telkom4d

pinjol aman cepat cair 547Jutaan kata 332126Orang-orang telah membaca serialisasi

《telkom4d》

BMKG: DKI Jakarta berpotensi terdampak hujan ekstrem sepekan ke depan******

Kondisi cuaca yang bakal melanda Ibu Kota dipicu oleh beberapa fenomena atmosfer; seperti masih aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di selatan Pulau Jawa bagian barat dalam periode tersebut

Jakarta (ANTARA) - DKI Jakarta termasuk sebagai daerah yang berpotensi masih mengalami dampak intensitas hujan ekstrem seperti banjir selama sepekan ke depan, atau mulai dari tanggal 1- 8 Maret 2024, menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kondisi cuaca yang bakal melanda Ibu Kota dipicu oleh beberapa fenomena atmosfer; seperti masih aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di selatan Pulau Jawa bagian barat dalam periode tersebut.

Kemudian pihaknya juga menemukan adanya peningkatan kecepatan angin di sekitar wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Selat Karimata, yang kemudian membentuk pola perlambatan, pertemuan, dan belokan angin di sekitar wilayah Jawa bagian barat.

Bahkan terbaru menurutnya, ditemukan adanya aktivitas Madden Jullian Oscillation (MJO) yang akan masuk wilayah Indonesia dari bagian barat kemudian bergerak ke timur jadi memicu peningkatan potensi dampak bencana di Jakarta dan daerah sekitarnya.

Maka untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap peningkatan curah hujan yang berpotensi terjadi dalam seminggu ke depan dengan terus memperbarui informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dari BMKG.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada sejumlah kawasan yang telah tergenang banjir setinggi 10 - 120 centimeter di daerah itu akibat adanya peningkatan intensitas hujan ekstrem 157,3 mm per hari sejak 24 - 29 Februari 2024.

Kawasan yang paling banyak tergenang banjir berada di Jakarta Utara yang setidaknya hingga kemarin malam (Kamis, 29/2) banjir yang menggenangi ruas jalan di daerah itu berada pada ketinggian 10 - 25 centimeter.

Informasi yang dihimpun adapun diketahui titik banjir di Jakarta Utara itu salah satunya berada di jalan raya kawasan Kelapa Hybrida Timur, Pegangsaan Dua. Banjir juga menimbulkan antrean kendaraan yang cukup panjang.

Baca juga: BNPB: Banjir di Jakarta bisa cepat teratasi
Baca juga: PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot web、situs slot terpopuler di indonesia、cara mengajukan limit kredit akulaku

Terkait：asiaqq、joker jackpot 888、gwinbola、airbet 138 slot、rumus permainan slot pragmatic、togel thailand、12 situs slot gacor、aladdin666 login、mpo88、paito harian sgp

---

---

bab terbaru：hoki303（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09