shopee cicilan tanpa kartu kredit

cara bayar kredivo sekaligus 466Jutaan kata 585523Orang-orang telah membaca serialisasi

《shopee cicilan tanpa kartu kredit》

Hoaks! Video penyetujuan usulan hak angket pada awal Maret 2023******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di YouTube berdurasi 10 menit menarasikan Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu menyetujui usulan hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024.

Dalam unggahan tersebut, dinarasikan juga kubu 02 Prabowo-Gibran marah karena puan menyetujui hak angket tersebut. 

Berikut narasi dalam unggahan video yang telah ditayangkan lebih dari 30 ribu tersebut:

“GEMPAR HARI INI || PUAN KETOK PALU PERSIDANGAN KOALISI PRABOWO TOLAK HAK ANGKET TIBA² DI JALANKAN

BERITA TERBARU

PALU SIDANG RESMI DIKETOK

KUBU PRABOWO MARAH PUAN MAHARANI SETUJUI USULAN HAK ANGKET”

Namun, benarkah Video Puan Maharani setujui usulan hak angket kecurangan pemilu 2024 tersebut?

 

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, foto Puan Maharani dalam thumbnail tersebut merupakan editan. Foto aslinya serupa dengan unggahan Liputan6 yang dideskripsikan “Seorang anggota DPR RI meletakkan berkas di meja Popong Otce Djundjunan karena tidak puas dengan sikap Ketua DPR RI sementara tersebut, Jakarta, (1/10/14).”.

Selain itu, narator dalam video tersebut juga membacakan narasi dari laman MetroTV “Keseriusan PDIP Gulirkan Hak Angket Ditunggu”, Detik yang berjudul “Ganjar Jawab Jimly soal Hak Angket Cuma Gertak Politik: Kami Tak Menggertak” dan CNN yang berjudul “Politikus Senior PPP Tolak Hak Angket, PDIP Buka Suara”.

Dalam ketiga narasi tersebut tidak ada penjelasan dan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani menyetujui hak angket kecurangan pemilu 2024 dalam sidang DPR.

Klaim: Video Puan Maharani setujui usulan hak angket kecurangan pemilu 2024

Rating: Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Jokowi bekukan DPR RI

Cek fakta: Hoaks! Mahasiswa robohkan Istana Negara, tolak pengesahan Perppu Ciptaker

Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

SAR temukan korban tenggelam terseret arus sungai di Bandara Kalteng******

Tim SAR gabungan melakukan pencarian warga yang menjadi korban dengan menyusuri sungai tersebut. Tim berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal

Palangka Raya (ANTARA) - Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jenazah yang menjadi korban terseret arus sungai di depan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Tim SAR gabungan melakukan pencarian warga yang menjadi korban dengan menyusuri sungai tersebut. Tim berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Palangka Raya AA Ketut Alit Supartana, di Palangka Raya, Minggu.

Pada pencarian itu Tim SAR gabungan, kata dia, menyusuri sungai menggunakan perahu karet selama hampir tiga jam. Korban ditemukan dengan jarak sekitar tiga kilometer dari lokasi terseret arus sungai.

Derasnya arus sungai serta kondisi air yang tidak jernih juga menjadi hambatan tersendiri bagi petugas dan tim penyelamatan.

Dia mengungkapkan Tim SAR gabungan terdiri dari Petugas Bandara Tjilik Riwut, Koramil Kota Palangka Raya, Polsek Pahandut, Dinas Kehutanan Palangka Raya, BPK Bandara Tjilik Riwut, BPBD Kota Palangka Raya, ERP, BPK Putra Pahandut, Lazismu, dan potensi SAR lainnya.

Baca juga: Basarnas : Kalteng perlu perbanyak unit SAR di sungai

Ketut mengatakan mulanya tim Basarnas menerima laporan musibah kategori kondisi membahayakan manusia dari GM Angkasa Pura II Bandara Tjilik Riwut Ardha.

"Menanggapi laporan tersebut Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangka Raya langsung mengirimkan satu tim pencarian dan penyelamatan (SRU)," katanya.

Berdasarkan informasi yang didapat, kata dia, saat itu korban sedang membersihkan sampah di irigasi bawah jembatan Bandara Tjilik Riwut. Namun karena arus sungai yang deras korban kemudian terseret arus dan hilang.

"Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR ditutup dan unsur SAR yang terlibat dapat kembali ke satuannya masing masing," kata Ketut.

Masyarakat pun diminta waspada dan berhati-hati ketika melakukan aktivitas tertentu, terutama yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana, seperti terseret arus sungai. Baca juga: Kenalkan SAR sejak dini, Palangka Raya gelar "SAR Goes To School"
Baca juga: Wakapolda Kalteng: Patuhi protap evakuasi jenazah

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
 Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pangeran77、main 55 slot、slot5000 login

Terkait：situs tergacor 2023、cara dapetin duit dari shopee、turbo slot 188、situs slot paling gacor saat ini、totomacou、kumpulan situs new member 100、aplikasi buat kredit barang、paito 3d hk、game slot gacor、ide777 login

---

---

bab terbaru：republikslot（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28