gegeslot

nabi yang tak terbatas

Pengusaha Respons Langkah MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun permohonan tersebut diajukan oleh 15 organisasi serikat pekerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menuturkan dengan ditolaknya permohonan itu, polemik tentang ketenagakerjaan bisa diakhiri.

Lebih lanjut, Bob mengatakan persoalan saat ini adalah tentang bagaimana cara meningkatkan nilai tambah tenaga kerja RI.

Apalagi, kata dia, jumlah angkatan kerja Indonesia cukup berlimpah, yakni 140 juta orang. Namun, sebanyak 60 persen dari jumlah tersebut, tingkat pendidikannya masih di level SD dan SMP.

Oleh karena itu, Bob menyebut pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi solusi meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia.

"Kemudian juga melalui program sertifikasi, sehingga SDM (sumber daya manusia) kita bisa menjadi driverpergerakan ekonomi kita ke depan," imbuh Bob.

Ia menambahkan saat ini banyak negara maju yang menghadapi krisis jumlah angkatan kerja. Sementara, di Indonesia jumlahnya berlimpah.

Bob mengingatkan para pemangku kepentingan harus saling mendukung peningkatan kualitas SDM yang sudah dimiliki.

"Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kerja sama lebih baik lagi dengan serikat pekerja dan pemerintah, serta pemerintah daerah," pungkasnya.

MK menolak permohonan uji formil Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

Permohonan yang diajukan 15 organisasi serikat pekerja ini terdaftar dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023.

Adapun permohonan diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional; Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - SPSI; Federasi Serikat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat.

Lalu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan; Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia; Gabungan Serikat Buruh Indonesia; Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; Serikat Buruh Sejahtera Independen '92; Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman; dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan UU Nomor 6 Tahun 2023.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membaca amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10).

Anwar menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.

Sage dan Gadis

Ayam Broiler Mulai Rp20 Ribuan per Ekor di Transmart Full Day Sale******

Pesta diskon seharian Transmart Full Day Sale kembali lagi pada Minggu (8/10) mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai se-Indonesia.

Di Transmart Full Day Sale kali ini, berbagai produk diskon besar-besaran mencapai 50 persen. Salah satunya ayam broiler yang dibanderol mulai harga Rp20 ribuan per ekor.

Lihat Juga : Diskon Gede di Transmart Full Day Sale Bikin Belanja Auto Kalap!

Soalnya, Transmart Full Day Sale cuma berlangsung satu hari aja. Selain itu, produk diskonnya pasti juga diserbu konsumen lain, jadi mesti gercep alias gerak cepat nih!

Selain ayam, ada juga diskon untuk berbagai produk kebutuhan rumah tangga lain, fashion, kosmetik, furnitur, elektronik sampai sepeda listrik.

Tak hanya itu, ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran transaksi belanja menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Nah, jadi lebih untung dan hemat kan belanja di Transmart Full Day Sale? Makanya, cus langsung ke Transmart ya!

Berikut daftar harga diskon untuk pembelian Ayam Broiler per ekor di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

- Ayam Broiler Rp20.720 per ekor berlaku di Palu.
- Ayam Broiler Rp25.520 per ekor berlaku di Kupang dan Mataram.
- Ayam Broiler Rp27.120 per ekor berlaku di Medan dan Padang.
- Ayam Broiler Rp28.400 per ekor berlaku di Jabodetabek, Palembang dan Pangkal Pinang.
- Ayam Broiler Rp28.800 per ekor berlaku di Bandung, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
- Ayam Broiler Rp29.200 per ekor berlaku di Jabodetabek.
- Ayam Broiler Rp29.520 per ekor berlaku di Makassar.
- Ayam Broiler Rp31.120 per ekor berlaku di Karawang dan Manado.
- Ayam Broiler Rp32.720 per ekor berlaku di Denpasar, Jambi dan Lampung.
- Ayam Broiler Rp34.000 per ekor berlaku di Pontianak.
- Ayam Broiler Rp35.600 per ekor berlaku di Balikpapan dan Pekanbaru.

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Ada BUMN di Bawah Holding Pangan Jualan Kondom******

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Frans Marganda Tambunan menyebut sejumlah perusahaan pelat merah di bawah holding BUMNpangan ID Food jualan kondom.

"Kenapa, memang jadi banyak corebisnis di dalam? Memang awalnya kan RNI di bawah binaan Kementerian Keuangan. Jadi dulu gado-gado, ada alat kesehatan dan farmasi, perkebunan, bahkan kita dulu punya Phapros yang kita divestasi ke Bio Farma. Jadi macam-macam," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Terkait pabrik Mitra Banjaran (PT Mitra Rajawali Banjaran yang menjual kondom) di Bandung, tahun lalu kita sudah coba divestasi ke teman kita Bio Farma. Cuma memang ada ketidakcocokan harga dan sebagainya, jadi kita tunda," imbuh Frans.

"Jadi kita gunakan sementara ini Mitra Banjaran mem-backup produksi alat kesehatan farmasi untuk Rajawali Nusindo sampai nanti kita berikutnya menunggu divestasi tahap dua kita tawarkan. Karena kami mengutamakan kalau didivestasi ke sesama BUMN," tegasnya.

Selain ada BUMN yang berjualan kondom, Frans menyebut ID Food juga punya anak usaha lain yang tidak sejalan dengan urusan pangan.

Beberapa di antaranya adalah pabrik karung, perkebunan, hingga alat suntik.

Ia mengatakan anak perusahaan di bawah ID Food yang tidak terkait langsung dengan pangan juga akan didivestasi. Ia menegaskan langkah ini sebagai upaya refocusinggerak perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Pemecahan

Kapan Pekerja Bisa Bergaji Rp10 Juta Hingga RI Bisa Naik Kelas 2045?******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut minimal gaji pekerja Indonesia harus mencapai Rp10 juta per bulan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencatat saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Menurut Airlangga, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harusmove awaydari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Lantas, kapan gaji pekerja Indonesia bisa minimal Rp10 juta?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cita-cita gaji rata-rata pekerja Indonesia bisa mencapai Rp10 juta per bulan masih angan-angan.

Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan upah 1,8 persen per tahun, diperkirakan rata-rata upah pekerja baru mencapai Rp10 juta per bulan pada tahun 2092. Angka pertumbuhan 1,8 persen tersebut ia peroleh dari kenaikan upah Februari 2022 ke Februari 2023.

Sementara, menurut Bhima, untuk mencapai upah Rp10 juta per bulan pada 2045 maka dibutuhkan kenaikan upah rata-rata pekerja 6 persen setiap tahunnya.

Ia mengatakan negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi atau gaji pekerja tinggi biasanya adalah negara dengan struktur ekonomi yang kuat yang tercermin dari porsi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya.

"Negara agraris ditunjukkan juga oleh kontribusi sektor pertaniannya yang punya nilai tambah dan juga pemanfaatan teknologinya. Itu bisa mendukung industrialisasi dan sektor pertanian. Di dua sektor itulah pertanian dan industri pengolahan tempat serapan tenaga kerja yang besar," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

"Jadi kalau industrinya bisa tumbuh tinggi dan berkualitas, maka akan berpengaruh juga terhadap gaji para pekerjanya," sambungnya.

Jika sektor pertanian Indonesia meningkat, bahkan bisa menyumbang ketahanan pangan, hal ini tentu akan berkorelasi. Menurut Bhima, meningkatnya sektor pertanian bisa membuat pekerja di sektor itu berpenghasilan tinggi.

Kemudian apa tantangan bagi pemerintah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi?

Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memilih investasi industri yang memiliki nilai tambah, transfer teknologi, dan juga transfer skill bagi para pekerja lokal.

Lalu, ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan investasi secara ugal-ugalan dan memberikan insentif pajak secara sembarangan kepada investasi yang berkualitas rendah.

"Pelajarannya adalah sekarang momentum untuk menarik relokasi investasi atau relokasi industri. Terutama sejak adanya perang Ukraina dan juga perang dagang, dan adanya gejolak di Timur Tengah ini. Jadi ini kesempatan untuk menarik ke Indonesia. Ya berarti semua perangkat regulasinya disiapkan untuk itu," jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di dalam UU tersebut justru terdapat banyak pasal di kluster ketenagakerjaan yang berisiko menurunkan upah.

"Ini yang jadi masalah nih. Kita mau jadi negara maju, upahnya naik, tapi banyak aturan, termasuk terkait dengan outsourcing, terkait dengan formulasi upah minimum misalnya, di dalam UU Ketenagakerjaan ini yang kontradiksi dengan cita-cita tadi. Nah, berarti harus ada perubahan regulasi dimulai dari UU cipta kerja," lanjut Bhima.

Jika berfokus pada sektor pertanian, menurut Bhima, salah satu masalah dalam mengangkat upah pekerja termasuk porsi impor yang dinilai terlalu besar. Hal ini menurutnya membuat orang malas untuk masuk di sektor pertanian karena pendapatan petani dinilai tidak berkembang.

Pada saat yang sama, ia menilai tingkat korupsi di sektor pertanian masih tinggi. Sehingga bantuan-bantuan kepada para petani dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Salah satu insidennya termasuk Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru-baru ini terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Harusnya ini kan, ada korelasi lah, ngasih subsidi pupuk, ngasih bantuan alat pertanian pendampingan petani dengan masalah ketahanan pangan produksi berasnya naik, ini kan enggak nih. Jadi kita malah mundur sekarang. Akhirnya apa? Generasi mudanya yang existing di sektor pertanian semakin sedikit," kata dia.

Sementara sektor pertanian di Indonesia tidak menjadi sektor yang menarik. Padahal, kata Bhima, negara-negara dengan upah yang cukup tinggi memiliki basis pertanian kuat, seperti Selandia Baru dan Denmark.

Selain itu, menurut dia, uang yang seharusnya digunakan untuk industri dan pertanian kini banyak terserap masuk ke kas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga menerbitkan utang dan diserap oleh bank.

"Logikanya adalah, oke pemerintah yang akan jadi motor pertumbuhan. Proyek-proyek infrastrukturnya banyak yang bermasalah, yang tidak menyelesaikan masalah utama pertumbuhan biaya logistik kita," jelas dia lebih lanjut.

"Jadi, memang untuk mencapai Rp10 juta itu, kalau sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang ada, kita juga bergantung naik turunnya harga komoditas seperti batu bara, sawit, yang kita tau kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Ya, itu yang membuat kita susah untuk lepas dari pendapatan yang rendah seperti sekarang," sambung Bhima.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Middle Income Trap dan Tuntutan Transformasi Ekonomi

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Bahlil Klaim 70 Persen Warga Pasir Panjang Rempang Siap Direlokasi******

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim sekitar 70 persen warga Pasir Panjang,Rempang, Batam, Kepulauan Riau siap bergeser ke Tanjung Banun.

Hal tersebut terungkap saat Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menerima perwakilan warga Rempang di salah satu Masjid yang terletak di Tanjung Banun, Kota Batam pada hari Jumat (06/10).

"Saya menerima aspirasi dari Pasir Panjang. Dari saudara kita di Pasir Panjang sudah 70 persen mereka setuju untuk dilakukan pergeseran," ungkap Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (8/10).

Dalam kunjungannya ke Tanjung Banun, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat Rempang. Setidaknya ada dua hal yang disampaikan oleh masyarakat pada pertemuan tersebut. Pertama, permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3. Kedua, tentang kepastian penggantian rumah yang nilainya lebih mahal daripada yang disediakan oleh pemerintah.

Terkait permintaan pertama, Bahlil menyebut akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya lokasi pergeseran memang direncanakan di Dapur 3. Namun karena juga ada aspirasi masyarakat yang lokasinya ingin di dekat pantai, pemerintah membuat kebijakan mengubah lokasi pergeseran ke Tanjung Banun.

"Saya sudah tinjau lokasi Dapur 3, itu tanjakannya tinggi sekali. Saya sengaja jalan kaki, tidak naik mobil supaya Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ikut saya jalan kali. Untuk perahu nelayan jauh sekali. Maka kemudian, kita fokus cari tempat dekat pantai, jadi lokasi relokasi inilah (Tanjung Banun) yang saya tinjau," tutur Bahlil.

"Tapi aspirasi ini kami terima. Saya pertimbangkan," terang Bahlil kepada warga.

Terkait dengan kepastian penggantian rumah, Bahlil meyakinkan warga untuk tidak meragukan komitmen pemerintah. Menurutnya, jika nilai rumah yang disediakan oleh pemerintah lebih murah, maka pemerintah akan mengganti selisihnya.

"Contoh sekarang, rumah ini kan yang diganti (oleh pemerintah) tipe 45. Harganya 120 juta. Terus kalau bapak ibu punya rumah ada 500 juta. Itu (penilaian) tidak berdasarkan BP Batam tapi berdasarkan konsultan yang akan menilai yaitu KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)," ungkap Bahlil.

Di tempat yang terpisah, Bahlil tidak menepis bahwa masih ada masyarakat yang belum setuju untuk bergeser.

"Ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau bergeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik," ungkapnya.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan lima lokasi prioritas yang akan bergeser dalam tahap pertama pengembangan Rempang Eco-City. Lokasi prioritas tersebut mencakup kampung Pasir Panjang, Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Merah. Secara total, di lima kampung tersebut terdapat 961 KK.

Kementerian Investasi mengklaim warga yang sebelumnya menolak bergeser, sebagian telah menyatakan setuju untuk pindah dan akan segera menempati hunian sementara. Dari seluruh KK di lima kampung tersebut, tercatat sudah 341 KK yang secara sukarela menyatakan mau melakukan pergeseran.

[Gambas:Video CNN]

Tujuh kehidupan pagoda

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.