id slot88

daftar pinjol di ojk 2022 85Jutaan kata 909416Orang-orang telah membaca serialisasi

《id slot88》

Kemkominfo: Pers berperan jaga Pemilu damai dan transisi kepemimpinan******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pers memiliki peranan penting dalam menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar berlangsung damai dan mengawal transisi kepemimpinan nasional.

"Pers harus bisa berperan mengawal Pemilu agar berlangsung damai. Pemilu bisa mengantarkan kepada transisi kepemimpinan. Kalau Pemilunya damai berarti bangsanya utuh, sesuai dengan tema Hari Pers Nasional," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong saat dihubungi ANTARA, Jumat.

Usman menekankan bahwa pers memiliki tanggung jawab dalam mengawal pemilu agar berlangsung damai dan menghasilkan transisi kepemimpinan yang memiliki legitimasi.

Baca juga: Tiga paslon siap hadir di Deklarasi Kemerdekaan Pers

Baca juga: Sambut HPN, pengamat ingatkan media jaga hak publik atas berita benar

Dia menyampaikan pentingnya peran pers yang tetap independen dan kritis. Dalam konteks Pemilu, Pers juga harus berperan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi saat pencoblosan dan melawan politik uang.

"Saya kira yang menjadi penting mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu, mengajak masyarakat mencoblos pada 14 Februari. Kemudian mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela bukan karena politik uang," kata dia.

Dalam upaya menjaga kualitas demokrasi dan memastikan pemilu berlangsung dengan damai dan aman, Usman mengajak pers untuk menjadi clearing house atau rumah penjernih dari berita-berita hoaks yang marak menjelang pemilu.

Dengan menguatkan peran pers secara kritis dan independen, diharapkan pemilu 2024 dapat menghasilkan transisi kepemimpinan yang damai, sah, dan diterima oleh masyarakat.

Usman menilai dalam menjaga martabat demokrasi, dibutuhkan kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

"Saya kira itu yang penting bagaimana pers mewujudkan Pemilu yang damai yang legitimate, yang bisa mengawal transisi kepemimpinan kita secara lebih baik," pungkas dia.

Baca juga: Dewan Pers ajak capres-cawapres deklarasikan komitmen kemerdekaan pers

Baca juga: Anggota Dewan Pers: peran wartawan dukung pemilu yang berkualitas

Hari Pers Nasional diperingati pada 9 Februari setiap tahunnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Adapun pada tahun ini, Hari Pers Nasional mengangkat tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa".

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ahok pilih posisi jaksa agung atau menkeu jika ditawari jabatan******

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memilih posisi jaksa agung atau menteri keuangan jika ditawari untuk menduduki jabatan di pemerintahan.

"Kalau Ketua KPK itu kolektif, lu kalau mau angkat gue jadi jaksa agung dong, saya mah gak malu-malu," kata Ahok saat di acara "Ahok is Back" di Jakarta Selatan, Kamis.

Ahok menuturkan hal itu usai panelis sekaligus selebgram Young Lex bertanya seandainya Ahok menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Daripada memilih menjadi Ketua KPK, Ahok lebih tertarik menjadi jaksa agung yang nantinya akan membuat daftar rincian harta hingga pajak untuk orang yang ingin diajukan menjadi pejabat.

Baca juga: Ahok ungkap videonya dipotong soal ucapan Jokowi-Gibran tak bisa kerja
Baca juga: Ahok merasa pengalamannya "pas" usai mundur dari Pertamina

Selain jaksa agung, Ahok juga lebih memilih menjadi menteri keuangan (menkeu) sebagai posisi yang diinginkannya jika diberi kesempatan untuk menjabat di pemerintahan.

"Cuma dua lah, jaksa agung atau menteri keuangan lah, tapi menteri-menteri diperbaiki dong gajinya," ungkapnya.

Dengan demikian, dia menegaskan posisi tersebut hanya menjadi perandaian jika diberi kesempatan untuk memilih jabatan.

Dalam kesempatan itu, dia optimis pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mampu menjadi pemimpin di masa depan.

Ahok melalui unggahan di akun sosial medianya pada Jumat (2/2) mengumumkan bukti surat pengunduran dirinya dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Pengunduran diri ini terkait dengan dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rtp airbet88、kontes123、pola mahjong terbaru

Terkait：slot 138 slot、demo slot skywind、jokers4d、judi online24jam terpercaya slot、kancilbola、slot188、slot demo cukong 88、buku mimpi 81、slot zeus gacor jam berapa、rtp panen138

---

---

bab terbaru：dwslot88（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03