bandar slot

Pasca-95

Asosiasi Senang Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Umrah******

DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Aceh mengapresiasi kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut syarat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk pengurusan paspor untuk umrah.

"Kita di daerah sangat mengapresiasi kebijakan Dirjen Imigrasi ini karena ini sangat memberi kemudahan bagi para jemaah umrah, khususnya di Aceh," kata Ketua DPD Amphuri Aceh Welly Rifandi di Banda Aceh, Sabtu (25/2) seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Urus Paspor Umrah

"Tentu ini yang membuat lama. Maka dengan dicabutnya syarat rekomendasi oleh Dirjen Imigrasi ini, sekarang jemaah umrah bisa langsung pergi ke imigrasi setempat untuk pembuatan paspor," katanya.

Di sisi lain, kata dia, tren masyarakat Aceh berangkat umrah juga semakin menunjukkan pertumbuhan positif pascaterkurung pandemi Covid-19.

Apalagi, pemerintah juga telah membuka rute penerbangan umrah langsung dari Aceh, sehingga jemaah tidak lagi harus ke Medan, Sumatera Utara untuk berangkat.

"Jadi setiap saat ada saja masyarakat Aceh yang berangkat umrah. Dari Amphuri saja ada sekitar 1.000 jemaah yang sedang menunggu jadwal keberangkatan, hingga Ramadhan dan bulan Syawal mendatang," kata Welly.

Lihat Juga : SKB 2 Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah Diminta Dikaji Lagi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mencabut rekomendasi Kemenag dari syarat pengurusan paspor umrah.

"Pencabutan rekomendasi Kemenag tersebut untuk mempermudah. Kita jangan mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah," kata Silmy Karim.

Pencabutan rekomendasi sebagai syarat tersebut juga dibahas saat audiensi Dirjen Imigrasi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

Imigrasi, kata Silmy, selalu berkomitmen untuk melayani secara maksimal jemaah haji dan umrah, baik pada saat pembuatan paspor maupun dalam proses berangkat dan pulang dari dan ke Indonesia.

Adapun pencabutan rekomendasi Kemenag sebagai syarat pengurusan paspor untuk umrah tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal pelayanan penerbitan paspor RI bagi jemaah haji dan umrah tertanggal 22 Februari 2023.

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Satu pukulan bagi kaisar

Melihat Urgensi Impor KRL Bekas Jepang yang Ditolak Kemenperin******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Pasalnya, mereka ingin mendukung industri perkeretaapian dalam negeri.

Namun, langkah ngotot tersebut berpotensi membuat tarif KRL bengkak dan menelantarkan 200 ribu penumpang.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sedang dilema mencari pengganti 16 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbong kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo, seperti dilansir dari Antara,Selasa (28/2).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI. Ada urgensi pengadaan, melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL.

"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama. Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi.

Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) sekaligus Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2005-2019 dan Dewan Pengawas Indonesia Road Safety Partnership (IRSP) Ki Darmaningtyas lantas mengkritik keras pernyataan Sekjen Kemenperin Dody Widodo soal dalih penolakan impor KRL.

Ada empat poin bantahan Darmaningtyas kepada Kemenperin. Pertama,kapasitas produksi PT INKA masih terbatas. Ia menyindir PT INKA bahkan saat ini masih belum bisa menyelesaikan pembuatan kereta baru yang akan dioperasikan untuk KA Trans Sulawesi.

"Membuat sarana untuk LRT Jabodetabek juga belum sempurna. Apalagi diminta membuat KRL sampai 120 unit dalam setahun, tentu megap-megap," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/3).

Kedua,Darmaningtyas menyebut PT KCI sudah berkontrak dengan PT INKA untuk penyediaan sarana baru dengan total nilai kontrak mencapai Rp4 triliun. Namun, PT INKA baru mampu menyediakan sarana tersebut pada akhir 2025.

Padahal, ia merinci pada 2023 ini ada 120 unit alias 10train setdan tahun depan ada 228 unit atau 19 train setyang harus diganti karena batas usia pemakaiannya sudah habis.

Menurutnya, jika KRL yang batas usia pemakaiannya sudah habis namun tetap dioperasikan, maka akan berdampak pada keselamatan.

Ketiga,produk yang akan dibeli dari INKA juga tidak sepenuhnya buatan dalam negeri, melainkan produk dari Eropa. Darmaningtyas skeptis, menurutnya mana mungkin PT INKA mampu menyediakan kereta baru dengan kualitas andal dalam waktu singkat.

Keempat,bila PT KCI harus membeli produk baru berarti investasi yang dikeluarkan lebih besar. Jika investasinya lebih besar, tarif KRL berpotensi naik. Menurutnya, PT KCI bakal rugi jika membeli kereta baru dari INKA tanpa menaikan tarif KRL.

"Rugi tentu tidak masalah kalau pemerintah menambah subsidi sesuai dengan kebutuhan KCI dalam melayani penumpang yang ditargetkan. Celakanya, bila anggaran pemerintah untuk memberikan subsidi yang lebih besar juga tidak tersedia, maka PT KCI bisa bangkrut dan pelayanan publik dapat terganggu," tegasnya.

Darmaningtyas menekankan impor KRL bekas dari Jepang bukan berarti menghilangkan unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digembar-gemborkan Kemenperin. Menurutnya, rangkaian kereta dari Jepang bisa dioperasikan di Indonesia setelah melewati proses rekondisi di beberapa komponen.

Setidaknya ada 8 komponen yang menurut Darmaningtyas bisa masuk TKDN, yakni blok rem komposit, cat strip body, AC, kaca film, rubber bounded bogie, carbon brush traksi motor, contact strip pantograph, dan kain jok.

Menurut Darmaningtyas, Jepang dipilih karena selama ini semua rangkaian KRL yang beroperasi di Jabodetabek adalah impor dari Negeri Sakura. Dengan begitu, impor lanjutan dari Jepang tidak memerlukan penyesuaian teknis lagi.

Darmaningtyas mengatakan jika impor KRL bekas dari Jepang tidak dilaksanakan, maka layanan KRL Jabodetabek akan terganggu. Ia mencontohkan jika satu unit KRL pada jam sibuk bisa membawa 200 penumpang dan melayani 10 perjalanan dalam sehari, maka ada 200 ribu penumpang lebih yang dapat dilayani.

"Kalau sarananya berkurang 120 unit karena kereta yang sudah mencapai batas usia pemakaian tidak diganti, maka sekitar 200 ribu calon penumpang KRL Jabodetabek tidak dapat dilayani. Kalau mereka tidak terlayani, tentu kehebohannya akan melebihi kehebohan pro-kontra impor KA bekas," tandasnya.

Bersambung ke laman berikutnya...

Harga Kereta Bekas Impor Lebih Murah

langit keputusasaan

Ericsson Bakal PHK 8.500 Karyawan di Seluruh Dunia******

Perusahaan telekomunikasi raksasa Ericsson berencana melakukanPHK terhadap 8.500 pekerja di seluruh dunia. Hal itu dilakukan untuk efisiensi biaya operasional.

Salah satu penyedia jaringan seluler 5G terbesar di dunia ini sebelumnya mengumumkan upaya untuk memangkas biaya sebesar 9 miliar crowns (US9 juta) pada akhir tahun ini.

Di antara langkah-langkah lain, rencana tersebut "juga menyebabkan kebutuhan untuk menangani jumlah karyawan," kata juru bicara Ericsson (ERIC) seperti dikutipCNN Business, Jumat (24/2) lalu.

"Cara pengurangan jumlah pegawai akan dikelola dan akan berbeda tergantung pada praktik negara setempat," sambungnya.

Pada Senin lalu, Ericsson menyatakan akan memangkas sekitar 1.400 pekerjaan di Swedia. Pemotongan itu merupakan bagian dari total 8.500 pekerja yang akan di-PHK.

Ericsson adalah perusahaan terbaru yang mengumumkan ribuan PHK dalam beberapa pekan terakhir. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan Amazon dan Alphabet.

Sektor teknologi sangat terpukul setelah melakukan perekrutan besar-besaran selama pandemi. Perusahaan media juga melakukan PHK terhadap staf karena iklan online merosot.

Bulan lalu, Reutersmelaporkan Ericsson mencatat pendapatan inti kuartal keempat lebih rendah dari proyeksi karena penjualan peralatan 5G melambat di pasar seperti Amerika Serikat.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Agung

IHSG Kembali Lesu, Hari Ini Ditutup di Level 6.843******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.843  pada Selasa (28/2). Indeks saham turun 11,5 poin atau 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp14,51 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,69 miliar lembar saham.

Pada penutupan sore ini, sebanyak 230 saham menguat, 284 saham terkoreksi, dan 222 saham lainnya stagnan.

Kemudian, di bursa saham Asia, indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat naik 0,08 persen, index Kospi di Korea naik 0,42 persen. Sedangkan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,73 persen.

Bursa saham Eropa juga tak berbeda jauh. Indeks CAC 40 di Prancis naik 1,51 persen, disusul indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,72 persen, serta Indeks DAX di Jerman naik 1,13 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan bersinar di langit

Alasan Kemenperin Tolak Beri Rekomendasi Izin Impor KRL Bekas Jepang******

Kementerian Perindustrian(Kemenperin) menolak permintaan PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) untuk mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mengatakan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong KRL karena industri kereta api nasional mampu memproduksi kebutuhan dalam negeri.

Menurutnya, gerbong KRL itu bisa dibuat perusahaan dalam negeri, PT Industri Kereta Api (INKA).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujar Dody.

Ia menambahkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) seharusnya digencarkan secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Apalagi jika produk yang dibutuhkan mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.

Ia juga optimistis industri nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang akan berkontribusi untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Bagaimanapun kita harus bangga dengan industri dalam negeri. Hal ini perlu diimplementasikan secara nyata melalui tindakan dalam mengambil keputusan," pungkas Dody.

KCI terancam kekurangan armada untuk melayani masyarakat. Pasalnya, sejumlah armada harus dipensiunkan pada tahun ini dan 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

PT KCI kata Agus, sebetulnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun kepada INKA. Masalahnya, PT Inka sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan itu pada 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Karena itu, KCI meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka mempermasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

KCI sudah mengajukan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis Kemenperin. Hingga kini, Kemenperin masih belum menerbitkan rekomendasi teknis tersebut.