angka jitu malam ini untuk hongkong

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Mentan SYL Usul Joint Task Force di Spanyol Saat KPK Geledah Rumahnya******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) berada di Spanyol untuk membahas kerja sama di sektor pertaniansaat rumah dinasnya sedang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertanian pada Sabtu (30/9), Syahrul mengusulkan ke Menteri Pertanian dan Perikanan Spanyol Luis Planas Puchades untuk membuat MoU dalam bentuk Joint Taskforce untuk memajukan sektor pertanian kedua negara.

Menurutnya, ada banyak aspek yang bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Spanyol.

Ia menyampaikan Jokowi terus mendorong hilirisasi produk turunan bermutu agar bisa bersaing di pasar domestik maupun internasional.

"Karena itu, kami terus berkolaborasi dengan asosiasi bisnis maupun korporasi swasta. Bulan lalu, kami bekerjasama dengan Pemerintah Denmark untuk menguatkan produksi susu dan keju organik. Sementara di hortikultura, kami mendorong pengembangan dan komersialisasi produk herbal dari hulu ke hilir," katanya.

Lihat Juga : Geledah Kantor Kementan, KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik

Sementara itu, rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore. KPK menemukan uang total senilai Rp30 miliar saat menggeledah rumah dinas Syahrul.

Uang puluhan miliar itu dibawa penyidik lembaga antirasuah untuk kepentingan proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Limpo.

"Total uangnya Rp30 miliar," kata salah satu sumber CNNIndonesia.com di KPK, Jumat (29/9) malam.

Sumber itu menyatakan uang tersebut diduga berasal dari para kepala dinas pertanian berbagai pemerintah daerah untuk promosi dan mutasi jabatan.

Menurutnya, para kepala dinas itu butuh rekomendasi agar mendapat persetujuan dari gubernur ataupun bupati dan wali kota.

"Sedang didalami dugaan penerimaan uang lain," ujarnya.

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Dominasi Yin dan Yang

Wamen BUMN soal Nasib Pelita Usai Merger: Kita Pertahankan, Good Brand******

Wakil Menteri BUMNI Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menyebut brand Pelita Airsudah bagus dan bakal dipertahankan jika merger dengan Garuda Indonesiadan Citilink rampung.

Tiko menyebut merger Pelita Air dengan dua maskapai lain bakal memisahkan penerbangan Pelita, yakni reguler dan chartered alias sewa. Dengan kata lain, akan ada dua perusahaan yang menaungi Pelita Air.

"Masih ada (brand Pelita Air), kita pertahankan. Bagus soalnya Pelita, bagus, as a good brandsekarang," katanya usai menghadiri HSBC Summit 2023 di Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

Lalu, penerbangan sewa dengan bendera Pelita Air tetap ada di masa mendatang. Tiko menegaskan ini adalah bagian dari bisnis PT Pertamina (Persero) serta untuk melayani operasional perusahaan.

Namun, Tiko enggan menegaskan apakah Pertamina bakal benar-benar melepaskan penerbangan reguler Pelita Air ke InJourney atau tidak. Ia hanya menyebut merger sedang berproses.

Pemerintah akan memerger tiga maskapai milik pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir merinci dua alasan rencana merger tiga maskapai milik pemerintah ini. Pertama, untuk menekan biaya logistik, di mana menurutnya merger bisa membuat industri penerbangan negara semakin kuat dan efisien.

Kedua, memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick menyebut industri penerbangan dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

Salah satu penguatan perlu dilakukan terkait armada. Ia menyebut armada penerbangan yang dimiliki Indonesia saat ini masih kurang.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic cost mencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," kata Erick dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8).

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci tidak terkalahkan

Menhub Klaim Nama WHOOSH Lebih Bagus dari Shinkansen******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengklaim nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, 'WHOOSH' yang barus saja diberikan pemerintah lebih bagus dari Shinkansen.

Shinkansen adalah nama Kereta Cepat Jepang. Tak hanya itu, ia juga mengklaim WHOOSH lebih bagus dari nama kereta cepat di Prancis, yakni Train à Grande Vitesse (TGV).

"Bahkan kalau mau sombong sedikit dengan Shinkansen atau TGV lebih bagus ini (WHOOSH) ya. It's OK. Kita perlu memberikan kebanggaan terhadap apa yang kita lakukan," ucap Budi dalam konferensi pers, Kamis (21/9).

Nama WHOOSH juga memiliki kepanjangan 'Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Handal'.

Budi juga menyebut Whooshsebagai ungkapan yang keluar kala para menteri dan Presiden Jokowi menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, para penumpang juga merasakan hal yang sama.

Ia pun menceritakan saat menjajal kereta cepat, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Jokowi tengah berdiskusi memikirkan sebuah nama. Budi pun lantas bergabung.

Ia menuturkan Jokowi mengatakan kalau cepat dalam bahasa Indonesia ungkapannya adalah Whoosh.

"Dari beberapa nama Whoosh itu paling tepat. Pak presiden punya peran banyak. Tapi ini dialog," kata Budi.

Budi menyebut nama WHOOSH sudah disetujui oleh Tim Pengarah Jenama Kereta Cepat. Adapun tim tersebut berisi dirinya, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin menjadi: yang terkuat

Bahlil Beber Perintah Jokowi: Proyek Strategis Nasional Selesai 2024******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju merampungkan proyek strategis nasional (PSN) di 2024.

"Pak Presiden (Jokowi) memerintahkan untuk melakukan percepatan agar (PSN) selesai di 2024, paling lambat semester pertama akhir," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

"Kalau proyek-proyek yang swasta, terkecuali swasta nasional, PSN yang masuk di swasta itu bisa diperpanjang. Tapi kalau untuk pemerintah harus selesai semua," sambung Bahlil.

Bahlil menepis bahwa ada isu-isu lain yang menghambat proyek tersebut. Ia berdalih gejolak terjadi karena masalah komunikasi.

"Saya akan turun terus (ke Rempang), karena Bapak Presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan. Saya selesaikan," tegas Bahlil.

Ia mengatakan saat ini PSN tersebut masih dalam tahap pembebasan lahan dan belum masuk ke fase konstruksi. Bahlil berharap proyek Rempang Eco City bisa segera digarap di akhir tahun ini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam rapat di Istana Kepresidenan merinci progres pembangunan sederet PSN di Indonesia. Ia mengatakan sudah selesai 170 proyek dengan nilai Rp1.299 triliun per 4 Oktober 2023. Sementara itu, 61 PSN lain masih dalam tahap konstruksi.

"Kemudian di 2024 kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden, kami menghitung proyek yang akan selesai sampai 20 Oktober 2024 itu 25 proyek dengan nilai Rp151,58 triliun," kata Airlangga.

"Itu baik proyek jalan tol, kawasan industri, bandara, Benoa tourism, dan juga berbagai kampus universitas Islam," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

menjadi seekor anjing

Ekspor IUAE CEPA Pertama Indonesia ke UEA Berupa Emas Senilai Rp107 M******

Ekspor barang pertama dari Indonesia ke Uni Emirat Arab menggunakan perjanjian IUAE CEPA telah berhasil mendarat pada Jumat (8/9). Ekspor perdana ini berupa emas senilai US,98 juta atau sekitar Rp107,3 miliar (kurs Rp15.381) yang dibeli tiga konsumen.

Menurut keterangan resmi Kedutaan Indonesia di Abu Dhabi, ekspor emas ini dilakukan PT Untung Bersama Sejahtera kepada Bafleh Jewellery, Thangam Jewel dan Zumuruda Jewellers.

Lihat Juga : Jokowi Bahas Investasi dan Ibu Kota Baru dengan Pangeran MBZ 2 Jam

IUAE CEPA merupakan perjanjian ekonomi bilateral pertama antara Indonesia dengan negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC). Negosiasi ini diselesaikan secara cepat dalam waktu sekitar sembilan bulan.

Lihat Juga : Jokowi Bawa 'Oleh-oleh' Rp599 T dari Skotlandia dan UEA

Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan total nilai perdagangan kedua negara hingga lebih dari US miliar dalam waktu tiga tahun.

Perjanjian IUAE-CEPA mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, ekonomi Islam, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerjasama ekonomi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, usaha kecil dan menengah, perdagangan digital, serta ketentuan hukum dan masalah kelembagaan.