cara pinjam online bri

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Eiger Akui Jual Produk Made in China******

Eiger buka suara soal viral label produk topi bertuliskan Made in China di Twitter. Warganet sebelumnya mempertanyakan keaslian produk tersebut lantaran Eiger merupakan mereklokal yang berbasis di Bandung, Jawa Barat.

PR Executive Eiger Shulhan Syamsur Rijal mengakui topi tersebut memang produk asli perusahaannya. Eiger memang menerima produk dari pemasok luar negeri alias produk impor.

"Itu memang original produk EIGER. Nomor artikelnya mengarah ke produk topi. Untuk hal ini, EIGER memang menyediakan produk kegiatan luar ruang yang berasal dari berbagai pemasok, prioritas pemasok tetap dari dalam negeri, sebagian kecilnya dipasok dari pemasok lain dari luar Indonesia," ujarnya melalui keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (2/5).).

Shulhan menjelaskan pihaknya terpaksa mengambil dari pemasok luar negeri karena teknologi atau bahannya belum bisa didapatkan secara masif di Indonesia, bukan karena ketidaksiapan SDM lokal. Itupun klaimnya, jumlahnya sedikit.

[Gambas:Twitter]

"Beberapa artikel dengan jumlah sangat minor, itu tidak bisa disiapkan di Indonesia," ungkapnya.

Ia mencontohkan produk dari pemasok asing itu antara lain jam tangan, carabiner dan beberapa produk lain.

"Produk ini tidak 100 persen buatan dalam negeri. Jumlah produk Eiger. yang disuplai dari pemasok dari luar negeri jumlahnya masih minoritas," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penulis Lucu

Dirut Waskita Diberhentikan Sementara Usai Jadi Tersangka Korupsi******

PT Waskita Karya(Persero) memberhentikan Destiawan Soewarjono sebagai direktur utama perusahaan buntut dari langkah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Pemberhentian sementara itu berlaku mulai 29 April.

Pemberhentian itu diketahui dari Surat Keterbukaan Informasi Nomor 656/WK/DIR/2023 tertanggal 2 Mei yang dikirimkan Waskita Karya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pemberhentian dalam surat itu dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Destiawan sebagai tersangka korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumeda mengatakan untuk mempercepat proses penyidikan, Destiawan ditahan di rumah tahanan negara (rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung sejak 28 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023.

Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran uutang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.

Sebelum Destiawan, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Direktur Operasional II PT Waskita Karya periode 2018 sampai dengan sekarang Bambang Rianto (BR), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Juli 2020 sampai Juli 2022 Taufik Hendra Kusuma (THK).

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Berdarah Besi

Zulhas soal Utang Migor Rp344 M ke Peritel: Tak Ada APBN Untuk Bayar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.

Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia pertama

KM Sinabung Jadi Akomodasi Terapung Pendukung KTT Asean di Labuan Bajo******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan Kapal Motor (KM) Sinabung sebagai akomodasi terapung di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEANke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menugaskan hal tersebut kepada PT Pelni (Persero). Nantinya, kapal akan bersandar di Dermaga Waterfront Labuan Bajo pada 7-12 Mei 2023.

"Kapal Sinabung memiliki panjang 150 meter dan kapasitas untuk menampung kurang lebih 2.000 pax. Kapal ini akan disandarkan bersebelahan dengan kapal KRI yang difungsikan sebagai RS Terapung/Emergency di Dermaga Waterfront Labuan Bajo," ujar Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha dalam keterangan resmi, Selasa (2/5).

Selain menugaskan KM Sinabung, Arif mengungkapkan pihaknya melalui KSOP Labuan Bajo telah mengatur penempatan 10 kapal pinisi terbaik sebagai background meeting di perairan depan Hotel Meruorah. Nantinya, kapal akan digunakan untuk kegiatan Meeting, Incentive Convention, and Exhibition (MICE) serta lokasi akomodasi bagi para delegasi.

Ia juga menginstruksikan Kepala Kantor KSOP Kelas III Labuan Bajo untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pelabuhan, antara lain fasilitas pelabuhan, dermaga sandar, dan gedung terminal penumpang untuk dijadikan sebagai command centre.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Arif menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik dengan kementerian/lembaga terkait dan operator sarana dan prasarana transportasi untuk memastikan kelancaran keluar masuk kapal di Pelabuhan Labuan Bajo pada masa penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42.

"Antara lain kami berkoordinasi dengan PT Pelindo untuk menerjunkan kapal tugboat guna menjamin keamanan proses sandar kapal di pelabuhan, mengingat yang akan ada kapal-kapal milik TNI AL yang juga akan masuk atau sandar ke Pelabuhan Labuan Bajo," tuturnya.

Kemenhub bahkan menerjunkan kapal patroli KPLP serta KN Chundamani P.116 milik Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak untuk melakukan patroli di sekitar perairan Labuan Bajo.

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

Erick Thohir Masih Berhitung Soal Impor KRL Bekas Jepang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir belum bisa memutuskan impor KRL bekas dari Jepang. Salah satunya, mempertimbangkan kesanggupan produksi PT Industri Kereta Api (INKA).

Menurutnya, produk PT INKA memiliki dua kualitas, yaitu versi dalam negeri dan yang bekerja sama dengan perusahaan produsen gerbong asal Swis, Stadler.

"Nah tentu kita lihat kapasitas produksinya berapa, transparan saja, silakan diaudit. Kalau ternyata INKA ini sanggup produksi, misalnya 2.000 dan mencukupi seluruh kebutuhan, ya jangan impor," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/5).

Di satu sisi, Erick pun meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Dengan begitu, bisa dipetakan berapa gerbong yang dibutuhkan. Setelah itu, proyeksi pertumbuhan itu bisa dikaitkan dengan kondisi atau kapasitas produksi PT INKA.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark updan saya akan minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," ujar Erick.

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," imbuhnya.

Lihat Juga : Shopee dan Tokopedia Naikkan Biaya Mulai 1 Mei, Berikut Rinciannya

Ia mengklaim sudah berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Komisi IV DPR terkait impor KRL bekas ini.

Sementara itu, hasil audit BPKP secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama, impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional. Kedua, Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga, impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Basuki Sebut Jokowi Akan Cek Kebijakan Lampung di Viral Jalan Rusak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengecek langsung kebijakan Pemda Lampung dalam video viral jalan rusak di media sosial. Pengecekan akan dilakukan dengan mengunjungi Lampung.

Menurut Basuki, kunjungan Jokowi ke Lampung untuk mengetahui apakah kebijakan pemda setempat sudah tepat dalam mengatasi permasalahan jalan yang sampai viral di media sosial.

"Gara-gara itu, kalau ada di media sosial ramai kita akan cek kebenaran dari policy, kebijakan dari pemerintah daerah dalam penanganan itu," kata Basuki, dikutip dari Antara,Selasa (2/5).

Meski begitu, Basuki menyebut Jokowi bakal langsung membuat kebijakan setelah peninjauan tersebut. Ia berkata akan ada instruksi presiden (inpres) khusus mengenai pembangunan jalan daerah.

"Oh enggak, enggak. Belum ada perintah itu. Tapi survei iya, mungkin karena yang mau dikunjungi Pak Presiden. Tapi pelaksanaannya saya yakin belum ada perintah," tuturnya.

Salah satu jalan rusak di Lampung yang bakal ditinjau Jokowi disebut berlokasi di Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Jalanan tersebut disorot netizen dalam beberapa waktu belakangan.

Lampung viral setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak.

Alih-alih berbenah, Bima malah dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus Bima tersebut karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]