pinjaman langsung cair tanpa ribet 286Jutaan kata 376769Orang-orang telah membaca serialisasi
《kredivo aplikasi》
Jokowi ingatkan pemerintahan baru berhati******Palembang (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintahan baru setelah kepemimpinannya agar berhati-hati dalam mengelola negara.
“Saya harapkan pemerintahan baru nanti agar dapat berhati-hati dalam mengelola negara, mengelola APBN dan sebagainya,” kata Jokowi saat membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Palembang, Jumat.
Ia menjelaskan Indonesia merupakan negara besar dan luas dengan jumlah penduduk hampir 280 juta. Oleh sebab itu pemerintahan ke depan harus penuh kehati-hatian saat mengambil tindakan.
"Terutama dalam mengelola ekonomi, politik dan sebagainya, harus berhati-hati agar tidak keliru mengelola negara," jelasnya.
Selain itu, Jokowi mengatakan Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.
“Menurut lembaga-lembaga internasional, Indonesia dikalkulasikan dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan” ucapnya.
Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir landskap politik dan ekonomi global itu berubah, karena disrupsi teknologi dan juga adanya perubahan akibat interaksi lewat media sosial.
“Kondisi geopolitik saat ini sangat sulit dihitung bahkan ekonomi global ketidakpastiannya sulit dikalkulasikan. Tetapi, dengan kondisi ketidakpastian dan adanya tekanan-tekanan di posisi itu justru Indonesia memiliki peluang dan kesempatan melompat untuk menjadi negara maju," kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Indonesia jadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan
Baca juga: Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.
Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.
"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).
Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).
"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.
"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.
Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.
"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
KPAI minta kekerasan berujung kematian santri di ponpes diusut tuntas******Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta polisi mengusut tuntas kasus kekerasan anak berujung kematian di Pondok Pesantren Hanifiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
"Polres Kota Kediri agar mengusut secara tuntas kasus kekerasan yang berakibat kematian BM, dan memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Pihaknya juga meminta polisi mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memproses hukum kasus ini, mengingat dua dari empat tersangka kasus ini masih usia anak.
Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kabupaten Kediri diminta memastikan pemulihan keluarga korban.
"Kami menekankan pentingnya pendampingan pondok pesantren se-Kabupaten Kediri untuk mencapai standar Pesantren Ramah Anak," kata Aris Adi Leksono.
KPAI pun meminta Kementerian Agama Kabupaten Kediri secara intensif dan konsisten melakukan edukasi pengarusutamaan hak anak dalam kurikulum seluruh pondok pesantren dan bekerja sama dengan DP3APKB memastikan pencapaian standar Pesantren Ramah Anak di seluruh Kediri.
Baca juga: KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri
Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang
"Kementerian Agama Kabupaten Kediri agar memberikan perhatian atas peristiwa kekerasan di Ponpes Hanifiyyah," katanya.
Lebih lanjut, pihaknya meminta Pemkab Kediri agar menjadikan agenda penghapusan kekerasan terhadap dan atau oleh anak sebagai salah satu agenda penting untuk mencapai standar Kabupaten Layak Anak.
Sebelumnya, seorang santri berinisial BM (14) meninggal dunia di Pondok Pesantren Hanifiyyah, Kediri, Jawa Timur.
Informasi awal yang diungkapkan pihak pesantren terkait penyebab santri tersebut adalah meninggal karena terjatuh di kamar mandi.
Kemudian akhirnya diketahui bahwa BM menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan para seniornya.
Polisi selanjutnya menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan. Dua dari empat pelaku masih usia anak.
Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Label:gacor 7、slotwin303、musik4d777
Terkait:sumobet88、slot depo 100 bonus 100、besar slot88、supercuanslot、slot gacor login、situs slot cuan、meme4d、bandar jaya togel、cas 777 slot、slot receh gacor
bab terbaru:poker369(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《kredivo aplikasi》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,sl0t gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kredivo aplikasi》bab terbaru。