukses memeriahkan panggung Hub Fest sebagai bagian dari perayaan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/9).

Tampil dengan medley beberapa lagu pop dan daerah dari seluruh Indonesia, penampilan yang dibawakan oleh para ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut sukses mengajak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjoget mengikuti musik.

Nampak saat lagu koplo Rungkad dibawakan, Budi terlihat ikut berdiri untuk bergoyang mengikuti irama lagu asal Jawa Barat yang dipopulerkan oleh Happy Asmara tersebut.

Set musikal ini dibuka dengan lirih lewat lagu Tanah Airku, bersamaan dengan spoken words yang membicarakan soal terbentang luasnya wilayah Indonesia.

"Indonesia adalah negara kepulauan yang luasnya terbentang dari ujung Sumatera hingga ke Papua," ujar pembaca puisi membuka set musikal tersebut.

Setelahnya, para penari masuk ke agas panggung untuk membawakan beragam tarian tradisional dari berbagai daerah Indonesia, diiringi oleh lagu Zamrud Khatulistiwa.

Di balik para penari latar, satu persatu vokalis utama dari DWP Kemenhub terlihat saling bergantian untuk menyanyikan bait demi bait lagu yang dipopulerkan mendiang Chrisye tersebut.

Lihat Juga : Pertunjukan Marching Band Kemenhub Buka Puncak Perayaan Harhubnas 2023

Energi para penonton pun semakin tergugah ketika aransemen musik mulai meningkat, seiring dengan lagu Sheila on 7 Melompat Lebih Tinggi yang dinyanyikan.

Puncak penampilan musikal ini hadir ketika deretan medley lagu bertempo tinggi dibawakan. Dimulai dengan Rungkad, para penari berpakaian tradisional mendadak berdiri di area tribun penonton untuk mengajak seluruh pengunjung bergoyang.

Setelah Rungkad, lagu-lagu daerah seperti Kicir-kicir, Sinanggar Tulo, hingga Goyang Maumere dimainkan untuk sukses menggoyang pengunjung.

Sebelumnya, pertunjukan marching band dan brass band dari Kementerian Perhubungan resmi membuka puncak perayaan Hari Perhubungan Nasional 2023 yang kali ini diadakan di Istora Senayan.

Dalam perhelatan bertajuk Hub Fest dengan tema Melaju untuk Transportasi Maju tersebut, terdapat juga beragam aktivasi dan panggung hiburan yang meramaikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023.

Selanjutnya, pertunjukan di area Indoor akan menghadirkan pertunjukan paduan suara dan tari tradisional dari DWP Kemenhub melalui koreografi yang dipimpin langsung oleh Ari Tulang.

Usai penampilan tersebut, akan terdapat sambutan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengiringi pemberian hadiah bagi pemenang Kegiatan Olahraga Kemenhub.

Di puncak acara, grup musik asal Bandung GIGI akan menjadi penampil pamungkas untuk menutup rangkaian Hub Fest Harhubnas 2023.

Bunuh seluruh dunia

Eks Dirut Pertamina Tersangka KPK, Erick Singgung Bersih******

Menteri BUMN Erick Thohirmenyinggung tindakan bersih-bersih BUMN setelah mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)Karen Agustiawan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG).

Erick mengatakan ia telah mencanangkan gerakan bersih-bersih BUMN sejak 2019. Ia ingin perusahaan milik negara mengedepankan akhlak dan tata pemerintahan yang baik.

"Ketika saya dipercaya, diberi amanah oleh Bapak Presiden sebagai pembantu beliau untuk mentransformasi BUMN, sejak awal saya bilang harus ada program bersih-bersih BUMN," kata Erick di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/9).

Ia bercerita banyak isu korupsi di BUMN yang dikaitkan ke dirinya. Namun, Erick memastikan BUMN di era kepemimpinannya bersih dan transparan.

"Kan sekarang di hal-hal seperti ini kadang-kadang diputarbalikkan seakan-akan wah ini kenapa gitu. Tapi saya bisa jamin bahwa di zamannya saya ini, saya berusaha benar- menjaga struktur, sistem yang lebih transparan dan baik," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.

Lembaga antirasuah itu menyebut Karen secara sepihak melakukan kontrak perjanjian perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Karen tidak melapor kepada Dewan Komisaris PT Pertamina.

Seluruh kargo LNG milik PT Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik. Karen diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar US0 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Xiao Yun Xi Chunyu

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Dosa Lumen

Penjual Produk Impor di E******

Pemerintah akan mengeluarkan aturan khusus untuk membendung masuknya barang impor di platform e-commerce.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebut dalam aturan itu, perdagangan produk UMKM yang bersumber dari luar negeri di e-commerce harus disertai dengan dokumen importasi.

Hal ini katanya ditujukan untuk menciptakan keadilan tidak hanya untuk pedagang lokal dan impor, tapi juga pedagang offlinedan online.

Teten mengatakan sebelum aturan keluar, pihaknya sudah minta kepada pihak e-commerceseperti TikTok untuk menyertakan dokumen tersebut.

Ia mengatakan kalau dokumen tak diberikan, maka perdagangan bisa dikatakan ilegal. Pasalnya, perdagangan itu terkait penjualan barang selundupan yang sanksi pidana sudah diatur dalam UU Kepabeanan.

"Kami ingin bekerja sama dengan platform digital karena sellerberjualan di dalamnya. Sebab bukan cuma onlinesaja yang jualannya diatur. Di offlinejuga diatur, kalau ada mal atau toko menjual barang gelap ilegal juga ada aturannya. Apa yang berlaku di offlinejuga mestinya berlaku di online. Sehingga nanti jika sudah dilakukan, dan itu melanggar, Kemenkominfo bisa langsung menindak platform tersebut," katanya.

Teten mengatakan penyertaan dokumen itu sejatinya sudah berlaku di negara Eropa.

Teten membantah aturan tersebut dibuat karena pihaknya menolak hadirnya produk asing atau impor. Ia berdalih aturan dibuat untuk menciptakan perdagangan yang adil antara onlinedan offline, merespons serbuan produk asing sehingga tercipta ekosistem yang lebih adil.

[Gambas:Video CNN]

Banjir barang impor menghantui UMKM di dalam negeri. Banjir terutama merebak setelah maraknya penggunaan aplikasi Tiktok Shop belakangan ini.

Karena banjir itu banyak pedagang yang mengeluh karena produk yang ditawarkan di TikTok Shop lebih murah dari yang mereka jual.

Terlahir untuk menjadi raja

Bahlil Sebut RI******

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan China Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi.

Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (18/9).

Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.

Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.

"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.

Pulau Rempang dengan luas mencapai 17 ribu hektare (ha) akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Menurut Bahlil, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group.

Perusahaan kaca terbesar di dunia asal China itu berencana akan berinvestasi senilai US,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

Namun di tengah rencana itu, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, warga tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.

"Kami harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kamu harus bicarakan," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17 ribu ha itu, akan ada sekitar 10 ribu ha menjadi kawasan hutan lindung.

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000( ha yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 ha," imbuh Bahlil.

Sementara, terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.

Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta.

Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta.

"Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," sambung Bahlil.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelas Hadi.