agus rtp

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Bulog Sebut Beras Bansos Pangan Ramadan Berasal dari Lokal dan Impor******

Sekretaris Perusahaan PerumBulog Awaludin Iqbal mengatakan beras yang akan dibagikan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) pangan kepada 21,6 juta warga miskin pada Ramadanakan diambil dari cadangan beras pemerintah (CBP).

CBP tersebut berasal dari penyerapan dalam negeri maupun beras impor.

"Prinsipnya beras yang menjadi stok cadangan beras pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri," kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

"Nggak sampai 30 ribu kok sisanya itu. Persoalannya kita tidak bisa melawan alam. Kalau kita bisa, ombak itu diandaikan tidak ada ombak, kan enggak bisa," kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso di Polda Banten, Februari lalu.

Sementara pemerintah akan menggelontorkan bansos 10 kg beras kepada 21,6 juta warga miskin pada Maret-Mei 2023.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani Desak Macet Diatur

"Yang sudah dibahas dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) kita akan memberikan bantuan beras kepada sekitar 21,6 juta warga berasnya 10 kilogram, dan akan diberikan selama tiga bulan," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/3).

Airlangga tidak merinci tanggal pasti pemberian bantuan tersebut. Ia hanya mengatakan bantuan diberikan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok sebagai dampak persiapan puasa dan lebaran.

Pemberian beras didistribusikan melalui Perum Bulog. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk daging ayam dan telur. Bantuan akan disalurkan melalui ID Food, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan.

Lebih lanjut, daftar penerima bansos berada di Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemensos masih terus mendiskusikan mekanisme penyaluran bansos pangan menjelang Ramadhan.

Jika menggunakan data bansos tahun lalu, jumlah penerimanya yaitu sebanyak 20,65 juta. Namun data tersebut sedang diperbaharui sehingga Kemenkeu akan memastikan data penerima terlebih dahulu.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan bersinar di langit

14 Dermaga di 3 Pelabuhan Selat Sunda Disiapkan buat Mudik 2023******

Persiapan arus mudikterus dipersiapkan pemerintah, salah satunya untuk masyarakat yang akan melintasi Selat Sunda. Perjalanan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera diprediksi meningkat tajam saat libur Idul Fitri 2023 nanti.

Pemerintah akan mengoperasikan tiga pelabuhan di Kota Cilegon sebagai titik perlintasan masyarakat menyeberangi Selat Sunda, yakni Pelabuhan Merak, Pelindo, serta Pelabuhan Indah Kiyat.

Ada 14 dermaga yang akan beroperasi, tujuh diantaranya berada di Pelabuhan Merak yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry.

Masyarakat diminta membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan, untuk mempermudah pengaturan jadwal, rekayasa lalu lintas, hingga penyediaan armada kapal yang akan dioperasikan.

Pemudik akan dikenakan tarif lebih mahal jika membeli tiket di hari keberangkatan. Hal ini diberlakukan agar masyarakat bisa mengatur jadwal penyeberangan sejak jauh hari.

"Hal lain yang harus kita lakukan bisa terkontrol dengan baik, melakukan manajemen jumlah penumpang dengan baik, menganjurkan agar mereka membeli tiket satu hari sebelumnya. Bahkan ASDP akan menambah charger beli di hari yang sama, kalau beli di hari H, kena harga lebih tinggi," jelasnya.

Polri, terutama Korlantas, akan melakukan berbagai macam simulasi rekayasa lalu lintas hingga pembelian tiket. Semua akan dilaporkan dan di evakuasi secara berkala, dengan tujuan arus mudik Idul Fitri 2023 memberi kesan nyaman dan baik bagi masyarakat.

Kementerian serta dinas PUPR di daerah akan merapikan jalan serta penerangan sesuai kewenangannya, sehingga nyaman saat dilintasi pemudik.

"Ini merupakan perintah presiden agar mudiknya berkesan, aman, lancar. Karenanya kita melakukan upaya-upaya, PU akan menyelesaikan beberapa ruas jalan, baik dari Jakarta ke Semarang, akan ada yang ditambahkan dan juga penambahan rest area," jelasnya.

Pedang, Sihir, dan Taksi

Petani Minta Badan Pangan Tetapkan Harga Gabah Rp5.600 per Kg******

SerikatPetaniIndonesia (SPI) meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menetapkan harga pokok pemerintah (HPP) gabahsenilai Rp5.600 per kilogram (kg).

Usulan tersebut menanggapi pembatalan harga batas atas (ceiling price) untuk pembelian gabah atau beras dari petani yang ditetapkan Bapanas baru-baru ini.

Dengan demikian, maka ketentuan harga gabah dan beras bisa naik hingga 8-9 persen pada bulan lalu dibatalkan. Adapun, keputusan sebelumnya yang dicabut adalah Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/ts.03.03/k/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras.

Ia menyampaikan harga gabah jangan terlalu tinggi. Sebab kalau itu terjadi, harga beras pun akan ikut melambung. Menurutnya, menunda penetapan HPP sama saja dengan menunda penyelesaian masalah harga beras.

"Segeralah Bapanas tetapkan HPP sesuai usulan SPI Rp5.600 per kg karena biaya produksi Rp5.050 per kg," kata Henry melalui keterangan resmi, Senin (13/3).

Lebih lanjut, ia pun menyinggung peran Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah. Menurut Henry, selain diperintahkan untuk membeli gabah sesuai HPP, Bulog harus diperkuat fungsinya agar mampu menyerap gabah langsung ke petani.

Ia mengatakan Bulog jangan bergantung pada korporasi-korporasi atau penggilingan yang ada. Sekarang Bulog harus aktif ke koperasi-koperasi petani atau usaha-usaha bersama milik petani atau BUMDes yang ada.

"Pemerintah juga perlu memperkuat koperasi-koperasi petani, perkuat lumbung padi masyarakat di pedesaan dan petani itu sendiri," imbuh Henry.

Ia menambahkan Perpres Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah ada juga perlu diperkuat dengan Perpres Cadangan Pangan Masyarakat.

Menurut SPI, menyerahkan urusan pangan ini pada cadangan pangan pemerintah melalui Bulog saja tidak cukup. Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat bisa mencegah korporasi-korporasi pangan untuk melakukan spekulasi, dan manipulasi dalam membeli gabah dan memasarkan harga beras," katanya.

Beberapa waktu lalu, Bapanas membatalkan ceiling pricepembelian gabah dan beras dari petani. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan tujuan dicabut surat edaran tersebut untuk memastikan harga gabah dan beras bisa stabil.

"Tujuannya, agar keuntungan di petani wajar, penggilingan padi wajar, dan harga di konsumen pun wajar," ujar Arief kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).

Menurutnya, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Bapanas akan kembali mengatur harga yang paling tepat dan mencerminkan kondisi saat ini.

"Kami rumuskan dan siapkan HPP segera," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pencabutan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/TS.03.03/K/03/2023 yang ditandatangani Arif pada 7 Maret 2023.

"Memperhatikan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi serta untuk menjaga daya saing petani, dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," bunyi surat tersebut.

Dengan pencabutan ini, maka harga batas atas gabah di tingkat petani ditetapkan melalui SE Nomor 47 tersebut yang sebesar Rp4.550 per kilogram (kg), di tingkat penggilingan Rp4.650 per kg-Rp5.700 per kg dan harga beras Rp9.000 per kg tak lagi berlaku.

Gelombang naga di zaman makmur

Menaker Izinkan Pengusaha Ekspor Pangkas Gaji Buruh Maksimal 25 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pengusaha berorientasi ekspor memangkas upah pekerja/buruhnya maksimal 25 persen.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang ditetapkan pada (7/3).

Dalam pasal 7 Permenaker tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global.

Ida menegaskan penyesuaian upah tersebut adalah hasil kesepakatan pengusaha dan buruh. Namun, aturan pangkas upah maksimal 25 persen itu baru akan berlaku enam bulan sejak aturan tersebut diundangkan. "Penyesuaian Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku," bunyi pasal 8 ayat (3). 

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan Permenaker tersebut menunjukkan bahwa Menaker Ida Fauziyah tidak mengerti masalah dan diskriminatif.

"Saya ingatkan menteri (Menaker Ida) jangan melawan kebijakan Presiden (Joko Widodo). Kebijakan Presiden jelas membayar upah itu hanya satu, upah minimum, itu kebijakan Presiden. Kenapa menaker bikin Permenaker (Nomor 5 Tahun 2023)? Presiden Jokowi berulang-ulang sampaikan, tidak ada kebijakan menteri, adanya kebijakan presiden," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Said menegaskan Permenaker tersebut tidak berdasar dan ia tidak sepaham dengan istilah keadaan tertentu yang pada akhirnya memperbolehkan pengusaha mengurangi besaran upah buruh. Ia menyebut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu membelah pengusaha dan buruh.

"Kemenaker ini pintar, tapi memintar-mintari rakyat, buruh. Makin rusak ini negara. Itulah kalau menteri dan dirjen-dirjennya hanya orientasi pada pemilik modal hitam, jahat sekali cara pikirnya, diskriminatif begitu," kritiknya.

Ia menegaskan bakal melakukan aksi di depan Kantor Kemnaker sebelum Ramadan 2023. Said mengatakan buruh menolak dan meminta aturan tersebut dicabut.

Selain itu, Said Iqbal mengancam bakal menginstruksikan para buruh untuk mogok kerja jika ada yang upahnya dipotong 25 persen imbas penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Saya dipermainkan oleh dunia

Program JKN: Menjamin Kesehatan dan Meringankan Beban Masyarakat******

Kesehatan merupakan aset tak ternilai yang perlu dijaga dengan baik oleh setiap individu. Namun, sayangnya tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Hal ini dapat menjadi masalah serius apabila seseorang mengalami penyakit yang memerlukan pengobatan yang mahal dan rumit. Oleh karena itu, kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan terbukti sangat membantu masyarakat.

Hal tersebut dirasakan betul oleh salah seorang peserta PPU (Peserta Penerima Upah) Badan Usaha, Mastura (34), yang menderita penyakit strok dan gagal ginjal. Dia mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Hanya saja, ia terkena strok beberapa hari sebelum operasi, sehingga operasinya harus dibatalkan. Mastura akhirnya dipulangkan dan dirawat di Singkawang, namun proses isolasi karena pandemi Covid-19 membuat kondisinya semakin berat.

Sebagai informasi, strok adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak, yang disebabkan karena terganggunya aliran darah, hingga sel otak.

Akibatnya bagian tubuh yang dikontrol oleh bagian otak yang rusak akan kehilangan fungsinya. Umumnya strok dialami oleh orang yang usianya di atas 60 tahun. Meski begitu, bukan tidak mungkin strok dapat terjadi di usia muda.

Mastura dan keluarga sempat kebingungan karena penyakit yang dideritanya tergolong berat dan membutuhkan biaya yang besar. Namun, seluruh biaya pengobatan 100 persen ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan dari awal hingga saat ini.

Mastura sangat puas dengan pelayanan kesehatan yang diterima, termasuk administrasi, obat-obatan, dan fasilitas rumah sakit.

"Baik dari segi pelayanan kesehatan dari administrasi, obat-obatan, maupun fasilitas rumah sakit yang saya terima, saya sangat puas karena tidak terdapat perbedaan pelayanan kesehatan kepada pasien khususnya pasien peserta JKN," sambung Mastura.

Menurut Mastura, keikutsertaannya dalam Program JKN sangat membantu dalam penyembuhan penyakitnya. Ia mengapresiasi program dari pemerintah ini sebagai jaminan kesehatan di masa tua mendatang sehingga tidak perlu takut dan khawatir untuk turut andil berkontribusi di Program JKN.

Ia juga berharap Program JKN terus berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saat ini, kondisi kesehatan Mastura perlahan sudah membaik.

Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera mendaftarkan diri beserta keluarga menjadi peserta JKN karena dengan andil dan sumbangsih kita maka tujuan dan cita-cita mulia program ini, yaitu dengan gotong royong semua tertolong dan tercapai.

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

BPKP Akan Tindaklanjuti Permintaan Audit Impor Kereta******

Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan audit impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hingga saat ini, BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit. Ia menambahkan pihaknya juga masih berkoordinasi baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga yang meminta BPKP untuk melakukan audit, termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit tersebut.

"Perkembangan atau update-nya sekarang masih dalam pemantapan perencanaan audit sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan," kata Azwad dalam keterangan resmi, Selasa (14/3).

"BPKP dalam perencanaan dan proses audit melibatkan lintas kedeputian begitu pula nantinya tim yang akan diturunkan ke lapangan," kata Azwad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit BPKP dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

"Iya ada opsi hybrid, tapi supaya kita jangan salah kita tunggu hasil audit 10 hari ke depan," tegas Luhut.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

[Gambas:Video CNN]