petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

aplikasi kredit handphone

daduemas88 970Jutaan kata 546271Orang-orang telah membaca serialisasi

《aplikasi kredit handphone》

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Berikut perbandingan biaya pindah ibu kota di enam negara.
Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Berikut perbandingan biaya pindah ibu kota di enam negara. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia--

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Lihat Juga :
ANALISISBisakah Anggaran Pertahanan 2 Persen dari PDB Seperti Usul Ganjar?

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

Lihat Juga :
Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

Lihat Juga :
RI Jajaki Kerja Sama Bangun LRT Bali dan Kereta IKN dengan China-Korea

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

Pemerintah Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa di Pantura Jawa******

Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa.
Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah berencana membanguntanggul laut raksasaatau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

"Sehingga langkah berikut tentu perlu actionuntuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Lihat Juga :
Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/sfr)




bab terbaru:belanja di shopee pakai home credit

Perbarui waktu:2024-07-06

Daftar bab terbaru
bcaqq
jatislot
sistem kredit hp di shopee
syarat menggunakan kredivo
situs gampang maxwin
trik menang qiu qiu online
tiger189
erek cincin
deposit slot88
Daftar isi semua bab
Bab 1 erek berkunjung
Bab 2 pola maxwin pragmatic play
Bab 3 situs slot gacor gampang maxwin
Bab 4 cuan 77 slot
Bab 5 situs jp slot
Bab 6 zona paito sgp angkanet
Bab 7 cara bayar cicilan kredivo di tokopedia
Bab 8 pasang123 login
Bab 9 cari situs slot
Bab 10 slot gacor bonus new member 100 di awal
Bab 11 slot indonesia gacor
Bab 12 bocoran slot gacor hari ini
Bab 13 cara pinjam uang di rupiah cepat
Bab 14 game slot yang paling gacor
Bab 15 pulsa303
Bab 16 aku laku id
Bab 17 server thailand login
Bab 18 apik138
Bab 19 nuansa slot77
Bab 20 boz388
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6294bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

sport 388 slot
Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda aturan pajak hiburan 40 persen.
Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda aturan pajak hiburan 40 persen. (Detikcom/Ismail).
Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda aturan pajak hiburan40 persen.

"Pak Jokowi yang terhormat, mohon agar segera dikeluarkan perppu untuk menunda berlakunya undang-undang yang mengatur pajak daerah untuk pajak hiburan antara 40 persen-75 persen. Itu adalah pajak terbesar di dunia dan tidak ada alasan untuk menaikkan pajak di Indonesia," tegas Hotman dalam akun Instagram @hotmanparisofficial, Rabu (10/1).

Pengacara kondang itu keberatan jika pajak hiburan untuk kelompok kelab malam Cs dikerek ke 40 persen. Selain dibebankan tarif pajak baru, Hotman menyebut para pengusaha hiburan sudah diharuskan menyetor pajak penghasilan badan (PPhB) sebesar 22 persen.

"Perusahaan mana yang tidak bangkrut Pak? Kalau pariwisata tidak maju, bakal banyak rakyat menengah ke bawah menderita," ucapnya.

"Desember (2023) kemarin waktu libur Nataru berlipat ganda turis pergi ke Thailand, Dubai (UEA), dan Malaysia. Bali agak sepi. Jadi, Pak Jokowi, saya kira keluarkan perppu untuk menunda berlakunya uu," pinta Hotman.

Hotman sedari Sabtu (6/1) mengeluh soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia keberatan jika tarif hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen.

Sejatinya, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cuma disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menjelaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu warga kurang mampu. Kemenkeu mengklaim keputusan ini sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menegaskan dengan hadirnya UU HKPD justru secara rata-rata menurunkan tarif pajak untuk kesenian dan hiburan.

Secara umum, Lydia menyebut mulanya objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Ia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT untuk kesenian dan hiburan menjadi 10 persen, tetapi ada pengecualian untuk kelompok diskotek Cs.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tegas Lydia.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Rekor pertempuran inti

dapat penghasilan dari hp
Unit game streaming milik Amazon, Twitch, mengumumkan pemberhentian atau PHK 500 karyawannya pada Rabu (10/1) waktu setempat.
Ilustrasi. Unit game streaming milik Amazon, Twitch, mengumumkan pemberhentian atau PHK 500 karyawannya pada Rabu (10/1) waktu setempat. (REUTERS/JASON REDMOND)
Jakarta, CNN Indonesia--

Unit game streamingmilik Amazon, Twitch, mengumumkan pemberhentian atau PHK 500 karyawannya pada Rabu (10/1) waktu setempat.

"Saya ingin mengirimkan pesan singkat untuk memberi tahu Anda bahwa kami telah membuat keputusan sulit untuk mengurangi jumlah tenaga kerja kami saat ini," ujar CEO Twitch Dan Clancy dalam sebuah unggahan di blog, melansir AFP.

Angka ini dilaporkan setara dengan sepertiga total karyawan Twitch. Meski punya popularitas yang kuat di kalangan gamers, namun Twitch tengah berjuang secara finansial.

Namun, belakangan Twitch berhadapan dengan masalah finansial. Baru-baru ini Twitch juga menutup operasinya di pasar utama Korea Selatan lantaran masalah finansial.

"Saya tahu banyak dari Anda bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Selama setahun terakhir, kami telah berupaya membangun bisnis yang lebih berkelanjutan sehingga Twitch akan ada di sini untuk jangka panjang. Sepanjang tahun, kami telah memangkas biaya dan menghasilkan banyak keuntungan," tulis Clancy.

"Sayangnya, meski ada upaya-upaya ini, organisasi kami masih jauh lebih besar dari apa yang diperlukan."

Tak hanya Twitch, unit-unit bisnis Amazon lainnya juga berhadapan dengan masalah PHK karyawan. Pemotongan ratusan karyawan di Prime Video dan Amazon MGM Studio juga digambarkan sebagai sesuatu yang mengecewakan, tapi diperlukan untuk menjaga agar bisnis tetap berjalan.

"Ini adalah keputusan yang sulit untuk diambil dan tidak enteng," ujar kepala unit hiburan Amazon Mike Hopkins dalam sebuah surel-nya pada staf.

Pemotongan ini terjadi sebagai bagian dari rencana pemutusan kerja terbesar Amazon yang dimulai sejak tahun lalu. Dikabarkan, pemutusan ini akan menjangkau 27 ribu posisi di seluruh perusahaan.

(asr/asr)

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada tulang terminal

win88 demo slot
Indef proyeksikan inflasi masih berlanjut jelang Ramadhan
Warga membawa beras yang didapatkan saat penyaluran bantuan pangan beras di Gudang Bulog Meger, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024). . ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/rwa.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto memproyeksikan, kenaikan tingkat inflasi masih akan berlanjut menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Dia memprediksi tingkat inflasi bulan Maret ini dapat mencapai 0,6 persen yang utamanya dipengaruhi oleh tingginya permintaan disusul dengan naiknya harga kebutuhan pokok.

“Maret nanti saya rasa akan lebih tinggi tingkat inflasinya, karena kenaikan tidak hanya terjadi pada beras. Nanti juga akan menyusul transportasi, harga BBM non-subsidi, harga (jalan) tol dan kebutuhan pokok lainnya. Ya telur, daging, gula semua akan naik ya, karena permintaan tinggi di Ramadhan dan Lebaran,” kata Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi bulanan sebesar 0,37 persen pada Februari 2024 (month-to-month/mtm). Sedangkan, secara tahunan Indonesia mengalami kenaikan inflasi 2,75 persen (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 2,57 persen yoy.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Eko menilai tingkat inflasi bulan ini masih terbilang aman lantaran berada di rentang target inflasi 2024.

Namun, peningkatan tersebut menjadi sinyal khusus bagi pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya beras yang memiliki andil pada inflasi bulanan sebesar 0,21 persen.

Tren inflasi komoditas beras pada Februari tercatat 5,32 persen. Peningkatan itu menjadikan beras sebagai penyumbang inflasi bulanan terbesar bulan ini.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang mendorong naiknya harga beras di pasaran. Yang pertama, faktor produksi beras nasional yang kian berkurang. Kemarau panjang imbas dari El Nino dinilai masih menjadi penyebab utama berkurangnya produksi beras. Selain itu, estimasi panen raya baru terjadi pada bulan Maret-April 2024.

Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional pada 2023 mencapai 31,10 juta ton, turun sebanyak 440 ribu ton atau 1,39 persen dibandingkan dengan 2022 di mana tercatat sebesar 31,54 juta ton.

Baca juga: BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan

Faktor kedua yang mempengaruhi inflasi beras yakni adanya keterlambatan distribusi yang disebabkan salah satunya karena program bantuan sosial (bansos) yang marak disalurkan beberapa bulan terakhir.

“Khususnya kemarin-kemarin ya. Kemudian karena Bulog harus melayani bansos dan harus melayani pasar tradisional. Saya rasa kapasitas yang terbatas dari mereka untuk bisa (memenuhi) secara birokrasi ya, bukan cadangannya,” jelasnya.

Faktor ketiga yang turut mempengaruhi adalah periode Pemilu 2024 yang meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Seperti diketahui, penyelenggaraan pesta demokrasi itu turut memberikan stimulus terhadap daya beli masyarakat.

“Tidak ada penyebab tunggal dalam konteks inflasi beras hari ini ya, jadi faktor fundamental produksi yang memang turun karena El Nino, ada faktor distribusi karena bansos (jika) ditarik ke depan,” terang Eko.

Adapun Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan bahwa memang hampir seluruh provinsi mengalami inflasi beras, tepatnya sebanyak 37 provinsi yang mencatatkan kenaikan harga beras. Sementara satu provinsi lainnya mengalami penurunan inflasi beras.

Secara umum, komponen harga bergejolak(volatile food) mengalami inflasi sebesar 1,53 persen, memberikan andil lebih tinggi (0,25 persen) dibanding komponen lainnya yaitu inflasi inti (0,09 persen) dan inflasi harga diatur pemerintah (0,03 persen).

Komoditas pangan lainnya yang menjadi faktor pendorong inflasi Februari adalah cabai merah dengan andil 0,09 persen, telur ayam ras 0,04 persen, serta daging ayam ras 0,02 persen.

Khusus untuk komoditas cabai merah, inflasi tercatat di setiap level perdagangan, di mana inflasi pada produsen pedesaan sebesar 4,56 persen, grosir 16,01 persen, dan eceran 17,78 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Pegadaian kecil Wanjie

jiwaku88
Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"
Tangkapan layar saat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria memberikan paparan dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat (1/3/2024) (ANTARA/Fathur Rochman)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan seorang gadis cerdas

data togel china
Bos Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjamin tidak ada politisasi bantuan sosial (bansos) meski diguyurkan jelang Pemilu 2024.
Bos Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjamin tidak ada politisasi bantuan sosial (bansos) meski diguyurkan jelang Pemilu 2024. ( Arsip Istimewa).
Jakarta, CNN Indonesia--

BosBadan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan tidak ada politisasi bantuan sosial (bansos) meski diguyurkan jelang Pemilu 2024.

"Enggak,insyaallahenggak. Kan tidak ada atribut politik. Ini negara yang hadir. Tolong dijelaskan, negara yang hadir siapapun pemimpinnya memikirkan masyarakat," kata Arief di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

"Jadi, enggak ada politisasi (bansos), ini murni untuk masyarakat. Dan ini bukan jelang pemilu saja, dari tahun kemarin, dari zaman dulu bansos itu kan bantuan pangan. Anggaran bukan dari Kementerian Sosial, dari bantuan pangan itu," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah pada 26 Desember 2023 itu lantas menuai polemik.

Akan tetapi, belakangan Mendag Zulhas sudah meluruskan ucapannya tersebut.

"Jadi, saya kan Koalisi Indonesia Maju, lanjutkan! Jadi, semua programnya Pak Jokowi akan kita lanjutkan dan tambah, misalnya tabungan untuk Pondok Pesantren lanjut dan dinaikkan, ibu kota baru (IKN) lanjut dan dinaikkan," jelasnya usai meninjau Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (4/1).

"Kalau ada orang yang ingin bansos dan BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira," tegas Zulhas.

[Gambas:Video CNN]



(khr/skt)

Invasi Tao

bo gacor hari ini
Tim pemenangan calon presiden mengklaim lebih banyak menggunakan atribut kampanye lokal ketimbang impor.
Tim pemenangan calon presiden mengklaim lebih banyak menggunakan atribut kampanye lokal ketimbang impor. ( CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.

Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.

Lihat Juga :
Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies

Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.

"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.

"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.

Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.

Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]



(fby/agt)