macaugg

slot surga dewa 880Jutaan kata 11777Orang-orang telah membaca serialisasi

《macaugg》

BI jadikan bank masa pemerintah Hindia Belanda sebagai museum******

BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum

Padang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menjadikan bekas gedung De Javasche Bank bangunan pada masa Pemerintah Hindia Belanda sebagai museum edukasi tentang sejarah rupiah di Tanah Minangkabau.

"BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Dandy Indarto Seno di Padang, Sabtu.

Dandy mengatakan gedung bersejarah tersebut selesai dibangun pada tahun 1925. Artinya, pada 2025 museum yang juga cagar budaya itu genap berusia 100 tahun. Sebelumnya, gedung tersebut digunakan untuk ruang kerja para karyawan bank.

Namun, sejak 1977 seluruh kegiatan BI Perwakilan Provinsi Sumbar dipindahkan ke Jalan Sudirman atau Gedung BI saat ini. Selepas itu, BI Muaro hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja.

"Mulai hari ini, gedung ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan yang umum atau public space," ujarnya.

Di dalam gedung tersebut terdapat seputar informasi mengenai sejarah perekonomian di Sumbar sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sejarah gedung hingga sejarah mata uang yang pernah beredar di Ranah Minang.

Selain itu, terdapat juga beberapa barang-barang atau koleksi lama yang dipamerkan dan pernah digunakan oleh karyawan bank saat BI masih berkantor di gedung bersejarah itu.

"Pengunjung juga bisa melihat langsung lemari besi berukuran besar yang dulunya digunakan untuk penyimpanan uang. Termasuk emas moneter," ucapnya.

Untuk tahap awal, masyarakat yang ingin berkunjung ke museum tersebut terlebih dahulu harus mengirimkan surat ke BI Perwakilan Sumbar. Sebab, pihak pengelola akan membatasi jumlah pengunjung termasuk menyesuaikan jadwal kunjungan.

"Masuk ke gedung ini gratis. Jadi kalau sudah ada yang mendaftar maka bisa masuk," ujarnya.

Baca juga: Bank Indonesia targetkan 12,3 juta warga Sumbar gunakan QRIS
Baca juga: BI Sumbar siapkan uang tunai laik edar hadapi Natal-tahun baru-pemilu

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Menlu Retno terima penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers dari PWI******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Jakarta, Selasa (20/2).

Penghargaan itu diperoleh atas peran Retno Marsudi, sebagai pimpinan Kementerian Luar Negeri, dalam terus mendorong peningkatan kualitas jurnalisme Indonesia, termasuk melalui penyelenggaraan Adam Malik Awards (AMA).

“Selain itu, menurut Ketua Umum PWI Hendri CH Bangun, penghargaan diberikan kepada Menlu Retno atas kontribusi besar sebagai ‘Srikandi’ diplomasi Indonesia,” kata Kemlu RI melalui keterangan tertulisnya.

Menlu Retno juga dinilai berhasil membawa diplomasi Indonesia menjadi semakin bermartabat dan mendunia, seperti melalui keberhasilan Indonesia dalam menjalankan Presidensi G20 pada 2022, serta saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023, dan aktif menyuarakan isu Palestina.

Baca juga: Menlu Retno raih penghargaan agen perubahan dunia

Medali Emas Kemerdekaan Pers diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, mengingat Menlu Retno sedang berada dalam perjalanan dari Doha menuju Rio De Janeiro, Brazil, untuk menghadiri Pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, selepas kehadirannya di Pertemuan dengan Sekjen PBB membahas situasi di Afghanistan.

“Menlu Retno menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan ini. Penghargaan ini dipersembahkan Retno untuk seluruh tim Kementerian Luar Negeri,” kata Kemlu.

Medali Emas Kemerdekaan Pers juga pernah diberikan kepada sejumlah tokoh nasional seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Panglima TNI Djoko Santoso, dan Ketua BNPB Letjen Dony Monardo.

Adam Malik Awards (AMA) adalah bentuk penghargaan dan apresiasi Kementerian Luar Negeri atas kualitas jurnalisme dalam isu-isu terkait pelaksanaan politik luar negeri.

Penilaian penghargaan AMA dilakukan secara independen oleh para juri profesional. Penganugerahan AMA dilakukan setiap tahun.

Baca juga: Retno Marsudi terima penghargaan dari Pemerintah Peru

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot terpercaya no 1、sgp slot777、kredit cicilan hp

Terkait：main slot 55、trik slot pragmatik、erek 27、jurusqq、cara pinjam uang jaminan bpkb motor、daftar slot online gacor、rtp kebo88、slot paling gampang maxwin、coin138、slot maxwin jackpot

---

---

bab terbaru：slot gacor 77（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01