erek erek gentong

jalan menuju keabadian

situs slot gacor hari ini terpercaya

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Toko Senjata Wanjie

situs gacor mudah menang

Upaya tingkatkan partisipasi pemilih dengan aneka TPS unik di Jember******

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pesta demokrasi yang digelar pada 14 Februari 2024 ternyata tidak hanya dianggap sebagai hajatan politik untuk menyalurkan hak pilih, namun juga  menjadi ajang kreativitas bagi penyelenggara pemilu untuk membuat tempat pemungutan suara (TPS) menjadi menarik.

Berbagai cara dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Jember, Jawa Timur,  mulai dari yang sederhana dengan seragam unik hingga pernak-pernik rumit disiapkan untuk menghiasi TPS yang menjadi lokasi bagi para pemilih mencoblos lima lembar surat suara.

Pemilu 2024 yang memilih calon presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota membutuhkan waktu sekitar 3-4 menit bagi pemilih untuk menentukan pilihan di bilik suara.

Untuk itu, KPPS berusaha memberikan suasana baru di TPS agar para pemilih tidak bosan atau jenuh, bahkan merasa terhibur dengan dihadirkannya TPS unik yang membuat pemilih riang gembira dalam menyalurkan hak suaranya.

Seperti di TPS 10 yang berada di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa yang mengusung konsep kesenian tradisional khas Jember yakni Ta'Butaan yang mirip ondel-ondel dan Can Macanan Kadduk.

Can Macanan Kadhuk merupakan seni pertunjukan yang mempertontonkan can-macanan yang artinya harimau gadungan dan Kadduk artinya karung goni, sehingga kesenian tersebut hampir sama dengan barongsai.

Keunikan TPS dengan berbagai ornamen kesenian tradisional Jember tersebut tentu menyedot perhatian warga dan sekaligus upaya untuk melestarian kesenian khas Jember itu kepada para pemilih.

Tidak hanya itu, para petugas KPPS juga mengenakan pakaian adat Madura bernuansa warna merah dan hitam untuk melayani para pemilih dengan ramah saat menyalurkan hak pilihnya ke TPS untuk mencoblos pilihannya sesuai dengan hati nurani.

Suasana alunan musik tradisional Madura juga diperdengarkan di TPS itu, sehingga para pemilih merasa terhibur dengan konsep TPS unik yang mengusung kesenian tradisional Ta'Butaan dan Can Macanan Kadduk.

Ketua KPPS 10 Desa Candijati, Fitrian Kurniawati berharap dengan konsep TPS unik tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya.

Selain itu, masyarakat juga diajak mencintai kesenian tradisional khas Jember dan para pemilih merasa terhibur dengan alunan musik tradisional Madura karena mayoritas warga di desa setempat adalah orang Madura.

TPS unik di Jember lainnya yakni TPS 37 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates dengan mengusung konsep nuansa Bali. Semua petugas menggunakan kostum adat Bali, lengkap dengan pernak-perniknya, sehingga seakan-akan pemilih berada di Pulau Dewata saat menyalurkan hak pilihnya.

TPS dengan konsep bernuansa Bali itu merupakan lokasi TPS tempat Bupati Jember Hendy Siswanto bersama istri dan keluarganya mencoblos.

Selanjutnya, di TPS 05 yang ada di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang juga tidak kalah unik karena mengusung konsep ala koboi, sehingga seluruh petugas KPPS-nya mengenakan kostum koboi dan tidak ketinggalan memakai topi koboi.

Beragam pernak-pernik yang dipasang menghiasi TPS tak lain tujuannya adalah meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga KPPS berlomba-lomba untuk bisa kreatif menarik simpati warga dalam menyalurkan hak pilihnya.

Tidak hanya pernak-pernik yang unik menghiasi TPS, namun ada juga KPPS yang memberikan hadiah gratis kepada para pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS setempat, mulai dengan perlengkapan rumah tangga hingga kebutuhan bahan pokok.

Bahkan momentum hari valentine pada 14 Februari juga menjadi alasan KPPS menyulap TPS 21 di Desa Rambipuji dengan penuh hiasan berbentuk hati pertanda kasih sayang dan membagikan snack coklat secara gratis kepada pemilih yang datang menyalurkan hak pilihnya.

Lampaui target nasional

Komisioner KPU Jember Andi Wasis mengakui bahwa beragam TPS unik yang dibuat oleh KPPS menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 secara signifikan.

Tempat pesta demokrasi memang seharusnya membuat pemilih merasa nyaman dan ingin lebih lama berada di dalamnya, bahkan menjadi tempat yang tidak ingin ditinggalkan secepatnya.

Secara nasional partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 ditargetkan bisa mencapai 77,5 persen, sehingga penyelenggara pemilu di daerah berupaya sedemikian rupa untuk menarik perhatian masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya.

Pihaknya juga menargetkan partsipasi pemilih di Kabupaten Jember melebihi target nasional, sehingga dengan gencar sosialisasi baik melalui tatap muka atau media sosial sudah dilakukan dengan maksimal.

Bahkan Bupati Jember Hendy Siswanto menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Jember bisa mencapai 80 persen seiring dengan masifnya sosialisasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama KPU setempat.

KPU Jember memang tidak pernah menginstruksikan KPPS untuk membuat TPS unik karena hal itu bukan hal wajib, namun pihak penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten menginstruksikan kepada seluruh KPPS untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar bisa melampaui target nasional.

Berkaca pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih di Kabupaten Jember sebesar 76,05 persen dari jumlah 1,8 juta pemilih dan diharapkan angka tersebut bisa meningkat pada Pemilu 2024 dengan upaya maksimal yang sudah dilakukan penyelenggara pemilu secara masif.

Kabupaten Jember mempunyai target suara yang masuk atau berkontribusi untuk Pemilu 2024 sangat tinggi, sehingga semua harus saling mengingatkan kepada warga Jember untuk datang ke TPS masing-masing dan menyumbangkan suaranya untuk Pemilu 2024 karena satu suara menentukan masa depan bangsa.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Jember mencapai 1.972.216 orang yang terdiri dari 997.449 pemilih perempuan dan 974.767 pemilih laki-laki yang tersebar di 248 desa dan kelurahan dengan jumlah 7.706 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Andi juga memberikan apresiasi kepada KPPS yang memiliki kreatifitas tinggi menyulap TPS menjadi tempat yang unik dalam menyalurkan hak pilhnya, sehingga menjadi salah satu magnet bisa menarik simpati masyarakat datang ke TPS.

Dengan kehadiran TPS yang unik itu diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada proses pemilu yang lebih inklusif, tetapi juga menjadi sebagai bagian dari inisiatif mendorong partisipasi dalam proses demokrasi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih.
 

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

trik kalahkan mesin slot

Akademisi ingatkan KPU antisipasi bencana alam saat pemilu besok******

KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya

Surabaya (ANTARA) - Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya Moch. Shofwan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi jika ada bencana alam saat pencoblosan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024.

Shofwan mengatakan ada potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat diikuti angin kencang hingga banjir saat pemungutan suara, karena morfologi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah pesisir, daratan, dan pegunungan.

"TPS di wilayah pesisir berpotensi banjir rob, TPS di wilayah daratan berpotensi banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang bahkan puting beliung. Beda lagi TPS di wilayah pegunungan ada ancaman longsor jika hujan cukup lebat dengan tutupan lahan yang kurang optimal," katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) menyarankan adanya kesiapsiagaan dan mitigasi dari semua pihak dengan cara collaborative governance sebagai upaya penanggulangan ancaman bencana secara terintegrasi dan terarah.

Baca juga: 70 TPS rawan banjir, BPBD Serang siagakan TRC bencana saat pemilu

Upaya itu, lanjutnya, harus dilakukan dengan sudut pandang spasial sehingga rumusannya lebih aplikatif, disertai informasi tingkat risiko wilayah beserta solusi, pilihan, tindakan, serta kebijakan yang harus diambil.

"KPU punya tugas tambahan, memastikan lokasi TPS aman dari ancaman potensi bencana, sekaligus punya antisipasi preventif-proaktifnya," kata Shofwan.

Ia  juga mengingatkan KPU perlu mempunyai strategi antisipasi dalam distribusi logistik pemilu jika terjadi hujan lebat, serta solusi bagi pemilih jika akses menuju TPS terjadi banjir yang cukup masif.

Baca juga: BMKG tetapkan 15 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia

Letak geografis Indonesia yang terletak antara lempeng bumi raksasa yakni Eurasia, Indoaustralia, dan Pasifik, atau yang dikenal dengan ring of firemenjadikan sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana alam.

Kondisi ini, lanjut Shofwan, merupakan ancaman yang sulit diprediksi dengan perhitungan kapan, dimana, bencana apa yang terjadi, berapa kekuatan, bahkan tidak dapat memperkirakan estimasi korban jiwa maupun harta benda.

"Oleh karenanya KPU sampai tingkatan paling bawah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) harus benar-benar siap menghadapi potensi ancaman bencana alam yang ditimbulkan sehingga tercipta pemilu yang aman, damai, dan terkontrol,” ucap Shofwan.

Baca juga: BPBD Kabupaten Bekasi mitigasi 712 TPS rawan banjir

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pelindung Negara Long Shuai

situs surga slot

RUPST BNI rombak jajaran komisaris dan direksi******

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Senin, menyetujui perubahan susunan jajaran komisaris dan direksi.

RUPST menyetujui pemberhentian dengan hormat Susyanto sebagai Komisaris BNI dan menyetujui pengangkatan Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris BNI, serta menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali Askolani sebagai Komisaris BNI.

Lalu, RUPST menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI, dan mengalihkan penugasan Putrama Wahju Setyawan sebagai Wakil Direktur Utama BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.

Kemudian, RUPST mengalihkan penugasan Corina Leyla Karnalies menjadi Direktur Retail Banking BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI.

RUPST menyetujui pengangkatan Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI, dari sebelumnya menjabat sebagai SEVP of Corporate Development & Transformation BNI.

Selanjutnya, RUPST menyetujui pemberhentian dengan hormat Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI, dan menyetujui pengangkatan Agung Prabowo sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI dari sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas.

RUPST menyetujui pemberhentian dengan hormat Muhammad Iqbal sebagai Direktur Institutional Banking BNI, dan menyetujui pengangkatan Munadi Herlambang sebagai Direktur Institutional Banking BNI dari sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja.

RUPST menyetujui pemberhentian dengan hormat Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI, dan menyetujui pengangkatan I Made Sukajaya sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI dari sebelumnya menjabat sebagai SEVP Remedial & Recovery BNI.

Dengan demikian, susunan Anggota Dewan Komisaris BNI saat ini, diantaranya :

• Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen: Pradjoto
• Wakil Komisaris Utama: Pahala Nugraha Mansury
• Komisaris Independen: Sigit Widyawan
• Komisaris: Askolani.
• Komisaris Independen: Asmawi Syam
• ​​​​​​​Komisaris: Mohamad Yusuf Permana
• Komisaris Independen: Iman Sugema
• ​​​​​​​Komisaris Independen: Septian Hario Seto
• ​​​​​​​Komisaris Independen: Erwin Rijanto Slamet
• ​​​​​​​Komisaris: Fadlansyah Lubis
• Komisaris: Robertus Billitea.

Sementara itu, susunan Anggota Direksi BNI saat ini, yakni:

• Direktur Utama: Royke Tumilaar
• ​​​​​​​Wakil Direktur Utama: Putrama Wahju Setyawan
• ​​​​​​​Direktur Digital & Integrated Transaction Banking: Hussein Paolo Kartadjoemena
• ​​​​​​​Direktur Enterprise & Commercial Banking: I Made Sukajaya
• ​​​​​​​Direktur Finance: Novita Widya Anggraini
• Direktur Risk Management: David Pirzada
• ​​​​​​​Direktur Institutional Banking: Munadi Herlambang
• ​​​​​​​Direktur Network & Services: Ronny Venir
• Direktur Retail Banking: Corina Leyla Karnalies
• ​​​​​​​Direktur Human Capital & Compliance: Mucharom
• ​​​​​​​Direktur Technology & Operations: Toto Prasetio
• ​​​​​​​Direktur Wholesale & International Banking: Agung Prabowo.

Baca juga: RUPST BNI setujui bagikan dividen Rp280,49 per saham
Baca juga: BNI targetkan pertumbuhan kredit 10 persen pada 2024
Baca juga: Penyaluran kredit UMKM BNI tumbuh 18,9 persen capai Rp118 triliun
​​​​​​​

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Dari satpam hingga penyanyi

mpo111

Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun******

Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid...

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.

"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan baik klinik, rumah sakit, maupun puskesmas, lanjut dia, ada sejumlah petugas yang berobat jalan dan ada yang dilaporkan meninggal. Sebanyak empat petugas meninggal dan kematian tersebut telah diverifikasi.

"Ada dilaporkan 13 kematian, tapi masih proses verifikasi Dinkes setempat," ucapnya. 

Baca juga: 18 petugas KPPS di Kabupaten Gorontalo sakit, kelelahan hitung suara

Dia mengatakan sebelumnya terdapat sejumlah upaya guna mengurangi risiko pada kesehatan saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berlangsung, seperti skrining kesehatan bagi yang mendaftar sebagai KPPS.

Syarat-syarat yang diajukan, kata dia, antara lain usia yang dibatasi mulai dari 20 hingga 55 tahun. Selain itu mereka mengutamakan orang-orang yang tidak memiliki komorbiditas atau penyakit kronis, semisal penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, stroke, dan penyakit paru.

"Sehat secara kejiwaan, tidak memiliki gangguan mental dalam bentuk apapun," kata Nadia. 

Selain itu mereka juga membatasi waktu bekerja yaitu 8 hingga 10 jam sehari.

Baca juga: Kelelahan, dua anggota KPPS di Situbondo sakit

Nadia menyatakan mereka juga senantiasa mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan serta konsep 4C bagi petugas KPPS yaitu cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

Sebagai upaya pencegahan dari kejadian kegawatdaruratan, lanjutnya, puskesmas dan rumah sakit siaga selama 24 jam selama 14-15 Februari. Selain itu sistem rujukan dan Public Safety Center (PSC) 119 juga disiagakan.

PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.

"Tetap siaga jika ada bencana alam, non-alam maupun konflik sosial, dan pemda harus membuat rencana antisipasi bila ada bencana," kata Siti Nadia Tarmizi. 

Baca juga: Seorang petugas KPPS di Magetan meninggal dunia diduga kelelahan

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Saya seorang pemain besar

situs slot yang lagi gacor sekarang

Populi Center: Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Hasil quick count (hitung cepat) Pemilihan Umum Presiden 2024 dari Populi Center per pukul 15:30 WIB dari data yang masuk sebesar 40,40 persen menunjukkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara sebesar 60,67 persen.

Adapun capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh suara 22,57 persen, serta capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh 16,76 persen.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Baca juga: Hasil hitung cepat KedaiKOPI tunjukkan Prabowo-Gibran unggul sementara

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud desak KPU dan Bawaslu awasi 'quick count' Pilpres

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MDdnomor urut 3.

Seturut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024