cara mencairkan pinjol ke dana

One Piece: Rasul Laut

kapten slot 303

Mantan Istri Jeff Bezos Lepas Saham Rp157,7 T Tahun Lalu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mantan istri Jeff Bezos, MacKenzie Scott melepas hampir 65,3 juta saham Amazondengan nilai lebih dari US miliar atau Rp157,75 triliun (Kurs Rp15.775 per dolar AS) pada tahun lalu.

Usai proses perceraiannya dengan Bezos selesai pada 2019, Scott jadi wanita terkaya di dunia. Dia menerima sekitar 19,7 juta saham atau setara dengan 4 persen saham beredar Amazon.

Sejak saat itu, Scott telah menjual sebagian sahamnya dan menyumbang miliaran dolar untuk amal.

Giving Pledge juga ditandatangani oleh raksasa bisnis seperti Warren Buffett, Bill Gates dan Mark Zuckerberg.

Bezos bukan salah satu pihak yang turut tanda tangan. Namun pada 2022, ia mengungkap ada rencana untuk mencurahkan sebagian besar kekayaannya untuk memerangi perubahan iklim dan mendukung pihak-pihak yang bisa mempersatukan umat manusia.

Pada Desember, Scott mengumumkan bahwa dirinya menyumbang lewat yayasannya, Yield Giving, sebesar US,15 miliar. Yayasan tersebut telah berdonasi ke 360 organisasi.

Meski sudah menjual saham dan banyak beramal, kekayaan bersih Scott masih lebih dari US miliar menurut Indeks Miliarder yang dirilis Bloomberg.

[Gambas:Video CNN]

(els/agt)

Sang pangeran sedang bertani di langit

win88 demo

Isi Lengkap 'Amarah' Luhut ke Tom Lembong soal Contekan******

Daftar Isi

• 1. Ragukan intelektualitas
• 2. Minta Tom berkaca hasil kerjanya sebagai menteri perdagangan
• 3. Minta Tom jangan gede rasa (GR)

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut  Panjaitan menyampaikan amarahnya kepada Thomas Lembong alias Tom Lembong melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya.

Amarah ia ungkapkan terkait beberapa pernyataan Tom, seperti; hilirisasi nikel dan juga pengakuan soal contekan ke Jokowi.

Dalam video itu, Luhut membantah sejumlah pernyataan Co-captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) itu. Apalagi kini Tom sedang di atas angin karena viral di media sosial usai namanya disebut-sebut dalam debat keempat Pilpres 2024.

Berikut isi kemarahan lengkap Luhut ke Tom Lembong;

1. Ragukan intelektualitas

Luhut menuduh Tom berbohong atas pernyataannya bahwa harga nikel anjlok akibat gencarnya pembangunan smelter di Indonesia yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bagaimana Anda memberikan advicebohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda. Artinya intelektual Anda menurut saya jadi saya ragukan," kata Luhut.

"Oke, Anda intelektual. Tapi karakter Anda menurut saya enggak bagus," sambungnya.

Luhut menegaskan harga nikel perlu dilihat dalam bentuk data panjang, misal sepuluh tahun terakhir.

Ia menyebut siklus dari komoditas naik dan turun, mulai dari batu bara, nikel, hingga emas. Namun, Luhut menyebut harga nikel dunia sekarang menyentuh Rp15 ribu, lebih bagus dari periode 2014-2019 yang hanya Rp12 ribu.

"Jadi saya enggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statementseperti ini," kata dia.

Luhut juga menyoroti pernyataan Tom terkait lithium ferro phosphate (LFP). Pasalnya, LFP menjadi andalan Tom saat menyerang program hilirisasi nikel di rezim Jokowi.

Tom menyebut negara luar sudah mulai meninggalkan nikel Indonesia untuk menggarap baterai mobil listrik dan beralih ke LFP. Luhut menegaskan apa yang dikatakan eks menteri perdagangan dan eks kepala BKPM itu tidak benar.

"Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100 persen LFP untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap menggunakan nikel based baterai. Jadi, seperti suplai nikel based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai," jelasnya.

Lihat Juga : Luhut 'Ceramahi' Habis Tom Lembong: Saya Sedih Lihat Anda

2. Minta Tom berkaca hasil kerjanya sebagai menteri perdagangan

Amarah Luhut kepada Tom juga dilakukan dengan mengungkit 'kegagalan' Tom Lembong selama menjadi bawahan Jokowi. Kegagalan itu salah satunya berkaitan dengan mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izinOnline Single Submission(OSS).

Luhut mengatakan saat itu Jokowi menugaskan Tom Lembong yang kebetulan menjadi kepala BKPM untuk melaksanakan proyek tersebut. Namun kata Luhut, sampai dengan Tom mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala BKPM tugas itu belum selesai.

Kegagalan lain adalah selama menjadi menteri perdagangan. Luhut menilai tidak ada prestasi besar yang dilakukan Tom Lembong.

Atas kegagalan itu, Luhut lantas meminta Tom berkaca. Ia ingin orang yang kini berada di balik pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin itu merefleksikan hasil kerjanya dulu sebagai bawahan Jokowi.

"Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sebagai menteri perdagangan, coba tanya dirimu. Waktu anda (kepala) BKPM, apa yang anda lakukan? Anda kan ditugasi untuk Online Single Submissions (OSS). Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi itulah sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS. Sekarang kami yang menyelesaikan itu yang sudah digadang-gadang begini begono dan segala macam," ungkap Luhut.

Lihat Juga : Luhut Telanjangi Gagal Tom Lembong Imbas Kritik Kebijakan Nikel Jokowi

3. Minta Tom jangan gede rasa (GR)

Luhut juga menyinggung bagaimana Tom mengklaim dirinya sering memberikan catatan atau contekan kepada Jokowi saat menjabat sebagai salah satu menteri di dalam kabinet.

Luhut menegaskan bahwa hampir seluruh jajaran di kabinet melakukan hal yang sama. Bahkan, kata dia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi menteri yang paling sering memberikan catatan kepada presiden, khususnya dalam setiap pertemuan bilateral.

"Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong saja? Yang paling banyak kasih note kepada Pak Presiden adalah Bu Menlu, Bu Retno," kata Luhut.

Di samping itu, lanjut dia, tidak hanya Jokowi yang menerima catatan dari menterinya. Semua kepala negara, jelasnya, mendapatkan catatan dari para menteri yang duduk di belakangnya dalam setiap pertemuan bilateral.

"Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak. Itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai menteri perdagangan waktu itu, sebagai kepala BKPM," tegasnya.

CNNIndonesia.commasih berupaya minta tanggapan kepada Tom Lembong terkait pernyataan Luhut tersebut.

Tom Lembong belakangan ini memang sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Kritik ia berikan setelah gabung ke kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Kritik salah satunya ia berikan terkait kebijakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Jokowi.

Ia menyebut kebijakan itu sudah menghancurkan harga nikel. Menurutnya, karena kebijakan Jokowi harga nikel di pasar global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir.

Kejatuhan harga tersebut katanya dipicu gencarnya pembangunan smelter. Ia memperkirakan kejatuhan harga itu akan berlanjut karena stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah karena kebijakan Jokowi.

"Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply," ujar Lembong.

Tak hanya menjatuhkan harga, Tom juga menjelaskan karena pemerintah begitu militan dan konfrontasional terhadap nasabah luar negeri, hal itu membuat mereka ketakutan. Ini membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan mencari opsi lain untuk membuat baterai mobil listrik.

[Gambas:Video CNN]

(skt/del)

Murid legalis

dewaslot888

BRI tidak rombak jajaran direksi dalam RUPST 2024******

RUPST juga memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) tidak merombak jajaran Dewan Direksi, dan sedikit mengubah Komisaris perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024.

Direktur Utama BRI Sunarso mengumumkan bahwa perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasi RUPST, BRI mengubah anggota Dewan Komisaris perusahaan.

“RUPST juga memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI,” kata Sunarso di Jakarta, Jumat.

Selanjutnya, hasil RUPST memutuskan untuk mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Sehingga RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Adapun rincian Anggota Dewan Komisaris BRI sebagaimana berikut:

Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo
​​​​Wakil Komisaris Utama: Rofikoh Rokhim
Komisaris: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen: Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen: Agus Riswanto
Komisaris Independen: Numaria Sarosa
Komisaris Independen: Haryo Baskoro Wicaksono

Kemudian berikut jajaran Anggota Dewan Direksi yang disepakati:

Direktur Utama: Sunarso
Wakil Direktur Utama: Catur Budi Harto
Direktur Keuangan: Viviana Dyah Ayu
Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan: Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Mikro: Supari
Direktur Digital dan Teknologi Informasi: Arga Mahana Nugraha
Direktur Commercial, Small & Medium Business: Amam Sukriyanto
Direktur Retail Funding: Andrijanto
Direktur Human Capital: Agus Winardono
Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Konsumer: Handayani
Direktur Kepatuhan: Ahmad Solichin Luftiyanto

Baca juga: BRI bagikan dividen Rp48,10 triliun
Baca juga: BRI bangun infrastruktur pengembangan UMKM di IKN
Baca juga: Bangun IKN, BRI hadirkan layanan jasa perbankan bagi OIKN

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Dalang tingkat dewa

slot gacor hari ini

RUPST 2024: BRI Bagikan Dividen Rp48,10 Triliun******

Jakarta (ANTARA) - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta (01/03). Pada RUPST kali ini, perseroan menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau dividen per saham sebesar Rp319, setara dengan dividend payout ratiokurang lebih 80,04% dari laba atribusi. Adapun dividen yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,59% dibandingkan nominal yang dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.
Pada Press ConferenceRUPST 2024, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank. “Dengan pembayaran Dividen untuk laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20% masih di atas ketentuan minimum regulator,” imbuhnya.
Dividen senilai Rp48,10 triliun atau sebesar Rp319 per saham tersebut sudah termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Januari 2024 lalu sejumlah Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham.
Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sekurang-kurangnya sebesar Rp35,43 triliun atau sebesar Rp235 per saham. Untuk dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 53,19% saham, BRI akan menyetorkan kurang lebih Rp25,71 triliun kepada Rekening Kas Umum Negara.
“Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of developmentdan value creatordapat menjalankan peran economicdan social valuesecara simultan. Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah,” ujar Sunarso.
Dalam RUPST kali ini juga terdapat perubahan pengurus perseroan, di antaranya memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.
RUPST juga memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.
Selanjutnya, dalam RUPST memutuskan untuk mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Businessserta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution. Sehingga RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Businessdan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.
Dewan KomisarisKomisaris Utama Kartika WirjoatmodjoWakil Komisaris Utama / Komisaris Independen Rofikoh RokhimKomisaris Awan Nurmawan NuhKomisaris Rabin Indrajad HattariKomisaris Independen Dwi Ria LatifaKomisaris Independen Heri SunaryadiKomisaris Independen Paripurna Poerwoko SugardaKomisaris Independen Agus RiswantoKomisaris Independen Numaria SarosaKomisaris Independen Haryo Baskoro Wicaksono**Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota Direksi Direktur Utama SunarsoWakil Direktur Utama Catur Budi HartoDirektur Keuangan Viviana Dyah Ayu R.KDirektur Bisnis Wholesale & Kelembagaan Agus NoorsantoDirektur Bisnis Mikro SupariDirektur Digital dan Teknologi Informasi Arga Mahanana NugrahaDirektur Commercial, Small & Medium Business Amam SukriyantoDirektur Retail Funding & Distribution AndrijantoDirektur Human Capital Agus WinardonoDirektur Manajemen Risiko Agus SudiartoDirektur Bisnis Konsumer HandayaniDirektur Kepatuhan Ahmad Solichin Lutfiyanto
Selain membahas dua agenda tersebut di atas, RUPST BRI 2024 juga membahas lima agenda lainnya, di antaranya:
    • Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.     • Menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.     • Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2024.     • Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana, yang terkait laporan realisasi penggunaan dana obligasi subordinasi IV BRI tahun 2023 dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap II BRI tahun 2023.     • Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir.
Dengan hasil RUPST hari ini, perseroan berkomitmen menjadikan tahun 2024 untuk memperkuat Kapabilitas Retail Bankingdan Optimalisasi Kontribusi Perusahaan Anak. “Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilitiesyang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-delivervalue beyond profitsecara berkelanjutan,” pungkas Sunarso.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Setan menerangi surga

pinjol mudah cair

Sudin Pertamanan masih tangani pohon tumbang hambat perjalanan KRL******

Jakarta (ANTARA) - Petugas dari Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan masih menangani pohon tumbang yang menghambat perjalanan KRL Commuter di Kebayoran Lama.

"Sedang dalam penanganan petugas," kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan Elly Sugestianingsih kepada pers di Jakarta, Jumat.

Elly mengatakan bahwa pohon yang menghalangi jalur KRL Commuter sudah bisa disingkirkan oleh petugas yang berada di lapangan.

Namun petugas belum bisa mengevakuasi dahan yang menyangkut di kabel listrik KRL Commuter karena menunggu pemutusan aliran listrik terlebih dahulu.

"Tinggal yang menyangkut di kabel relnya menunggu dimatikan terlebih dahulu aliran listriknya sambil menunggu mobil tangga sedang di jalan," katanya.

Baca juga: Pohon tumbang di Kebayoran Lama hambat perjalanan KRL Rangkasbitung
Baca juga: Distamhut DKI diminta pangkas pohon cegah pohon tumbang

Perjalanan KRL Commuter Line tujuan Rangkasbitung ke Tanah Abang dan sebaliknya terhambat karena adanya pohon tumbang yang terjadi di antara Stasiun Pondokranji-Kebayoran.

"Saat ini dalam proses evakuasi. Perjalanan KA belum dapat dilalui. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," demikian pernyataan resmi pihak KAI Commuter melalui akun media sosial resminya yang dikutip di Jakarta.

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa perjalanan kereta tujuan Rangkasbitung ke Tanah Abang dan sebaliknya terganggu
akibat pohon tumbang sekitar jam 18.00 WIB.
Pihak KAI Commuter saat ini sedang menangani hambatan tersebut.

Sementara untuk perjalanan KRL Commuter dilakukan rekayasa, yaitu KA 1777 Rangkasbitung-Tanah Abang perjalanan hanya sampai Stasiun Sudimara, kembali sebagai KA 1778 Sudimara-Rangkasbitung.

Kemudian KA 1779 Parung Panjang-Tanah Abang perjalanan hanya sampai Stasiun Sudimara, kembali sebagai KA 1780 Sudimara-Rangkasbitung.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila vs. Yun Fei

cicil app

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024